Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jatuhnya rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun membawa perubahan besar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak itu perubahan-perubahan mendasar yang menuju ke arah demokrasi terus dilakukan. Walaupun perubahan yang terjadi belum berhasil secara maksimal. Tetapi keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik datang dari segala lapisan masyarakat. Walaupun masih ada sebagian yang tetap ingin bertahan dan mendukung status quo. Militer dalam hal ini TNI yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi penopang utama, menghadapi tuntutan dan tekanan dari masyarakat untuk mereformasi din. Ada dua hal penting reformasi yang dikehendaki masyarakat, pertama tuntutan untuk mengurangi peran politik dan sosial lewat dwifungsinya, kedua adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengurangi peran komando teritorial, karena komando teritorial selama ini hanya menjadi alat untuk mengawasi pemerintahaan sipil. Dengan struktur seperti itu, Koter lebih merupakan birokrasi bayangan pemerintahan sipil sehingga memudahkan militer untuk mengetahui segala aktivitas pemerintahan sipil. Keterlibatan militer dalam politik praktis akan mengurangi profesionalisme militer, demikian juga dengan keterlibatan militer dalam bisnis. Adanya kepentingan politik dan bisnis inilah membuat militer melakukan intervensi dalam politik. Adanya asumsi bahwa keuntungan secara politik akan diikuti dengan keuntungan secara finansial. Hal inilah penyebab intervensi militer dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara. Kepentingan militer di Maluku Utara membuat militer merasa terusik ketika calon Gubernur berasal dari kelompok yang tidak mengamankan kepentingan militer dan kelompoknya. Dengan memanfaatkan situasi yang kurang stabil, militer berusaha untuk menjegal calon yang bukan dari kelompoknya. Keterlibatan militer dalam politik ini, membuat militer kurang mengakui supremasi sipil. Metodologi dalam penelitian ini kualitatif, dengan pendekatan struktural. Teknik pengunpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Dan secara teoritik, penelitian ini memiliki korelasi dengan beberapa teari yang dipergunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terbukti bahwa adanya intervensi militer di dalam proses pemilihan Gubernur Maluku Utara. Intervensi ini dapat kita lihat bagaimana aparat keamanan melakukan intimidasi kepada anggota dewan. Selain itu militer juga melakukan pendekatan kepada elit tradisional yang tidak mendukung calon yang dikendaki oleh militer. Intervensi yang dilakukan oleh militer dalam pemilihan Gubernur ini berkaitan erat dengan kepentingan militer di daerah itu yang harus dilindungi, jika yang terpilih bukan orang yang dapat melindungi kepentingan militer dan kelompoknya maka akan merugikan militer.

Abstrak :
Setelah berakhimya perang dingin, konflik intra-state semakin mengemuka sehingga menimbulkan banyak masalah di negara-negara yang belum mapan perekonomian serta politiknya. Pada akhirnya konflik internal ini kemudian menjadi berkepanjangan dan mengakibatkan stabilitas keamanan menjadi terancam dan pada akhirnya mempengaruhi perdamaian dunia. Somalia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam konflik berkepanjangan sehingga mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Konflik yang berkepanjangan ini juga menimbulkan krisis kemanusiaan yang mengakibatkan rakyatnya menderita. PBB sebagai organisasi intemasional, merasa berkewajiban untuk menyelesaikan konflik yang dianggap telah mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan ini dengan melakukan intervensi. Intervensi ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung tidak hanya oleh pihak yang melaksanakannya namun juga oleh negara yang menjadi target. Intervensi PBB di Somalia sering dikatakan sebagai suatu bentuk intervensi kemanusiaan karena dilandaskan pada aspek kemanusiaan. Namun begitu, intervensi kemanusiaan ini tidak terlepas dari pengerahan pasukan bersenjata sehingga menimbulkan banyak pertanyaan tentang aspek hukum, moral, dan politik di dalamnya. Berdasarkan dari analisa penulis, intervensi PBB di Somalia sudah merupakan sebuah intervensi kemausiaan jika didasarkan pada fakta yang ada. Berdasarkan aspek hukum, intervensi PBB di Somalia dalam pelaksanaannya selalu dilandasi oleh isi Piagam PBB yang merupakan salah satu sumber hukum internasional. Aspek moral dari intervensi PBB di Somalia didasari oleh konsep just war yang terdiri dari dua hal penting yaitu ius ad bellum dan ius in bello. Tidak semua kategori dari kedua hal ini bisa dipenuhi oleh pelaksanaan intervensi PBB di Somalia. Namun begitu, ketidaksempurnaan ini menunjukkan sisi kemanusiaan dari para pengambil keputusan di PBB. Adapun aspek politik intervensi kemnusiaan di dasarkan pada cara pengambilan keputusan hingga bisa menjadi sebuah resolusi. Proses ini dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang serta pendapat dari pihak-pihak yang kompeten. Bila dilihat dari aspek politik ini, intervensi PBB dianggap tidak berhasil menjalankan misinya. Walaupun mengalami beberapa perkembangan di bidang kemanusiaan, tetapi dibidang keamanan dan politik hal ini tidak bisa dicapai. Kegagalan ini menyebabkan PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukannya.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai strategi intervensi militer asing melawan Islamic State of Iraq and Syria ISIS di Irak dan Suriah sejak tahun 2014 sampai 2017. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan tema di atas adalah konsep intervensi militer, perang asimetris dan kemunduran organisasi terorisme. Analisa tesis ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan strategi  intervensi militer apa yang dilakukan oleh pihak asing seperti koalisi AS, Rusia, Iran, dan negara diluar Irak dan Suriah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Dari data tersebut ditemukan bahwa, kekuatan ISIS berasal dari strategi konvensional dan asimetris untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Kekuatan ISIS ini membuat pemerintah Irak dan Suriah meminta intervensi asing untuk melawan gerakan terorisme ini. Terdapat dua strategi intervensi militer yang digunakan dalam upaya ini, yaitu strategi diplomatik dan strategi militer.  Melalui metode kualitatif yang menggunakan berbagai sumber yang relevan, tesis ini membangun argumen bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh pihak asing merupakan langkah strategis dalam upaya menghancurkan ISIS serta kembali menstabilkan kondisi keamanan Irak dan Suriah. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya wilayah yang dikuasai ISIS, jumlah pasukan, serta kondisi fiskal hingga akhir 2017.

---

ABSTRACT
This study discusses the strategy of foreign military intervention against the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Iraq and Syria from 2014 to 2017. The concept of  military intervention, asymmetric warfare and declining of terrorist organizations are used to explain the effect of military intervention to the decline of ISIS. The analysis of this thesis will be directed to explain military intervention strategies which were conducted foreign parties such as the US, Russia, Iran and other countries outside Iraq and Syria. This study uses literature and interviews method. The author found that the power of ISIS is originated from conventional and asymmetrical strategies to expand and maintain its power. The power of ISIS has made the Iraqi and Syrian governments ask foreign intervention to fight this terrorism movement. There are two military intervention strategies used in this effort, diplomatic and military strategy. From various relevant sources with qualitative methods, this thesis builds the argument that military intervention which was carried out by foreign parties is a strategic step in efforts to destroy ISIS an stabilize the security in Iraq and Syria. This is proven by the reduction of ISIS-controlled areas, number of troops, and fiscal conditions until the end of 2017.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kemerdekaan Negara Kosovo ditinjau dari segi Hukum Internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai hak penentuan nasib sendiri (right of self-determination), yang dalam skripsi ini akan ditunjukkan bahwa kemerdekaan Kosovo menunjukkan bahwa bangsa Kosovo-Albania merupakan pemegang hak penentuan nasib sendiri ini. Kedua, intervensi militer NATO yang dalam skripsi ini akan dibahas mengenai status hukumnya menurut ketentuan hokum internasional, dan Ketiga, adalah mengenai implikasi dari kemerdekaan Kosovo, yaitu terkait teori pengakuan. Kata Kunci : Hak Penentuan Nasib Sendiri, Intervensi Militer, Pengakuan.

---

The focus of this study is the Independence of Kosovo from International Law?s Perspective. The problems of international law that will be discussed are; First, Right of self-determination, which will be shown that Kosovo independence indicated that the nation of Kosovo-Albania was the holder of right of self-determination, Second, the military intervention of NATO, which will be discussed the legality of NATO?s military intervention according to the provisions in international law, and Third, the implication of Kosovo independence, which is related to the theory of Recognition in international law. Keywords: Right of Self-Determination, Military Intervention, Recognition.

Abstrak :
Situasi keamanan di wilayah Eropa mengahami perubahan semenjak berakhirnya perang dingin. Seiring dengan perubahan yang terjadi tersebut maka sifat-sifat ancaman keamanan Nato juga mengalami sejumlah perubahan. Untuk menghadapi sifat-sifat ancaman yang berbeda ini, Nato mulai mengadakan peruhahan-perubahan dalam strateginya, Nato merasakan strategi deterrence tidak lagi dirasa cukup atau kurang tepat dalam menangani isu-isu keamanan yang baru tersebut. Untuk menerapkan peran baru Nato sebagai manajemen konflik yang baru dilakukannya path saat berakhirnya perang dingin. Nato tidak saja menggunakan kekuatan militer semata-mata, namun juga menggunakan sarana kemitraan, dialog dan kerjasama. Peran sebagai manajemen konflik merupakan suatu hal yang baru bagi Nato, sehingga masih banyak kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang muncul berkenaan dengan itu.

Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran baru Nato sebagai manajemen konflik di Kosovo, yang diantaranya dilakukan melalui intervensi militer dan misi penjaga perdamaian. Konsep besar yang digunakan adalah manajemen konflik yang dikutip dari pendapat T. William Zartman, yang terdiri dari military intervention, peacekeeping forces, unilateral reform assistance, dan mediation. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo. Dalam menganalisa intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo, tidak terlepas dari konflik manajemen Nato lainnya seperti mediasi.

Berdasar analisa data, disimpulkan bahwa terdapat berbagai kekurangan-kekurangan yang kemudian menyebabkan manajemen konflik yang dilakukan oleh Nato kurang efektif, sehingga walaupun pertikaian etnis di Kosovo dapat dihentikan dan terciptanya kembali keamanan, namun tindakan yang dilakukan oleh Nato dapat menimbulkan suatu contoh yang kurang baik dalam hubungan internasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Intervensi militer Rusia ke Ukraina menandai babak baru dari persaingan geopolitik antara Rusia dengan negara-negara barat. Meskipun tindakan tersebut dikecam oleh dunia internasional, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Sebaliknya, mantan pemimpin Uni Soviet tersebut justru merevisi doktrin militernya dan meningkatkan anggaran militer di tengah krisis ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan di balik intervensi militer Rusia di Ukraina dengan menggunakan paradigma neoclassical realism. Penelitian ini menemukan bahwa intervensi militer Rusia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika sistem internasional, tetapi juga serangkaian faktor internal, terutama 1) persepsi pemimpin negara, 2) batasan domestik, serta 3) kepentingan negara.

---

ABSTRACT
Russian military intervention in Ukraine marks a new phase of its geopolitical rivalry with the West. Despite being condemned by international world, Russia doesn?t show any wavering signs. Instead, the ex-USSR leader has amended its military doctrine and bolstered its military expenditure amidst economic downturn. This work aims to analyze the determinant factors behind Russian military intervention in Ukraine by employing neoclassical realism framework. This study found that Russian military intervention was not only motivated by international system dynamics, but also by a series of internal factors, notably 1) leader?s perception, 2) domestic constraints, and 3) state interests.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menelaah mengenai dasar-dasar yang melandasi kebijaksanaan politik luar negeri Khadafi dengan melihat motivasi-motivasi politik Khadafi, masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri Libya, dan masalah keamanan nasional Libya di tingkat regional. Kebijaksanaan politik luar negerinya terhadap Chad dilihat dari latar belakang hubungan kedua negara, krisis yang terjadi di Chad dan. peranan Libya dalam krisis tersebut, sampai dengan terjadinya intervensi militer Libya tahun 1980 dan 1983. Politik luar negeri Khadafi terhadap Chad pada tahun 1980-1981 telah diwarnai dengan intervensi militer dan usaha penggabungan negaranya dengan Chad. Intervensi militer dan usaha penggabungan Libya terhadap Chad ini telah menimbulkan dampak yang negatif terhadap keamanan negara-negara di sekitarnya.