Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg mengenai pemenang lelang yang belum terpenuhi haknya terhadap objek lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Tidak terpenuhinya hak pemenang lelang tersebut didasarkan pada pemilik objek lelang belum menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta penyelesaian hukum pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sedangkan tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu hak dari pemenang lelang belum terlindungi, karena ternyata objek lelang tersebut belum dapat dikosongkan. Penulis menyarankan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, pemenang lelang dapat mengajukan putusan pengadilan untuk mengosongkan objek lelang langsung kepada ketua pengadilan negeri bandung tanpa melalui gugatan.

---

This thesis discusses the Bandung District Court Decision Number 517 / Pdt.G / 2017 / PN.Bdg regarding auction winners whose rights to auction objects have not been fulfilled in the auction execution of mortgage rights.The right of the auction winner is not fulfilled based on the fact that the owner of the auction object hasn’t submitted the auction object to the auction winner. The problems in this research are how the legal protection for the auction winner in the auction execution of mortgage rightsand how the legal settlement for the auction winnerare. The research method used is the normative juridical method. While the typology used in this research is descriptive and analytical research. The result of this research is that the rights of the auction winner haven’t been protected, because it turns out that the auction object cannot be vacated. The writer suggests thatbased on Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2014, the auction winner can ask a court order to vacate the auction object directly to the head of the Bandung district court without going through a lawsuit."

"Bank sebagai lembaga intermediasi dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip pemberian kredit seperti 5C, 5P dan sebagainya yang merupakan penerapan dari prinsip perbankan mengenai kehati-hatian, kepercayaan dan mengenal nasabah. Walaupun proses tersebut telah dijelani tetapi terdapat beberapa kredit bermasalah dimana selanjutnya dapat dilakukan penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi hak tanggungan, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA antara Tn. I dan PT. Bank X Tbk serta KPKNL Banda Aceh. Adapun pokok permasalahan yaitu bagiamana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai proses penyelesaian kredit bermasalah khsusunya melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan dan bagaimana kesesuaian lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank X Tbk dalam putusan Pengadilan Banda Aceh tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normative. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, disamping peraturan internal PT. Bank X Tbk untuk beberapa hal dan tepat putusan hakim terkait dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA tersebut.

---

Bank as an intermediary in providing the credit shall be guided by the principles of lending such as 5C, 5P and so on which is the application of the principles concerning prudential banking, trust and get to know the customers. Although the process has been dijelani but there are a few problem loans which can then be carried out settlement of loans through an auction execution encumbrance, as in the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA between Mr. I and PT. Bank X Tbk and KPKNL Banda Aceh. As for the subject matter that is how North of legislation regulating the process of resolving problem loans through an auction mechanism khsusunya execution of mortgage and how the suitability of the execution of mortgage auction conducted by PT. Bank X Tbk in Banda Aceh the Court's decision. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the legislation regulating the settlement of non-performing loans through auctions that Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 as amended by the Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2013, in addition to internal regulations PT. Bank X Tbk for some things and right verdict related to the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA."

"Tulisan ini menganalisis pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum serta prosedur penetapan nilai limit lelang eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan dalam ketiga putusan yang menjadi studi kasus dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU HT) dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan disyaratkan adanya penetapan nilai limit lelang oleh penjual lelang dalam hal ini kreditur sekaligus pemegang Hak Tanggungan. Pada praktiknya, lelang tak selalu mendapatkan peminat, sehingga perlu dilakukan lelang ulang dengan penurunan nilai limit lelang. Rendahnya nilai limit lelang menjadi alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum oleh debitur dan/atau pemilik barang selaku pemberi Hak Tanggungan. Akan tetapi, saat ini belum diatur standar penurunan nilai limit lelang dalam lelang ulang, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang tercermin dalam dua putusan dengan amar yang saling kontradiktif, yakni Putusan Nomor 1654 K/Pdt/2012 yang menyatakan bahwa penurunan nilai limit lelang dalam lelang ulang merupakan perbuatan melawan hukum dan sebaliknya Putusan Nomor 2956 K/Pdt/2010 yang menyatakan bahwa penurunan nilai limit lelang bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dalam Putusan Nomor 454/Pdt/2023/PT Sby disebutkan secara eksplisit hukum kebiasaan terkait standar penurunan nilai limit lelang dalam lelang ulang guna memberikan pelindungan hukum bagi kedua belah pihak.

---

This paper analyzes the fulfillment of the elements of an unlawful act (tort) and the procedure for determining the auction limit value in the execution of collateral under the Mortgage Right (Hak Tanggungan) in the three court decisions that serve as case studies, in connection with prevailing legal theories and regulations, namely Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land (Mortgage Law) and the Regulation of the Minister of Finance concerning Auction Implementation Guidelines. This study employs a doctrinal legal research method. In the execution of auctions over collateral under a Mortgage Right, it is required that the auction limit value be determined by the auction seller, in this case, the creditor who is also the holder of the Mortgage Right. In practice, auctions do not always attract bidders, necessitating re-auction with a reduced limit value. The significant reduction of the auction limit value in a re-auction has led to unlawful act lawsuits being filed by the debtor and/or property owner as the grantor of the Mortgage Right. However, currently, there is no standard governing the reduction of auction limit values in re-auctions, leading to legal uncertainty, as reflected in two contradictory decisions: Verdict Number 1654 K/Pdt/2012, which held that the reduction constituted an unlawful act, and Verdict Number 2956 K/Pdt/2010, which held otherwise that the reduction does not constitute an unlawful act. To fill this legal void, Verdict Number 454/Pdt/2023/PT Sby explicitly refers to customary law regarding the standard reduction of auction limit values in re-auctions, aiming to provide legal protection for both parties. "