Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak 14 Agustus 1997 terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan nilai tukar di Indonesia, yaitu digunakannya sistem nilai tukar mengambang. Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Nilai tukar rupiah berfluktuasi tajam sejak tahun 1997, yaitu sejak terkena krisis ekonomi dan pada rejim floating exchange rate. Nilai tukar rupiah dalam bulan Juni 1998 sempat mencapai Rp 14,900/US$. Setelah mencapai tingkat puncak tersebut, nilai tukar kembali menguat pada bulan Juli 1998, yaitu pada level Rp 13,000/US$. Sejak bulan Oktober 1999, rupiah mulai stabil pada nilai sekitar Rp 8,000/US$. Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti fluktuasi dalam nilai tukar rupiah, dan menjawab pertanyaan apakah nilai tukar rupiah di Indonesia pada rejim free floating memarig mengalami overshooting seperti yang.diekspektasikan oleh Dombusch (1976).Overshooting dalam nilai tukar menurut Dornbusch (1976) dapat terjadi ketika nilai tukar menyesuaikan lebih cepat daripada harga barang dan jasa. Dombusch memperlakukan nilai tukar sebagai jump variable. Variabel lainnya, seperti output dan harga penyesuaiannya relatif lebih bersifat sluggish dibandingkan variabel nilai tukar.Fluktuasi nilai tukar yang tajam di Indonesia sejak penerapan sistem nilai tukar mengambang ternyata dapat diterangkan dengan modei "exchange iate overshooting" . Dengan menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL), hipotesa overshooting dapat diterima di Indonesia untuk periode observasi dari bulan September 1997 sampai dengan bulan Desember tahun 2002."

"COVID-19 adalah peristiwa langka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memiliki dampak negatif terhadap pasar saham di seluruh dunia. Untuk menanggulangi krisis yang terjadi, pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan paket stimulus ekonomi. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap setiap paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah event study, penulis menggunakan cumulative abnormal return selama periode 7 hari sebelum dan sesudah event untuk mengukur reaksi pasar terhadap paket stimulus ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar pasar di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura bereaksi secara negatif terhadap paket stimulus ekonomi, sementara Reaksi positif terhadap paket stimulus ekonomi hanya terlihat di Thailand.

---

COVID-19 is an unprecedented event and had a negative effect on the stock market around the world. In order to lessen the effect, the government took action with economic stimulus packages. This study examines how the stock market responded to every stimulus package offered by the Government in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. The method used in this study is event study, we used 7-day cumulative abnormal return to measure the market’s response to the stimulus packages. Interestingly, The result shows that the market in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapore reacted negatively while Thailand’s market reacted positively to the stimulus packages. "

"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan perubahan posisi tawar-menawar pada dua tingkat, yaitu: pertama, pada level internasional, yaitu antara lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan kedua, pada tingkat domestik, yaitu antara kubu liberal terhadap kubu nasionalis dan kubu populis. Masing-masing perubahan pada dua level analisis yang berbeda ini memberikan sumbangan yang menentukan arah perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis ekonomi.Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, penelitian ini lebih banyak menyentuh dimensi politik dalam perubahan kebijakan. Artinya, penelitian ini lebih banyak berusaha menyelami masalah pergulatan antar berbagai kekuatan yang memiliki kepentingan dan ideologi yang bertentangan dalam rangka memperebutkan pengaruh atas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Dalam penelitian ini, krisis ekonomi merupakan prakondisi yang diasumsikan mendahului dan mengakibatkan perubahan konfigurasi power, baik di tingkat internasional (Indonesia vis-a-vis lembaga keuangan internasional) maupun domestik (antara kubu liberal, nasionalis dan populis). Adapun perubahan konfigurasi power yang disebabkan krisis ekonomi tersebut pada gilirannya mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai krisis ekonomi, perubahan konfigurasi power dan perubahan kebijakan perdagangan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan secara mendalam dan terperinci, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian.Penelitian ini menemukan bahwa dari rangkaian langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, jelas terlihat besarnya pengaruh lembaga keuangan internasional dan kelompok liberal dalam proses liberalisasi reformasi ekonomi Indonesia pada masa krisis ekonomi 1997-1998. Isi MEFP I (31 Oktober 1997), MEFP II (15 Januari 1998) dan supplementary MEFP III (10 April 1998) yang diajukan Pemerintah Indonesia memperlihatkan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan internasional memaksakan liberalisasi lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia.Sebagai hasil kajian, penelitian ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk di bidang perdagangan, ke arah sistem ekonomi pasar hanya akan terjadi apabila krisis ekonomi dapat menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan internasional dan kubu liberal di dalam negeri untuk menekan Pemerintah Indonesia agar mengadopsi kebijakan yang lebih liberal."

"Setelah Persetujuan WTO ditandatangani di Marrakesh tahun 1994, maka secara berangsur-angsur semaa negara anggota harus membuka pasarnya bagi negara lain. Praktis tidak ada lagi hambatan yang diizinkan, kecuali dalam hal-hal tertentu, di mana sebuah negara diperbolehkan melarang masuknya produk asing di pasarnya. Satusatunya hambatan yang diperbolehkan dalam rangka Persetujuan WTO adalah hambatan berupa tarif. Dan pengenaan tarif inilah yang selama ini dipergunakan oleh suatu negara ketika ia menemukan dugaan adanya produk dari negara lain yang memasuki pasarnya dengan harga dumping.Dari kasus-kasus dumping yang diselesaikan oleh mekanisme badan penyelesaian sengketa WTO, maka tuduhan dumping ini lebih sering diberikan oleh negara maju terhadap negara sedang berkembang. Namun pada kasus-kasus lain terlihat juga bagaimana beberapa negara besar saling menuduh tindakan dumping bagi negara lain. Karena itu, berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat ditelaah, dalam kasus-kasus apa sajakah suatu negara membawa kasus sengketa dumping kepada mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hal ini dipandang cukup penting, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang termasuk sering menerima tuduhan melakukan dumping oleh negara-negara maju lainnya.Masalah sengketa dumping bukan hanya masalah sengketa hukum antar negara biasa, terlebih lagi masalah dumping adalah masalah perekonomian suatu negara. Sehingga di dalam sengketa ini, bukan lagi pelaku usaha yang melakukan dumping in-concreto, tetapi sudah melibatkan sengketa antar negara. Selain itu antar negara di dunia ini juga masih menerapkan standar perhitungan dumping yang berbeda, sehingga seringkali sengketa terjadi karena masalah tersebut juga."