Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Kedua, bagaimana kewenangan UKP-PPP ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari banyaknya lembaga negara bantu Presiden yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden. Salah satu lembaga negara bantu Presiden yang sangat memberi pengaruh terhadap lembaga negara di bidang eksekutif, terutama lembaga kementerian, adalah lembaga UKP-PPP. UKP-PPP mempunyai kewenangan mengawasi dan memberikan nilai pada setiap lembaga kementerian di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaaan dimana kedudukan lembaga UKP-PPP di lembaga negara Indonesia dan apa saja kewenangan yang dimiliki serta dalam ruang lingkup mana. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Lembaga UKPPPP adalah lembaga negara bantu Presiden yang berkedudukan dibawah Presiden untuk membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kewenangan UKP-PPP lahir dari Pasal 4 ayat (1) UUD dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2012. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, seharusnya Presiden memaksimalkan lembaga negara konstitusional di ruang lingkup kekuasaan Presiden (Eksekutif), yaitu Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2)), Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden (Pasal 16 UUD 1945) serta para menteri (Pasal 17 UUD 1945) sebelum membentuk lembaga Negara bantu baru, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dan terciptanya lembaga negara yang efektif sesuai dengan UUD 1945. ...... This research analyzes, (1) what is the position, and (2) what authority is assigned to the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control of Indonesia from the perspective of the Indonesian Constitutional Law. This research employs the normative legal research method. Initially, this research analyzed the number of the President?s auxiliary unit as defined in the Presidential Decree. One of the most influential auxiliary unit is the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control. This unit is assigned the authority to monitor and assess all of the Government Ministry in Indonesia. This raises the question where is the exact position of this unit within the formal organization of the Government, and the extent this unit has authority in the works of the executive body. The results of this research indicates that the Presidential Work Unit for Development, Monitoring, and Control is positioned directly under the auspices of the President to advise and assist the President to execute his duty. The constitutional base for its existence is Article 4, (1) of the Indonesian Constitutional Law as further defined in Presidential Decree Number 54 of 2009, and Amended by Presidential Decree Number 10 of 2012. This research concludes that President should maximize the main Presidential Auxiliary Unit namely the Vice President?s Office (Article 4, (2),), the Presidential Advisory Council of the President (Article 16 of the Constitution Law of 1945), and the Ministerial Cabinet (Article 17 of the Constitution Law of 1945) prior to establishing a new auxiliary unit to avoid overlapping authorities and more effective state auxiliary unit as defined by the Constitutional Law of 1945.

Abstrak :
Laporan magang ini mengevaluasi kesesuaian proses Project Management Office (PMO) yang dilakukan oleh PT MBHC dan menganalisis hasil refleksi diri penulis dari pengalaman magang di PT MBHC. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian seluruh dokumen, alat, dan teknik yang digunakan selama proses PMO PT MBHC untuk proyek transformasi talent management PT MELV terhadap karakteristik dokumen, alat, dan teknik dari teori proses monitoring and control Project Integration Management. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa dokumen, alat, dan teknik yang sudah sesuai dengan karakteristik, belum sesuai dengan karakteristik dan tidak sesuai dengan karakteristik teori. Lalu analisis refleksi diri dilakukan dengan mengevaluasi hal yang telah dan belum berjalan dengan baik dari beberapa pengalaman penulis saat magang, dikaitkan dengan beberapa teori yang relevan, dan menentukan tindak lanjut dari hasil analisis tersebut. ......This internship report evaluates the suitability of the Project Management Office (PMO) process carried out by PT MBHC and analyzes the results of the author's self-reflection from the internship experience at PT MBHC. The evaluation is carried out by assessing the suitability of all documents, tools, and techniques used during the PT MBHC PMO process for the PT MELV talent management transformation project against the characteristics of documents, tools, and techniques from the theory of the Project Integration Management monitoring and control process. Based on the evaluation results, there are several documents, tools, and techniques that are fully in accordance with the characteristics, not fully in accordance with the characteristics, and not in accordance with the characteristics of the theory. Afterwards, the self-reflection analysis is carried out by evaluating things that have and have not worked well from some of the author's experiences whilst doing the internship, associated with several relevant theories, and determine the follow-up of the results of the analysis.

Abstrak :
Penataan kota menjadi aktivitas vital dimana pemetaan, data, dan informasi yang cepat serta akurat menjadi kunci-kunci penting dalam perencanaan serta pengawasan penataan kota sehingga dibutuhkan teknologi terkini sesuai dengan Program Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 untuk Urusan Wajib, yaitu Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang. Penelitian ini ingin melihat implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi SIG dalam penataan kota di DKI Jakarta masih bersifat parsial untuk kegiatan perencanaan tata ruang serta pengendalian tata ruang yang masih menghadapi keterbatasan yang dipengaruhi faktor-faktor organisasional. ......Structuring the city is a vital activity which is quick and accurate map, data, information becomes important keys in the planning and supervision of city planning that takes the latest technology in accordance with the Work Programme 2013-2017 Jakarta Government 's Mandatory Affairs, the Program Development System Spatial information. This study wanted to see the implementation of the Geographic Information System ( GIS ). Researcher used a qualitative approach with descriptive design. Results from this study is the implementation of GIS in city planning in Jakarta are still partial to the activities of spatial planning and the control layout which is still facing limitations of organizational factors.