Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai konsep perlindungan merek tiga dimensi dari segi definisi, perlindungan dan penerapan hukumnya. Indonesia sendiri dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek belum mengenal tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi sebagai sebuah merek, namun pada kenyataannya sudah ada beberapa permohonan merek yang dikabulkan terhadap sebuah tanda tiga dimensi, serta dibahas juga potensi tumpang tindih dengan perlindungan kekayaan intelektual lain serta urgensi penerapan hukum dari merek tiga dimensi. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat indikator-indikator yang dapat menentukan bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang tepat bagi sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dan dengan fakta hukum yang ada bahwa sudah seharusnya terdapat perangkat hukum yang jelas untuk melindungi sebuah tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek di Indonesia.

---

AbstractThis mini-thesis discusses about the three-dimensional concept of brand protection in terms of the definition, protection and application of the law. Indonesia itself in Act No. 15 of 2001 on Marks are not familiar with the signs of three-dimensional shapes configuration as a trademark, but in fact there are already several brands which petition is granted as a three-dimensional marks, and also discussed the potential for overlap with other intellectual property protection and the urgency of the application of the law of the three dimensional marks. The writer uses a normative legal writing method to produce analytical data that are descriptive. This research concluded that there are indicators that can determine the form of intellectual property protection that is right for a sign with three- dimensional shapes configuration and with the fact that existing laws that already should have a clear legal devices to protect a three-dimensional sign as a brand in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep pelindungan Merek Tiga Dimensi di Indonesia dari berbagai sisi, baik definisi, pelindungan, penerapan hukum, maupun pemeriksaan pendaftaran Merek Tiga Dimensi. Pengaturan Merek Tiga Dimensi tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham Pendaftaran Merek). Akan tetapi, dalam UU Merek dan Permenkumham Pendaftaran Merek tidak diatur secara khusus tentang pemeriksaan pendaftaran Merek Tiga Dimensi ini. Selain peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pun belum mengatur tentang pemeriksaan pendaftaran Merek Tiga Dimensi. Dengan demikian, terdapat beberapa permasalahan hukum yang terjadi, mulai dari tolok ukur pendaftaran objek tiga dimensi hingga pelaksanaan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan substantif, pendaftaran Merek Tiga Dimensi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Solusinya antara lain merumuskan Peraturan Menteri Hukum dan HAM berupa petunjuk teknis pendaftaran Merek Tiga Dimensi di Indonesia dan penerapan shadow test dalam pemeriksaan substantif Merek Tiga Dimensi.......This mini-thesis discusses the concept of Three-Dimensional Trademark protection in Indonesia from various sides, including the definition, protection, legal application, and examination of Three-Dimensional Trademark registration. The regulation of Three-Dimensional Trademark is subject to Act No. 20 of 2016 on Trademark (Trademark Law) and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 Year 2016 on Trademark Registration (Minister of Law and Human Rights Regulation on Trademark Registration). However, the Trademark Law and the Minister of Law and Human Rights Regulation on Trademark Registration do not specifically regulate the examination of Three-Dimensional Trademark registration. In addition to the laws and regulations, the technical guidelines of the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights have not yet regulated the examination of Three-Dimensional Trademark registration. Thus, there are several legal problems that occur, ranging from the benchmarks of registration of three-dimensional objects to the implementation of examination, especially substantive examination, of Three-Dimensional Trademark registration in Indonesia. Therefore, some solutions are needed to solve these legal problems. The solutions include formulating a Minister of Law and Human Rights Regulation in the form of technical guidelines for the registration of Three-Dimensional Trademarks in Indonesia and the application of the shadow test in the substantive examination of Three-Dimensional Trademarks."

"Dalam Undang-Undang Merek nomor 20 Tahun 2016 terdapat perluasan cakupan perlindungan merek yang meliputi bentuk tiga dimensi, hologram dan suara. Permasalahan penelitian ini difokuskan mengenai bentuk yang memenuhi fungsi dan tujuan dari perlindungan merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, melakukan perbandingan undang-undang dengan Uni Eropa dan analisa kasus serta dilengkapi dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Uni Eropa dipilih sebagai negara perbandingan karena dalam peraturan dan prakteknya lebih spesifik untuk memberikan klasifikasi bentuk yang bisa didaftarkan perlindungan merek. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peraturan merek mengenai bentuk tiga dimensi di Indonesia tidak cukup untuk memberikan klasifikasi mengenai bentuk yang temasuk cakupan perlindungan merek. Akibat peraturan yang kurang komprehensif dan kekeliruan dari pemeriksa merek, terdapat merek tiga dimensi yang tidak sesuai dengan fungsi merek. Sehingga pemberian hak merek pada bentuk tersebut menyebabkan adanya indikasi monopoli yang diinginkan oleh pelaku usaha.......In the Trademark Law number 20 of 2016 there is an expansion of the scope of brand protection which includes three-dimensional shapes, holograms and sound. The problem of this research is focused on the form that fulfills the function and purpose of trademark protection. The research method used is normative juridical, compares laws with the European Union and analyzes cases and is equipped with primary and secondary legal material searches. The European Union was chosen as a comparison country because in its regulations and practice it is more specific to provide a classification of forms that can be registered for trademark protection. The results of the study concluded that trademark regulations regarding three-dimensional forms in Indonesia are not sufficient to provide a classification of forms that include the scope of brand protection. As a result of less comprehensive regulations and errors from brand examiners, there are three-dimensional brands that are not in accordance with the brand's function. So that the granting of trademark rights in this form causes an indication of the monopoly desired by business actors."