Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh salah satu lembaga kemasyarakatan di Jepang, Fire and Disaster Management (FDMA), melalui sosialisasi mitigasi bencana di dalam kehidupan masyarakat Jepang dan hubungan peran ini dengan pembentukan kesiapsiagaan masyarakat Jepang menghadapi bencana alam. Hubungan tersebut kemudian akan dikaji melalui teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Pada akhir analisa, diketahui bahwa peran FDMA melalui sosialisasi mitigasi bencananya membantu pembentukan kesiapsiagaan masyarakat Jepang menghadapi bencana alam.

---

Abstract This study is focus about how roles of FDMA, as Japan's social institutions in socializations of disaster mitigation, providing the creating of preparedness in Japanese society in order to coping with natural disaster. The result will be showed as the relationship between FDMA and Japanese society, and the will be investigated by Talcott Parsons's structural functionalism theory. This study is written based on analyzed-descriptive. In the end of this study the roles of FDMA in socializations of disaster mitigation provide the the creating of preparedness in Japanese society in order to coping with natural disaster."

"Skripsi ini membahas mengenai Peran Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dalam Mitigasi Bencana (Studi Kasus Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan/KerLiP). Peran Ornop yang dilihat dari penelitian ini ialah dalam mitigasi bencana khususnya mitigasi bencana non-struktural dan pendidikan pengurangan risiko bencana(PRB). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KerLiP sebagai Ornop melakukan peran dalam mitigasi bencana non-struktural pada level pertengahan dan makro.

---

This research discusses about Role of Non Government Organization (NGO) in Disaster Mitigation (Case Study Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan/KerLiP). Role of Ngos which is discussed in this research are in disaster mitigation particular ini non-structural mitigation and education of disaster risk reduction (DRR). This research uses case study approach and qualitative method. The research result shows that KerLiP as NGO execute roles ini non-structural mitigation at the midlevel and macrolevel of intervetion."

"[ABSTRAKPartisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam sistem manajemen penanggulangan bencana. Taruna Siaga Bencana (Tagana) merupakan unsur relawan dari masyarakat mencoba menyalurkan partisipasi ini. Selain partisipasi masyarakat dibutuhkan juga kolaborasi antar organ penanggulangan bencana baik dari pemerintah maupun dari nonpemerintah.Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana peran Tagana dan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana, bagaimana koordinasi pada kegiatan penanggulangan bencana dan bagaimana dampak partisipasi Tagana dalam mendukung ketahanan daerah dengan studi perbandingan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) orang yang bekerja pada bidang penanggulangan bencana dan sering bekerjasama dengan Tagana. Teori yang digunakan dari penelitian ini yakni teori manajemen bencana, teori partisipasi, teori mitigasi bencana, teori Kolaborasi dari Berbagai Organisasi, teori ketahanan daerah dan teori pemerinta adaptif untuk ketahanan bencana.Temuan penelitian menunjukkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten bekerjasama dengan Tagana untuk kegiatan mitigasi bencana sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Koordinasi antar lintas instansi sudah dilakukan pada 3 (tiga) tahap penanggulangan bencana dan masyarakat memahami tentang kegiatan mitigasi bencana serta turut berpartisipasi pada setiap kegiatan mitigasi sehingga masyarakat siap jika menghadapi bencana. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan peran Tagana dan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sangat signifikan untuk mendukung ketahanan daerah.

---

ABSTRACTCommunity participation is needed in the disaster management system. Taruna Siaga Bencana (Tagana) is an element of volunteers from the community to try to channel this participation. In addition to community participation is also required collaboration among disaster management organ both of government and non- government.This qualitative study tries to describe how the role Tagana and local governments in disaster mitigation, how coordination on disaster management and how it impacts Tagana participation in supporting the resilience of the region with the comparative study in Serang regency and Sukabumi. This study using interviews, observation and documentation. Informants this study consisted of 9 people working in the field of disaster management and often in collaboration with Tagana. The theory used from this study that disaster management theory, the theory of participation, disaster mitigation theory, the theory of Various Organizational Collaboration, regional resilience theory and the theory of adaptive governance for disaster resilience.The findings show local governments through Social Services and Regional Disaster Management Agency (BPBD) cooperation with Tagana for disaster mitigation activities as a form of empowerment. Cross-agency coordination among the already performed on three phases of disaster management and public understanding of disaster mitigation activities and participated in any activities of mitigation so that the public is ready if disaster. The conclusion of this study demonstrate the role Tagana and local governments in disaster mitigation is very significant to support the resilience of the region., Community participation is needed in the disaster management system. Taruna Siaga Bencana (Tagana) is an element of volunteers from the community to try to channel this participation. In addition to community participation is also required collaboration among disaster management organ both of government and non- government.This qualitative study tries to describe how the role Tagana and local governments in disaster mitigation, how coordination on disaster management and how it impacts Tagana participation in supporting the resilience of the region with the comparative study in Serang regency and Sukabumi. This study using interviews, observation and documentation. Informants this study consisted of 9 people working in the field of disaster management and often in collaboration with Tagana. The theory used from this study that disaster management theory, the theory of participation, disaster mitigation theory, the theory of Various Organizational Collaboration, regional resilience theory and the theory of adaptive governance for disaster resilience.The findings show local governments through Social Services and Regional Disaster Management Agency (BPBD) cooperation with Tagana for disaster mitigation activities as a form of empowerment. Cross-agency coordination among the already performed on three phases of disaster management and public understanding of disaster mitigation activities and participated in any activities of mitigation so that the public is ready if disaster. The conclusion of this study demonstrate the role Tagana and local governments in disaster mitigation is very significant to support the resilience of the region.]"

"Kawasan Muara Baru sebagai salah satu Kawasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana, harus mampu dan tetap bertahan serta berkelanjutan untuk menunjang sebagai salah satu wilayah pesisir Jakarta perlu membangun infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan. Pada kawasan ini juga terdapat permukiman kumuh atau daerah slum area yang perlu ditingkatkan agar menjadi pemukiman yang inklusif. Kawasan Muara Baru mengalami banjir ROB yang merupakan adanya perubahan iklim global. Dengan demikian perlu dilakukan analisis mitigasi bencana kawasan Muara Baru dengan konsep resilien city (berketahanan). tujuan dari kegiatan penelitian ini menganalisis risiko bencana dari aspek fisik., sosial, dan ekonomi, mengevaluasi penanganan risiko bencana berdasarkan RDTR Provinsi DKI Jakarta dan mengevaluasi terkait konsep mitigasi dan tindakan mitigasi pada RW 17 menuju kawasan berketahanan terhadap bencana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis spasial dan aspasial. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil analisis risiko bencana dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial diketahui bahwa wilayah penelitian berada pada katagori sedang sebesar 59,97 % dan tinggi sebesar 33,53 % dari luas wilayah penelitian. Kebijakan kebencanaan dengan mempertimbangkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial, dan sejalan dengan baik dari RTRW dan RDTR berdasarkan struktur ruang dan pola ruang, perlunya usulan zona baru berupa zona mangrove dan RTH untuk menciptakan lingkungan berketahanan. Mitigasi bencana dalam rangka ketahanan di RW 017 berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi dan penyediaan sarana prasarana seperti marka jalan, usulan bentuk rumah adaptif terhadap banjir.

---

Kawasan Muara Baru as one of the areas that has a vulnerability to disasters, must be able to survive and be sustainable to support as one of the coastal areas of Jakarta, it needs to build quality, reliable, sustainable infrastructure. In this area there are also slum areas or slum areas that need to be improved so that they become inclusive settlements. The Muara Baru area is experiencing ROB flooding which is a result of global climate change. Thus it is necessary to carry out an analysis of disaster mitigation in the Muara Baru area with the concept of a resilient city.the purpose of this research activity is to analyze disaster risk from the physical, social, and economic aspects, evaluate disaster risk management based on the DKI Jakarta Provincial RDTR and mevaluating the concept of mitigation and mitigation actions in RW 17 towards a disaster-resilient area. This study uses a quantitative method with spatial and aspatial analysis. The results obtained from this study are the results of disaster risk analysis from the physical, economic and social aspects, it is known that the research area is in the medium category at 59.97% and high at 33.53% of the total area of ​​the study. Disaster policies taking into account physical, economic and social aspects, and in line with both the RTRW and RDTR based on spatial structure and spatial patterns, it is necessary to propose new zones in the form of mangrove and green open space zones to create a resilient environment. Disaster mitigation in the framework of resilience in RW 017 in the form of evacuation routes and evacuation sites and provision of infrastructure such as road markings."

"Bencana kota Palu pada tahun 2018 berdampak secara fisik maupun non-fisik, dengan jenis bencana gempa bumi, liquifaksi dan tsunami. Sebagai kota yang dilewati oleh patahan Palu Koro, Palu sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, sehingga pembangunannya harus berorientasi pada ketahanan bencana terutama dalam rencana tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap struktur dan pola ruang, menganalisis ketahanan masyarakat dalam mengahadapi bencana tsunami, menganalisis kebijakan dan program pemerintah pasca bencana, dan merumuskan strategi mitigasi bencana berbasis penataan ruang pasca bencana di kota Palu. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode gabungan (mixed methods). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil analisis menunjukan bahwa dampak bencana pada struktur dan pola ruang kota Palu cukup massif, ditandai dengan rusaknya prasarana kota dan kawasan budidaya terutama permukiman. Untuk ketahanan masyarakat, dari social vulnerability index diketahui masyarakat memiliki kerentanan kerentanan sedang – tinggi terhadap bencana dengan kepadatan penduduk menjadi faktor utama, sedangkan modal sosial diketahui modal sosial masyarakat cukup baik dengan rata-rata menjawab Setuju. Hasil analisis kebijakan menunjukan bahwa ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan kondisi eksisting. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ruang di kota Palu yang berbasis mitigasi bencana dengan mengutamakan isu inklusivitas, integrasi rencana tata ruang dengan zona rawan bencana, melakukan pemerataan persebaran permukiman, serta senantiasa melibatkan masyarakat dalam perumusan penataan ruang.

---

The Palu city disaster in 2018 had physical and non-physical impacts, with the types of earthquakes, liquefaction and tsunami disasters. As a city traversed by the Palu Koro fault, Palu is very vulnerable to the threat of natural disasters, so its development must be oriented towards disaster resilience, especially in spatial planning. This study aims to identify the impact of disasters on spatial structures and patterns, analyze community resilience in dealing with the tsunami disaster, analyze post-disaster government policies and programs, and formulate disaster mitigation strategies based on postdisaster spatial planning in Palu city. The approach used is quantitative with mixed methods. Data was collected by distributing questionnaires, in-depth interviews, and literature studies. The results of the analysis show that the impact of the disaster on the structure and spatial pattern of the city of Palu is quite massive, marked by the destruction of city infrastructure and cultivation areas, especially settlements. For community resilience, from the social vulnerability index, it is known that the community has moderate to high vulnerability to disasters with population density being the main factor, while social capital is known to be quite good with community social capital with an average answer of Agree. The results of the policy analysis show that there is a discrepancy between the established rules and the existing conditions. Therefore, it is necessary to carry out spatial planning in the city of Palu based on disaster mitigation by prioritizing the issue of inclusiveness, integrating spatial plans with disaster-prone zones, distributing settlements evenly, and always involving the community in the formulation of spatial planning."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalannya Polres Pulang Pisau dalam merespon bencana alam tersebut menghadapi berbagai tantangan dari: kendala pemanfaatan teknologi informasi untuk mitigasi bencana; kurangnya kemampuan melakukan integrasi sistem informasi; mengalami keterbatasan infrastruktur; kurangnya kesadaran tenaga kerja tentang keamanan informasi; dan kurangnya koordinasi antara Polri dan lembaga terkait. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pemolisian interventif kelembagaan pada mitigasi bencana alam melalui aplikasi teknologi terpadu di kabupaten Pulang Pisau, menganalisis upaya kepolisian dalam mengintegrasikan aplikasi teknologi terpadu pada strategi mitigasi bencana alam guna memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dan mengevaluasi kendala yang dihadapi Polres Pulang Pisau dalam pengintegrasian aplikasi teknologi terpadu secara kelembagaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemolisian interventif, teori kebijakan publik, teori kelembagaan, teori manajemen bencana, teori adopsi teknologi, teori integrasi teknologi informasi, dan teori manajemen risiko. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif, yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Pulang Pisau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam mengintegrasikan aplikasi teknologi terpadu pada strategi mitigasi bencana alam guna memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan program Commad Center yang merupakan sebuah pusat komando atau kontrol yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan semua aktivitas terkait dengan penanganan bencana alam. Kendala yang dihadapi Polres Pulang Pisau dalam pengintegrasian aplikasi teknologi terpadu secara kelembagaan berasal dari kesulitan dalam menentukan prioritas mitigasi yang sesuai dengan kondisi lokal seperti banjir dan kebakaran hutan, hingga kendala infrastruktur seperti keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil serta masalah pendanaan untuk teknologi, setiap aspek menuntut koordinasi yang erat antarinstansi seperti BPBD dan dinas kesehatan. Pemolisian interventif kelembagaan pada mitigasi bencana alam melalui aplikasi teknologi terpadu di kabupaten Pulang Pisau selama ini menunjukkan bahwa nilai kelembagaan yang terbukti oleh ditemukannya persoalan korupsi masih menjadi tantangan utama dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Pulang Pisau.

---

This research is motivated by the challenges faced by the Pulang Pisau Police Department in responding to natural disasters. These challenges include issues such as constraints in utilizing information technology for disaster mitigation, inadequate ability to integrate information systems, limited infrastructure, lack of awareness among personnel regarding information security, and insufficient coordination between the police and relevant agencies. Therefore, this study aims to analyze institutional intervention policing in natural disaster mitigation through integrated technology applications in Pulang Pisau district, assess police efforts in integrating integrated technology applications into natural disaster mitigation strategies to ensure community safety and welfare, and evaluate the challenges faced by the Pulang Pisau Police Department in institutionally integrating integrated technology applications. The theories employed in this research include institutional theory, disaster management theory, technology adoption theory, information technology integration theory, and risk management theory. This qualitative research utilizes an exploratory research method conducted within the jurisdiction of the Pulang Pisau Police Department. The findings of this study indicate that institutional intervention policing in natural disaster mitigation through integrated technology applications in Pulang Pisau district has shown that institutional values are evidenced by the discovery of corruption issues, which remain a major challenge in disaster response efforts in the Pulang Pisau area. Police efforts to integrate integrated technology applications into natural disaster mitigation strategies to ensure community safety and welfare are implemented through the Command Center program, which serves as a command and control center aimed at integrating and coordinating all activities related to natural disaster management. The challenges faced by the Pulang Pisau Police Department in institutionally integrating integrated technology applications stem from difficulties in determining mitigation priorities that fit local conditions such as floods and forest fires, as well as infrastructure constraints like limited internet networks in remote areas and funding issues for technology, all requiring close coordination among agencies "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mengenai komunikasi mitigasi bencana oleh masyarakatsekitar Gunung Merapi, upaya dan pola komunikasi yang dilakukan Badan Geologi terkait kepercayaan lokal masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivismemenggunakan teori interaksionisme simbolik dan jenis studi kasus. Masyarakat Desa Umbulharjo KecamatanCangkringan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitarGunung Merapi menjadi subjek dari penelitian ini. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam danstudi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar Gunung Merapi memahami inti dari KomunikasiMitigasi Bencana sebagai sumber pemberian informasi mengenai keadaan Gunung Merapi dan sumberpemberian informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Peningkatan keikutsertaan masyarakatdan peran Juru Kunci merupakan upaya Badan Geologi dalam melakukan Komunikasi Mitigasi Bencana.Pola Komunikasi Mitigasi Bencana yang dilakukan Badan Geologi KESDM terkait kepercayaan lokal masyarakatsekitar Gunung Merapi terdiri dari dua jenis yaitu terstruktur dan melalui media. Dalam rangka meningkatan kapasitasmasyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana geologi untuk menghindari ketidakselarasan dalampenerimaan informasi, Komunikasi Mitigasi Bencana perlu dikaji lebih dalam oleh Badan Geologi KESDM.Badan Geologi KESDM diharapkan dapat pula meningkatkan frekuensi sosialisasi dan simulasi bencana langsungpada masyarakat pada level bawah, tidak hanya mengundang perwakilan dari aparat pemerintah saja. Selain ituBadan Geologi sebaiknya melibatkan Juru Kunci Merapi dengan memberikan pelatihan khusus mengenai istilah-istilah teknis kebencanaan sehingga Juru Kunci bisa menjadi agen sosialisasi bagi masyarakat."

"Outline: Hingga saat ini masyarakat Baduy masih terikat pada pikukuh (adat yang kuat) yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu pikukuh itu berbunyi lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambungan (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung). Makna pikukuh itu antara lain tidak mengubah sesuatu, atau dapat juga berarti menerima apa yang sudah ada tanpa menambahi atau mengurangi yang ada. Insan Baduy yang melanggar pikukuh akan memperoleh ganjaran adat dari puun (pimpinan adat tertinggi. Pengalaman pikukuh yang taat menyebabkan masyarakat Baduy memiliki kearifan dalam mitigasi bencana. Buku ini merupakan abstraksi hasil penelitian dalam rangka Hibah Riset Kompetensi DIKTI tahun 2010. Secara umum mitigasi bencana diartikan sebagai perencanaan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap manusia. Mitigasi bencana merupakan kegiatan pertama dari tiga kegiatan utama dalam manajemen bencana, yakni kegiatan prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Dua kegiatan lainnya adalah saat terjadi bencana, mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan Search and Rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian; dan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kegiatan pada tahap prabencana selama ini banyak dilupakan, padahal kegiatan pada tahap prabencana sangatlah penting karena mencakup baik perencanaan maupun pelaksanaan tindakan untuk mengurangi risiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui dan memahami serta mampu menyiasati cara hidup berdampingan dengan bencana."