Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""The legitimacy of the WTO's decision-making process has always been questioned, and many have advocated public participation mechanisms as a remedy. Yves Bonzon considers the limits and potential of these mechanisms by advancing a conceptual framework which distinguishes the four 'implementation parameters' of public participation: the goal, the object, the modalities, and the actors. He addresses the issue of legitimacy by considering to what extent, and by virtue of which legal principles, one can see implementing the democratic principle as a goal for public participation in the context of the WTO. By analysing the institutional structure of the WTO and its different types of decisions, he then outlines how this goal should influence the object and modalities of public participation, which decision-making procedures should be opened to public participation, and how the mechanisms should be implemented in practice. Finally, he suggests specific amendments to existing WTO arrangements on public participation"-"

"Skripsi ini membahas bagaimana masyarakat kampung kota memaknai jalan dalam kampungnya dengan mengambil studi kasus sebuah legitimasi atas transformasi jalan pada kampung Bidaracina. Metode yang digunakan dalam survei menggunakan metode observasi, wawancara, emic (menjadi subjek pengamatan), melakukan pemetaan kejadian, dan mengambil foto berdasarkan waktu yang berbeda. Pembahasan mencakup tentang ruang, tempat, dan ruang sosial yang digunakan untuk memahami konsep pemaknaan ruang. Selain itu dibahas pula implikasi dari adanya legitimasi atas transformasi ruang jalan berupa "pasar kaget" yang berpengaruh pada pembentukkan kampung Bidaracina secara keseluruhan.Hasil studi menunjukkan masyarakat kampung Bidaracina memaknai jalan utama di kampungnya sebagai pasar ketika pagi hari dan sebagai jalur sirkulasi di waktu lainnya. Adanya legitimasi dan kebutuhan atas keberadaan pasar, kekuatan yang terkandung dalam keberadaan pasar, serta pola perkembangan kampung yang berorientasi kepada kebutuhan pasar melatarbelakangi pemaknaan jalan bagi warga kampung Bidaracina. Akhirnya keberadaan jalan sebagai "pasar kaget" selama 51 tahun sebagai pusat ekonomi sosial kampung dan menduduki hierarki tertinggi dalam kampung, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembentukkan natural organik yang terjadi pada kampung Bidaracina.

---

This thesis discusses how society interpret street in the Kampung by taking a case study of legitimacy to the transformation of the street of Kampung Bidaracina. The methods that used in the survey are observation, interviews, emic (being the subject of observation), mapping of events, and taking photos by different time. The discussion covers about space, place, and social space that used to understand the concept of value of space. In addition, also discussed the implications of their legitimacy to the transformation of street space in the form of "pasar kaget" affecting the overall Kampung Bidaracina's formation.The study shows the society in Bidaracina interpret the main street in the Kampung as a market when the mornings and as a circulation space at any other time. Their legitimacy and the need for the existence of the market, the power contained within its market presence, and development patterns of Kampung that oriented to the needs of the market, are underlying the meaning of street by society of Kampung Bidaracina. Finally, the existence of the street as a "pasar kaget" for 51 years as the center of social economic Kampung and occupy the highest hierarchy in the Kampung, greatly contributing to the organic natural formation of Kampung Bidaracina."

"Abstract. This paper aims to analyze the importance of legitimacy aspect for a government, related to the existence of indigenous people, in the context of local election as the manifestation of democracy. Generally, legitimacy is interpreted in a normative understanding, particularly in its relation to the legal fulfillment of formal requirements that produces a legitimate government. Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions. Moreover, legitimacy is also necessary to ensure the compliance and support of people. Nevertheless, in terms of indigenous peoples, though formal legitimacy is indeed important, it is not the only legitimacy required by the local government. The legitimacy shall also be related to local values upheld by people. Based on the research conducted on the Toraja ethnic group in Tana Toraja, in the perspective of legal pluralism, there are two crucial intersecting governing norms. This study shows the importance of adat values to obtain legitimacy, in the context democratization in Indonesia, and the existence of adat in the implementation of local autonomy. By using several different principles as the bases, the existence of adat and formal law in the implementation of local election show that there is a collaboration effort to make the process of democracy and adat go along well, conferring a legitimacy for the local government despite the uniqueness of the Toraja people.Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya aspek legitimasi bagi pemerintah terkait dengan keberadaan masyarakat adat dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi. Pada umumnya legitimasi ditafsirkan dalam pemahaman yang bersifat normatif terutama dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan persyaratan formal berdasarkan hukum dalam menghasilkan suatu pemerintahan yang dianggap sah. Legitimasi dibutuhkan guna memastikan suatu pemerintahan memiliki justifikasi dalam melaksanakan semua fungsinya. Selain itu, legitimasi diperlukan juga untuk memastikan kepatuhan dan dukungan dari masyarakat. Namun terkait dengan keberadaan masyarakat adat, legitimasi formal memang penting namun bukanlah satu-satunya legitimasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Legitimasi juga akan terkait dengan nilai-nilai lokal yang diyakini dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada komunitas etnis Toraja di wilayah Tana Toraja, dalam perspektif “legal pluralism”, terdapat dua norma penting yang mengatur yang saling bersinggungan. Tulisan ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai “adat” dalam upaya menghasilkan legitimasi dalam konteks demokratisasi Indonesia serta eksistensi keberadaan adat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan beberapa prinsip dasar yang berbeda namun tetap di jadikan landasan, maka keberadaan “adat” dan hukum formal dalam pelaksanaan pilkada, menunjukkan adanya upaya kolaborasi agara proses demokrasi dan “adat” tetap dapat berjalan bersama dalam yang memungkinkan adanya legitimasibagi keberadaan pemerintah daerah dalam konteks keunikan masyarakat Toraja."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji pengungkapan lingkungan environmental disclosure pada perusahaan pertambangan di Indonesia dalam laporan keberlanjutan sustainability report . Tujuan kajian ini untuk mengetahui bagaimana pola, tren, dan sejauh mana pengungkapan lingkungan disampaikan, serta kaitannya dengan teori-teori sustainability report. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi content analysis deskriptif-interpretatif dengan jumlah sampel sebanyak lima perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yaitu PT Antam Tbk., PT Kaltim Prima Coal, PT Petrosea Tbk., PT Vale Indonesia Tbk., dan PT Pertamina. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan Sustainability Report yang dipublikasi perusahaan dalam kurun periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dalam pola pengungkapan lingkungan perusahaan, informasi utama yang paling banyak diungkapkan adalah mengenai emisi dan limbah. Tren pengungkapan lingkungan sepanjang tahun pengamatan secara umum mengalami peningkatan dan berbanding lurus dengan jumlah publikasi pemberitaan di media massa mengenai permasalahan lingkungan yang dihadapi perusahaan. Tipe pengungkapan secara umum juga lebih banyak diungkapkan secara murni narasi dan nonfinansial yang menunjukkan bahwa tingkat kedalaman pengungkapan masih cukup rendah. Hasil temuan ini mendukung beberapa temuan dan teori sebelumnya bahwa pola, tren dan tingkat pengungkapan lingkungan dipengaruhi oleh ukuran serta profil perusahaan dalam kerangka teori legitimasi, artinya pengungkapan lingkungan yang dilakukan dimotivasi oleh upaya menciptakan citra positif demi mendapatkan legitimasi dari publik.

---

ABSTRACTThis thesis is to examine the environmental disclosure of Indonesian mining company through their sustainability report. The purpose of this study is to understand the patterns, trends and extent of the environmental disclosure, and the association with existing theories of sustainability report. The method used in this research is descriptive interpretative content analysis with a total sample of five mining companies, which are PT Antam Tbk., PT Kaltim Prima Coal, PT Petrosea Tbk., PT Vale Indonesia Tbk., and PT Pertamina. The data used in this research is secondary from Sustainability Report published by the companies within the period of 2010 to 2013. Results of this study showed that there are similarities on the corporate environmental disclosure patterns, that most of the disclosed information is related to emissions and waste. The finding showed that environmental disclosure trend during the study period increased in general which consistent with the number of news publication related corporate environmental issue in mass media. The finding also showed that the type of disclosure mostly disclosed in pure narrative and non financial, which mean that the level of environmental disclosure is still low in general. This finding support the theory and findings of previous research that the patterns, trends, and level of corporate environmental disclosure is influenced by the size and the profile of company within the framework of legitimacy theory, which means that the environmental disclosure is motivated by corporate rsquo s effort to create positive image in order to gain legitimacy from the public."

"Tesis ini akan meneliti dampak yang ditimbulkan oleh konflik militer Rusia-Ukraina dalam sektor kebudayaan dan seni pertunjukan. Dampak dari konflik militer ini tidak hanya sebatas sanksi yang diberikan oleh negara-negara Barat pada sektor perekonomian, namun seniman-seniman Rusia juga mengalami berbagai pemboikotan yang merugikan secara signifikan. Melalui peristiwa yang telah terjadi, mengisyaratkan bahwa adanya sebuah kekerasan budaya yang dialami oleh Rusia sebagai bentuk dinamika kebudayaan dampak dari konflik militer dengan Ukraina. Kondisi ini mengarahkan pada sebuah fenomena yakni cancel culture bagi seniman-seniman asal Rusia.

---

This thesis will examine the impact caused by the Russian-Ukrainian military conflict in the cultural and performing arts sectors. The impact of this military conflict was not only limited to the sanctions imposed by Western countries on the economic sector, however Russian artists also have experienced detrimental.  Through the events that have occurred, it indicates that there is a cultural violence, which has significantly affected the Russian people. This phenomenon is called cancel culture towards Russia artists."

"Penjatuhan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun praktiknya masih menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya efek samping yang ditimbulkan karena kebiri dilakukan dengan memanipulasi hormon sehingga dianggap melanggar hak asasi manusia. Status quo keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia di Indonesia pun masih terjadi disparitas, padahal hakim memiliki peran yang sentral dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya. Dari permasalahan tersebut, studi ini mengajukan pertanyaan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia khususnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Studi ini menggunakan teori judicial decision making yang merujuk pada proses seorang hakim dalam membuat suatu keputusan yang didasarkan pada faktor legal dan extralegal. Selain itu, teori judicial attribution of cause juga digunakan dalam studi ini untuk melihat hubungan atribusi antara faktor karakteristik pelaku atau tingkat keseriusan kejahatan dengan berlandaskan pada prinsip judicial legitimacy yang dimiliki oleh hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Population-based Survey Experiments (P-BSE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Indonesia tidak memandang faktor kondisi individu pelaku dan tingkat keseriusan kejahatan sebagai faktor yang signifikan untuk menentukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, namun legitimasi norma dan proses hukum yang berlangsung dalam persidangan justru menjadi faktor pertimbangan utama hakim ketika menjatuhkan hukuman tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini menilai bahwa teori attribution of cause tidak relevan dalam konteks pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia di Indonesia karena yang dititikberatkan dan signifikan ialah faktor legal legitimacy (orientasi dalam sistem hukum dan peraturan yang berlaku) dan practical constraint (konsekuensi praktis dari penjatuhan hukuman).

---

The imposition of chemical castration punishments on perpetrators of sexual violence against children has been regulated in such regulations, however, the practice still has pros and cons, one of which is the side effect that arises due to the castration being carried out by manipulating hormones, thus it is considered to violate the human rights. There are still disparities in the status quo of judges’ verdicts in imposing chemical castration sentences in Indonesia, even though judges have a pivotal role in imposing chemical castration sanctions on perpetrators according to their considerations. Then from this problem, the question arises regarding what factors influence the judge’s consideration in imposing a sentence of chemical castration, mainly on perpetrators of sexual violence against children. This study uses judicial decision-making theory which refers to the process of a judge making a decision based on legal and extralegal factors. Besides, the theory of judicial attribution of cause is also used in this study to look at the attribution relationship between the characteristics of the perpetrator and the seriousness of the crime. Apart from that, the theory of judicial attribution of cause is also used in this study to look at the attribution relationship between the characteristics of the perpetrator or the level of seriousness of the crime based on the principle of judicial legitimacy held by the judge. This research uses a quantitative approach with Population-based Survey Experiments (P-BSE). The results of the research show that judges in Indonesia do not consider the condition of the individual perpetrator and the seriousness of the crime to be significant factors influencing the imposition of a chemical castration sentence, but the legitimacy of the norms and legal processes that took place in the trial are actually the main factors considered by the judge when handing down the sentence. Thus, this research considers that the attribution of cause theory is not relevant in the context of judges' considerations for imposing chemical castration sentences in Indonesia because what is emphasized and significant is the legal legitimacy and practical constraint factors."

"Tesis ini mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dalam untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya. Penelitian dilakukan melalui content analysis dari Laporan keberlanjutn yang telah disusun oleh perusahaan. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda membuat perusahaan memerlukan strategi khusus agar dapat mempertahankan kinerja operasinya. Peneliti melanjutkan penelitian melalui wawancara terhadap pengurus perushaan. Informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut digunakan dalam menganalisa kebijakan-kebijakan yang diambil dalam masa pandemi Covid-19. Dalam pengungkapan strategi-strategi yang diambil peneliti menurunkan dari Analisa SWOT. Strategi yang dijalankan mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Strategi tersebut di analisis kefektifannya dalam keberlanjutan perusahaan. Perusahaan mengubah strategi dalam penentuan pemilihan proyek. Proyek swasta terdampak lebih besar dari proyek pemerintah. Perusahaan mengalokasikan sumber daya yang disesuaikan dengan masa pandemi Covid-19.

---

This thesis describes the strategy undertaken by PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk in order to maintain its business sustainability. The research was conducted through a content analysis of the company's sustainability report. With the Covid-19 pandemic that hit, companies need a special strategy in order to maintain their operating performance. Researchers continue the research through interviews with company management. The information obtained from the interview was used in analyzing policies taken during the Covid-19 pandemic. In disclosing the strategies taken, the researcher derives from the SWOT analysis. The strategy implemented includes economic, social and environmental aspects. The strategy is analyzed for its effectiveness in the company's sustainability. The company changed its strategy in determining project selection. Private projects are more affected than government projects. The company allocated resources adapted to the covid -19 pandemic."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang kebijakan-kebijakan luar negeri kesultanan Ottoman pada masa pemerintahan Sultan Suleyman I (1520-1566) dan apa yang menjadi justifikasi Suleyman atas kebijakan-kebijkan tersebut. Penelitian ini terbatas pada kebijakan-kebijakan yang juga melibatkan negara-negara besar lain abad pertengahan sehingga memiliki signifikansi atas situasi politik dan militer dunia pada saat itu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang merekonstruksi kejadian masa lalu lewat studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan gejala, peristiwa, dan kejadian pada waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai apa ideologi dan legitimasi Suleyman I sebagai penguasa universal yang kemudian dia proyeksikan dalam kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambilnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan itu sendiri.

---

ABSTRACTThe focus of this research are Foreign Policies of Ottoman Empire in the reign of Sultan Suleyman I (1520-1566) and Suleymans justifications for these policies. This research is limited to Foreign Policies that are involved with other major medieval countries so that they had significance to the worlds political and military situation at that time. The method used in this research is historical method that reconstructs past events through library studies. This is a descriptive research which describe phenomenon and events at a certain time. The purpose of this research is to provide an overview of the ideology and legitimacy of Suleyman I as a universal ruler which then he projected in his Foreign Policies. Other purpose of this research is to review Suleymans Foreign Policies themselves."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah ketigapraktik pelaporan CSR yang akhir-akhir ini banyak diimplementasikan olehperusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan CSR perusahaan. Ketigapraktik tersebut adalah penggunaan laporan CSR yang berdiri sendiri, kerangkapelaporan GRI, dan jasa asurans eksternal atas laporan CSR. Kualitaspengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur berdasarkan konten dari informasiyang diungkapkan, tipe informasi yang digunakan untuk mendeskripsikaninformasi CSR, dan orientasi manajerial dari informasi CSR. Penelitian inimenggunakan sampel sebanyak 50 perusahaan terbuka non-keuangan yangmemiliki nilai kapitalisasi pasar di atas rata-rata seluruh perusahaan yang tercatatdi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Teori legitimasi digunakansebagai dasar bagi penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenggunaan laporan CSR yang berdiri sendiri berpengaruh negatif terhadapkualitas pengungkapan CSR. Sementara itu, adopsi kerangka pelaporan GRI danpenggunaan jasa asurans eksternal memiliki pengaruh positif terhadap kualitaspengungkapan CSR suatu perusahaan.

---

ABSTRAKThe aim of this study is to examine empirically whether three CSR reportingpractices, which recently are frequently implemented by many firms, have anyeffect on the quality of CSR disclosures. The three CSR reporting practices thatbeing examined in this study are the use of standalone reports, GRI reportingframework, and external assurance. The quality of CSR disclosures on this studyis measured based on the content of the information disclosed, the type ofinformation that are being used to describe CSR informations, and the managerialorientation of the CSR informations. This research is conducted based on 50samples of nonfinancial listed companies with above average marketcapitalization on the Indonesia Stock Exchange for the years 2011-2013.Legitimacy theory is being used to conduct this research. The result shows thatthe use of standalone CSR report has negative influence on the quality of CSRdisclosures. On the other hand, adoption of GRI reporting framework and the useof external assurance have positive incluences on the quality of CSR disclosures."