Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdampak pada proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menjawab penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, serta proses terjadinya dualisme dukungan dan dampaknya bagi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Coser, Conn dan Dahrendorf. Serta teori Faksionalisasi yang dikemukakan oleh Belloni dan Paul G. Lewis. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 adalah karena adanya faksionalisasi di tingkat pusat serta adanya pertarungan elit baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Sedangkan terjadinya dualisme dukungan yang diberikan oleh PPP terjadi karena adanya pengalihan dukungan yang dilakukan oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz yang semula mendukung Ujang Iskandar menjadi Sugianto-Habib Said Ismail. Dualisme dukungan tersebut berdampak pada aspek politik dan aspek sosial yang berakibat pada dianulirnya pasangan Ujang-Jawawi dan ditundanya Pilkada Kalimantan Tengah hingga Januari 2016. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Conn, Coser, dan Dahrendorf yang menyatakan konflik yang terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Sementara itu, faksionalisasi yang terjadi bersifat sementara memperkuat teori faksionalisasi Paul G. Lewis. Penelitian ini juga memperkuat teori faksionalisasi yang diungkapkan oleh Belloni yang menyebutkan bahwa Faksionalisasi didasarkan pada adanya persamaan isu, adanya ikatan patron klien dan bersifat formal.

---

ABSTRACTThis research discusses about the internal conflicts of PPP that have an impact on local elections process of Central Kalimantan in 2015. Research questions in this research are why there is internal conflict of PPP in the process of nomination of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015, and how the process of dualism support of PPP in the nomination and what is the impact of dualism support of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015. This research use conflict theory by Rauf, Conn, Coser, and Dahrendorf. And factionalization theory by Belloni and Lewis. The results of the research show that the background of internal conflicts of PPP in the nomination process in the governor and vice governor election of Central Kalimantan Province in 2015 is due to the factionalization and the elite battle at the central and local level. While the dualism of support provided by the PPP began when PPP Djan Faridz's Faction initially support Ujang Iskandar, but on the last day of the registration process of the pair of candidates, PPP Faction of Djan Faridz divert their support to the Sugianto-Habib Said Ismail. Dualism support has an impact on the political aspect which resulted in the annulment of the Ujang-Jawawi and postponement of the Central Kalimantan local election in January 2016. The theoretical implication of this research aims to supports Rauf, Coser, Conn and Dahrendorf's conflict theory. That PPP internal conflict in the process of nomination governor and vice governor of Central Kalimantan Province 2015 tend to compete for the sake of power. Other theoretical implication of this study aims to support of Belloni and Lewis Factionalization theory, that factionalization at internal conflict of PPP at local election of Central Kalimantan is temporarily and based on the existence of equality of issues, the existence of patron-client and formal bonds."

"Criticism on electoral zone in the general election system of Indonesia."

"Funders take a role in resolving the problem of large regional election cost gaps and insufficient wealth of candidates for regional head elections. However, the hope of the funder will reciprocate the contribution that has been given to cause a problem of conflict of interest by the elected regional head. The KPK conducted a study to identify potential conflicts of interest in regional election funding. The study was conducted on the losing head/deputy regional head candidates in 2015, 2017 and 2018 regional elections through the telescopic method, secondary data processing (KPU and LHKPN), and special in-depth interviews in 2018. Studies show that the hopes of funders will return in the future clearly expressed. Most of the candidates for head/deputy regional head will meet these expectations when winning the election/office. Funders expect a response in the form of business licensing, ease of participating in government project tenders, and security in conducting business."

"Jatuhnya rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun membawa perubahan besar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak itu perubahan-perubahan mendasar yang menuju ke arah demokrasi terus dilakukan. Walaupun perubahan yang terjadi belum berhasil secara maksimal. Tetapi keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik datang dari segala lapisan masyarakat. Walaupun masih ada sebagian yang tetap ingin bertahan dan mendukung status quo.Militer dalam hal ini TNI yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi penopang utama, menghadapi tuntutan dan tekanan dari masyarakat untuk mereformasi din. Ada dua hal penting reformasi yang dikehendaki masyarakat, pertama tuntutan untuk mengurangi peran politik dan sosial lewat dwifungsinya, kedua adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengurangi peran komando teritorial, karena komando teritorial selama ini hanya menjadi alat untuk mengawasi pemerintahaan sipil. Dengan struktur seperti itu, Koter lebih merupakan birokrasi bayangan pemerintahan sipil sehingga memudahkan militer untuk mengetahui segala aktivitas pemerintahan sipil.Keterlibatan militer dalam politik praktis akan mengurangi profesionalisme militer, demikian juga dengan keterlibatan militer dalam bisnis. Adanya kepentingan politik dan bisnis inilah membuat militer melakukan intervensi dalam politik. Adanya asumsi bahwa keuntungan secara politik akan diikuti dengan keuntungan secara finansial. Hal inilah penyebab intervensi militer dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara.Kepentingan militer di Maluku Utara membuat militer merasa terusik ketika calon Gubernur berasal dari kelompok yang tidak mengamankan kepentingan militer dan kelompoknya. Dengan memanfaatkan situasi yang kurang stabil, militer berusaha untuk menjegal calon yang bukan dari kelompoknya. Keterlibatan militer dalam politik ini, membuat militer kurang mengakui supremasi sipil.Metodologi dalam penelitian ini kualitatif, dengan pendekatan struktural. Teknik pengunpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Dan secara teoritik, penelitian ini memiliki korelasi dengan beberapa teari yang dipergunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini.Dalam penelitian ini terbukti bahwa adanya intervensi militer di dalam proses pemilihan Gubernur Maluku Utara. Intervensi ini dapat kita lihat bagaimana aparat keamanan melakukan intimidasi kepada anggota dewan. Selain itu militer juga melakukan pendekatan kepada elit tradisional yang tidak mendukung calon yang dikendaki oleh militer.Intervensi yang dilakukan oleh militer dalam pemilihan Gubernur ini berkaitan erat dengan kepentingan militer di daerah itu yang harus dilindungi, jika yang terpilih bukan orang yang dapat melindungi kepentingan militer dan kelompoknya maka akan merugikan militer."

"

Tesis ini dilatarbelakangi oleh menangnya tersangka korupsi pada pilkada kabupaten Tulungagung tahun 2018. Jika di negara lain seperti Amerika, Meksiko, dan Spanyol kandidat dengan status tersangka korupsi akan berdampak negatif terhadap kandidat itu sendiri seperti penurunan suara atau rakyat akan menghukum dengan tidak memilihnya, namun hal tersebut tidak terjadi di Tulungagung. Penelitian ini akan menguji faktor kualitas dan kinerja kandidat tersangka korupsi dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat pada pilkada Tulungagung tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perilaku memilih, khususnya pendekatan psikologis dan rational choice. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan desain deskriptif dan inferensial, dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden, tingkat kepercayaan 95% dan Margin of Error (MoE) 5%. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa; (1) status korupsi Syahri Mulyo tidak mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tulungagung, yaitu hanya 1.1%; (2) tingkat popularitas, figur kandidat, dan kualitas kandidat dalam faktor kandidat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tulungagung, namun figur kandidat paling berpengaruh yaitu sebanyak 31.0%; (3) masyarakat Tulungagung tidak rasional dalam menentukan pilihan politiknya saat pilkada atau Downs menyebutnya dengan “limited rational”; dan (4) Faktor eksternal yaitu adanya peran patronase dan klientelisme dalam  mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tulungagung. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa studi perilaku memilih khususnya pendekatan psikologis dan rational choice masih relevan digunakan dalam kasus pilkada kabupaten Tulungagung tahun 2018.

 

---

The background of conducting this research is the winning-phenomenon of corruption suspect in Tulungagung local election 2018. While the candidates who become corruption suspect in other countries like, United States of America, Mexico, and Spain will obtain a negative impact of their carrier and be punished by society with do not vote them, this circumtances do not occurred in Tulungagung. This study will exemine factor of quality and candidate performance with corruption suspect status in affecting voting behaviour people in Tulungagung local election 2018. This study is using the theory of voting behavior, particularly rational choice approach. The method used is a quantitative method with descriptive and inferential design, with a total sample of 400 respondents, a confidence level of 95% and a Margin of Error (MoE) of 5%. Evidence as the result of research shows that; (1) the corruption status of Syahri Mulyo does not affect the people's voting behavior in Tulungagung, which is only 1.1%; (2) candidate factors such us level of popularity, candidate figure, and quality of candidates influence voting behavior the people of Tulungagung. By 31.0%, candidate figure is the most influential factor; (3) the Tulungagung society is irrational in determining their political choices when the elections, Downs call it "limited rational"; and (4) There were some external factors which influence the voting behaviour the people of Tulungagung called the role of patronage and clientelism. The theoretical implication shows that the psychology and rational choice approach can be applied in the case of Tulungagung local elections in 2018.

 

"

"Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada seluruh aktivitas kehidupan, tidak terkecuali aktivitas politik. Pada masa pandemi Covid-19, Indonesia memiliki agenda politik yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 yang awalnya ditetapkan dalam Undang-Undang akan dilaksanakan pada September 2020. Situasi pandemi berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang harus disesuaikan agar keselamatan manusia tetap terjaga. Salah satunya berdampak pada regulasi yang mengatur pilkada tahun 2020. Penelitian ini fokus membahas proses politik dalam penetapan jadwal Pilkada 2020 masa Pandemi Covid-19 yang melibatkan berbagai stakeholder, yaitu KPU, Pemerintah, DPR, Satgas Covid-19, dan pegiat masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dikumpulkan secara primer melalui wawancara mendalam, dan data sekunder berupa dokumen yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik yang digagas oleh William Dunn. Aplikasi teori kebijakan publik fokus pada dua tahap yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan. Penelitian ini menemukan pada tahap agenda setting terdapat isu kesehatan, keberlanjutan kepemimpinan, anggaran, politisasi bantuan sosial dan partisipasi politik yang dimunculkan oleh stakeholders formal dan informal. Pada tahap formulasi kebijakan, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri merupakan aktor dominan dalam proses penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada yang dimundurkan dari 22 September menjadi 9 Desember 2020. Hasil tersebut berimplikasi pada teori Dunn bahwa penetapan jadwal pilkada serentak 2020 pada tahap formulasi kebijakan tidak dilibatkannya stakeholders informal, karena kebijakan penetapan jadwal Pilkada Serentak 2020 hanya melibatkan stakeholder formal.......The COVID-19 pandemic has hit the world and has had an impact on all activities of life, including political activities. During the COVID-19 pandemic, Indonesia has a political agenda, namely the implementation of Local Elections in 2020 which has been stipulated in the rule of law. However, the COVID-19 pandemic has an impact on political activities that must be adapted to the Covid-19 pandemic situation so that political activities can be carried out properly and human safety is maintained. This study aims to examine the political process of determining the schedule for the Local Election in 2020. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection uses primary data and secondary data, then is analyzed using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The theory used in this research is the public policy theory initiated by William Dunn. The application of public policy theory focuses on two stages, namely agenda setting and policy formulation. The results showed that at the agenda setting stage, there were issues of health, leadership sustainability, budget, politicization of social assistance and political participation raised by formal and informal stakeholders. At the policy formulation stage, the Ministry of Home Affairs is the dominant actor who sets the schedule for the implementation of the Local Election on December 9, 2020. These results have implications for Dunn's theory that the determination of the Local Election schedule in 2020 at the policy formulation stage does not involve informal stakeholders, because the policy for setting the Local Election schedule in 2020 only involves formal stakeholders."

"Dialectics between elite in Banyumas regency to give unique local-politics. How millitary regime strong on this regency, but capital actors most dominate for all. Capital domination to give a populis public policy in Banyumas, but in others perspective give civil society groups resistance in Banyumas."