Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai tanggapan terhadap krisis yang mempengaruhi sektor perbankan, regulator menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, selama pandemi Covid-19, banyak negara melonggarkan kebijakan makroprudensialnya untuk mendorong pertumbuhan kredit dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh kebijakan makroprudensial terhadap profitabilitas bank di ASEAN-6 sebelum dan selama pandemi Covid-19, 2018-2021, menggunakan metode regresi data panel. Temuan penelitian menunjukkan pengetatan kebijakan makroprudensial seperti penyangga konservasi modal dan pemenuhan likuiditas mengurangi profitabilitas bank sebelum pandemi Covid-19. Sedangkan, pelonggaran loan-to-value meningkatkan profitabilitas bank selama pandemi Covid-19.

---

In response to the crises affecting the banking sector, regulators implemented macroprudential policies to maintain financial stability. However, during the Covid-19 pandemic, many countries relaxed their macroprudential policies to boost credit growth and stimulating economic growth. The purpose of this research is to estimate the effect of macroprudential policy on banks’ profitability in ASEAN-6 before and during Covid-19, 2018-2021, using the panel data regression method. The findings indicate that tightening macroprudential policies such as capital conservation buffers and liquidity requirement decreased banks’ profitability before Covid-19. Meanwhile, loosening loan-to-value increased banks’ profitability during Covid-19."

"Stabilitas sistem keuangan memiliki peran krusial untuk mewujudkan ketahanan perekonomian nasional. Salah satu elemen penting dalam stabilitas sistem keuangan adalah kebijakan makroprudensial, yaitu bidang ilmu yang fokus pada upaya mengantisipasi risiko sistemik yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial serta penguatan kewenangan berdasarkan best practices kewenangan bank sentral di negara lain dan tantangan sistem keuangan di era digital. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yakni mendasarkan pada hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial dilakukan melalui pengaturan instrumen kebijakan makroprudensial yang wajib dipatuhi oleh bank serta pengawasan atas pemenuhan kewajiban bank dimaksud. Selain itu, Bank Indonesia sebagai anggota KSSK, memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan salah satunya di bidang makroprudensial jasa keuangan. Selanjutnya untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih resilient, diperlukan penguatan kewenangan Bank Indonesia dengan menambahkan lembaga jasa keuangan non bank serta industri fintech dan aset kripto sebagai objek pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

---

Financial system stability plays a critical role in achieving national economic resilience. One of the important elements of financial system stability is macroprudential, which focuses on efforts to anticipate systemic risks that can cause disruptions in the financial system. This research analyzes the implementation of Bank Indonesia's authority as a macroprudential authority and the strengthening of authority based on the best practices of central bank in other countries, and the challenges of the financial system in the digital era. This research is using the doctrinal research method. Based on the results of the research, the implementation of the duties and powers of Bank Indonesia as a macroprudential authority is carried out through the regulation of macroprudential policy instruments that must be complied with by banks. In addition, Bank Indonesia as a member of KSSK has the duty to monitor and maintain the stability of the financial system, one of which is in the area of macroprudential financial services. Furthermore, in order to achieve a more resilient financial system, it is necessary to strengthen the authority of Bank Indonesia by adding non-bank financial services institutions, as well as the fintech industry and crypto assets, as subjects of macroprudential regulation and supervision."

"Pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh subprime mortgage di Amerika Serikat, otoritas keuangan di berbagai negara semakin menyadari bahwa pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak cukup hanya melalui pendekatan mikroprudensial yang ditujukan untuk menjaga tingkat kesehatan individual lembaga keuangan, namun diperlukan pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Galati dan Moessner, 2014). Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk membatasi risiko sistemik yang terjadi pada kondisi terjadinya financial distress yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara lebih luas (Borio, 2003). Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh otoritas keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah pembatasan rasio Loan to Value (LTV). Kebijakan yang bersifat countercyclical ini ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit properti. Tesis ini membahas pengaruh pembatasan rasio LTV oleh Bank Indonesia terhadap pertumbuhan kredit properti perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Igan dan Kang (2011) dan Christ Mc Donald (2015). Perbedaannya adalah model rujukan menggunakan data panel, sementara penelitian ini menggunakan data time series. Dengan menggunakan persamaan regresi berganda (ordinary least squares), hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan LTV yang bersifat mengetatkan pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam menahan laju pertumbuhan kredit properti lima bulan setelah kebijakan tersebut diterbitkan. Sedangkan penerapan kebijakan LTV yang bersifat melonggarkan saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan kredit properti.

---

After the global financial crisis triggered by the US subprime mortgage crisis in 2008, financial authorities in many countries realize that it is insufficient to only rely on microprudential aspects focusing on soundness of individual financial institutions. Supervising and regulating financial institutions also require macroprudential approach in keeping the stability of the financial system (Galati and Moessner, 2014). Macroprudential policy is intended to limit the risk of episodes of financial distress with significant losses in terms of the real output for the economy as a whole (Borio, 2003). One of macroprudential policy instruments implemented by many financial authorities including Bank Indonesia is limitation on Loan to Value ratio. This countercyclical policy is intended to control the mortgage loan growth. This thesis examines the impact of Loan to Value ratio (LTV) policy to mortgage loan growth in Indonesian banking industry by using Igan & Kang (2011) and Christ Mc Donald (2015) models. The difference is referenced models using panel data, meanwhile this study used time series data. By using multiple regression model (ordinary least squares), the study concludes that implementation of tight LTV policy during economic boom period has a significant impact on restraining mortgage loans growth five months after implementation of the policy. In contrary, loosening LTV policy during economic downturn is less significant in boosting the growth of mortgage loan."

"Perbankan sebagai lembaga imtermediasi memiliki kecenderungan untuk melakukan maturity transformation dengan mengambil funding dalam jangka pendek dan melakukan financing dalam jangka panjang dan menimbulkan risiko likuiditas. Hal ini membuat otoritas melakukan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak berubah menjadi krisis yang dapat membahayakan perekonomian. Akan tetapi, terutama perbankan di Indonesia, menjadi terlalu nyaman dalam menaruh dana mereka pada aset berisiko rendah sehingga fungsi intermediasi mereka belum berjalan secara optimal. Kebijakan Makroprudensial atau dalam hal ini Placement Composition Ratio (PCR) diusulkan untuk membatasi penempatan pada aset berisiko rendah bagi perbankan, di sisi lain, perbankan didorong agar lebih disiplin dalam menyelaraskan funding dan financing nya sehingga risiko likuiditas mereka dapat tetap terjaga. Penelitian ini kemudian mencoba untuk melihat potensi dampak dari Kebijakan PCR terhadap CFG di bank syariah dan konvensional melalui data historis secara kuartal dari tahun 2014 – 2023. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik, tetapi apabila diterapkan sementara perbankan belum siap justru akan menjadi boomerang. Selain itu, bank syariah dengan segala keunikan produknya seperti SRIA dan CWLD berpotensi untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus menurunkan risiko likuiditas atau dengan kata lain dapat comply dengan Kebijakan PCR.

---

Banks as financial intermediaries institutions intend to do maturity transformation, which gains short-term funding and lends it for a long-term financing project. Hence, they will be exposed to the liquidity risk. This issue made the authority to take some preventive actions, so this issue would not spread and create another crisis in the economy. But, especially for the banks in Indonesia, they become too much joy to put their money into the less risky assets, hence their intermediation function becomes sub-optimum. Macroprudential Policy or in this case the Placement Composition Ratio (PCR), is being introduced to limit the placement to the less risky assets. On the other hand, it will push the banks to become more disciplined to synchronize their funding and financing maturities. So, the risk can be still manageable. This research tries to see the potential impact of the PCR Policy on the CFG in the Sharia and conventional banks quarterly from 2014 to 2023. This research suggests that this policy is good, but if the banks are not ready yet to implement this policy, it can be a boomerang. Other than that, Sharia banks with all of their product uniqueness such as SRIA and CWLD have the potential to enhance the intermediation function while lowering the liquidity risk of the banks. In short, that will help the Sharia banks to comply with the PCR Policy."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi kebijakan makroprudensial terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum dalam bentuk proporsi kepemilikan aset tertimbang menurut risiko terhadap total aset, dengan waktu pengamatan dari Q1:2006-Q4:2013. Penelitian dilakukan menggunakan analisis data panel 71 bank dengan pendekatan fixed effect. Studi ini menemukan bahwa kebijakan makroprudensial tidak signifikan mengurangi perilaku pengambilan risiko oleh bank umum. Begitu pula ketika sampel dibedakan menjadi bank pemerintah dan bank non pemerintah

---

This study aims to analyze the impact of macroprudential policy on risk taking behaviour of commercial bank in Indonesia in form of proportion of risk-weighted asset on bank?s total asset during Q1:2006-Q4:2013 period. Using panel data analysis of 71 banks and fixed effect model approach, the study finds that macroprudential policy is not significant in affecting bank risk taking even when the sample is distinguished into state bank and non state bank"