Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Teori Human Capital mengatakan bahwa tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi akan mendapatkan upah yang lebih besar karena mereka memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Namun bukti empiris menunjukkan peningkatan produktivitas tidak diikuti oleh peningkatan upah. Hal tersebut menggambarkan adanya degree of monopsony yang dimiliki perusahaan. Degree of monopsony dapat bervariasi antar sektor karena antar sektor memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian ini meneliti adanya degree of monopsony yang berbeda antar sektor dengan cara melihat hubungan antara komposisi tenaga kerja berdasarkan level pendidikan terhadap productivity-pay gap/rent sharing yang didapatkan oleh perusahaan pada industri manufaktur Indonesia pada kurun waktu 1996 dan 2006. Pengukuran rent sharing mengikuti metode Ours Stoeldraijer 2011 dan Kampelmann et.al 2018 yaitu selisih antara produktivitas tenaga kerja dengan rata-rata pengeluaran upah tenaga kerja yang dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pooled cross section data yang dikontrol dengan dummy tahun, dan diestimasi menggunakan metode Ordinary Least Square OLS . Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian sektor industri manufaktur memiliki degree of monopsony terhadap tenaga kerja yang berpendidikan menengah dan tinggi, ditunjukkan dengan rent sharing positif yang didapatkan perusahaan jika menggantikan tenaga kerja yang berpendidikan rendah dengan tenaga kerja yang berpendidikan menengah dan tinggi. Semakin tinggi level teknologi produksi suatu sektor maka semakin besar degree of monopsony sektor tersebut terhadap tenaga kerja yang berpendidikan tinggi.

---

ABSTRACT
Human capital theory suggest that more educated worker would received higher payment because more productive than less educated worker. But empirical studies show increased productivity not in line with the increase in wage. This phenomenon reflects the existence of degree of monopsony owned by the company. Degree of monopsony can vary between sectors because the inter sector has different characteristics. This study examined the existence of different degree of monopsony between sectors by looking at the relationship between labor composition based on educational level on productivity pay gap rent sharing obtained by companies in Indonesian manufacturing industry during 1996 and 2006. We use method of Ours Stoeldraijer 2011 and Kampelmann et.al 2018 to measure rent sharing. This study use pooled cross section of data controlled by year dummy, and estimated using the Ordinary Least Square OLS method. The results show that some manufacturing industry sectors have a degree of monopsony for medium and high education workers, indicated by the positive rent sharing that firms earn when replacing a low educated workforce with a high and middle education workforce. The higher the level of production technology of a sector, the greater the degree of monopsony of the sector to a highly educated workforce.

Abstrak :
Mengenai persaingan usaha di Indonsia pengaturannya terdapat pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur hukum persaingan usaha di Indonesia secara materiil. Mengenai penegakan hukum materiil persaingan usaha di Indonesia diberikan kewenangannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Putusan Kppu No. 21/Kppu-L/2015 salah satu hal yang menjadi alat bukti adalah Surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas untuk membuktikan adanya persekongkolan yang mendukung monopsoni. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu yang pertama adalah berusaha untuk memahami mengenai hukum acara persaingan usaha di Indonesia, kemudian penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana pembuktian mengenai persekongkolan monopsoni melalui suatu surat rekomendasi teknis kepala dinas, yang mana dari pada judul dari surat tersebut adalah “rekomendasi”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif, yang mana akan diuraikan terlebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pesaignan usaha di Indonesia dan kemudian dijabarkan perihal putusan KPPU terkait dengan surat rekomendasi teknis kepala dinas, kemudian dilakukan analisis putusan tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menyimpulkan bahwa Hukum acara persaingan usaha di Indonesia pada saat ini diatur dalam Peraturan Komisis Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023, dimana peraturan mengenai hukum acara persaingan usaha ini telah mengalami beberapa perubahan termasuk yang berlaku saat putusan KPPU No. 21/Kppu-L/2015 dikeluarkan yaitu Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010. Perihal surat rekomendasi teknis kepala dinas sebagai pembuktian persekongkolan monopsoni, dapat disimpulkan bahwa keberadaan surat rekomendasi teknis ini tidak secara langsung mengakibatkan persekongkolan monopsoni, melainkan keberadaanya merupakan prasyarat untuk penerbitan Surat Ijin Pembelian/Pengumpulan Ikan dan adanya catatan dalam surat rekomendasi tersebut yang menjadi bukti persekongkolan monopsoni. ......Regarding business competition in Indonesia, the regulations are contained in Law Number 5 of 1999, which in this Law materially regulates business competition law in Indonesia. Regarding the enforcement of material law on business competition in Indonesia, authority is given to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In Kppu Decision No. 21/Kppu- L/2015, one of the things that is used as evidence is the Technical Recommendation Letter from the Head of Service to prove the existence of a conspiracy to support monopsony. Therefore, this research aims to find out several things, namely the first is trying to understand the procedural law of business competition in Indonesia, then this research also tries to understand how to prove monopsony conspiracy through a technical recommendation letter from the head of the service, which is from the title of the letter is a "recommendation". This research was conducted using a normative analysis method, which will be explained first according to statutory regulations regarding business competition procedural law in Indonesia and then explained regarding the KPPU's decision regarding the technical recommendation letter of the head of service, then an analysis of the decision is carried out based on statutory regulations. The author concludes that business competition procedural law in Indonesia is currently regulated in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 2 of 2023, where the regulations regarding business competition procedural law have undergone several changes, including those that came into effect at the time of KPPU decision No. 21/Kppu-L/2015 was issued, namely KPPU Regulation no. 1 of 2010. Regarding the technical recommendation letter from the head of the department as proof of a monopsony conspiracy, it can be concluded that the existence of this technical recommendation letter does not directly result in a monopsony conspiracy, but rather its existence is a prerequisite for the issuance of a Fish Purchase/Collection Permit and there is a note in the recommendation letter that is evidence of a monopsony conspiracy.

Abstrak :

Negara Indonesia mengatur megenai hukum persaingan usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999, yang dalamnya terdapat peraturan mengenai kegiatan monopsoni. Dalam perkara PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., melawan KPPU, hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., tidak terbukti melakukan kegiatan monopsoni. Dengan putusan ini, membatalkan putusan Komisi yang menyatakan bahwa PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., terbukti melakukan kegiatan monopsoni dan dikenakan hukuman denda sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah). Skripsi ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu apakah putusan No. 106 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 telah memenuhi unsur monopsoni dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan bagaimanakah akibat hukum Putusan No. 106 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 terhadap PT ASTIL dan Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., tidak memenuhi syarat melakukan kegiatan monopsoni; 2) putusan No. 106 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 tidak memiliki akibat hukum terhadap PT ASTIL dan Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si. Saran yang diberikan adalah agar KPPU lebih memaksimalkan dalam melakukan penyelidikan atau pemeriksaan perkara persaingan usaha dan kepada pemerintah untuk menetapkan Harga Patokan Petani (HPP) terhadap pasar rumput laut.

---

Indonesia regulates competition law in Law No. 5 of 1999, in which there are regulations regarding monopsony activities. In the case of PT ASTIL with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., against KPPU, the Judge in his ruling stated that PT ASTIL together with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., was not proven guilty for monopsony activities. With this court ruling, canceled the Commissions ruling which states that PT ASTIL together with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., was proven guilty for monopsony activities and was fined Rp.3.200.000.000,00 (three billion two hundred million rupiah). This thesis discusses 2 (two) main issues, which are: 1) whether the court ruling No. 106 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 have fulfilled the monopsony element in Law No. 5 of 1999; 2) how is the legal consequences of court ruling No. 106 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 against PT ASTIL and Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si. The research method used in writing this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing. The conclusions obtained are: 1) PT ASTIL together with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., is not proven guilty for monopsony activities; 2) court ruling No. 106 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 has no legal consequences against PT ASTIL and Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si.,. The advice given is for KPPU to maximize in conducting investigations or examining competition cases and for the government to set farmers benchmark price for selling seaweed.

Abstrak :
Skripsi ini berisi tinjauan ekonomi dan hukum terhadap kebijkan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2009 (Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri/ DMO/ Domestic Market Obligation) dan Pertauran MEnteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 (Penetapan Patokan Harga Batubara/ Penetapan Harga Batubara) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PErtambangan Mineral dan Batubara terhadap Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indikasi permasalahan dalam skripsi ini adalah intervensi dari pemerintah yang melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dalam industri batubara di Indonesia. Selain itu dalam skripsi ini juga terdapat pembahasan dari pemasukan negara akibat dari adanya mekanisme tersebut. Skripsi ini juga berisi pembahasan tentang penguasaan pasokan batubara yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai akibat dari hak monopolinya. ......This thesis discusses about the economic and legal aspects from government regulation about Domestic Market Obligation as refer to Minister of Energy and Mineral Resiurces (MoEMR) Regulation No. 34 Year 2009 and Coal Price Benchmark as refer to Minister of Energy and Mineral Resources (MoEMR) Regulation No. 17 Year 2010. Both of this MoEMR are the Regulation under Law No. 4 Year 2009. This 2 MoEMR will be viewed from the perspective of Law No. 5 Year 1999 regarding prohibition on monopolistic practices an dunfair competition. The main problem of this thesis are the intervension from the government in the market of coal industry in Indonesia. Beside that, in this thesis also include cthe calculation of this nation income and also give an overviwew about the monopsony held by PT. PLN (Persero).