Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai proses perkawinan dan perceraian anggota TNI AD. Proses perkawinan dan perceraian anggota TNI AD selain tunduk pada hukum agamanya dan Undang-Undang Perkawinan juga tunduk pada Peraturan Nikah Cerai yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan perkawinan dan perceraian anggota TNI AD ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI, Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Srg sudah sesuaikah dengan hukum perkawinan yang berlaku bagi anggota TNI AD dan perbandingan proses perceraian antara kedua putusan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptis analitis. Proses perceraian anggota TNI AD memiliki syarat administratif yaitu Surat Izin Cerai yang merupakan syarat kebolehan untuk dapat mengajukan cerai di Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pelaksanaan prosedur perceraian bagi anggota TNI AD, seperti dalam Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Srg. Masih adanya Pengadilan Agama yang tidak teliti dalam memeriksa syarat administratif anggota TNI AD yaitu Surat Izin Cerai menyebabkan anggota TNI AD tersebut dapat melanjutkan persidangan padahal menurut aturan anggota TNI AD harus menyelesaikan proses izin cerai dahulu di Satuan. ......This research aims to describe about the proccess of marriage and divorce among the members of The Indonesian National Army (TNI-AD). This proccess not only subject to the Islamic Law and The Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage (Marriage Law), but also to the internal regulations within The Indonesian National Army (TNI-AD), which are set out in The Procedure of Marriage and Divorce for The Soldiers, The Regulation of The Commander of The Indonesian National Armed Forces No. Perpang/11/VII/2007 dated 4 July 2007 and KASAD Letter of Decision No. SKEP/491/XII/2006 dated 21 December 2006. The issue raised in this thesis are the implementation of marriage and divorce of the members of TNI AD from the perspectives of Islamic Law, the Law of Marriage, and the Regulation of TNI AD on Marriage Divorce, the suitability of verdict No. 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn and verdict No. 153/Pdt.G/2012/PA.Srg with marriage law for TNI AD, and the comparative between both of verdict. This research is qualitative, resulting in a descriptive-analysis data. The divorce proccess of the member of The Indonesian National Army consists of administrative terms in the form of Divorce Permission Letter, which is a requirement to file for divorce at the Islamic Courts/District Courts. From this research, it is concluded that there are differences in the implementation of the procedure of divorce for the members of TNI AD, such as in verdict No. 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn and verdict No. 153/Pdt.G/2012/PA.Srg. There are still a religious Courts that is not precision in examining the administrative terms the member of TNI AD. This causes the members of TNI AD can continue the proceedings without Divorce Permission Letter even though according to the rules the member of TNI AD should complete the process permission for divorce once in the Unit."

"Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atasnamakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri yang diperoleh dari hibah akan kembali kepada isteri, jika tidak diadakan syirkah atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun atas harta tersebut meminjam nama suami.......In a marriage, there's often legal issues regarding marital property. These issues can happen particularly after the divorce. Therefore, the author is interested to analyze the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2012. In this case, there's a problem regarding the legal status of wife's assets which is the grant for her which she puts on behalf of the husband after the divorce. The author uses descriptive analysis methods in this research. Based on the research, the wife's assets that obtained from the grant, will be returned to the wife as long as there's no syirkah or marriage agreement, although the assets was put on behalf of the husband."

"Perkawinan dan perceraian di usia muda dipandang sebagai suatu masalah sosial yang perlu dihindari oleh pemuda. Fenomena kehidupan modern lebih mengharapkan pemuda untuk menekuni dunia pendidikan dan menekuni kegiatan lain yang bertujuan untuk pengembangan masa remaja. Kawin muda dan perceraian yang dilakukan oleh pemuda dianggap sebagai suatu hal yang janggal dan perlu dihindari karena akan menimbulkan berbagai macam akibat seperti munculnya masalah sosial keluarga retak, anak terlantar, anak nakal, wanita rawan sosial dan berlajutnya kemiskinan. Dengan melihat dampak negatif kawin muda dan perceraian dimaksud maka wajar saja bila perkawinan usia muda dan perceraian dipandang sebagai masalah sosial. Akan tetapi peristiwa ini selalu terjadi di Indramayu, bahkan Indramayu diidentikan dengan daerah kawin cerai dengan segala eksesnya seperti dikenalnya Indramayu sebagai daerah pemasok pekerja seksual Untuk mengetahui sampai sejauh mana peristiwa kawin muda dan perceraian terjadi di Indramayu serta mengapa daerah Indramayu kerapkali diidentikkan dengan daerah kawin cerai, serta untuk mengetahui apakah perkawinan usia muda dan perceraian menurut masyarakat Indramayu adalah merupakan masalah sosial atau bukan masalah, terlebih dahulu perlu diketahui secara lebih mendalam sikap penduduk Indramayu terhadap peristiwa kawin muda dan perceraian. Untuk itu perlu dipahami penafsiran penduduk terhadap makna kawin muda dan perceraian berdasarkan perspektif/pandangan mereka sendiri. Upaya untuk memahami makna kawin muda dan perceraian dari sudut pandang mereka itu dilakukan dengan serangkaian kegiatan penelitian deskriptif.Penelitian ini lebih ditekankan pada upaya pemahaman makna dengan menggunakan beberapa konsep dari teori Interaksi Simbolis. Penggunaan konsep-konsep dari teori Interaksionsime Simbolik dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui makna kawin muda dan perceraian karena pada dasarnya teori Interaksionisme Simbolis mengandung beberapa konsep seperti konsep sudut pandang (point of view), konsep interpretasi/penafsiran makna dan simbol (meaning and symbols), konsep saling memahami makna (interaksi simbolis) dan konsep lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa masalah sosial kawin muda dan perceraian ditafsirkan oleh informan sebagai suatu masalah sosial yang perlu dihindari. Akan tetapi terdapat informan yang menafsirkan makna kawin dan bercerai di usia muda sebagai suatu solusi/alternatif pemecahan masalah. Konsekuensinya di antara mereka ada yang melaksanakan perkawinan dan perceraian di usia muda. Walaupun demikian perkawinan usia muda dan perceraian itu sendiri bukanlah kebiasaan atau bahkan budaya mereka karena peristiwa itu hanyalah hasil kompromi anggauta masyarakat yang menjadi informan dengan masalah yang dihadapi pada saat itu. Oleh karena itu makna kawin muda dan perceraian itu sendiri terus menerus disempurnakan. sesuai dengan dinamika kemampuan berpikir mereka."

"Menjelang era globalisasi, membuka kemungkinan terjadi suatu perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga Negara Asing. Dalam setiap perkawinan, ada saja kemungkinan timbul suatu kesalahpahaman sehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Untuk pasangan yang berbeda warga negara terjadi suatu masalah mengenai hukum rnana yang akan diberlakukan dalam menyelesaikannya. Sehingga pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pelaksanaan perceraian pada perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta penyelesaian akibat hukum yang timbul karena perceraian pada perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan, harta bersama, nafkah istri, perwalian atau kekuasaan orang tua serta biaya pemeliharaan anak. Untuk memecah permasalahan ini digunakan metode penelitian normative atau library research, yaitu penelitian untuk memperoleh data-data sekunder. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk menyajikan pemahaman dan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian pada perkawinan campuran dibedakan antara formil dan hukum materilnya. Hukum formil yang harus ditetapkan adalah mengikuti asas lex fori, dirnana dalam hukum acara perdata hakim harus tunduk pada hukum negaranya sendiri. Sedangkan mengenai hukum materil yang harus diterapkan untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut, jika tidak ada pilihan hukum, maka hakim harus menentukan sendiri hukum yang akan diterapkan berdasarkan faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Akibat perceraian pada perkawinan campuran mengenai kewarganegaraan, dapat menyebabkan perubahan status personil seseorang. Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesianya. Dalam perceraian pada perkawinan campuran dimana istri/suami tersebut tetap mempertahankan kewarganegaraan asli mereka. Akibat perceraian pada perkawinan campuran terhadap nafkah istri, perwalian dan biaya pemeliharaan atas anak diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. mengenai harta bersama diatur terpisah dari perkara perceraian.

---

The ongoing process of globalization has brought about more opportunities to a couple from different nationalities to get married. According to the Law No. 1 Year 1974, a mixed marriage defined as a marriage happens between an Indonesian citizens with a foreign citizen. As we know, in a marriage, there are always possibilities of any problem occurs, particularly due to the misunderstanding between the couple, which eventually could lead to a divorce. In case of a mixed marriage, the problem occurs when it has to be decided which law should be applied to then. Thus, in the case of this research, the primary problem is to figure out how is the execution of a divorce on a mixed marriage according to the Law No. 1 Year 1974 should be performed, as well as how to handle and proceed the occurring legal implication caused by the divorce happening in such a marriage, regarding to the nationality, the assets the couple earned during their marriage life period, the money for the wife, guardian right, as well as the sum of money needed to finance the child/children's life expense. In order to answer this problem, the writer applies the normative research method, or library research, defined as a research to collect the secondary data. The collected data then is to be analyzed qualitatively, that is, the collected data is arranged systematically to provide an understanding and to make the problem discussed clear. Thus, it can be drawn to a conclusion that a divorce happens in a mixed marriage can be taken care of in to means, that is, either in accordance with the formal law or the material law. The formal law means that the law that should be applied is the one which is in accordance with the lex fori principles, in which the judge should conform to the civil law of his own country. Meanwhile, as for the material law, in a situation where there is no other chaise, then the judge should decide by himself the law to be applied by considering all the factors and situation that have significance to determine the applicability of a certain law. One of the effects raised as a consequence of a divorce in a mixed marriage is the shifting of the person's status, which is made possible by the applicable law in Indonesia, in case each party of the couple (both the husband an wife) decides to retain their respective nationality. The consequences of a divorce happens in mixed marriage regarding the money that should be given to the wife (as consequence of a divorce), guardian right and the amount needed to finance the child/children's life expense will be proceeded with respect to the Article 41 Law No. 1 Year 1974, while as for the assets earned during the marriage period will be arranged separately from the divorce process."

"Skripsi ini mengangkat permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2139/Pdt.G/2014/PA.JB mengenai seorang ibu yang hanya mengambil hak hadhanah satu orang anak dari ketiga anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 dua belas tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan jenis data primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan mengenai hak hadhanah merupakan permasalahan yang besar karena menyangkut mengenai perlindungan anak khususnya anak dari korban perceraian orang tuanya yang rentan berpengaruh kepada masa depan anak tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Hakim sebagai pemutus perkara harus memutuskan perkara hak hadhanah ini secara cermat dan adil.......This thesis brought up problems on the religion court verdict number 2139 Pdt.G 2014 PAJB about a mother who just took hadhanah right on one of her three underage mumayyiz children. Research method be used in this thesis is in form of normative juridical research dan using primary, secondary, even tertiary data especially marriage and Islamic law compilation law enactment number 1 of 1974. Hadhanah right dispute is very substantial because it concerned about protection of the divorce victim child which affect their future. Therefore, judge council judgement in this hadhanah right case must be thorough and impartial."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak bersama akibat perceraian di Indonesia dan Singapura serta dianalisis penerapannya dalam putusan masing-masing negara. Hak Asuh Bersama yang dikenal di Indonesia dengan istilah pemeliharaan anak merupakan salah satu jenis hak asuh anak yang dikenal di Indonesia, namun pengaturan yang masih belum lengkap membuat pemeliharaan anak dapat terkendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian menekankan pada data sekunder yaitu penggunaan norma-norma hukum tertulis dan perbandingan mengenai hukum Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa konsep pemeliharaan anak yang ada di Indonesia tidak disertai dengan ketentuan yang lengkap sehingga masih perlu dilengkapi serta dilaukan berbagai perubahan. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan diharapkan untuk melakukan berbagai perubahan tersebut sehingga penerapannya dapat diberlakukan dengan jelas dan tegas.......The thesis explains the comparison of child joint custody regulation due to a divorce between Indonesia and Singapore by analyzing its application in the order of each country. Joint Custody in Indonesia as one of the consequences of divorce in Indonesia still not equipped with complete regulations and has the potential to create obstacles in their implementation. This study was conducted using normative juridicial approach, which emphasized on secondary data, such as the application of the legal norms and comparison of the laws between Indonesia and Singapore. The result of this study illustrates the current need of improvement in the regulation regading Joint Custody study in Indonesia. The government, as the stake holder, is encouraged and expected to make changes and improve, so that the implementation can be applied clearly and improved."

"Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan, pada kenyataannya mengubahkondisi ekonomi suami dan istri, terutama istri yang pasca perceraian sering kalimengalami kesulitan dalam perekonomian karena sebelum putusnya perkawinandibiayai oleh suami dalam kesehariannya. Oleh karena itu untuk mencegah agartidak terjadi keadaan dimana salah satu pihak terbebani atau salah satu pihakterlantar akibat perceraian maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenaitunjangan pasca perceraian. Skripsi ini membahas pengenai pengaturan tunjanganpasca perceraian di Indonesia dan membandingan pengaturan tersebut denganpengaturan di Texas, Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi iniadalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengutamakanpenggunaan bahan pustaka atau data sekunder berupa norma-norma hukum tertulisuntuk membandingan pengaturan di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Bahwadari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pengaturan mengenaitunjangan pasca perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi dan dilakukanperubahan, oleh karena itu diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pihak yangmempunyai kewenangan untuk melengkapi dan mengubah pengaturan tersebutagar pemberian tunjangan pasca perceraian di Indonesia dapat diberlakukan denganadil dan jelas.......Divorce as cause of dissolution of marriage, in fact changes husband and wifefinancial conditions, especially wife who often experience financial difficulty afterdivorce because before the dissolution of marriage their husband is the one whopaid for their daily necessities. Hence, to prevent condition whereas one of theformer spouses being burdened or neglected because of divorce, it is necessary tohave defined law regarding spousal maintenance after divorce. This thesis discussesthe law of spousal maintenance in Indonesia and compares it with the law of spousalmaintenance in Texas, United States. The research in this thesis uses normativejudicial approach which prioritize the use of library materials and written legalnorms to compares between the law in Indonesia and Texas, United States. Fromthe result of research, it can be conducted that the law of spousal maintenance inIndonesia still need to be improve, therefore the government as the one who havethe authority need to make action to improve the law of spousal maintenance, sothe law of spousal maintenance in Indonesia can be applied fair and clear"

"Permasalahan mengenai kedudukan hukum wanita Indonesia dalam perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian, akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang sedang berkembang dimasyarakat karena wanita diperlakukan secara diskriminatif dalam kedudukannya sabagai istri dan ibu. Dalam hal ini disebabkan oleh peraturan Undang-undang Kewarganegaraan yang isinya banyak merugikan kaum wanita dan ketidakmengertian wanita mengenai akibat hukum yang akan dihadapinya saat akan melangsungkan perkawinan dengan pria asing, salah satunya yaitu mengenai kewarganegaraan anak yang akan mengikuti kewarganegaran suami sebagai warga negara asing. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum seorang wanita yang melakukan perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian di Indonesia, studi kasus Putusan nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi wanita yang akan melakukan perkawinan campuran antar bangsa di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Walaupun Kedudukan hukum wanita Indonesia yang melakukan perkawinan telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam perkawinan campuran antar bangsa saat ini masih berlaku Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 yang isinya masih merugikan kaum wanita dalam kedudukan sebagi isteri dan ibu, dapat dilihat dari kasus Nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi wanita yang akan melangsungkan perkawinan campuran antar bangsa salah satunya adalah dengan membuat perjanjian kawin. Selain itu, sudah saatnya pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah disiapkan agar tidak lagi terjadi diskriminatif terhadap kaum wanita seperti yang terdapat dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang masih berlaku saat ini, karena pada dasarnya harkat, martabat dan derajat manusia balk pria dan wanita adalah seimbang dan sama."