Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai praktek collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi target angka kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 tidak tercapai di setiap tahunnya. Kota Bandung melakukan pendekatan berbeda dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui inovasi family for family secara bottom-up di mana berbagai pihak non pemerintah terlibat dalam pendanaan, penyediaan sumber daya dan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan menjelaskan collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di kota Bandung. Basis teori yang digunakan adalah collaborative innovation dari Sørensen dan Torfing (2010; 2016; 2017). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor yang berperan, interactive arenas, dan metagovernance dalam collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara collaborative innovation yang diterapkan dalam program inovasi penanggulangan kemiskinan tersebut dengan model collaborative innovation yang dikemukakan oleh Sørensen dan Torfing. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. The government has implemented many top-down programs for reducing poverty, but the poverty reduction target in 2015-2019 RPJMN is not achieved every year. Bandung city uses different approach in accelerating poverty reduction through a bottom-up way by Family for Family innovation in which various non-government actors are involved in funding, provisioning resources and implementating innovation. This thesis aims to explain collaborative innovation approach in poverty reduction in Bandung city. The base theory which is used in this research is collaborative innovation by Sørensen and Torfing (2010; 2016; 2017). Researchers uses postpositivism approach. The results show that there are actors who play a role, interactive arenas, and metagovernance in collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. However, there are differences between the collaborative innovation applied in poverty reduction innovation program in Bandung city and the collaborative innovation model proposed by Sørensen and Torfing. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis."

"ABSTRAKSmart ASN 2019-2024 adalah target output ke-3 (RPJPM 3) berkenaan dengan milestones pembangunan ASN (UU No. 17 tahun 2017). Target ini tertuang dalam RPJMN untuk periode tahun 2015-2019, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM ynag berkualitas, serta kemampuan IPTEK.Dalam tulisan ini, SMART ASN akan diberi pemaknaan sebagai sebuah cara cerdas untuk mngembangkan sikap taktis mengembangkan SDM ASN sebagai Human Capital. SMART adalah filosofi yang digunakan untuk membantu kita menetapkan target dan tujuan, misalnya dalam project management, employee performance management, atau personal development. Singkatan ini pertama kali digunakan dalam management review edisi November 1981 oleh George T. Doran beberapa pakar dan akademisi menyebutnya dengan istilah KPI (key performance indicators). Tulisan ini memberikan pula bahasan tentang bagaimana merumuskan tujuan dan mimpi yang SMART bagi ASN yang ingin sukses menjadi SMART ASN 2024."

"Belum tercapainya cita-cita birokrasi yang konstruktif seperti efektifitas dan efisiensi dalam kacamata reformasi birokrasi ketatalaksanaan,pada dasarnya bukanlah disebabkan pada kesalahan satu-dua pihak. Terdapat determinant factor yang sifatnya sistemik di antaranya silo activity, pergantian kepemimpinan yang berdampak pada perubahan mekanisme tata kerja organisasi, serta tidak terpetakannya tugas, fungsi, dan hubungan kerja antar unit organisasi baik internal maupun eksternal. Mengatasi masalah ini, maka perlu digambarkan peta proses bisnis instansi pemerintahan. Peta ini nanti akan berperan sebagaiaset organisasi dalam hal menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi dalam instansi pemerintahan. Secara teoritis, praktik ini pulamerupakan refleksi implementasi teori metagovernance yang memiliki fokus dan lokus pada aktor-aktor yang menjalankan negara, sepertihirarki birokrasi, pasar, dan network governance, dengan tujuan utama yakni menyelesaikan masalah publik yang kolektif, mengakomodir kepentingan bersama, serta mendorong efektifitas dan efisiensi dalam tatanan birokrasi."