Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pokok permasalahan dalam studi ini mengangkat modus terjadinya Politik Uang pada Pemilu 1999 dan penyebabnya. Modusnya terjadi pada masa prakampanye yaitu berupa penyalahgunaan program-program pemerintah seperti JPS, KUT, PDMDKE dan P2KP. Lalu pada masa kampanye berupa pemberian atribut partai, uang, kupon sembako dan janji-janji. Pada masa tenang Politik Uang terjadi dalam bentuk pemberian uang, sembako dan janji janji melalui "serangan fajar" atau "operasi malam", yakni dilakukan secara door to door atau man to man ". Kemudian masa pemungutan suara terjadi dengan bentuk pemberian sembako, uang dan janji janji. Sementara penyebab terjadinya Politik Uang antara lain adalah kondisi kekurangan ekonomi dan wawasan berpolitik warga, sehingga mereka bertindak pragmatis dan tidak loyal kepada partai. Praktek Politik. Uang juga dipengaruhi oleh sikap pragmatisme partai politik dalam memposisikan masyarakat untuk menjadi pendukung mereka. Dengan metode kualitatif studi ini melakukan pendekatan studi kasus pada Pemilu 1999 di Matraman Dalam. Informan yang dipilh adalah warga, tokoh rnasyarakat dan tokoh partai politik. Seluruh informan mendukung terjadinya kasus Politik Uang pada Pernilu. Dalam pencarian data terdapat temuan-temuan yang diantaranya adalah tim distributor, sumber-sumber keuangan partai politik dalam Pemilu, macam-macam modus, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan penyimpangan program pemerintah. Warga pada awalnya memang tidak mengetahui bahwa pemberian-pemberian yang dilakukan oleh partai politik pada Pemilu 1999 merupakan Politik Uang-yang dapat disepadankan dengan istilah sagokan-- dan berarti melanggar hukum. Warga juga kurang menyadari bahwa peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kebebasan berpolitik mereka. Hasil analisis dalam studi ini bahwa Politik Uang merupakan suatu kasus pelanggaran hukum yang sulit dijamah oleh secara hukum Hal ini dikarenakan prakteknya dalam berbagai kamuflase dari bentuk tindakan sosial lain, seperti sedekah, sumbangan, bhakti sosial dan semacamnya. Selain sebagai kasus hukum Politik Uang juga merupakan pelanggaran etika atau penyimpangan (deviance) dalam proses berpolitik. Melalui sumbangan atau pemberian-pemberian dalam bentuk uang atau barang yang bernilai komersial kepada masyarakat agar pihak penerima mendukungnya. Kasus ini hampir terjadi pada setiap peristiwa politik di masyarakat, khususnya pada masa-masa Pemilu.

Abstrak :
ABSTRACT
This article examines the strategy of constitutional law from a progressive perspective in preventing money politics in simultaneous elections. The practice of money politics in every election always occurs in Indonesia, but all conventional constitutional law efforts have not been able to nullify it. So a progressive constitutional governance strategy is needed, which is to find new ways (role breaking) and innovative breakthroughs if the normative and normative legal methods are not able to immediately realize the goal of elections with integrity. This progressive prevention is carried out from upstream to downstream. A number of progressive strategic ideas from constitutional law aspects that can be done to prevent money politics include: First, the progressive arrangement changes the model of the electoral system from liberal to competitive; Secondly, progressive regulation of restrictions on candidate campaign resources and political parties; Third, the progressive arrangement of campaign money electronic transactions; Fourth, the progressive regulation on the prohibition of corruptor candidates; Fifth, the progressive arrangement of political parties' coalitions and the selection of democratic candidates; Sixth, the progressive arrangement for the cancellation of election-winning political parties that conduct money politics by the Constitutional Court; Seventh, the progressive regulation of the obligations of political parties to educate anti-money politic to their constituents; Eighth, progressive regulation of election organizers with integrity.

Abstrak :
Tesis ini merupakan kajian antropologi politik pedesaan yang menjelaskan tentang komunitas muda bernama komunitas pemuda desa. komunitas ini berada di Desa Gusri Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Pada pemilihan kepala desa di awal tahun 2022 komunitas ini menunjuk satu perwakilan untuk menjadi salah satu kandidat. Melalui social capital yang di miliki pemuda mereka jadikan kekuatan untuk meredam feodalisme, polarisasi dan politik uang dalam bursa pemilihan kepala desa. Pada penulisan tesis ini, penulis melakukan fieldwork mulai dari pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023 dengan menggunakan metode etnografi. Komunitas Komunitas pemuda desa menjadi subjek penelitian dengan analasis kritis teori Bourdie tentang social capital terutama kinship in capital pada sosok kandidat kuat pemilihan kepala desa dan teori power Wolf dalam melihat seberapa besar kekuatan yang harus dihadapi dan dimiliki sebagai tantangan dan upaya komunitas muda di desa. Dari kasus tesis ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat desa memaknai kekuatan dari social capital. Komunitas pemuda desa dan tiap kandidat pemilihan kepala desa. Pemaknaan ini tidak sebatas pada nilai uang dari money politik para kandidat tapi juga makna pembaharuan untuk mengatasi tapi juga menggambarkan pemaknaan pemuda yang membawa satu perubahan terkait karakter kandidat, loyalitas, jaringan sosial akhirnya melemah.   ......This thesis is an anthropological study of rural politics that describes a young community called the village youth union. This community is located in GusriVillage, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi. In the village head election in early 2022, this community appointed a representative to be one of the candidates. Through social capital owned by youth, they make the power to reduce feudalism, polarization and money politics in the village head election market. In writing this thesis, the author conducted fieldwork from mid-2022 to early 2023 using ethnographic methods. The Village Youth Union community became the subject of research with a critical analysis of Bourdie's theory of social capital, especially kinship in capital in the figure of a strong candidate for the village head election and Wolf's power theory in seeing how much power must be faced and owned as a challenge and effort of the young community in the village. From the case of this thesis, we can see how the villagers interpret the power of the social capital of the Village Youth Union and each candidate for the village head election. This interpretation is not limited to the value of money from the candidates' political money but also the meaning of renewal to overcome but also describes the meaning of youth who bring one change related to the character of the candidate, loyalty, social networks eventually weakened.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari MA ke MK. Pada saat menjadi kewenangan MK, MK telah memutus berbagai putusan terkait pelanggaran pemilihan umum kepala daerah yang membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah jika terpenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif. pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010 terjadi pelanggaran money politic yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Putusan No. 97/PUU-XI/2013 MK tidak lagi mempunyai kewenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. ...... A thesis this talk about the authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional heads, originally authority was terminated by ma which is regulated in the law No.32/2004 about local governments. The award MK No.072-073/PUU-II/2004 will the establishment of law was the forerunner of no. 22/2007 about implementer elections. Then through the act of No.12/2008 about both the changes of the law on local government No.32/2004 about occurring transferee the authority to decide a dispute the results of the elections of regional head of the MA to MK. Is the authority MK, at the time of MK had terminated various the award related offenses elections regional heads who annul the results of the elections of regional head if fulfilled element of the systematic, structured, and masif. Elections of regional head district mandailing christmas through the award MK No. 41/PHPU.D.-VIII/2010 is proven money politic done sistimatically, structured, and masif. The award No. 97/PUU-XI/2013 MK no longer has the authority in cutting off the dispute the results of the elections the head of the region.