"Penulisan ini mempunyai permasalahan sebagai berikut : Apakah konsep hukum yang diatur oleh peraturan menteri sudah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang dan Bagaimana akibat penentuan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah yang tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik serta melanggar asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis analisis, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta pendapat ahli hukum. Simpulan dari penelitian adalah Konsep Formasi Jabatan Notaris, Melanggar asas tujuan diskresi karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai kejelasan data atas formasi jabatan notaris. Jika peraturan tersebut mewajibkan pengangkatan notaris untuk klasifikasi kategori daerah D, maka menurut pendapat penulis pemerintah seharusnya dapat meyakinkan para calon notaris baru untuk memilih Kategori D tersebut. Misalkan dengan cara diadakannya suatu kerjasama daerah dengan calon notaris sehingga para notaris baru bisa menjadi duta ekonomi bagi daerah tersebut dengan tujuan yang jelas, atau dengan pemberian fasilitas-fasilitas jabatan bagi notaris di daerah terpencil, sehingga daerah menjadi lirikan yang menarik karena tidak diharuskan menyiapkan duit untuk keperluan tersebut sehingga bisa langsung bekerja dalam melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
This writing has the following problems: how the concept of law that is governed by the rules of the minister has met the general principles of good governance and does not violate the principles contained in the Act and How the result of determining the formation of notary positions and the determination of categories of areas that do not meet the general principles of Good governance as well as violating the principles contained in the Act. The research method used is a juridical research analysis, which illustrates the facts studied in relation to legislation, theories, and opinions of jurists. The conclusion of the research is the Concept of Official Formation of Notary, Breaking the principle of discretionary purpose because it does not provide legal certainty about the clarity of data on notary formation. If the regulation requires the appointment of a notary for the classification of category D region, then in the opinion of the author the government should be able to convince the new notary candidate to select Category D. Suppose that by holding a regional cooperation with a notary candidate so that the new notaries can become economic ambassadors for the area with a clear purpose, or with the provision of office facilities for notaries in remote areas, so the area becomes an interesting glance because it is not required to prepare money For the purpose so that it can directly work in serving the community in accordance with the provisions of the Law of Notary Position."
