Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyampaian informasi kepada publik menjadi hal yang sangat penting bagi industri pasar modal, karena informasi merupakan dasar sebuah prediksi yang selanjutnya mendorong investor yang rasional mengambil keputusan. Salah satu masalah yang kerap terjadi dalam pasar modal di indonesia ini adalah infomasi yang menyesatkan atau Misleading Information. Dalam kasus ini, PT. Multipolar Tbk diketahui memberikan deviden yang berbeda dengan yang disampaikan pada prospektus pada tanggal 8 Februari 2010 menjelang right issue beberapa saat lalu yang mana menurut prospektus apabila laba perusahaan lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) deviden yang dibagikan berkisar ariara 15% (lima belas persen) sampai 25% (dua puluh lima persen) dari laba tahun buku 2010, namun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, deviden yang dibagikan hanya sebesar 2,750 (dua koma tujuh puluh limapersen) dari laba tahun 2010 yang sebesar Rp2.830.626.000.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau Rp10,00 (sepuluh rupiah) per saham. Namun setelah diteliti temyata pembagian deviden tersebut harus diusulkan kembali oleh direksi kepada RUPS sebagaimana temyata dalam anggaran dasar PT. Multipolar Tbk pasal 24 yang mana seharusnya dicantumkan juga dalam prospektus mengenai rencana pembagian deviden karena termasuk dalam fakta material. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 90 (c) Undang-Undang Pasar Modal, PT. Multipolar Tbk dinyatakan telah melakukan misleading information.......Submission of information to the public to be very important for the capital market industry, because the information is the basis of a prediction that further encourages the rationai investor decision. One of the problems that often occur in the capital market in Indonesia is the information that is misleading or misleading Information. In this case, PT. Multipolar Tbk known to give dividends that is different from that presented in the prospectus on February 8,10t0 before the rights issue some time ago which according to a prospectus if the company's profit more than Rp100.000.000.000, 00 (one hundred bii6o; rupiah) dividends are distributed between 15 % (fifteen percent) to 25o/o (twenty tive percent) of the income year 2010, but in the General Meeting of Shareholders (AGM) Lnnual, dividends distributed by only 2,75% (two point seventy five percent) of eamings in 2010 which amounted Rp2.830.626.000.000, 00 (two trillion eight hundred and thirty billion six hundred and twenty six million dollars) that is equalRp77.000.000.000, 00 tseventy-seven billion dollars) or Rpl0, 00 (ten dollars) per share. However, after ini'estigation it turns out the distribution of dividends shall be proposed again by the ,lirectors to the GMS as evidenced in the articles of association of PT. Multipolar Tbk article 24 whichshould also be included in the prospectus on the dividend distribution plan because it is a material facts. Therefore it follows from Article 90 (c) Capital Market x_aw, PT. Multipolar Tbk has declared misleading information."

"Lippo Group that has conveyed their business lines of PT Lippo e-Net from insurance to technology of information was not run smoothy. It's reasoned by the management attitudes of PI Lippo e-Net that giving inconsistent toward public expose moment. Jakarta Slack Exchange authority then doing investigation and resulted conclusion that the company management did inconsistent exposes to public. The impact of those conduct has ensued uncertainty to public by vague informations. The author scrutinizes that under Indonesian Stock Exchange Law the company has done corporation crime. The company has performed misleading or imprecise informations that had been preferenced as window dressing to invite their investors."

"ABSTRAKGlobalisasi di berbagai bidang juga mendorong terjadinya globalisasi dibidang hukum khususnya terkait dengan bidang pasar modal dimana dalambidang pasar modal, informasi merupakan nyawa utama dari kegiatan di pasarmodal. Prinsip keterbukaan di bidang pasar modal merupakan titik terpenting.Dengan demikian, bilamana seorang investor yang menggunakan informasi yangmenyesatkan yang didapatkannya dari emiten dan berakibat pada timbulnyakerugian yang dialami oleh si investor yang melakukan investasi tersebut.Kerugian merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum.Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu denganmengumpulkan bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yangdibahas berupa peraturan perundang – undangan, buku – buku, media internet,majalah dan sumber – sumber lainnya, yang terkait dengan penelitian ini yangdisebut juga data sekunder.Pengaturan hukum yang ada dalam peraturan perundang – undangan diIndonesia yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan di pasar modalkhususnya Pasal 111 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang PasarModal telah mengatur adanya kemungkinan bagi pihak yang mengalami kerugianuntuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian tersebut.

---

ABSTRACTGlobalization in various fields are also encourage globalization in thefields of law, especially related to the capital markets wherein the capital marketinformation is the life of the main activities in the capital market. The disclosureprinciple in the capital market is the most important point. Thus, when an investorwho uses misleading information acquired from the issuer and resulted in thedamages suffered by the investors who are investing. Damage is one element ofthe tort.This research is using literature research, by collecting the written –materials related to the topics covered in the form of laws, books, website internet,magazines and other resources relate4d to this research which is also calledsecondary data.The regulation which is arrange in the law and regulation in Indonesia thatrelated to the misleading information on capital market especially Article 111Regulation Number 8 of 1995 regarding Capital Market has been set up thepossibility for the parties who suffered damages to claim for the compensation ofthe damages."