Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip WTO yaitu National Treatment karena terdapat diskriminasi terhadap produk impor. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji regulasi TKDN Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terhadap perjanjian WTO serta penerapan regulasi di beberapa negara untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam. Penulis ingin mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO karena tidak dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh negara. ......As a developing country, Indonesia really needs the help of foreign investors to be able to improve the welfare of its people. Trade provisions are regulated by the World Trade Organization (WTO) with the aim of reducing all barriers or barriers in world trade. Along with the entry of various foreign products and investments, in general, developing countries will also apply local content requirements, which in Indonesia are known as Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). In the field of electricity infrastructure development, especially Solar Power Plants (PLTS), the Government of Indonesia regulates the minimum level of TKDN in the construction of power plants. The provisions on TKDN normatively conflict with the WTO principle, namely National Treatment, because there is discrimination against imported products. In this thesis, the author uses a normative juridical research method, in which research is conducted by examining Indonesian TKDN regulations related to the construction of solar power plants against WTO agreements and the application of regulations in several countries for a more in- depth analysis. The author wants to examine whether the TKDN provisions made by the Government of Indonesia are in line with WTO policies. The author concludes that Indonesia's TKDN policy may violate WTO provisions because it is not owned and operated directly by the state.

Abstrak :
ABSTRACT
Sejak Oktober Tahun 2009, terdapat Committee on TRIMs yang secara konsisten membahas Local Content Requirements di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dinilai melanggar Paragraf 1 (a) Daftar Ilustrasi Perjanjian TRIMs. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah adanya pengaturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Local Content Requirements yang ada dalam kerangka Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Tidak ada aturan dalam Perjanjian TRIMs yang dapat mengecualikan aturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar komitmennya sebagai negara anggota dari World Trade Organization. Namun, Pemerintah Indonesia harus tetap mendorong kegiatan perdagangan barang dalam negeri.

---

ABSTRACT
Since October 2009, there has been a Committee on TRIMs that consistently addresses Local Content Requirements in the mineral and coal mining sector in Indonesia which are considered to violate Paragraph 1 (a) List of Illustrations of the Agreement on TRIMs. This thesis is a normative legal research with a type of legislation approach. The conclusion of this thesis is the regulation of the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia that are not in accordance with the provisions of the Local Content Requirements contained in the framework of the On Trade-Related Investment Measures Agreement (Agreement on TRIMs). There are no rules in the TRIMs Agreement which can exclude the rules for the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia. Adjustments must be made by the Indonesian government so that Indonesia does not violate its commitment as a member state of the World Trade Organization. However, the Indonesian Government must continue to encourage domestic goods trading activities.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas penyesuaian peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri di Indonesia untuk bisnis retail modern dan ketentuan WTO mengenai Local Content Requirements. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, namun sejak 2014, beberapa negara anggota WTO telah mengajukan concern terkait ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/2012, 68/2012, dan 70/2013 yang beberapa pasalnya diubah dalam 56/2014 yang mengharuskan retail modern untuk menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini bertentangan dengan Perjanjian TRIMs, yang berlandaskan Pasal III GATT tentang prinsip National Treatment dan Pasal XI tentang prinsip Elimination of Quantitative Restrictions, yang merupakan lampiran dari Perjanjian Pembentukan WTO. Penyesuaian antara peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Indonesia dan Ketentuan Local Content Requirements akan dilakukan dengan menyesuaikan peraturan dan penerapan pengecualian dalam ketentuan WTO. Berdasarkan ketentuan WTO, ketentuan retail modern ini telah melanggar ketentuan WTO baik Perjanjian TRIMs maupun GATT tanpa adanya pengecualian yang dapat diberlakukan. Untuk menanggapi hal ini, pelaku usaha retail modern di Indonesia bersedia untuk mematuhi peraturan perdagangan yang berlaku dan Kementrian Perdagangan akan mengubah peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO

---

ABSTRACT
This thesis examined the adjustment of domestic Local Content Requirements rules in Indonesia for the implementation of Modern Retail business in Indonesia and the Local Content Requirements provisions of the WTO. Indonesia showed their self-approval to WTO by ratifying Law Number 7 of 1994 concerning the Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization on November 2, 1994. However, since 2014, the Government of Indonesia has received protests from WTO member countries in relation to the Local Content Requirement policy in the form of fulfilling 80% (eighty percent) of domestic products that must be sold on the modern retail market on Ministry of Trade Regulation 53/2012, 68/2012, and 70/2013 which was replaced by Regulation 56/2014. These provisions are contrary to the TRIMs Agreement, principled by Article III GATT on National Treatment and Article XI GATT on General Elimination of Quantitative Restrictions, which is an annex to the WTO Establishment Agreement that has been ratified by Indonesia. Comparison between the regulations of Indonesia's local content requirements and WTO provisions will be done by looking at the adjustments between regulations and the application of WTO exceptions. Based on rules of Local Content Requirements, the Modern Retail has violated TRIMs Agreement with no applicable exceptions on the provisions. To respond to the concerns raised by member countries, modern retailers in Indonesia are willing to comply with applicable regulations and the Ministry of Trade are due to change regulations that are contrary to WTO rules