Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerja harian lepas merupakan pekerja yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah harian. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pekerja di Indonesia sebagian besar berfokus pada pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini menyebabkan kurangnya ketentuan yang tegas mengenai hak-hak pekerja harian lepas ketika mengalami pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal atau yang biasa disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Berupa bahan hukum primer yakni, peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 392 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja bagi pekerja lepas dengan alasan mangkir harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kriteria yang jelas, dengan bukti ketidakhadiran yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, status pekerja harian lepas dalam kontrak kerja juga perlu dinyatakan secara eksplisit guna menghindari sengketa, utamanya dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pekerja yang bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu hari) hari dalam 1 (satu) bulan dapat dianggap sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga pengusaha harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak pekerja dengan menghindari potensi sengketa hukum.

---

Casual daily workers are workers who do work and receive daily wages. The laws and regulations governing worker protection in Indonesia mostly focus on workers with fixed-term work agreements. This causes a lack of strict provisions regarding the rights of casual daily workers when their employment is terminated. This research was conducted using a doctrinal method or what is usually called a library legal research method to obtain secondary data. In the form of primary legal materials, namely, statutory regulations and the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 392 K/Pdt.Sus-PHI/2023. The research results concluded that termination of employment for freelance workers for reasons of absenteeism must be carried out carefully and based on clear criteria, with valid proof of absence in accordance with applicable regulations. Apart from that, the status of casual daily workers in work contracts also needs to be stated explicitly to avoid disputes, especially with the Supreme Court decision which states that workers who work more than 21 (twenty one) days in 1 (one) month can be considered as Indefinite Time Workers, so employers must comply with applicable regulations to protect workers' rights by avoiding potential legal disputes."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah menguji hubungan politik organisasional, komitmen afektif,dan kepuasan kerja terhadap perilaku mangkir kerja. Penelitian ini juga menguji pengaruh politik organisasional, komitmen afektif, dan kepuasan kerja, secara bersama-sama, terhadap perilaku mangkir kerja. Sampel penelitian terdiri dari 74 pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut. Pengukuran politik organisasional, komitmen afektif, dan kepuasan kerja menggunakan metode self-report dengan reliabilitas yang baik pada pilot study maupun field study, dengan nilai alfa antara 0,7 hingga 0,95. Pengukuran perilaku mangkir kerja menggunakan metrik jenis besaran (magnitude), yang menggambarkan tingkat kehadiran kerja aktual di DPPKA. Hasil penelitian menunjukkan politik organisasional secara signifikan berkorelasi positif (r= 0,378) dengan perilaku mangkir kerja. Komitmen afektif secara signifikan berkorelasi negatif (r= -0,248) dengan perilaku mangkir kerja. Kepuasan kerja secara signifikan berkorelsi negatif (r= -0,375) dengan perilaku mangkir kerja. Politik organisasional, komitmen afektif, dan kepuasan kerja, secara bersama-sama memberikan pengaruh senilai 58% (R2= 0,58) terhadap perilaku mangkir kerja.

---

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the relationship of organizational politics, afective commitment, and job satisfaction, on absenteeism. This study also examines the effect of organizational politics, afective commitment, and job satisfaction, tested together, on absenteeism. The sample of this study consisted of 74 civil servants in Departement of Revenue, Finance, and Asset Management (DPPKA) Garut District. Measurement of organizational politics, affective commitment, and job satisfaction using self-report method with good reliability on pilot study as well as field study. Alpha score from 0,7 to 0,95. Measurement on absenteeism using metric type of magnitude, which ilstrutrates the actual level of work attendance in DPPKA. The result shows that organizational politics, positively have significant correlation with absenteeism (r= 0,378). Affectice commitment and job satisfaction negatively have significant correlation with absenteeism (r= -0,248, r= -0,375). Organizational politics, afective commitment, and job satisfaction, together, have 58% effect (R2= 0,58) on absenteeism."

"Pandemi COVID-19 yang berlangsung dari awal tahun 2020 ini telah menyebabkan banyak terbitnya kebijakan-kebijakan baru seperti mewajibkan pekerja yang awalnya work from office menjadi bekerja di rumah. Selain itu, adanya pola hidup yang berubah sehingga menyebabkan meningkatnya pekerjaan tidak dibayar bagi wanita yang bekerja. Perubahan pada situasi pekerjaan ini menambah beban ganda wanita sehari-harinya, sehingga kemungkinan wanita untuk mangkir dari kerja dan mengalami gejala depresi meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan situasi pekerjaan wanita terhadap produktivitas wanita berdasarkan hari mangkirnya dan kesehatan mental berdasarkan adanya potensi gejala depresi. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan situasi pekerjaan berupa penurunan gaji membuat wanita berpeluang untuk tidak mangkir dari kerjanya. Selain itu, pergantian pekerjaan berpotensi menaikkan gejala depresi wanita. Wanita yang belum kawin dan belum memiliki anak juga lebih rentan untuk mengalami gejala depresi.

---

The COVID-19 pandemic that has been going on since the beginning of 2020 has led to the issuance of many new policies, such as requiring workers who initially work from office to work at home. In addition, there is a changing lifestyle that causes an increase in unpaid work for working women. These changes in work situations add to the double burden of women on a daily basis, so that women are more likely to be absent from work and experience symptoms of depression. This study aims to examine the effect of changes in women's work situations on women's productivity based on days absent and mental health based on the potential for symptoms of depression. The findings of this study explain that changes in the work situation in the form of a decrease in salary make women have the opportunity not to be absent from work. In addition, job change has the potential to increase women's depressive symptoms. Women who are not married and have not had children are also more prone to experiencing symptoms of depression."

"Pemanggilan kerja kembali kepada pekerja yang dirumahkan dapat menjadi penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mangkir kerja yang menimbulkan terjadinya perselisihan PHK. Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 159K/Pdt.Sus-PHI/2023, Permasalahan yang dikaji adalah ketentuan pemanggilan kembali pekerja yang dirumahkan dan proses penyelesaian PHK dengan alasan mangkir. Penelitian dilakukan dengan metode doktrinal dengan tipe deskriptif-analisis menggunakan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan diperoleh bahwa ketentuan mengenai pemanggilan kerja secara patut tidak terdapat dalam ketentuan khusus, akan tetapi telah diatur sebagai unsur pemenuhan kualifikasi pekerja mangkir pada Pasal 154A Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Cipta Kerja yang harus dilakukan dalam mekanisme tertulis dan dikirim kepada alamat masing-masing pekerja sebanyak dua (2) kali. Kemudian dalam proses penyelesaian perselisihan PHK dengan alasan mangkir masih ditemukan ketidaksesuaian dikarenakan masih terdapat inkonsistensi dalam penggunaan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan PHK tersebut.

---

Calling workers who have been laid off to work again can be the cause of Termination of Employment on the grounds that they are absent from work. The research focuses on the Supreme Court Decision Number 159K/Pdt.Sus-PHI/2023. The issues are about the provisions for calling back laid-off workers and the process of resolving termination of employment for reasons absenteeism. The research was carried out using a doctrinal method with a descriptive-analysis type using secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The conclusion is that the provisions regarding proper calling for work are not contained in special provisions, but have been regulated as qualifications of absent workers in Article 154A Paragraph (1) Letter J of the Job Creation Law which must be carried out in a written mechanism and sent to the address for each worker two (2) times. Then, in the process of resolving layoffs due to absenteeism, discrepancies were still found because there were still inconsistencies in the use of statutory regulations as the legal basis for resolving layoffs."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh penolakan mutasi dan tindakan mangkir beserta pengaturan kompensasinya terhadap pekerja/buruh dalam analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 713K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Pemutusan hubungan kerja merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Terdapat banyak penyebab dari pemutusan hubungan kerja salah satunya yang disebabkan oleh pekerja/buruh yang menolak mutasi lalu mangkir terhadap pekerjaannya. Tindakan mangkir merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak datang ke tempat kerja atau dapat dikatakan absen dari kehadirannya. Dalam praktiknya, pekerja/buruh yang menolak mutasi dan mangkir dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, terdapat hak yang diperoleh bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena mangkir dimana pekerja/buruh hanya memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah namun tidak dengan uang pesangon.

---

This paper analyzes how a dispute over termination of employment caused by refusal to transfer and absenteeism and its compensation arrangements for workers in the analysis of Supreme Court Decision Number 713K/Pdt.Sus-PHI/2021. This paper is prepared using doctrinal research method. Termination of employment is a form of termination of employment relations for a certain reason which results in the end of rights and obligations between workers/laborers and employers. There are many causes of termination of employment, one of which is caused by workers who refuse mutations and then default on their jobs. Absenteeism is a condition where a person does not come to the workplace or can be said to be absent from his presence. In practice, workers who refuse mutations and are absent can have their employment terminated because they are qualified to resign from the company in accordance with the provisions of the legislation. As a result of the termination of employment, there are rights obtained for workers who experience termination of employment due to absenteeism where workers only get compensation pay and separation pay but not severance pay."

"Tren angka putus berobat pada pasien TBC RO cenderung fluktuatif. Angka putus berobat TBC RO pada tahun 2020 sebesar 19%, angka ini menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 22% dan 2018 sebesar 27%. Angka putus berobat ini memberikan dampak yang besar bagi indikator program tuberkulosis nasional yang secara tidak langsung memengaruhi keberhasilan pengobatan TBC RO yang belum mencapai target 80%. Penelitian terdahulu menyebutkan kejadian putus berobat ini dipengaruhi oleh faktor karakteristik individu, faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Akan tetapi, penyebab pasti dari kejadian putus berobat pasien TBC RO di Indonesia belum banyak diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian putus berobat pada pasien TBC RO di Indonesia Tahun 2022-2023. Sampel penelitian ini adalah semua kasus pasien TBC RO di Indonesia yang memulai pengobatan pada tahun 2022-2023 dan telah memiliki hasil akhir pengobatan dinyatakan sembuh, pengobatan lengkap, dan putus berobat pada Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11,04% paseien TBC RO mengalami putus berobat. Terdapat hubungan antara faktor umur, jenis kelamin, status HIV, status DM, jenis resistansi, kategori panduan OAT, dan jenis fasyankes terhadap kejadian putus berobat pada pasien TBC RO. Sedangkan faktor riwayat pengobatan dan wilayah fasyankes tidak menunjukan adanya hubungan yang signifikan dengan kejadian putus berobat. Perluasan fasyankes pelaksana layanan TBC RO dan kolaborasi antara fasyankes dan komunitas TB dalam melakukan pendampingan dan memberikan dukungan psikososial dapat membantu mencegah terjadinya kejadian putus berobat pada pasien TBC RO di Indonesia.

---

The trend of treatment loss to follow up (LTFU) rates in DR-TB patients tends to fluctuate. The DR-TB treatment LTFU 2020 was 19%, this number decreased compared to 2019 of 22% and 2018 of 27%. LTFU have a major impact on national TB programme indicators, which indirectly affect the success of DR-TB treatment, which has not yet reached the 80% target. Previous studies have found that LTFU is influenced by individual characteristics, behavioural factors, and environmental factors. However, the exact causes of LTFU among DR-TB patients in Indonesia are still unknown. This study aims to find out what factors are associated with the incidence of LTFU in patients with DR-TB in Indonesia in 2022-2023. The sample of this study was all DR-TB patients in Indonesia who started treatment in 2022-2023 and had the final results of treatment declared cured, complete treatment, and LTFU in May 2024. The results showed that 11.04% of patients with DR-TB had loss to follow up of TB treatment. There was an association between age, gender, HIV status, DM status, type of resistance, OAT guideline category, and type of health facility with LTFU in patients with DR-TB. Meanwhile, the treatment history and health facility region did not show a significant association with LTFU. Expansion of health facilities providing DR-TB treatment and collaboration between health facilities and TB communities in assisting and providing psychosocial support can help prevent LTFU among patients with DR-TB in Indonesia."