Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengenai kearifan lokal masyarakat Baduy dalam pencegahan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara mendalam, dan data diolah secara deskriptif-analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan pandangan tradisional masyarakat Baduy yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) masyarakat Baduy yang selalu melakukan tebang-bakar hutan untuk membuat ladang (huma), tidak terjadi bencana kebakaran hutan atau tanah longsor di wilayah Baduy; (2) di wilayah Baduy banyak permukiman penduduk berdekatan dengan sungai, tidak terjadi bencana banjir; (3) walaupun rumah dan bangunan masyarakat Baduy terbuat dari bahan yang mudah terbakar (kayu, bambu, rumbia, dan ijuk), jarang terjadi bencana kebakaran hebat; dan (4) wilayah Baduy yang termasuk dalam daerah rawan gempa Jawa bagian Barat, tidak terjadi kerusakan bangunan akibat bencana gempa. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana yang dimiliki masyarakat Baduy sejatinya didasari oleh pikukuh (ketentuan adat) yang menjadi petunjuk dan arahan dalam berpikir dan bertindak. Pikukuh merupakan dasar dari pengetahuan tradisional yang arif dan bijaksana, termasuk juga dalam mencegah bencana.

---

This study examines the indigenous Baduy society in preventing disaster. This study used a qualitative approach. Data collected by observation and depth interview methods, and analysis conducted by descriptive-analytical. This study aims to gain knowledge and traditional ways of Baduy society that has passed down from generation to generation. The results showed that (a) cut-and-burn systems in Baduy forests to open field for dry rice cultivation (huma) did not cause forest fires, (b) Baduy settlements adjacent to the river is not flooding, (c) houses and buildings made of materials combustible (wood, bamboo, thatch, and palm fiber) infrequent fires, and (d) Baduy territory included in the earthquake-prone areas of West Java, there is no damage to buildings due to the earthquake disaster. This is because the pikukuh (customary rules) that serve as guidelines and direction for Baduy think and act. Pikukuh are the basis of traditional knowledge that wise and prudent, so avoid the disaster.

Abstrak :
Dalam kajian ini dilakukan studi literatur mengenai konsep kemiskinan dan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi siapakah penduduk miskin itu? Kemudian mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan, dan akhirnya menggali serta memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, in-depth interview dan diskusi kelompok fokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (multifaset). Orang Bupolo dan petani Surade sama-sama mengolah lahan sempit. Petani Surade miskin karena tidak mempunyai lahan atau memiliki lahan tetapi dengan skala usaha yang relatif kecil. Orang Bupolo memiliki tanah yang relatif luas tetapi mempunyai keterbatasan akses pada teknologi, hidup terisolasi karena tidak mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi, sehingga mereka hidup miskin dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi definisi kemiskinan perlu diperluas meliputi akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Kemiskinan tidak bisa didefinisikan secara tunggal yakni dari kacamata pemenuhan kebutuhan kalori semata sebagaimana yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) selama ini, karena pada hakekatnya definisi kemiskinan tidak hanya bersifat relatif tetapi juga dinamis.

Literature reviews on the concept of poverty and local observation on the field study were employed to investigate who the poor are, in order to seek alternative policies according to specific local conditions to combat poverty, and to see local wisdom in a preventive effort to reduce poverty. Survey methodology, in-depth interviews and focus groups discussions were used in this study. The findings suggest that the concept of poverty is multifacet. Both Bupolo people and Surade farmers cultivate small land. While Surade farmers are poor with no or limited land size and with relatively small scales' business, Bupolo people have relatively larger land size but have limited technology access, and less access to social economic infrastructure, making them poor and only able to survive with food daily. The concept of poverty needs to be extended to include access to social economic infrastructure, remoteness, disempowerment, freedom of speech, and fairness in development. Poverty cannot be defined individually solely from the context of the calorie fulfilment as a standard used by BPS. However, in principle, the concept of poverty cannot only be defined as a relative, but also dynamic concept.

Abstrak :
The use of technology in reforming the government bureaucracy, namely e-Bureaucracy in the regency of Jembrana raises the assumption that the modernization of the bureaucracy can be supported by the social system based on cultural values. It is assumed that the implementation of e-Bureaucracy since the leadership of Regent I Gede Winesa was able to reform the bureaucracy in Jembrana. However, the latest research of his successor?s leadership suggests that there is the potential for failure of e-Bureaucracy, ranging from a decrease in function of the J-Net tower, the non-functioning of the rural internet office, and the return to manual service. The results showed that there are two basic problems in the implementation of e-Bureaucracy. First, the lack of sustained internal reform in Jembrana. This condition is caused by the euphoria with the past government and by the lack of innovation by the Jembrana bureaucratic apparatus. This situation is caused by the limited delegation of power in the bureaucratic structure in Jembrana. Secondly, community participation is not really being optimized as the basis of external reform. The lack of community participation is caused by the strong top-down approach from government and the lack of empowerment building by local NGO. The study uses a qualitative approach supplemented with literature study, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD).

---

Proses reformasi birokrasi dengan metode e-Bureaucracy di Kabupaten Jembrana memunculkan satu asumsi bahwa modernisasi birokrasi dapat tertunjang oleh sistem kemasyarakatan berbasis pada nilai budaya. Secara normatif, ada asumsi bahwa penerapan e-Bureaucracy sejak masa Bupati I Gede Winesa mampu mereformasi birokrasi Kabupaten Jembrana. Namun, hasil penelitian terbaru pada masa Bupati Putu Artha menunjukkan bahwa ada anomali potensi kegagalan e-Bureaucracy, mulai dari penurunan fungsi menara J-Net, tidak berfungsinya Kantor Internet Desa, hingga pelayanan birokrasi secara manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua masalah dasar dalam implementasi e-Bureaucracy. Pertama, lemahnya reformasi internal birokrasi Kabupaten Jembrana. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh euforia masa lalu dan lemahnya daya inovasi aparat birokrasi Jembrana. Lemahnya inovasi disebabkan oleh belum optimalnya prinsip pendelegasian dalam struktur birokrasi di Jembrana. Kedua, belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai basis reformasi eksternal. Penyebabnya adalah kuatnya pendekatan top-down pemerintah kabupaten kepada sistem kemasyarakatan yang ada dan masih belum optimalnya prinsip pemberdayaan masyarakat oleh LSM lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan studi literatur, wawancara mendalam, dan focus group discussions (FGD).

Abstrak :
Abstract. So far an integrity system was designed by the State, followed by any kind of sanction, when an act of corruption had been committed; thus resulting in a systemic circle of corruption. Reconstructing corruption on the basis of text and theory cannot only be conducted editorially; but must also consider the emergent phenomena. There is something ”missed” by the State, i.e. anti corruption integrity can be initiated from local wisdoms of each region, by employing Model of National Integrity, as suggested by Jeremy Pope, and four indicators of OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) as mentioned in Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, adopted to generate a local-based model of national anti corruption integrity system on the lowest tier of government in West Sumatera, namely Nagari Kapau of Agam District and Nagari Ketaping of Padang Pariaman District. This research was conducted by employing the method of Grounded Theory. The result of this research shows that inside a Nagari, its apparatus, people and institutions can make join commitment by adopting the virtues of local culture in developing Nagari with integrity principle (anti corruption).

Abstrak. Selama ini sebuah sistem integritas yang dirancang oleh negara, ketika suatu korupsi sudah terjadi dan baru menetapkan bentuk sanksi yang menyertainya, sehingga membuat lingkaran korupsi menjadi sistemik. Merenkonstruksi korupsi berdasarkan teks, dan teori korupsi ternyata tidak hanya ditafsirkan secara redaksional tetapi juga bisa melihat fenomena yang berkembang. Ada sesuatu yang ”luput” dari perhatian negara bahwa integritas anti korupsi ternyata bisa bermula dari kearifan lokal budaya masing-masing daerah, dengan menggunakan Model Integritas nasional yang dikemukan oleh Jeremy Pope dan empat Indikator dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam dokumen Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, diadopsi untuk menciptakan sebuah model integritas nasional anti korupsi berbasis lokal pada pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu Nagari Kapau Kabupaten Agam dan Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode Grounded Theory. Hasil penelitian menyebutkan bahwa didalam nagari, perangkat nagari dan masyarakat serta lembaga nagari bias membuat komitmen bersama dengan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal dalam membangun nagari dengan prinsip integritas (anti korupsi).