Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja alokasi anggaran di Indonesia dari perspektif maqashid syariah. Dalam penghitungan dan pengembangan indeks, penelitian ini melakukan analisis empiris dengan mengambil Indonesia dalam 12 tahun (2005-2016) sebagai sampel. Metode pengklasifikasian menggunakan model Sekaran sedang penghitungan indeks menggunakan metode Maqashid Sharia Based Performance (MSBP) yang digagas oleh Bedoui (2012). Metode ini mengutamakan keseimbangan antar dimensi maqashid syariah. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara Indonesia mempunyai skor yang cukup tinggi dalam indeks maqashid syariah. Indeks maqashid syariah di Indonesia stabil di nilai tinggi pada periode 2005-2009, menurun pada 2010-2014, dan sedikit naik kembali pada 2015-2016. Artinya, anggaran Indonesia mempunyai tren yang cukup baik dalam pemenuhan perlindungan maqashid syariah.Pada analisis kinerja anggaran dengan indikator yang ditentukan, Indonesia menunjukkan performa yang baik pada dimensi maqashid syariah perlindungan harta, sedang pada dimensi yang lain perlu dilakukan peningkatan. Hal ini cukup konsisten dengan indeks maqashid syariah.

---

The aim of this research is to evaluate budget allocation performance of Indonesia according to maqashid sharia. This study conduct empirical investigations by taking Indonesia for 10 year period (2005-2016) as a sample. In classifying expenditure budget allocation Sekaran model is used, and for counting the index Maqashid Sharia Based Performance (MSBP), a method proposed by Bedoui (2012) is used. This method accentuate on balancing the maqashid sharia dimensions.

Empirical evidence indicates that Indonesia has high score in maqashid sharia index. Maqashid Sharia Index in Indonesia goodly stable in 2005-2009, declined between 2010-2014, increased again in 2015-2016. It means, Indonesian budget have a good trend in fulfilling maqashid sharia. In the analysis of budget performance according to determined indicators, Indonesia shown good performance in protecting wealth maqashid sharia dimensions, although in another dimensions Indonesia still needs improvement. Overall this is consistent with the index maqashid sharia."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan akad pada sistem afiliasi pemasaran produk merek pakaian Rabbani serta tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan sistem afiliasi pemasaran Rabbani tersebut. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Afiliasi pemasaran merupakan metode baru dalam pemasaran yang memanfaatkan kerja sama antara perusahaan dengan afiliator untuk memasarkan produk terutama secara digital. Dalam Islam, metode baru dalam muamalah perlu ditinjau keberlakuannya agar tidak melanggar syariah seperti ditinjau dari maqashid syariah. Merek pakaian Rabbani sebagai perusahaan syariah menjalankan program afiliasi pemasaran, namun program tersebut memiliki ketidakjelasan sehingga perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam praktiknya afiliasi pemasaran produk merek pakaian rabbani menggunakan akad samsarah dimana rabbani sebagai penjual dan afiliator sebagai simsar atau perantara. Secara maqashid syariah afiliasi pemasaran rabbani telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad samsarah. Selain itu, ditinjau dari sisi zalim, gharar, dan riba, afiliasi pemasaran rabbani tidak mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan tersebut terletak pada keuntungan. Gharar dalam keuntungan tidak diharamkan. Dalam hal riba, afiliasi pemasaran rabbani juga tidak mengandung unsur riba. Berbeda dengan zalim, afiliasi pemasaran rabbani dalam aturannya mengandung unsur zalim karena adanya penahanan komisi bagi para afiliator. Oleh karena itu ditemukan bahwa afiliasi pemasaran produk merek pakaian rabbani belum mencapai maqashid syariah.

---

This paper analyzes how the application of the contract in the affiliate marketing system of Rabbani clothing brand products and the maqashid sharia review of the implementation of the Rabbani affiliate marketing system. This paper is prepared using doctrinal research methods. Affiliate marketing is a new method of marketing that utilizes cooperation between companies and affiliates to market products, especially digitally. In Islam, new methods in muamalah need to be reviewed so that they do not violate sharia, such as in terms of maqashid sharia. Rabbani clothing brand as a sharia company runs an affiliate marketing program, but the program has uncertainty so that it needs to be reviewed from an Islamic legal perspective. In practice, affiliate marketing of rabbani clothing brand products uses a samsarah contract where rabbani is the seller and the affiliator is the simsar or intermediary. In terms of maqashid sharia, rabbani affiliate marketing has fulfilled the pillars and conditions in the samsarah contract. In addition, in terms of zalim, gharar, and riba, rabbani affiliate marketing does not contain the element of gharar because the uncertainty lies in the profit. Gharar in profit is not forbidden. In terms of usury, rabbani affiliate marketing also does not contain usury. In contrast to zalim, rabbani affiliate marketing in its rules contains elements of zalim because of the withholding of commissions for affiliates. Therefore, it is found that rabbani affiliate marketing has not achieved maqashid sharia."

"Komunitas Tangan Di Atas (TDA) dikenal sebagai komunitas wirausaha terbesar di Indonesia yang dibentuk pada Januari 2006. TDA adalah komunitas wirausaha yang memiliki etika bisnis, dengan nilai-nilai, visi dan misi yang sejalan dengan Maqashid Syariah. Oleh karena itu menarik untuk menjajaki lebih jauh apakah implementasi maqashid syariah memberikan pengaruh terhadap perilaku kewirausahaan mereka. Penelitian maqashid syariah sering dilakukan pada unit analisis instititusi, atau unit analisis individu namun pada perilaku pegawai suatu organisasi. Sementara itu penelitian ini hendak dilakukan pada wirausaha sebagai individu yang tergabung dalam komunitas TDA. Tujuan akhir dari penelitian ini agar konsep maqashid syariah menjadi landasan etika yang diterapkan wirausaha muslim dan komunitas TDA memberikan dampak positif bagi peningkatan omzet usaha anggotanya. Penelitian ini menggunakan model Entrepreneurial Behaviour dengan variabel yang ditambahkan dengan proksi maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi sikap, norma sosial dan kontrol diri berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan. Kemudian intensi kewirausahaan berpengaruh terhadap perilaku kewirausahaan. Sementara variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap perilaku kewirausahaan yang terdapat nilai-nilai maqashid syariah. Melalui uji beda disimpulkan bahwa komunitas TDA memberi dampak positif bagi peningkatan omzet usaha anggotanya.

---

The Tangan Di Atas Community (TDA) is known as the largest entrepreneurial community in Indonesia which was formed in January 2006. TDA is an entrepreneurial community that has business ethics, with values, vision and mission that are in line with Maqashid Sharia. Therefore it is interesting to explore further whether the implementation of maqashid sharia has an influence on their entrepreneurial behaviour. Maqashid Sharia research is often carried out at the institutional analysis unit, or individual analysis unit but on the behaviour of employees of an organization. Meanwhile this research is to be conducted on entrepreneurs as individuals who are members of the TDA community. The ultimate goal of this study is that the concept of maqashid sharia becomes the ethical foundation applied by Muslim entrepreneurs and the TDA community to have a positive impact on increasing the business turnover of its members. This study uses the Entrepreneurial Behaviour model with variables added with sharia maqashid proxy. The results showed that the dimensions of attitudes, social norms and self-control affect entrepreneurial intentions. Then the entrepreneurial intentions affect entrepreneurial behaviour. While the moderation variable does not affect entrepreneurial behaviour that contains Islamic maqashid values. Through a different test it was concluded that the TDA community had a positive impact on increasing the business turnover of its members."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggara layanan financial technology (fintech) berbasis syariah di Indonesia yang secara oprasional penerapan layanannya memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan aturan yang berlaku dan patuh terhadap prinsip syariah. Dari sekian banyak kemudahan yang didapat oleh pengguna dalam menjalankan akad pembiayaan serta terus meningkatnya jumlah pengguna fintech syariah di Indoensia, membuat prospek perkembangan fintech syariah memungkinkan memiliki potensi penyimpangan baik dari sisi penerapan layanan, kepatuhannya terhadap aturan yang ada, serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah, sebab masih ada keraguan dari sebagian masyarakat apakah layanan di fintech syariah telah sesuai mengikuti ketentuan aturan yang ada dalam Fatwa DSNMUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK No. 77/OJK.01/2016, serta apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah (tujuan syariah), atau justru sebaliknya tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisi lebih lanjut terhadap objek yang sedang diteliti. Objek dalam peneltian ini adalah PT. ALAMI Fintek Sharia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis praktik dilapangan berdasarkan teori - teori yang relevan. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa layanan ALAMI Fintek Sharia secara keseluruhan telah melaksanakan kesesuaian penerapan layanan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK NOMOR 77/OJK.01/2016, serta telah sesuai dengan konsep maqashid syariah (tujuan syariah) yang terbagi kedalam 3 (tiga) tujuan, yaitu tahdzib al-fard (pendidikan individu), iqamah al-adl (menegakan keadilan), dan jalb al-mashlahah (menicptakan kemaslahatan). ALAMI Sharia juga telah melaksanan 5 (lima) prinsip umum yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yang biasa disebut dengan istilah kulliyat al-khamsah.

---

This thesis discusses sharia-based financial technology service providers in Indonesia who operationally implement their services have an obligation to follow the applicable regulations and comply with sharia principles. Of the many conveniences obtained by users in carrying out financing contracts and the continued increase in the number of sharia fintech users in Indonesia, making the prospect of sharia fintech development possible has the potential for deviations both in terms of service implementation, compliance with existing rules, and compliance with sharia principles, because there are still doubts from some people whether the services in sharia fintech have complied with the provisions of the rules contained in the Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 and POJK No. 77/OJK.01/2016, as well as whether it is in accordance with sharia principles (sharia objectives), or on the contrary not in accordance with sharia rules and principles. This research is important to do to further analyze the object being studied. The object of this research is PT. ALAMI Fintek Sharia. The research method used in this research is normative juridical using a qualitative descriptive approach, namely research that aims to analyze practice in the field based on relevant theories. Based on the results of the study, it was concluded that the ALAMI Fintek Sharia service as a whole had implemented the suitability of the service implementation as stipulated in the Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 and POJK No. 77/OJK.01/2016, and was in accordance with with the concept of maqashid sharia (sharia goals) which are divided into 3 (three) goals, namely tahdzib al-fard (individual education), iqamah al-adl (enforcing justice), and jalb al-mashlahah (creating benefit). ALAMI Sharia has also implemented 5 (five) general principles that are basic human needs, which are commonly referred to as kulliyat al-khamsah."

"Penerapan keuangan berkelanjutan pada Perbankan Syariah diharapkan perbankan syariah dapat mengelola bisnis dengan nilai tambah ekonomi, memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Penerapan keuangan berkelanjutan perbankan syariah meliputi tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pada aspek sosial program keberlanjutan yang telah diterapkan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dilakukan analisis maqashid syariah sehingga dapat diketahui tingkatan prioritas dan dampaknya bagi masyarakat. Salah satu program prioritas keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk adalah melaui pengembangan wakaf uang dengan kerjasama melalui Nazhir LAZNAS BSMU. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa penghimpunan Wakaf dengan tiga jenis wakaf yaitu wakaf uang selamanya, wakaf uang temporer dan wakaf melalui uang yang dan selanjutnya dana wakaf dikelola oleh Nazhir dengan program-program yang telah dijelaskan pada diskripsi wakaf uang. Dalam pengembangan dan penyaluran program wakaf digunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah sehingga Wakaf yang disalurkan dapat memberikan solusi dan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya prinsip keuangan berkelanjutan melalui Nomor 51/POJK.03/2017 dengan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum cukup signifikan meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Kendala yang dihadapi untuk memaksimalkan pengembangan wakaf diantaranya adalah dengan memberikan keterkaitan antara peraturan wakaf dan keuangan berkelanjutan.

---

Application finance Sustainability in Islamic Banking is expected Islamic banking can manage business with score plus economy , give benefits and benefits for society . Application finance sustainable Islamic banking includes three aspect that is aspect economy, aspect social, and aspects environment. On the aspect social sustainability programs that have been implemented by PT Bank Syariah Indonesia, Tbk conducted analysis maqashid sharia so that could is known level priorities and impacts for society . One of the priority programs finance carried out by PT Bank Syariah Indonesia, Tbk is through development cash waqf with cooperation through Nazhir LAZNAS BSMU. Method approach used juridical normative, with primary and secondary data sources. Research results showing that collection waqf with three type waqf that is cash waqf forever, temporary cash waqf and waqf through money and then waqf funds managed by Nazhir with programs that have been explained in the description cash waqf. In development and distribution of waqf programs used approach maqashid sharia and good luck mursala so that Distributed waqf could give solutions and well-being society. Presence principle finance sustainable through Number 51/POJK.03/2017 with activity not quite enough answer social and environmental not yet enough significant increase collection cash waqf. Obstacles faced for maximizing development waqf among them is with give linkages Among regulation waqf and finance sustainable."

"Ketimpangan pendapatan telah menjadi tantangan pembangunan di dunia. Berdasarkan data dari World Inequality Database 2023, negara Developing-Eight (D-8) mengalami masalah ketimpangan pendapatan yang melebihi warning level. Sementara itu, pembangunan manusia ditemukan mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan oleh berbagai peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pembangunan manusia dalam perspektif maqashid syariah terhadap ketimpangan pendapatan di negara D-8 dalam jangka pendek dan panjang. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah indeks Gini dan rasio Palma. Penelitian ini menggunakan metode Panel ARDL Pooled Mean Group dengan meneliti 8 negara anggota D-8 dalam rentang tahun 2003 hingga 2022. Penelitian ini didasarkan pada teori maqashid syariah, yang merumuskan pengukuran pembangunan manusia berdasarkan lima dimensi maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, teori orientasi pembangunan Islam yang bertujuan pada maslahah juga mendasari studi ini untuk melihat pengaruh pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil menunjukkan bahwa pembangunan manusia berbasis maqashid syariah terbukti signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan di negara D-8 pada jangka panjang dan di beberapa negara pada jangka pendek. Hal ini membuktikan bahwa penting untuk menggunakan ukuran pembangunan manusia berbasis maqashid syariah yang mempertimbangkan aspek nilai, terutama untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di negara D-8. Studi ini memberikan rekomendasi di antaranya adalah perlu ada upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang tidak hanya terpusat pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga target jangka panjang. Pemerintah negara-negara D-8 perlu untuk memasukkan moralitas ke dalam pengukuran pembangunan mereka untuk memperkuat perwujudan maslahah bagi keseluruhan warga negaranya.

---

Income inequality has become a major development challenge across the world. According to data from the World Inequality Database 2023, the Developing-Eight (D-8) countries are experiencing income inequality levels that exceed the warning level. Meanwhile, human development has been found by various researchers to influence income inequality. The aim of this study is to analyze the impact of human development from the perspective of maqashid sharia on income inequality in D-8 countries in both the short and long run. Income inequality is measured using the Gini index and the Palma ratio. This study employs the Panel ARDL Pooled Mean Group method, covering the eight D-8 member countries over the period from 2003 to 2022. This research is based on the maqashid sharia theory, which conceptualizes human development through five dimensions: religion, life, intellect, progeny, and wealth. Additionally, the Islamic development orientation theory, which aims to achieve maslahah (public good), also underpins this study in examining the relationship between human development and income inequality. The results indicate that maqashid shariah-based human development significantly reduces income inequality in D-8 countries in the long run and in several countries in the short run. This finding underscores the importance of utilizing a maqashid shariah-based human development framework that incorporates value-based dimensions, especially to address the issue of income inequality in D-8 countries. The study recommends, among others, that efforts should be made to maintain development continuity that is not solely focused on short-term achievements but also on long-term objectives. Governments of D-8 countries are encouraged to incorporate moral dimensions into their development metrics to strengthen the realization of maslahah for the benefit of all citizens."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja alokasi anggaran di Indonesia dari perspektif maqashid syariah.Dalam penghitungan dan pengembangan indeks, penelitian ini melakukan analisis empiris dengan mengambil Indonesia dalam 12 tahun 2005-2016 sebagai sampel. Metode pengklasifikasian menggunakan model Sekaran sedang penghitungan indeks menggunakan metode Maqashid Sharia Based Performance MSBP yang digagas oleh Bedoui 2012 . Metode ini mengutamakan keseimbangan antar dimensi maqashid syariah.Bukti empiris menunjukkan bahwa negara Indonesia mempunyai skor yang cukup tinggi dalam indeks maqashid syariah. Indeks maqashid syariah di Indonesia stabil di nilai tinggi pada periode 2005-2009, menurun pada 2010-2014, dan sedikit naik kembali pada 2015-2016. Artinya, anggaran Indonesia mempunyai tren yang cukup baik dalam pemenuhan perlindungan maqashid syariah.Pada analisis kinerja anggaran dengan indikator yang ditentukan, Indonesia menunjukkan performa yang baik pada dimensi maqashid syariah perlindungan harta, sedang pada dimensi yang lain perlu dilakukan peningkatan. Hal ini cukup konsisten dengan indeks maqashid syariah.

---

The aim of this research is to evaluate budget allocation performance of Indonesia according to maqashid sharia.This study conduct empirical investigations by taking Indonesia for 10 year period 2005 2016 as a sample. In classifying expenditure budget allocation Sekaran model is used, and for counting the index Maqashid Sharia Based Performance MSBP , a method proposed by Bedoui 2012 is used. This method accentuate on balancing the maqashid sharia dimensions.Empirical evidence indicates that Indonesia has high score in maqashid sharia index. Maqashid Sharia Index in Indonesia goodly stable in 2005 2009, declined between 2010 2014, increased again in 2015 2016. It means, Indonesian budget have a good trend in fulfilling maqashid sharia.In the analysis of budget performance according to determined indicators, Indonesia shown good performance in protecting wealth maqashid sharia dimensions, although in another dimensions Indonesia still needs improvement. Overall this is consistent with the index maqashid sharia."