Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Abrar Saleng, author

Hukum pertambangan

Yogyakarta: UI-Press, 2004

343.077 ABR h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Salim H.S., author

Hukum pertambangan di Indonesia

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

343.077 SAL h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Zainal Arifin Hoesein, author

Hukum pertambangan: pergeseran kewenangan pusat dan daerah dalam pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara

Depok: Rajawali Pers, 2023

343.077 ZAI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yudhistira Ikhsan Pramana, author

Kewajiban divestasi saham penanaman modal asing di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara beserta peraturan pelaksanaannya : studi kasus renegosiasi ketentuan divestasi dalam kontrak karya PT. Freeport Indonesia = Shares divestment obligation of foreign investment within Law Number 4 year 2009 regarding mineral and coal mining and its implementing regulations : case study renegotiation of divestment provision on contract of work of PT. Freeport Indonesia

Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38926

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rani Febrianti, author

Analisa hukum terhadap penyesuaian kuasa pertabangan milik badan usaha milik negara pasca ditetapkannya undang-undang N0 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Permasalahan dari penelitian ini adalah Apakah Kuasa Pertambangan milik BUMN wajib menyesuaikan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009? dan Apakah BUMN pemegang KP dapat mendapatkan prioritas sebagaimana diatur didalam Pasal...

2009

T25907

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian