Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Demokratisasi di Indonesia telah merebak disegala bidang, bukan saja dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi lebih jauh lagi, pemilihan kepala daerah pun sudah memakai mekanisme pemilihan langsung. Dengan payung hukum yang sudah disediakan dalam hal mekanisme, mulai dan langkah-langkah persiapan sampai dengan saat pemilihan kepala daerah, bahkan antisipasi bila terjadi sengketa pun sudah dibuatkan peraturan perundangannya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, untuk sengketa Pilkada telah diatur bahwa kewenangan penyelesaiannya oleh Panwas untuk sengketa dalam proses penyelenggaraan Pilkada, sedangkan untuk sengketa hasil penghitungan suara Pilkada, ditangani oleh Lembaga Peradilan. Lembaga peradilan yang ditunjuk oleh Undang-Undang tersebut adalah Mahkamah Agung. Dalam hal pemilihan kepala daerah Kabupaten dan Kota, Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi, dalam lingkup Peradilan Umum, yang putusannya bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Yang menjadi permasalahan adalah ketika putusan Pengadilan Tinggi dalam sengketa pilkada tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Pada kenyataannya dalam menyelesaikan persoalan diatas, para pihak dapat melakukan terobosan hukum dengan melakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memang mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, pendelegasian kewenangan dan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi dalam hal kewenangan menyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Pilkada dapat ditarik kembalildiambil alih oleh Mahkamah Agung dan kemudian diselesaikan sendiri oleh Mahkamah Agung, bilamana Pengadilan Tinggi telah melampaui kewenangan yang diberikannya, yaitu hakim telah melakukan kesalahan yang nyata. Dan ini juga merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan mahkamah Agung kepada lembaga peradilan dibawahnya. Menjadi permasalahan berikutnya adalah selama proses peninjauan kembali dalam hal sengketa pilkada tentunya didaerah yang sedang bersengketa tersebut belum ada kepala daerah yang difinitif. Ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja dari pemenntahan daerah, apalagi kalau putusan peninjauan kembali berlarut-larut tidak kunjung selesai. Untuk itu perlu dibuat aturan baru atau diamandirnya peraturan yang sudah ada, dan dimasukkan klausul yang berkenaan dengan berapa lama proses peninjauan kembali yang berkenaan dengan sengketa pilkada tersebut dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

Abstrak :
Strategi komunikasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap lembaga atau pun perusahaan. Strategi komunikasi yang digunakan oleh suatu lembaga/perusahaan dapat berbeda dengan lembaga/perusahaan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga riset peradilan dan hukum MaPPI FHUI. Selain itu, penelitian ini juga enggali dan mengetahui lebih jelas strategi komunikasi terbaik dan yang sesuai dalam meningkatkan awareness dan engagement publik yang dapat diterapkan pada lembaga riset peradilan dan hukum MaPPI FHUI. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian eksploratif menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pada prakteknya terkait dengan peta stakeholder yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau perusahaan. Seperti halnya pada lembaga riset peradilan dan hukum, MaPPI FHUI harus menyesuaikan dengan stakeholder yang dimiliki. MaPPI FHUI juga memaksimalkan banyak media, baik yang konvensional maupun media digital, sebagai strategi untuk meningkatkan awareness dan engagement publik. ......Communication strategy is essential for every institution or companies. Each institution or companies may apply its own unique communication strategy. This research was conducted to reveal the communication strategy of Law and Judicial Research Institution MaPPI FHUI. Furthermore, it explored the best strategy to raise public awareness and engagement for MaPPI FHUI. This research adopted post positivism paradigm and is an explorative study which used qualitative approach. The research finding indicated that communication strategy in practice is related to stakeholder mapping of the organization or company. As a law and judicial research institution MaPPI FHUI must adapt with its stakeholders. It also must optimize various media, conventional and digital, as a strategy to spread awareness and encourage engagement.