Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaruh Peristiwa Malari terhadap perubahan pola diplomasi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ekonomi secara bilateral. Peristiwa Malari merupakan salah satu kejadian yang pernah dialami oleh Indonesia yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Peristiwa ini dikoordinir oleh mahasiswa dan dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar. Akibat adanya Peristiwa Malari, bantuan dana Official Development Assistance dari Jepang yang diterima Indonesia mengalami perubahan pola. Pola yang terjadi sebelum Peristiwa Malari adalah bantuan yang diberikan lebih banyak berupa Pinjaman Yen, atau pinjaman dengan bunga rendah. Namun setelah Peristiwa Malari, polanya perlahan berubah menjadi bantuan Kerjasama Teknik, atau bantuan pemberdayaan SDM. Selain itu, perubahan yang terjadi adalah perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Sebelum Peristiwa Malari, Indonesia banyak mengimpor komoditas berupa minyak bumi, kayu, dan karet. Namun setelah Peristiwa Malari, jumlah komoditas yang diekspor tersebut berkurang. Bahkan Indonesia tidak lagi mengimpor komoditas Karet ke Jepang.

---

ABSTRACT
This thesis explain the effects of Malari Incident on diplomacy pattern between Indonesia and Japan, particularly in bilateral economy. Malari Incident is a riot that occurred on 15th of January 1974 in Indonesia. This incident was coordinated by the students and led by the Chairman of the University of Indonesia Student Council, Hariman Siregar. The Malari incident resulted in a change of pattern on ODA funds that was received by Indonesia. Japan economy aid for Indonesia slowly changed from Yen Loan to non material assistance such as Technical Cooperation and developing training for human resources. Another change that occurred after the Malari Incident was the decrease in export and import commodities on bilateral trade between Indonesia and Japan.

Abstrak :
Skripsi ini menguraikan tentang isu-isu yang diangkat oleh pergerakan mahasiswa sepanjang tahun 1974-1980. Isu-isu itu umumnya bersifat korektif terhadap berbagai permasalahan di masyarakat dan diajukan oleh mahasiswa kepada lembaga tinggi dan tertinggi negara. Isu-isu itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan. Sebagian besar dari isu-isu itu diangkat ke permukaan oleh lembaga Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Kedua lembaga ini merupakan lembaga eksekutif dalam student government (pemerintahan mahasiswa). Konsep student government sendiri lahir pada bulan Desember 1970, ketika berlangsungnya Musyawarah Nasional Mahasiswa Indonesia di Bogor. Konsep ini juga yang dibekukan dan akhirnya dibubarkan oleh Petnerintah setelah naiknya isu penolakan terhadap Soeharto sebagai calon presiden periode 1978-1983. Selain itu skripsi ini juga menguraikan tentang pihak-pihak di luar mahasiswa yang berhubungan dan simpati dengan pergerakan mahasiswa sepanjang periode skripsi ini. Pihak-pihak itu, antara lain, terdiri dari pers umum (wartawan), kaum cendekiawan dan kalangan senior Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bentuk keterlibalan pihak-pihak di luar mahasiswa itu, sebagian besar adalah dengan menjadi penceramah atau pembicara dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh mahasiswa dan mengungkapkan simpatinya kepada gerakan mahasiswa lewat pers umum. Terakhir, skripsi ini menguraikan tindakan Pemerinlah terhadap gerakan mahasiswa. Tindakan itu antara lain dengan membekukan Dewan Mahasiswa, mengeluarkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan, melarang terbit pers umum dan pers mahasiswa dan melakukan penangkapan terhadap pimpinan mahasiswa.

Abstrak :
Intelijen secara umum berfungsi sebagai alat untuk penuntun dalam membuat sebuah kebijakan dimana memberikan informasi mengenai niat (intention) dan kapabilitas (capabilities) dari berbagai pelaku aktor sosial. aktor sosial yang dapat berasal dari politik, ekonomi, militer, perusahaan multinasional, pelaku kriminal dan organisasi teroris. Sehingga mendapatkan tujuan yang paling mendasar adalah mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan dan juga peluang terhadap kegiatan politik. Kemudian fungsi kedua adalah tidak hanya sebagai penuntun untuk pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan. Pada fungsi ini intelijen lebih dari pada sebuah panduan untuk menggunakan kekuasaan, tetapi juga merupakan instrumen yang berguna dalam menjalankan kekuasaan. Kegiatan Intelijen pada masa orde baru sebelum terjadinya peristiwa malari berpusat kepada tiga kekuatan organisasi intelijen, yaitu Kopkamtib, Bakin, dan Aspri sebagai pelaksana operasi khusus (Opsus). Di dalam penelitian ini penulis membuktikan bahwa keberhasilan intelijen terjadi dengan melihat unsur organisasi, pengambil keputusan (dalam hal ini Presiden), analisis yang menghasilkan warning information, dan juga dimensi politik. Keseluruhan unsur ini dipenuhi dengan menjalankan fungsi intelijen yaitu penggalangan dan pengamanan. Kegiatan penggalangan akan mendukung kegiatan pengamanan untuk menetralisir setiap ancaman dengan melakukan sebuah cipta kondisi untuk mempersalahkan para demonstran agar dapat ditangkap. Dan juga sebagai pendukung pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang bersifat represif. ...... Intelligence in a generally serves as a tool to guide in creating a policy which provides information about intention and capabilities of various social actors. Social actors that can derived from the political, economic, military, multinational corporation, criminals and terrorist organization thus getting the most fundamental purpose is identifying threat to the national security and also opportunities to political activity. Then the second function not only as a guide for decision-making, but also as a tool to implement the policy. It does than a guide to use power, but be an instrument for running the power either. Intelligence activities in the new order centered by three forces organization, they are Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), Bakin (Badan Koordinasi Intelijen), and Aspri (Asisten pribadi) for President as a executor of Special Operation. In this research author proves that the success of intelligence going on by looking at the elements of the organization, the decision maker (in this case the President), the analysis of which generates warning information, and also a political dimension. The overall of these elements is filled by carry out the intelligence functions that is penggalangan and pengamanan. Penggalangan activities will support the activities of pengamanan to neutralize any threat by do a conditioning to blame the demonstrators to be arrested. Thus supporting government for their repressive policy.