Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Lembaga perwakilan rakyat pada umumnya memiliki empat fungsi utama: pertama adalah fungsi legislasi atau pembuatan peraturan (legislature of law-making function), kedua adalah fungsi perwakilan (representative function), ketiga adalah fungsi kontrol (control function), dan keempat adalah fungsi rekrutmen (recruitment or electoral college function).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 1992-1997 juga memiliki keempat fungsi tersebut. Penelitian ini memfokuskan fungsi DPR RI periode 1992-1997 sebagai lembaga perwakilan (representative function).Pokok masalah penelitian ini adalah ke arah mana orientasi politik anggota DPR RI periode 1992-1997 ditujukan. Orientasi politik inilah yang akan menentukan tipe perwakilan politik anggota DPR RI periode 1992-1997.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, dimana teori perwakilan politik Malcolm E. Jewell yang menjadi dasar penelitian ini.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel diambil secara proporsional berdasarkan fraksi. Ada 46 responden yang menjadi sampel penelitian: Fraksi Karya Pembangunan 28 responden, Fraksi Persatuan Pembangunan 28 responden, dan Fraksi Demokrasi Indonesia 9 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara asal organisasi sosial politik (yang tergabung dalam fraksi) dengan orientasi mereka terhadap eksekutif. Anggota DPR RI Fraksi karya Pembangunan lebih berorientasi eksekutif, dibanding anggota DPR RI dari Fraksi Persatuan Pembangunan maupun Fraksi Demokrasi Indonesia.

Abstrak :
Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi, yang kebanyakan diantaranya adalah teknologi yang berbasis komputer adalah untuk mempermudah tugas-tugas suatu organisasi agar bagian-bagian yang ada di dalamnya dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Di tengah keadaan lingkungan tempat organisasi-organisasi yang saat ini tumbuhdan berkembang yang turbulen, banyak tantangan-tantangan beragam yang dihadapi. Ketika reformasi lahir di bumi Indonesia, tantangan yang datang dari lingkungan yang makin beragam juga sangat dirasakan oleh instansi-instansi pemerintah, terutama di Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara. Kalau sebelumnya aktiftas organisasi-organisasi tersebut seolah tersembunyi di balik gedung-gedungnya yang tinggi dan megah, setelah lahirnya reformasi maka rakyat semakin kritis. Itu semua terlihat dari keinginan mereka yang terlihat antusias untuk melihat kerja para anggota organisasi di Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara. Hal itu juga dirasakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara. Banyak masyarakat yang datang ke gedung wakil rakyat ini untuk melihat dari dekat kinerja para wakil-wakilnya. Mereka terlihat antusias untuk meminta informasi-informasi seputar perkembangan penggodokan berbagai Rancangan Undang-undang (RUU) yang sedang dibahas. Di lain pihak, DPR dalam menjawab kebutuhan ini yang merupakan akibat dari tantangan yang muncul dari lingkungan, juga melakukan pembenahan-pembenahan dengan mengadopsi teknologi .baru berupa adanya otomatisasi-otomatisasi media informasi. Jaringan media informasi berbasis komputer seperti internet dan intranet (pada awalnya LAN) pun segera dibangun. Pembangunan jaringan ini, juga mendapat dana yang berasal dari bantuan-bantuan asing seperti Asia Foundation. Bukan hanya masyarakat luas, tetapi juga lembaga-lembaga donor asing yang terlihat concern dengan proses demokratisasi di Indonesia. Dengan adanya bantuan-bantuan bcrupa penyediaan teknologi modern tersebut sangat diharapkan agar kinerja DPR dapat lebih baik. Namun, masalah lain muncul karena ternyata pengadopsian suatu inovasi teknologi tidak dapat dipandang dalam arti sempit, yaitu tidak bisa hanya melihat dari sisi-sisi tekniknya saja. Sisi-sisi lain yang ternyata muncul dan menjadi masalah adalah aspek-aspek organisasi dan kultur. Studi ini menggambarkan implikasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sebuah organisasi. Secara lebih khusus diperlihatkan bahwa diperkenalkannya suatu bentuk inovasi teknologi, akan menuntut pemahaman yang utuh tentang arti teknologi yang terdiri dari tiga nilai, yaitu nilai-nilai organisasi, teknik dan kultur. Untuk ke dapan, penelitian-penelitian yang mengambil tema serupa perlu menggali data-data yang berasal dari ke tiga nilai-nilai tersebut agar pembahasan, analisis dan pemecahan masalah dapat dilakukan secara holistik.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti fungsi dan kedudukan Dewan Menteri Uni Eropa Pada awal berdirinya bernama ECSC Dewan Uni Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Dewan Menteri merupakan lembaga eksekutif di dalam struktur Uni Eropa Dewan Menteri bertahan diposisi eksekutif sejak Traktat Paris hmgga Traktat Roma Traktat Maastncht memberikan kekuasaan lebih kepada Parlemen sehingga Dewan Menteri tidak lagi menjad lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi seperti pada saat pembentukannya Traktat Lisabon 2009 menciptakan posisi sejajar antara Dewan Menten dengan Parlemen sebagai lembaga legislatif Uni Eropa kedua lembaga tersebut berbagi kekuasaan pada posisi legislatif tersebut Sangat menarik untuk dikaji bagaimana proses transformasi fungsi dan kedudukan Dewan Menten dan lembaga eksekutif menjadi lembaga legislatif.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the function and position of the Council of European Union From the first estabhshed as ECSC Council of European Union or as known as Council of Mmisters was executive body m European Union Council of Mmisters exist become the executive body smce The Treaty of Paris and the Treaty of Rome Treaty of Maastricht gave more power to Parhament so that Council of Mmisters no longer the most power body m European Union The Treaty of Lisbon 2009 made Council of Mmisters and Parliement m an equal position as legislative bodies so that they shares power m the structure of European Union Institutions Very interesting to study how the transformation of Council of Mimster from executive to legislative bodies.

Abstrak :
Collection of 1992-2002 general assemblies and annual session of the Indonesian People's Consultative Assembly on the process of amendments to Indonesian 1945 Constitution concerning legislative bodies.