Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan pengelolaan sampah di perkotaan tidak lepas dari semakin meningkatnya komposisi penduduk di kawasan perkotaan.Pengelolaan sampah merupakan salah satu layanan publik, terutama setelah diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganaslisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Papanggo, sebagai salah satu unit terkecil dari wilayah Provinsi DKI Jakarta dan bentuk partisipasi masyarakat menurut latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian diperoleh bahwa kegiatan pengelolaan sampah di Kelurahan Papanggo yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah belum menemui sasaran kebijakan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih belum berjalannya kegiatan pemilahan sampah belum terkelola dengan baik. Sementara Partisipasi masyarakat masih terbatas terlibat dalam pembayaran iuran untuk swadaya pengangkutan sampah dari pemukiman ke TPS.......Waste management is one of the public services, especially after the implementation of Law No. 18 of 2008 on waste management. The main goal of waste management is creating health and environmental quality better. The need for waste management in urban areas can not be separated from the increasing composition of the population in urban areas Policies in the trash is not only regulated at the national level, but also regulated by local governments, both provincial and district / city. Waste management included in the category of services, which the government carry out a part of waste management and the whole society are expected to participate in creating a good waste management. It is also applied in Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia. This study aims to clarify the implementation of waste management policy in kelurahan Papanggo region, as one of the smallest area of Jakarta as a forms of form of community participation in different socio-economic backgrounds. Using a qualitative approach, the study illustrates that when the quality of public participation is felt not encouraging, it is most problem is inherent in the procedure that already established in the relevant policy."

"Pencemaran Sungai Siak di Propinsi Riau merupakan salah satu isu strategis lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pembangunan dan ekonomi yang cenderung dilakukan secara eksploitatif tanpa memperhatikan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran Sungai Siak serta peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran Sungai Siak. Selain itu juga untuk mengetahui kontribusi masyarakat dan industri dalam pencemaran Sungai Siak, serta terbentuknya kerangka dasar kebijakan pengendalian pencemaran Sungai Siak.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif Analisa kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap responden dengan analisis content. Analisa kuantitatif menggunakan data sekunder dengan menganalisa hasil penelitian JICA tahun 2000, Bapedalda tahun 2001 dan PPLH tahun 2002 UNRI tentang Sungai Siak.Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pencemaran Sungai Siak yang ditandai dengan penurunan kualitas air sesuai hasil penelitian, yakni kadar BOD 28 mg/1, COD = 67 mg/1. Hal tersebut melebihi standar yang ditentukan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 yaitu kadar BOD = 2 mg/l dan COD =10 mg/l.

---

Analysis of Management Policies of Siak River Pollution in Relation with District Autonomy Process in the Siak RegencyPollution of the Siak River in the Province of Riau is one of the strategic environmental issues which are caused by infrastructures and economical development that tends to be done exploitatively without considering efforts to preserve the environment.

The objectives of this study are to find out how high is the pollution level in Siak River and the pollution management by the Local Government of Siak Regency. Moreover, to examine the contribution of the community and industries to the pollution of Siak River, and to build evidences for management policies regarding the pollution of Siak River.

This study is carried out using qualitative and quantitative analysis approaches. Qualitative analysis is performed through in-depth interviews toward the respondents using content analysis. Quantitative analysis uses secondary data through analyzing the result of studies carried out by MCA in 2000, Bapedalda in 2001, and PPLH UNRI in 2002 concerning Siak River pollution.

The results of this study suggests that there has been pollutions in the Siak River as shown by the decreasing water quality, that is the BOD level = 28 mg/l, COD = 67 mg/I. This is beyond the standards of BOD = 2 mg/l and COD = 10 mg/l which determined by Gov. Reg. 82 Yr. 2001.

The Government's roles on managing pollutions of Siak River are yet optimized, especially in the course of surveillance and development. This is strongly related to the insufficiency related to quantitative and competencies of human resources and budget. The industrial sector has yet to fully comply with the regulations and law concerning the environment. This is signified by the research result of BOD and COD level of all industrial waste are above the regulation of liquid waste quality, with BOD level approximately between 92 mg/l to 861 and COD level approximately between 195 mg/l to 1268,8 mg/l. As according to the regulation of Riau Governor concerning Liquid Waste Quality for the Industries is regulated that BOD level is between 75 mg/1 to 100 mg/l and COD level is between 125 mg/l to 350 mg/l.

From the result of the questionnaire toward 28 respondents who lived on the banks of Siak River, it was discovered that 64% of them uses Siak River to dispose of manure, and 71% throw away of their garbage.

The Policy Officers have yet to implement the Environmental regulations entirely; it is considered important to arrange the bases of policies concerning pollution management in Siak River which refers to Gov. Reg. No. 23 Yr. 1997 of the Environment, Gov. Reg. No. 82 Yr. 2001 of the Water Quality Management and Water pollution Management. Siak River management should better be managed integrated involving every Regency along the Siak River, changing the development patterns from backyard to front yard, establish water recognition and water quality accordingly, establish Liquid Waste Quality, carry out tight and consistent surveillance, and institute sanctions to those who break the regulations.

Bibliography: 29 (1953-2002)"

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil. Dinas melayani masyarakat dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan yang menghasilkan dokumen dan data kependudukan dan tersimpan pada database kependudukan kabupaten. Data tersebut dikirim secara berkala ke database pusat dan bersama dengan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia digabungkan menjadi data kependudukan nasional. Permasalahan yang ada sekarang adalah data hasil pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya terdaftar pada database kependudukan nasional sehingga akurasi data kependudukan belum mencapai target sesuai dengan rencana strategis dinas tahun 2016-2021.Berdasarkan hasil proses konsolidasi dan pembersihan data kependudukan nasional, masih banyak terdapat data ganda dan anomali pada data kependudukan kabupaten. Hal ini akan berdampak bagi pemerintah dalam membuat laporan kependudukan kabupaten yang tidak menggambarkan jumlah nyata di lapangan sehingga mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Selain itu akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam database kependudukan nasional yaitu data tidak ditemukan pada saat melakukan transaksi pelayanan publik khususnya instansi pelaksana yang telah menggunakan data kependudukan nasional.Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis permasalahan data kependudukan mulai dari identifikasi permasalahan, kebutuhan proses bisnis yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan kualitas data kependudukan yang diperlukan untuk mencapai target akurasi data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada penelitian ini dirumuskan kebijakan manajemen kualitas data kependudukan yang merujuk pada teori Data Quality Management DQM dari DAMA-DMBOK dan empat aspek yang mempengaruhi kualitas data yang diambil dari beberapa tinjauan teori yaitu manajemen, teknologi, proses dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pada tiap tahapan proses pelayanan administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten memperhatikan kualitas data yang dihasilkan. Apabila kualitas data kependudukan di daerah meningkat maka akan memberi dampak positif bagi kualitas data kependudukan nasional.

---

The Population and Civil Registry agency has the main duty of carrying out government affairs based on the principle of autonomy and duty of assistance in the field of population, management of population administration information, and civil registration. The Population and Civil Registry agency serve the public in the affairs of the population administration services that produce documents and demographic data and stored in the database of demographic regency. The data is sent periodically to the central database and together with the demographic data from demographic administration services from all districts cities in Indonesia are combined into national demographic data. The problem that exists now is the data of the results of the demographic administration service has not been fully registered in the national demographic database so that the accuracy of population data has not reached the target in accordance with the strategic plan of the year 2016 2021.Based on the results of the consolidation process and the cleaning of national demographic data, there is still a lot of double data and anomalies in the demographic data of the regency. This will have an impact on the government in making district demographic reports that do not reflect real numbers in the field, affecting regional development policies. In addition it will cause problems for people who are not registered in the national demographic database that data is not found when conducting public service transactions, especially implementing agencies that have been using national demographic data.Based on these conditions, it is necessary to analyze the demographic data problems starting from the identification of the problem, the need of business process needed to overcome the problem and the quality of demographic data needed to achieve the target of demographic data accuracy of the Depatment Civil Service and Civil Registry. In this study, the formulation of data quality management policy of demography refers to Data Quality Management DQM theory from DAMA DMBOK and four aspects that influence the quality of data taken from several theoretical views that are management, technology, process and environment. With the policy is expected at each stage of the process of population administration services starting from the village sub district, district to regency pay attention to the quality of data generated. If the quality of population data in the region increases then it will have a positive impact on the quality of national demographic data."

"Tesis ini mengevaluasi dampak pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) terhadap alokasi sumber daya air Sungai Nil dan efeknya pada kebijakan pengelolaan air di Mesir. Menggunakan Teori Geopolitik Halford J. Mackinder dan Teori Dependensi Sumber Daya oleh Jeffrey Pfeffer dan Gerald R. Salancik, penelitian ini mendalaminya bagaimana GERD mampu mengubah peta geopolitik regional dan bagaimana Mesir beradaptasi terhadap perubahan ini dari perspektif politik, ekonomi, dan keamanan.Berdasarkan Teori Geopolitik Mackinder, penelitian ini menjelaskan bagaimana pergeseran kontrol atas sumber daya air penting seperti Sungai Nil dapat berpotensi mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan dan global. Dalam hal ini, GERD dianggap sebagai usaha Ethiopia untuk memperkuat posisinya di kawasan tersebut.Sementara itu, melalui Teori Dependensi Sumber Daya, penelitian ini menganalisis bagaimana Mesir, dalam ketergantungannya terhadap Sungai Nil, mungkin merespons perubahan ini dalam kebijakan dan strategi, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan, terhadap pembangunan GERD.......This thesis evaluates the impact of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) construction on the allocation of Nile River's water resources and its effects on Egypt's water management policies. Utilizing Halford J. Mackinder's Geopolitical Theory and the Resource Dependence Theory by Jeffrey Pfeffer and Gerald R. Salancik, this study delves into how the GERD has the potential to alter the regional geopolitical map, and how Egypt is adapting to these changes from a political, economic, and security perspective.Building on Mackinder's Geopolitical Theory, this research elucidates how a shift in control over crucial water resources such as the Nile can potentially influence the balance of power regionally and globally. In this light, the GERD is perceived as Ethiopia's endeavor to strengthen its position in the region.Meanwhile, through the Resource Dependence Theory, this research analyzes how Egypt, in its dependence on the Nile, might respond to these changes in policies and strategies, politically, economically, and security-wise, towards the construction of the GERD."