Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat inefficiency pasar mata uang kripto dan pengujian korelasi efisiensi antara mata uang kripto dan indeks saham dalam pembentukan portofolio investasi optimal. Sampel yang digunakan adalah data imbal hasil harian dari 10 mata uang kripto dengan market capitalization terbesar di dunia dan 10 data indeks saham terbesar di dunia. Hasil penelitian menunjukan pasar mata uang kripto mempunyai tingkat efisiensi pasar yang tinggi berdasarkan nilai dari model simulasi Adjusted Market Inefficiency Measure (AMIM). Hasil temuan kedua yaitu bahwa penggunaan korelasi efisiensi pasar memberikan investasi portofolio yang lebih optimal dibandingkan jika menggunakan korelasi imbal hasil dengan menggunakan pengujian mencari Sharpe Ratio yang maksimal.

---

The purpose of this research is to study the level of inefficiency in the cryptocurrency market and to conduct a correlation analysis of efficiency between cryptocurrencies and the stock indices in the formation of an optimal efficient investment portfolio. The sample utilized consists of daily yield data from the top 10 cryptocurrencies by market capitalization globally, and data from the largest 10 world stock indices. The research findings indicate that the cryptocurrency market exhibits a high level of market efficiency, as evidenced by the values derived from the Adjusted Market Inefficiency Measure (AMIM) simulation model. The second finding suggests that employing market efficiency correlations leads to a more optimal investment portfolio compared to using return correlations, as demonstrated by the testing for maximal Sharpe Ratio."

"Perkembangan teknologi ekonomi digital salah satunya telah dirasakan di Indonesia sejak munculnya mata uang kripto di dalam masyarakat. Sejalan dengan perkembangannya, mata uang kripto di Indonesia kemudian lebih dikenal sebagai suatu aset, atau aset kripto (crypto asset). Legalitas aset kripto sebagai suatu barang komoditi di Indonesia muncul sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Walaupun telah terbitnya suatu legalitas, perkembangan mata uang kripto atau aset kripto di Indonesia dirasa cukup lambat. Hal ini dapat dirasa dari lambatnya pembentukan dan/atau penerapan hukum mengenai aset kripto di Indonesia. Salah satunya penerapan manfaat ekonomi berupa perpajakan di dalam perdagangan aset kripto. Bahwa hingga saat ini, belum diterapkannya pengenaan pajak atas perdagangan aset kripto oleh Pemerintah. Namun, disisi lain juga ditemukan Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas perdagangan aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengenaan pajak atas perdagangan aset kripto, khususnya berupa Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana seharusnya penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas perdagangan aset kripto dilihat dari asas perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, serta penelusuran literatur.

---

One of the developments of digital economic technology has been felt in Indonesia since the emergence of crypto currencies in society. In line with its development, crypto currency in Indonesia is then better known as an asset, or crypto asset (crypto asset). The legality of crypto assets as a commodity in Indonesia has emerged since the issuance of the Minister of Trade Regulation Number 99 of 2018. Even though a legality has been issued, the development of crypto currency or crypto assets in Indonesia is considered quite slow. This can be seen from the slow formation and/or application of laws regarding crypto assets in Indonesia. One of them is the application of economic benefits in the form of taxation in crypto asset trading. That until now, the Government has not implemented the imposition of taxes on crypto asset trading. However, on the other hand, it was also found that Physical Crypto Asset Traders had imposed a Value Added Tax on crypto asset trading. This study aims to analyze the potential tax imposition on trading crypto assets, especially in the form of Value Added Tax. This study also aims to analyze how the application of the imposition of Value Added Tax on crypto asset trading should be viewed from the taxation principle. This study uses a normative research method, with a qualitative approach. This research uses tools in the form of document studies of laws and regulations, as well as literature searches."

"Tindak kejahatan yang sering terjadi pada mata uang kripto salah satunya adalah pencurian aset mata uang melalui serangan dompet mata uang kripto smartphone. Banyak fitur keamanan yang telah diterapkan pada dompet mata uang kripto smartphone, namun berbagai fitur tersebut hanya berperan dalam mencegah terjadinya pencurian. Ketika fitur keamanan berhasil ditembus dan terjadi tindak pencurian, maka perlu mencari cara untuk dapat mendapatkan bukti atau informasi dari pencurian, yang membantu dalam proses forensik digital untuk menemukan pelaku. Penelitian forensik saat ini hanya berfokus pada kejahatan yang melibatkan mata uang kripto, seperti kasus pemerasan, ransomware, dan drugs. Belum terdapat penelitian forensik yang berfokus pada pencurian aset kripto melalui dompet mata uang kripto. Hal ini dikarenakan belum terdapat penelitian berupa penerapan fitur keamanan yang berperan saat setelah kejadian pencurian pada dompet mata uang kripto, dimana fitur keamanan tersebut berfungsi untuk mendapatkan bukti yang berguna dalam membantu proses forensik digital seperti, monitoring dan pelacakan aktivitas pada perangkat atau aplikasi yang digunakan. Ini diduga disebabkan karena penerapan fitur keamanan diatas sangat rentan terhadap pelanggaran privasi pengguna serta perlindungan data pribadi. Kami mengusulkan fitur keamanan pada dompet mata uang kripto smartphone yang dapat digunakan untuk mendapatkan bukti yang berguna dalam membantu proses forensik digital ketika terjadi tindak pencurian, dapat diterima masyarakat serta terhindar dari masalah privasi pengguna dan pelanggaran perlindungan data pribadi. Dalam menentukan kebutuhan fitur keamanan pada dompet mata uang kripto smartphone, kami menganalisis beberapa aspek seperti, forensik pada perangkat sejenis, skenario pencurian dompet mata uang kripto smartphone, serta aspek privasi pengguna dan perlindungan data pribadi. Terdapat 7 requirement yang dibutuhkan dalam penerapan fitur keamanan pada dompet mata uang kripto smartphone yaitu, (1) sistem dapat melakukan pencatatan pada saat transaksi berupa titik koordinat dan rekaman suara devices, (2) sistem dapat melakukan pencatatan pada saat import private key pertama kali berupa titik koordinat, IMEI dan MAC Address devices, (3) sistem selalu aktif dan tidak dapat dimatikan secara paksa, (4) Sistem dapat melakukan pencatatan informasi pada dompet secara tidak terlihat dan tersembunyi, (5) sistem memiliki penyimpanan pencatatan data informasi berupa cloud storage yang dapat menjamin integrity serta enkripsi data yang dikelola oleh wallet provider, (6) sistem dapat mengirimkan hasil pencatatan ke cloud storage, (7) sistem memiliki biometrics security untuk mengakses pencatatan informasi yang disimpan pada cloud storage. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa fitur forensik yang diusulkan dapat diterima baik oleh masyarakat, dimana sebanyak 93,9% responden menginginkan dan merekomendasikan fitur keamanan tersebut. Fitur forensik yang diimplentasikan juga terbukti mampu mencatat data informasi pelaku pencurian berdasarkan skenario pencurian dompet mata uang kripto smartphone yang dapat membantu dalam proses penyelidikan.

---

One of the crimes that often occur in cryptocurrencies is the theft of currency assets through smartphone cryptocurrency wallet attacks. Many security features have been implemented in smartphone cryptocurrency wallets, but these features only play a role in preventing theft. When the security features are penetrated and theft occurs, it is necessary to find a way to obtain evidence or information from the theft, which helps in the digital forensics process to find the perpetrator. Forensic research currently only focuses on crimes involving cryptocurrencies, such as cases of extortion, ransomware, and drugs. There has been no forensic research focused on theft of crypto assets via cryptocurrency wallets. This is because there has been no research in the form of implementing security features that play a role after the theft incident on cryptocurrency wallets, where these security features function to obtain legal evidence in assisting digital forensic processes such as monitoring and tracking activity on the device or application used. This is allegedly because the implementation of the above security features is very vulnerable to violations of user privacy and personal data protection. We propose a security feature in smartphone cryptocurrency wallets that can be used to obtain legal evidence to assist digital forensics when theft occurs, is acceptable to the public and avoids user privacy problems and violations of personal data protection. In determining the need for security features in smartphone cryptocurrency wallets, we analyze several aspects such as forensics on similar devices, smartphone cryptocurrency wallet theft scenarios, as well as aspects of user privacy and personal data protection. There are 7 requirements needed in implementing security features on smartphone cryptocurrency wallets, namely, (1) the system can record transactions at the time of coordinates and voice recordings of devices, (2) the system can record at the time of importing private keys for the first time in the form of coordinates, IMEI and MAC Address devices, (3) the system is always active and cannot be forcibly turned off, (4) The system can record information on wallets in an invisible and hidden way, (5) the system has storage for recording information data in the form of cloud storage blockchain-based that guarantees the integrity and encryption of data managed by the wallet provider, (6) the system can send recording results to cloud storage, (7) the system has biometrics security to access recorded information stored in cloud storage. The results of this study found that the proposed forensic features were well received by the community, where as many as 93.9% of respondents wanted and recommended these security features. The implemented forensic feature has also been shown to be able to record information on the perpetrators of theft based on smartphone cryptocurrency wallet theft scenarios that can assist in the investigation process."

"Skripsi ini menganalisis alternatif kebijakan pajak penghasilan yang paling tepat untuk diterapkan atas penghasilan transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas mata uang kripto khususnya bitcoin dan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin terdiri atas faktor-faktor adopsi mata uang kripto dan faktor- faktor desain kebijakan pajak. Faktor-faktor adopsi mata uang kripto terdiri atas faktor technical, economy, social, dan personal. Faktor-faktor desain kebijakan pajak terdiri atas faktor pendapatan, biaya perpajakan, keadilan, dan administratif. Menganalisis kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia yaitu pengenaan pajak penghasilan final dan pajak penghasilan normal atau tidak final. Dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia harus mementingkan kesejahteraan dan peningkatan kehidupan sosial masyakat Indonesia serta harus mengembangkan industri mata uang kripto di Indonesia.

---

This thesis analyzes the most appropriate alternative income tax policies to apply to cryptocurrency transaction earnings, especially bitcoin. The approach used in this study is qualitative to analyze the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrencies, especially bitcoin and alternative income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia. The results of this study show that the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrency transactions especially bitcoin consist of factors of adoption of cryptocurrencies and design factors of tax policy. Cryptocurrency adoption factors consist of technical, economic, social, and personal factors. Tax policy design factors consist of income, taxation costs, fairness, and administrative factors. Analyzing the advantages and disadvantages of alternative income tax policies on cryptocurrency transactions in Indonesia, namely the imposition of final income tax and normal or non-final income tax. In the design of income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia should attach importance to the welfare and improvement of social life of the Indonesian people and should develop the cryptocurrency industry in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan penerapan konsep pajak penghasilan final (PPh final) atas transaksi perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto berdasarkan teori hard-to-tax (HTT). Menurut Das-Gupta (1994), hard-to-tax groups memiliki banyak transaksi sehingga membuat penghasilan dari sektor tersebut menjadi lebih kompleks untuk diawasi, sehingga persyaratan kepatuhan wajib pajak yang lebih rendah dan peran pihak ketiga sangat penting dalam menangani hard-to-tax groups. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara kepada responden dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pedagang aset kripto, serta kuesioner terbuka yang diberikan kepada sampel pelanggan aset kripto. Data tersebut dianalisis menggunakan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto tergolong dalam sektor HTT sehingga Pajak Penghasilan (PPh) final dianggap sebagai alternatif pemajakan yang tepat dibandingkan pengenaan pajak berbasis capital gain. Berdasarkan prinsip dasar perpajakan, hampir seluruh aspek terpenuhi, kecuali prinsip horizontal dan vertical equity. Untuk tindak lanjut, diperlukan tarif yang setara atau lebih rendah dibandingkan dengan PPh final yang dikenakan atas transaksi penjualan saham di bursa efek, kesiapan penyelenggara pasar fisik aset kripto untuk melakukan withholding tax, bursa berjangka yang mengawasi pasar fisik aset kripto, serta payung hukum setingkat Peraturan Pemerintah untuk menerapkan PPh Final tersebut.

---

This study proposes implementing the concept of final income tax on crypto-asset trading transactions in the crypto assets physical market based on hard-to-tax (HTT) theory. According to Das-Gupta (1994), hard-to-tax groups have a large number of transactions that make income from the sector more complex to monitor, so that lower taxpayer compliance requirements and the role of third parties are essential in dealing with hard-to-tax groups. The data in this study were collected through interviews with respondents from the Directorate General of Taxes (DGT), the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA), crypto-asset traders, and an open questionnaire was given to a sample of crypto-asset customers. The data were analyzed using thematic analysis. The study results indicate that crypto asset trading transactions in the physical market of crypto assets belong to the HTT sector, so the Final Income Tax is considered an appropriate alternative to taxation. Based on the fundamental principles of taxation, almost all aspects are met, except for horizontal and vertical equity principles. An equivalent or lower tax rate to the final income tax on the stock exchange, the readiness of crypto assets physical market operators to carry out withholding taxes, futures exchanges that oversee the physical market for crypto assets, and a legal standing at the level of a Government Regulation is required to implement the Final Income Tax."

"Tugas Karya Akhir ini melihat bahwa mata uang kripto dapat dimanfaatkan sebagai komoditas investasi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun investasi mata uang kripto telah memunculkan peluang terjadinya kejahatan seperti penipuan High-Yield Investment Program (HYIP). Tulisan ini akan memuat salah satu kasus penipuan High- Yield Investment Program (HYIP) yang terjadi di Indonesia yaitu penipuan investasi mata uang kripto EDCCash yang dilakukan oleh AY selaku CEO dari PT CPS. Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data sekunder berupa surat putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan artikel berita online. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif dan dikaitkan dengan konsep white collar crime, occupational crime, penipuan, dan high-yield investment program. Selain itu, data juga akan dianalisa dengan salah satu teori white collar crime yaitu convenience theory. Berdasarkan analisa tersebut, diketahui bahwa investasi mata uang kripto EDCCash merupakan penipuan High-Yield Investment Program (HYIP) karena keuntungan investor hanya didapatkan dari uang pendaftaran yang diberikan oleh investor baru. Selanjutnya, penipuan ini termasuk white collar crime dan occupational crime karena penipuan dilakukan oleh AY yang memanfaatkan jabatannya sebagai CEO dari PT CPS untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor. AY juga melakukan penipuan ini untuk keuntungan pribadi yang dibuktikan dengan AY menjadi pihak yang paling diuntungkan dan AY memiliki berbagai barang mewah yang dibeli dari uang para investor. Penipuan yang dilakukan oleh AY dapat ditinjau dengan convenience theory, namun terdapat beberapa komponen yang tidak bisa dijelaskan karena keterbatasan data. Komponen tersebut adalah adanya ancaman dari perusahaan lain, peluang untuk mencapai tujuan perusahaan, pemanfaatan organisation decay dalam menutupi kejahatan, rasionalitas sebagai dasar dari pilihan pelaku untuk melakukan kejahatan, dan pembenaran atas kejahatan sebagai bentuk ketidaktahuan.

---

This Final Project sees that cryptocurrencies can be utilized as investment commodities and can be utilized by the public. However, investing in cryptocurrencies has created opportunities for crimes such as High-Yield Investment Program (HYIP) fraud. This article will cover one of the High-Yield Investment Program (HYIP) fraud cases that occurred in Indonesia, namely the EDCCash cryptocurrency investment fraud committed by AY as CEO of PT CPS. The data used in this paper is secondary data in the form of court decisions issued by the Supreme Court and online news articles. The data that has been collected is then qualitatively analyzed and linked to the concepts of white-collar crime, occupational crime, fraud, and high-yield investment programs. In addition, the data will also be analyzed using one of the white collar crime theories, namely the convenience theory. Based on this analysis, it is known that investing in the EDCCash cryptocurrency is a High-Yield Investment Program (HYIP) fraud because investors only benefit from registration money given by new investors. Furthermore, this fraud includes white-collar crimes and occupational crimes due to fraud committed by AY who took advantage of his position as CEO of PT CPS to gain the trust of investors. AY also carried out this fraud for personal gain as evidenced by AY being the party that benefited the most and AY owning various luxury goods purchased from investors' money. Fraud committed by AY can be reviewed using convenience theory, but there are several components that cannot be explained due to limited data. These components are threats from other companies, opportunities to achieve company goals, utilization of organizational decay in protecting crime, rationality as the basis for the choice of perpetrators to commit crimes, and justification for crimes as a form of ignorance.

"