Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan pertelevisian Indonesia telah membentuk suatu persaingan pasar penyiaran televisi yang bersaing dari waktu ke waktu. Televisi sebagai media yang menghubungkan keinginan penonton dengan kebutuhan pengiklan menjalankan fungsi sebagai instansi sosial yang menyalurkan informasi dan hiburan dan instansi ekonomi atau pelaku industri yang mencari keuntungan. Penelitian ini mengevaluasi penerapan strategi blue ocean yang digunakan stasiun televisi dalam sebuah program baru untuk merespon pasar terkait dengan market structure, market conduct dan performance. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari studi data, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini ditemukan pemetaan struktur pasar industri penyiaran televisi yang berbentuk oligopoli dan adanya keterkaitan antara strategi blue ocean yang diterapkan oleh objek penelitian dengan market structure, market conduct dan performance. Peneliti menyarankan agar pelaku industri televisi melakukan four action framework untuk meningkatkan kekhasan program yang menjadi komoditas televisi guna memperkuat daya tarik program bagi audience yaitu penonton pada umumnya dan pengiklan pada khususnya. Peneliti juga menyarankan penelitian lanjutan mengenai pola persaingan antar pemain dalam pasar pertelevisian Indonesia. ......Television growth in Indonesia has set up a television broadcasting market competition to compete from time to time. Television as a medium that connects the viewer desires to the needs of advertisers as a function of social institutions that deliver information and entertainment and economic institutions or for-profit industry. This study evaluates the application of blue ocean strategy is to use television in a new program to respond to the market related to market structure, market conduct and performance. The method used is a qualitative descriptive approach. Data obtained from the study data, interviews and observation. In the present study found mapping the structure of the television broadcasting industry market in the form of oligopolistic and there is a correlation between blue ocean strategy applied by the object of research by market structure, market conduct and performance. Researchers suggested that the television industry to four action framework to enhance the uniqueness of the commodity programs to strengthen the appeal of television programs for the audience in general audience and advertisers in particular. Researchers also suggest further research on patterns of competition between players in the television market of Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai fungsi pengawasan perilaku pasar atau market conduct oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga akan dikaitkan dengan analisis putusan dari Pengadilan Negeri Marisa Gorontal No. 1/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar mengenai pengajuan keberatan terhadap Putusan Mediasi BPSK. Sistem pengawasan Market Conduct merupakan wujud nyata dari perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana sistem ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak atau kepentingan konsumen atau nasabah. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan dari sistem pengawasan Market Conduct tersebut dan tanggung jawab OJK dalam hal terjadinya sengketa kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 1/PDT.SUS-BPSK/2018/PN_Mar, serta bagaimana tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah saat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak nasabah menurut sistem pengawasan perilaku pasar atau market conduct. Bentuk penelitian ini bersifat Doktrinal dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian ini adalah 1) Keberatan atas putusan mediasai BPSK layak untuk diajukan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan tidak sahnya tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi oleh Majelis BPSK. Untuk kewenangan penyelesaian sengketa itu sendiri lebih patut untuk ditangani oleh LAPS SJK sesuai UU OJK dan POJK tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan; 2) OJK memiliki tanggung jawab untuk melayani pengaduan dari Konsumen, melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa, mengajukan gugatan perdata, serta memberikan sanksi administratif. Saran yang diberikan adalah OJK harus lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan market conduct secara merata dan efektif.......This thesis discusses the function of market behavior or market conduct supervision by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and will also be linked to the analysis of verdict from the Marisa District Court in Gorontalo Number 1/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar regarding filing objections to the BPSK Mediation Decision. The Market Conduct supervision system is a concrete manifestation of consumer protection in the financial services sector carried out by the Financial Services Authority, where this system functions to balance the growth of the financial services sector with fulfilling the rights or interests of consumers or costumers. This research will discuss the regulation of the Market Conduct supervision system and the OJK’s responsibilities in the event of a dispute of interest between Financial Services Business Actors (PUJK) and Consumers. Based on this, the author proposes the main problem, namely what is the authority of the Financial Services Authority and the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) in resolving disputes in the Marisa District Court Verdict Number 1/PDT.SUS-BPSK/2018/PN_Mar, as well as what the Financial Services Authority’s responsibilities are towards customers when violations of customer rights occur according to the market behavior or market conduct supervision system. The method of this research is doctrinal in nature and uses descriptive analytical research typology. The conclusions obtained through this research are 1) It is appropriate to submit objections to the BPSK mediation verdict based on allegations of abuse of authority and the invalidity of dispute resolution procedures through mediation by the BPSK Council. The dispute resolution authority itself is more appropriate to be handled by LAPS SJK in accordance with the OJK Law and POJK concerning Alternative Dispute Sector; 2) OJK has the responsibility to serve complaints from consumers, facilitate dispute resolution, file civil lawsuit, and provide administrative sanctions. The advice given is that OJK must be more active in carrying out its function of supervising market conduct evenly and effectively."