Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh jalan tengah bagi kepentingan Indonesia dengan negara maritim besar, seperti Amerika dan China yang dianggap sebagai negara yang paling berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia di laut. Di satu sisi Indonesia harus menjaga keamanan serta kedaulatan di wilayah lautnya, akan tetapi sebagai konsekuensi dari diterimanya konsep wawasan nusantara atau negara kepulauan oleh dunia internasional melalui UNCLOS/KHL 1982, maka Indonesia pun wajib mengakomodasi kepentingan dunia internasional sebagai imbalannya. Pascaditandatangani UNCLOS/KHL 1982, Indonesia mendapatkan perluasan wilayah kedaulatannya, akan tetapi tingginya kepentingan negara maritim besar di perairan Indonesia menuntut Indonesia untuk memberikan jalur lintas damai yang kemudian dinamakan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI. ALKI ditetapkan sebanyak tiga alur dari utara-selatan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi penetapan tersebut dianggap masih belum sempurna karena dunia internasional menginginkan alur timur-barat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya diplomasi untuk menemukan jalan tengah dengan negara maritim besar supaya masalah yang ada di sekitar kedaulatan laut teritorial dapat teratasi. Di samping itu terdapat kejahatan lintas negara yang tidak akan pernah tuntas terjadi di Perairan Indonesia, menjadi tugas berat pemerintah untuk melindungi segenap bangsanya sebagaimana yang tertuang pada alinea keempat UUD 1945

---

ABSTRACT
Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI A Journey to Uphold Sovereignty of Indonesia 1982 mdash 2010 This thesis examines the efforts of the Government of the Republic of Indonesia to obtain a middle ground for the interests of Indonesia with a large maritime country, such as America and China which is considered the most potential country to threaten Indonesia 39 s sovereignty at sea. On the one hand, Indonesia must maintain security and sovereignty in its sea territory, but as a consequence of the acceptance of the concept of insight of the archipelago or an archipelagic country by the international community through UNCLOS KHL 1982, Indonesia is also obliged to accommodate the international interest in return. Following the signing of UNCLOS KHL 1982, Indonesia gained expansion of its sovereign territory, but the high interest of the great maritime state in Indonesian waters demanded Indonesia to provide a peaceful crossing route later called the Indonesian Archipelagic Sea Lane ALKI . ALKI set as many as three paths from the north south by the Indonesian government. However, the determination is considered still not perfect because the international world wants the east west flow. The Indonesian government therefore undertakes various diplomatic efforts to find a middle ground with a large maritime country so that the problems surrounding the territorial sea sovereignty can be overcome. In addition, there are transnational crimes that will never be completed in the waters of Indonesia, a heavy duty of the government to protect the entire nation as set forth in the fourth paragraph of the 1945 Constitution.

Abstrak :
Penelitian dalam tesis ini berusaha untuk merekonstruksi dinamika sejarah pelayaran,perdagangan dan perebutan kekuatan politik dan ekonomi yang terjadi di kawasan Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Kajian sejarah maritim ini diharapkan dapat merekonstruksi sejarah dari masyarakat di Nusantara yang hidup mengarungi lautan. Kajian sejarah maritim sering diabaikan oleh para sejarawan Indonesia karena mereka lebih suka merekonstruksi sejarah yang terjadi di daratan saja, kawasan laut malah dianggap tidak penting. ketimpangan terjadi karena sejarah Indonesia tidak ditulis utuh dalam pengertian sejarah tanah air. padahal dua pertiga wilayah Indonesia adalah kawasan laut yang justru menjadi media integrasi pulau-pulau sekitarnya. Banyak penduduk Indonesia yang hidup dari perdagangan, pelayaran dan kegiatan mengolah laut. Banyak dari budaya masyarakat kita yang temyata menjadikan laut, perahu dan pelayaran menjadi bagian dari legenda, sistem mata pencarian, sistem nilai dan asal-usul, termasuk masyarakat yang ada di kawasan laut sawu. Padahal dalam kajian ilmuwan asing dan sumber arsip Portugis dan Belanda, wilayah.ini memiliki dinamika pelayaran dan perdagangan maritim yang;-amai pada abad-abad yang lampau. Seperti halnya ramainya pelayaran kapal-kapal Bugis dan makasar yang berdagang dan jugs mencari tripang ke Australia utara (marege) dengan menjadikan wilayah Laut Sawu sebagai pangkalan armada dan perekrutan tenaga penyelam. Bahkan jugs kehadiran kapal-kapal Portugis, Cina, Belanda, Inggris dan Amerika selama abad-ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mencari kayu cendana, lilin, gala lontar dan kuda. Portugis dan Belanda merupakan dua bangsa yang kemudian berebut hegemoni politik dan ekonomi di wilayah kawasan Laut Sawu ini.