Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas proses perjuangan MNLF yang dipimpin oleh Nur Misuari untuk bangsa Moro mulai dari tahun 1969 ampai 1976. Perjuangan yang dilakukan MNLF bertujuan untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti manusia pada umumnya. Hal yang demikian karena ada upaya dari pemerintahan Filipina untuk menghilangkan identitas bangsa Moro (Islam) dengan cara perpindahan penduduk dari utara ke selatan, sehingga bangsa Moro menjadi minoritas di wilayah selatan. Selain itu pemerintah Filipina juga melakukan diskriminasi ekonomi, social, pendidikan dan politik. Penulisan ini adalah penulisan deskriftif dengan tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa keinginan MNLF untuk memisahkan wilayah selatan dari Filipina karena tidak mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara.

---

This thesis discusses the process of the struggle of theMNLF led by Nur Misuari for Moro nation from 1969 to 1976. MNLF struggle carried out aiming to obtain a decent living as human beings in general. This is so because there is an effort of the Philippine government to eliminate the nation_s identity Moro (Muslim) by the displacement of population from north to south, so that the Moro people become a minority in the southern region. Besides the Philippine government also conducts economic discrimination, social, educational, and political. TheWriting is descriptive writing eith the aim to explain to the general public that the MNLF desire to separate the southern region of the Philippines because it does not get the rights as citizens."

"Dengan mengambil konteks diskusi perkembangan gerakan agraria, studi ini ingin menjelaskan upaya komunitas petani dalam meningkatkan daya tahan hidup di Hutan Negara berbasis kapital sosial. Studi kasus pada komunitas petani Moro-Moro di Register 45, Mesuji. Adapun kapital sosial dalam penelitian ini dilihat dari tiga aspek, yakni kapital sosial komunitarian, jaringan dan institusional. Lewat pendekatan studi kualitatif, pertama dari aspek kapital sosial komunitarian Moro-Moro memperlihatkan kemampuan menciptakan kapital sosial dengan didasari oleh sejarah kemunculan sebagai sebuah komunitas yang spontanitas; kedua dari aspek kapital sosial jaringan Moro-Moro menunjukan kemampuan untuk mengembangkan jaringan yang kemudian berkontribusi pada penguatan internal dan penggalangan dukungan dari berbagai stakeholder untuk bertahan di Register 45; ketiga secara institusional kapital sosial Moro-Moro dapat berkembang karena ada pembiaran atas kondisi Register 45 dan sementara Moro-Moro kemudian berkembang menjadi kampung. Bahkan berangsur-angsur negara mulai menunjukan keberpihakan meskipun legalitas menduduki tanah belum kunjung juga didapatkan. Secara teoritis studi ini memperlihatkan bahwa kapial sosial komunitarian ternyata mampu menjadi landasan untuk mengembangkan kapital sosial lebih lanjut yang kemudian mampu berkontribusi pada peningkatan sosial ekonomi komunitas petani.......By taking the context of the discussion of the development of the agrarian movement, this study want to explain the efforts of the farming community in improving survival in the State Forest-based social capital. Case studies on the farming community Moro-Moro in Register 45, Mesuji. The social capital in this study viewed from three aspects, namely the communitarian social capital, networks and institutional. Through a qualitative study approach, the first of the communitarian social capital aspects of Moro-Moro demonstrate the ability to create social capital based on the historical emergence as a community of spontaneity; then second, from the aspect of social capital networks Moro-Moro show the ability to develop a network which then contribute to the strengthening of internal and raising support from various stakeholders to survive in register 45; third, institutional of Moro-Moro social capital can develop because there is negligence on the condition register 45 and while Moro-Moro developed into the village. Even the state gradually began to show partiality though legality occupied land has not yet well established. Theoretically, this study shows that social kapial communitarian was able to form the basis for further developing social capital that is then able to contribute to the socio-economic improvement of the farming community."

"ABSTRAKSkrispi ini mengidentifikasi arah perjuangan Bangsa Moro di Filipina mulai dari pasca-Perjanjian Tripoli hingga pembentukan Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), dari tahun 1976 sampai dengan 1990. Pergerakan Bangsa Moro pasca-Perjanjian Tripoli mengalami diversifikasi, terutama arah perjuangannya. Hal ini didorong oleh faktor internal dan eksternal Bangsa Moro. Sebelum tahun 1976, pergerakan-pergerakan Bangsa Moro mempunyai tuntutan yang sama yaitu, pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Filipina. Setelah itu, muncul tuntutan membentuk wilayah otonomi Muslim di Filipina Selatan. Jatuhnya kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos di tahun 1986 membuka kembali sistem demokrasi di Filipina. Sistem ini memberikan jaminan suatu daerah membentuk wilayah otonomi. Pada tahun 1990 ARMM resmi berdiri, setelah sebelumnya Qorazon Aquino menandatangani Republic Act No. 6734 tahun 1989.

---

ABSTRACTThis thesis identifies the direction of the Bangsa Moro struggle in the Philippines from the Tripoli Agreement to the formation of the Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), from 1976 to 1990. Bangsa Moro movement of post-Tripoli Agreement experiencing diversifying, especially the struggle. This is driven by internal and external factors of Bangsa Moro. Prior to 1976, movements of the Bangsa Moro to have the same demands, that is secession from the Unitary Republic of the Philippines. Al'ter that, new demands arise, the establishment of autonomous region of Muslim in South Philippines. The falls of President Ferdinand Marcos in 1986 re-open the democratic Systems in the Philippines. This system guarantees a region to form an autonomous region. In 1990 ARMM was established, after previously signed law Republic Act No. 6734 in 1989 by Qorazon Aquino."

"Upaya panjang mencari penyelesaian damai konflik di Filipina Selatan melibatkan intervensi dua negara yang berbeda, Libya dan Indonesia, yang berperan sebagai mediator, dalam kerangka Organisasi Konferensi Islam. Namun dalam menjalankan perannya kedua negara tersebut memiliki keberhasilan yang berbeda. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama memahami apa yang menjadi pembeda keberhasilan antara Indonesia dan Libya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Filipina Selatan, dan bagaimana perbedaan itu dapat terjadi.Dalam penelitian ini dipergunakan konsep Oran Young dan Marvin Ott bahwa keberhasilan mediasi dalam resolusi konflik antara lain tergantung pada kapabilitas mediator yaitu ketidakberpihakan, independensi dan leverage.Konsep lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep Brian Frederking, Andrea Pyatt dan Shaun Randol yaitu, peran jenis aktoraktor regional (Indonesia) dan ekstra-regional (Libya)-dalam upaya mediasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mengenai keberhasilan peran pihak ketiga dalam resolusi konflik, dengan mengambil kasus mediasi Libya dan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina Selatan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Unit analisis penelitian ini adalah negara.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perbedaan kapabilitas antara Indonesia dan Libya memiliki hubungan terhadap resolusi konflik di Filipina Selatan, terutama faktor persepsi keberpihakan atau ketidakberpihakan, ketergantungan, penerimaan dan leverage kedua negara oleh aktor yang memiliki kemampuan menentukan dalam konflik, dalam kasus ini Pemerintah Filipina.Lebih jauh ini mengindikasikan bahwa efektifitas peran pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik ditentukan oleh sifat konflik (internalminoritas) dan distribusi kekuatan (power) antara pihak-pihak yang bertikai."

"Skrispi ini mengidentifikasi arah perjuangan Bangsa Moro di Filipina mulai dari pasca-Perjanjian Tripoli hingga pembentukan Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), dari tahun 1976 sampai dengan 1990. Pergerakan Bangsa Moro pasca-Perjanjian Tripoli mengalami diversifikasi, terutama arah perjuangannya. Hal ini didorong oleh faktor internal dan eksternal Bangsa Moro. Sebelum tahun 1976, pergerakan-pergerakan Bangsa Moro mempunyai tuntutan yang sama yaitu, pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Filipina. Setelah itu, muncul tuntutan membentukwilayah otonomi Muslim di Filipina Selatan. Jatuhnya kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos di tahun 1986 membuka kembali sistem demokrasi di Filipina. Sistem ini memberikan jaminan suatu daerah membentuk wilayah otonomi. Pada tahun1990 ARMM resmi berdiri, setelah sebelumnya Qorazon Aquino menandatangani Republic Act No. 6734 tahun 1989.......This thesis identifies the direction of the Bangsa Moro struggle in the Philippines from the Tripoli Agreement to the formation of the Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), from 1976 to 1990. Bangsa Moro movement of post-Tripoli Agreement experiencing diversifying, especially the struggle. This is driven by internal and external factors of Bangsa Moro. Prior to 1976, movements of the Bangsa Moro to have the same demands, that is secession from the Unitary Republic of the Philippines. After that, new demands arise, the establishment of autonomous region of Muslim in South Philippines. The falls of President Ferdinand Marcos in 1986 re-open the democratic systems in the Philippines. This system guarantees a region to form an autonomous region. In 1990 ARMM was established, after previously signed law Republic Act No. 6734 in 1989 by Qorazon Aquino."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tragedi yang terjadi pada masyarakat Muslim Moro di Filipina tahun 1968. Ini merupakan peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Marcos. Penulis merumuskan dua pertanyaan yaitu apa yang melatarbelakangi tragedi Jabidah dan pengaruhnya bagi masyarakat Muslim Moro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis, yakni penulis meneliti dan menganalisis data masa lalu dari objek yang diteliti melalui studi kepustakaan (Library Research). Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan latar belakang terjadinya tragedi Jabidah di Corregidor tahun 1968 dan pengaruhnya bagi masyarakat Muslim Moro. Temuan dari penelitian ini adalah: pertama, tragedi Jabidah terjadi karena sukarelawan Tausug dari Sulu mengetahui tujuan sebenarnya dari Operasi Merdeka yang dibentuk oleh pemerintah Filipina. Sukarelawan dari Sulu tidak menyukai jika mereka harus menyerang masyarakat Sabah yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat Tausug. Kedua, peristiwa ini mengakibatkan demonstrasi masyarakat Muslim Moro dan dari demonstrasi ini membangkitkan semangat Muslim Moro untuk mendirikan organisasi-organisasi radikal. Organisasi tersebut bertujuan untuk menjadikan Filipina Selatan sebagai negara Muslim Moro yang independen. Organisasi tersebut juga ikut serta membela masyarakat Muslim Moro dalam setiap insiden yang terjadi pasca tragedy Jabidah.

---

AbstractThis thesis talked about the tragedy that occurred on the Moro Islamic community at the Philippines in 1968. This is an event that happened during the reign of President Marcos. Authors formulate two questions of what lies behind the tragedy and its influence Jabidah for Moro Muslim communities. Research method used is the historical method, the authors examine and analyze past data of the object under study through library research. The purpose of this study is to reveal the background of the tragedy Jabidah at Corregidor in 1968 and this influence for the Muslim Moro people. The findings from this research are: first, the tragedy occurred because Jabidah volunteers Tausug from Sulu to know the real purpose of Operation Merdeka which was formed by the Philippine government. Volunteers from the Sulu did not like if they have to attack the Sabah people who have good relations with the Tausug community. Second, this incident resulted in public demonstrations and the Moro Muslims of this demonstration uplifting to establish a radical organizations. The organization aims to make the Southern Philippines as a country independent Moro Muslims. This organization also participated defend the Moro Islamic community in every incident that happened after the tragedy of Jabidah."