Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan Direktorat Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Dana Dekonsentrasi yang dikelolanya juga paling besar, tersebar di 33 propinsi. Di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetapi fakta yang terjadi adalah : sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik. Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Sejak pembuatan laporan keuangan tahun 2005 sampai 2007 Departemen Pendidikan Nasional mendapat opini Disclaimer. Penggunaan dana dekonsentrasi yang menghasilkan aset tetap sebenarnya sudah tidak sesuai dengan undang-undang, tetapi akan lebih bermasalah lagi jika pengelolaannya tidak menggunakan manajemen aset yang benar. Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur good governance secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola tersebut antara lain adanya: Transparansi, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang terbuka sehingga rakyat dapat mengetahui dengan jelas pelaksanaan pemerintah dan Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pengelola pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum (besi practices). Sebelum tahun 2004 di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pemerintah Republik Indonesia belum dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku umum. Salah satu buktinya adalah pemerintah belum dapat menghasilkan neraca, yang berisikan aset, hutang dan ekuitas dana pemerintah. Demikian juga manajemen aset tetap pemerintah masih memprihatinkan.Salah satu bukti kelemahannya manajemen aset tetap pemerintah adalah lemahnya perlindungan aset tetap pemerintah sehingga banyak aset tetap pemerintah hilang, rusak, dll. Penyebab lemahnya manajemen aset tetap pemerintah antara lain disebabkan belum adanya laporan keuangan maupun laporan aset tetap pemerintah yang digunakan untuk manajemen aset tetap yang baik. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. Disamping SAP pemerintah pusat juga mengembangkan dan mengimplimentasikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang menghasilkan neraca dan laporan-laporan BMN. Studi ini menganalisis, sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Manajemen aset tetap yang dimaksud meliputi penilaian resiko aset tetap (kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap), perlindungan aset tetap (kebijakan-kebijakan dan perlindungan aset tetap organisasi pengendali aset tetap, catatan-catatan aset tetap, akuntabilitas aset tetap, inventarisasi secara periodik dan asuransi aset tetap), pemeliharaan aset tetap dan penilaian kinerja aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur akan dilakukan penulis dengan mempelajari buku-buku teks artikel publikasi, literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan peraturan pendukung lainnya untuk kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang ada. Penelitian lapangan dilakukan pada instansi Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan instansi lain yang terkait dengan permasalahan agar memperoleh gambaran mengenai kondisi kantor serta bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan aset tetap dana dekonsentrasi sehingga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan. Untuk itu penulis melakukan wawancara, pengamatan/penelaahan serta menganalisa data-data terkait dengan pokok bahasan untuk mendapat jawaban dari permasalahan, Sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan, upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, hambatan yang dialami didalam mengelola aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam mengelola aset tetap pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Keterbatasan penelitian ini adalah terkait pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang belum sinkron, karena pihak-pihak yang berkepentingan belum duduk bersama dalam satu forum untuk membuat solusi permasalahan. Sehingga yang terjadi adanya tarik menarik kepentingan akibatnya sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

Abstrak :

ABSTRAK
Pengelolaan sampah menuntut pengaturan sistem yang memungkinkan pengangkutan yang optimal dari timbulan yang ada. Daerah penelitian yaitu Wilayah Kabupaten Bogor behun rnemepunyai pengatman pengangkutan sampah yang memadai, hal ini ditunjukan dengan tingkat pelayanan yang baru mencapai 40 %. Faktor yang meneyebabkan rendahnya pelayanan antara lain : keterbatasan alat, pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi (11,38%/tahun), kondisi alam yang berkontur ( 42,62% dataran bergelombang, 8,34% pegunungan tinggi dan 222% puncak gunung) dan curah hujan yang tinggi (2500-5000mm/tahun) serta pertumbuhan Ialu lintas yang terus meningkat (7%/ tahun).

Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan penelitian lapangan yang menyangkut faktor produksi sampah. Pengolahan data dilakukan dengan analisa statistik untuk memperkirakan perlumbuhan penduduk, estimasi timbulan sampah, dan penentuan voIume Ialu Iintas. Untuk memperhitungkan faktor produksi digunakan rumusan dari Solid Waste Management dan Indonesia Highway Capacity Manual (IHCM).

Hasil penelitian menunjukkan faktor produksi optimal dalam sistem pengangkutan sampah sampai dengan tahun 2000 yang meliputi : a. Daerah pelayanan menjadi 4 wilayah yang melipuli 19 kecamatan dengan total timbulan sampah dari tahun 1995 sebesar 2,521,313 ms/hari menjadi 3.111,16 m3/hari pada tahun 2000. b. Pewadahan dan pengangkutan yang digunakan adalah: wadah individual dengan Dump Truk (6m3), dan container dengan Ann Roll Truk (6 m3) c. Faktor produksi yang menyangkut pewadahan dan pengangkutan dengan Dump Truk yaitu: waktu angkut per trip (p) = 2,24 jam/trip, waktu dafam site /T PA (s) = 0,271 jam/trip, faktor hayek (W) = 25%. Dengan Arm Roll Truk: p = 0.091 jam/trip, s = 0,271 jam/trip dan w = 25%. Waktu muat (h) antara 0,292-4,136 jam/trip diperoleh dari hasil perhitungan /capasitas jalan (C) dengan volume kendaraan (Q) adalah 19,68-60,68 km/jam dan jarak lokasi pelayanan terhadap TPA sampah (x) = 4,60-68,20 km. d. Hasil perhitungan produksi operasional transportasi/angkutan yang diperoleh adalah: jumlah trip per hari, wadah pemindahan, kendaraan angkut, tenaga kerja dan jadwal waktu operasi pengangkutan sampah dari masing-masing daerah pelayanan.

Kesimpulan dari hasiI penelitian adalah diperolehnya faktor produksi waktu muat (h) yang paling bervariasi. Untuk mengoptimalkan diperlukan perencanaan lokasi TPA sebagai pusat pelayanan yang mempengaruhi pola/jaringan transportasi angkutan sampah.

Abstrak :
Salah satu bentuk pengelolaan limpasan permukaan secara off stream adalah pendekatan Low Impact Development (LID). Di daerah hulu LID umumnya diterapkan secara off stream. Penerapan LID ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat hulu seakan dipojokkan untuk mengeluarkan biaya (cost), agar masyarakat hilir yang mendapatkan manfaat (benefit) dalam bentuk tidak kebanjiran. Untuk menghindari hal ini, wajar bila masyarakat hulu mendapat kompensasi sedemikian rupa, dimana sumber dana kompensasi berasal dari daerah hilir, sehingga terjadi subsidi silang. Karakteristik dari pemilihan kompensasi tergantung dari skala penerapan LID. Skala ini dapat dibagi dalam tiga tingkatan yaitu rumah tangga, komunal dan wilayah. Penentuan bentuk kompensasi selain sumur resapan untuk rumah tangga belum ada penelitiannya. Tingkat kesediaan masyarakat dan bentuk kompensasi ditinjau berdasarkan kesediaan masyarakat berpartisipasi baik individu maupun komunal, dan bentuk kompensasi yang diinginkan masyarakat. Kesediaan masyarakat secara individu dibagi dalam tiga kategori berdasarkan luas lahan yang dimiliki. Penentuan lokasi didasarkan atas dua faktor, pertama : berdasarkan konsep regional groundwater, daerah resapan untuk kota Jakarta mulai dari Kota Depok sampai Puncak dan Cianjur. Faktor kedua : UU No. 15 Tahun 1999 (Depok menjadi daerah TK II) menetapkan Depok sebagai daerah penyangga Jakarta dengan fungsi sebagai daerah resapan dan konservasi. Dengan demikian penelitian ini dilakukan di Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Sukmajaya, Abadijaya, Mekarjaya). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kesediaan masyarakat berpartisipasi secara individu dalam bentuk penyediaan lahan dan dana pada setiap kategori tidak sama, karena kesediaan berpatisipasi secara individu sangat tergantung kepada faktor lahan dan dana yang dimiliki. Sementara tingkat kesediaan partisipasi secara komunal cukup tinggi, karena responden menganggap pelaksanaan secara komunal efektif. Bentuk kompensasi yang diinginkan masyarakat secara individu adalah konsekuensi teknis, sementara secara komunal adalah reward. Disimpulkan bahwa masyarakat sudah menyadari bahwa pelaksanaan penanggulangan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Bentuk tanggung jawab responden dapat dilihat dari kesediaan responden berpartisipasi dalam penanggulangan banjir, walaupun manfaat utama tidak dinikmati. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pembuat kebijakan (decision maker) dalam membuat kebijakan pelaksanaan penanggulangan banjir yang mengikutsertakan peran masyarakat.

---

This study aimed to determine whether The most recent concept in managing surface runoff is Low Impact Development (LID). On the upstream area of watershed LID is commonly manifestated as an off stream measure in which it?s intensely use residential land or resources. The upstream resident is forced to pay the cost, for the save of downstream resident benefit such as flood free neighborhood. To avoid this unjust situation, it seems pretty fair if the upstream resident received compensation subsidized by downstream resident. It is found that the member of study that adress this issue is still rarely limited. In this study the willingness to participate is analysed based on the individually and as a member of it is communal, classified based on the size their land. Selection of study area is based on 2 factors. The first : the regional groundwater concept, dictate that recharging zone of Jakarta, is starts from Depok City to Puncak and Cianjur Region. The second : UU No.15 1999 stipulate that Depok as recharging zone and conservation area. As such the survey is conducted on Depok City, Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Sukmajaya, Abadijaya, Mekarjaya) The result shows that willingness to participate individually by providing space in their yard and budget, in every category, is depend on the land size and their social welfare level. Communal participation rate is a high since the believed it is more effective. The compensations are expected by individuals in the form of technical necessities, while communal the group expects rewards. It is concluded that the society is already aware that flood prevention actions is not the government?s responsibility only but also theirs.The participant eagerness to take responsible is shown by their enthusiasm to participate even they do not get the benefit directly.This finding expected to be considered by the decision-makers in developing flooding prevention regulations.

Abstrak :
Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Undang-undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sistem Otonomi Daerah, mengupayakan agar dapat terselenggara pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sinergis, berhasil guna, berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karenanya, melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 150 Tahun 2009, didirikanlah Suku Dinas Kesehatan di setiap Kota Administrasi yang berada di DKI Jakarta. Sebagai salah satu sumber daya manusia pada bidang ilmu yang berperan dalam pelayanan kesehatan, apoteker memiliki peran dan fungsi dalam Suku Dinas Kesehatan, diantaranya dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) dari pelayanan kesehatan (sarana dan tenaga kesehatan), manajemen pengelolaan obat, dan pelaporan narkotika dan psikotropika. ...... Health is a very important aspect in human life. The law about health number 36 on 2009 states that every citizen is entitled to health services that is safe, has a good quality and also affordable. The government of special capital region of Jakarta, based on the autonomy regulation, striving to perform the development of health by both public, private, and government of DKI Jakarta in a synergistic, effective and efficient ways in order to improve the public health. Therefore, through the Decree of the Governor of DKI Jakarta number 150 on 2009, the department of health in each state administration in Jakarta were established. As one of the human resources in the field of science that play a role in healthcare, pharmacists have roles and functions in the department of health, including the activities of guidance, supervision and control (binwasdal) on healthcare services (healthcare facilities and personnel), management of pharmaceuticals supply, and also narcotic and psychotropic drug use reports.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang analisa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di wilayah pesisir Wabula Kabupaten Buton yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tidak berkembanganya Kepariwisataan di Wabula disebabkan oleh implementasi kebijakan kepariwisataan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah tidak berjalan optimal serta lemahnya manajemen pengelolaan pariwisata yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terdapat beberapa faktor yang membuat pariwisata menjadi tidak berkembang, seperti kurangnya kunjungan wisatawan, kurangnya fasilitas dan pelayanan, aksesbilitas yang kurang memadai, dan tata kelola pariwisata yang dilakukan oleh pihak pemerintah belum memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Wabula.

---

ABSTRACT
This thesis raised the analysis of tourism development policy implementation at Wabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government of Buton . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourism did not developed are firstly, because of the local government apparatus did not implementing tourism policies optimally and lack of tourism management implemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factors that make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack of facilities and services, inadequate accessibility and tourism management conducted by the government. All of that factors has not been able to improve the welfare of the people in Wabula coast.;This thesis raised the analysis of tourism development policy implementation at Wabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government of Buton . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourism did not developed are firstly, because of the local government apparatus did not implementing tourism policies optimally and lack of tourism management implemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factors that make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack of facilities and services, inadequate accessibility and tourism management conducted by the government. All of that factors has not been able to improve the welfare of the people in Wabula coast, This thesis raised the analysis of tourism development policy implementation at Wabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government of Buton . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourism did not developed are firstly, because of the local government apparatus did not implementing tourism policies optimally and lack of tourism management implemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factors that make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack of facilities and services, inadequate accessibility and tourism management conducted by the government. All of that factors has not been able to improve the welfare of the people in Wabula coast]

Abstrak :
ABSTRAK
Rumah sakit sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan masyarakat dituntut mempunyai manajemen pengelolaan yang baik untuk mengantisipasj tuntutan lingkungannya melalui perencanaan strategis dengan memformulasi, implementasi, evaluasi keputusan fungsional untuk mencapai tujuan.

RSU Restu Ibu sebagai rumah sakir swata di Kodya Padang menempati lahan 2.500 M2 dengan fasilitas 3 buah gedung seluas 5.000 M2, mempunyaì 52 tempat tidur digerakkan oleh 140 rang SDM, dirintis 34 tahun yang lalu oleh Bidan Hj.Nurhima D.Muzbar berbentuk rumah bersalin.

Tahun 1990 RSU Restu ibuu, diresmikan menjadi rumah sakit swasta dibawah pengelolaan Yayasan Restu Ibu, tumbuh dengan manajemen kekeluargaan, dan kemudian clilebur tahun 1995 menjadi PT Restu Ibu Citra Husada dibawah afiliasi manajemen Bunda Indonesia.

Berjalan 5 tahun, kinerja RSU Restu Ibu makin membaik, tetapi disisi keuangan tidak sesuai, turn over perawat cukup tinggi, perencanaan investasi dan pengelolaan sumber daya tidak terencana, berakibat terjadinya inefisiensi dan misinfestasi. Untuk mengantisipasi masalah tersebut diperlukan perencanaan strategi RSU Restu Ibu tahun 2001-2006, rnelalui analisa Iingkungan ekstemal dan internal. Hash analisa lingkuugan melalui data primer dengan mewawancarai direksi dan data sekunder dari BPS, data Keuangan dan RM RSU Restu Ibu untuk menentukan peluang (jusnlah penduduk,angkatan kerja SUMBAR dan Kodya Padang, Pasien berdasarkan urnur, pendidikari, dan cara pembayaran, kinerja pesaing, dan dukungan pemasok), ancanian (RKU, pendapatan perkap ita, biaya RT dan Kesehatan, serta kebijakan pemerintah), kekuatan (Visi dan misi, citra dart flama baik, fasilitas fisik, produk pelayanan, serta sistem informasi), dan kelemahan (SDM, keuangan, organisasi, Litbang, dan pemasaran) sebagai bahan tahap diaghnosis dan diolah dengan analisa SWOT, External dan internal Factor Evaluation (EFE dan IFE). Kemudian dilakukari tahap penggabungari dengan menggumaRan matriks TOWS dan TE, dimana menghasillcan strategi Product Devalopment, yang selanjutnya dilakukan tahap penetapan rencana strategis dengan Qantitatìve StrategicPlanning Matrix (QSPM) yang menghasilkan strategi prioritas One Day Surgery (ODS).

Kebijakan diambil tidak melakukan intervensi melalui investasi baru kecuali inendukung program ODS, yang secara tekimis menentukan jenis pelayanan, struktur organisasi, penggung jawab, penetapan tarif, dan pemasarnya.