Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh subprime mortgage di Amerika Serikat, otoritas keuangan di berbagai negara semakin menyadari bahwa pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak cukup hanya melalui pendekatan mikroprudensial yang ditujukan untuk menjaga tingkat kesehatan individual lembaga keuangan, namun diperlukan pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Galati dan Moessner, 2014). Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk membatasi risiko sistemik yang terjadi pada kondisi terjadinya financial distress yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara lebih luas (Borio, 2003). Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh otoritas keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah pembatasan rasio Loan to Value (LTV). Kebijakan yang bersifat countercyclical ini ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit properti. Tesis ini membahas pengaruh pembatasan rasio LTV oleh Bank Indonesia terhadap pertumbuhan kredit properti perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Igan dan Kang (2011) dan Christ Mc Donald (2015). Perbedaannya adalah model rujukan menggunakan data panel, sementara penelitian ini menggunakan data time series. Dengan menggunakan persamaan regresi berganda (ordinary least squares), hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan LTV yang bersifat mengetatkan pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam menahan laju pertumbuhan kredit properti lima bulan setelah kebijakan tersebut diterbitkan. Sedangkan penerapan kebijakan LTV yang bersifat melonggarkan saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan kredit properti. ...... After the global financial crisis triggered by the US subprime mortgage crisis in 2008, financial authorities in many countries realize that it is insufficient to only rely on microprudential aspects focusing on soundness of individual financial institutions. Supervising and regulating financial institutions also require macroprudential approach in keeping the stability of the financial system (Galati and Moessner, 2014). Macroprudential policy is intended to limit the risk of episodes of financial distress with significant losses in terms of the real output for the economy as a whole (Borio, 2003). One of macroprudential policy instruments implemented by many financial authorities including Bank Indonesia is limitation on Loan to Value ratio. This countercyclical policy is intended to control the mortgage loan growth. This thesis examines the impact of Loan to Value ratio (LTV) policy to mortgage loan growth in Indonesian banking industry by using Igan & Kang (2011) and Christ Mc Donald (2015) models. The difference is referenced models using panel data, meanwhile this study used time series data. By using multiple regression model (ordinary least squares), the study concludes that implementation of tight LTV policy during economic boom period has a significant impact on restraining mortgage loans growth five months after implementation of the policy. In contrary, loosening LTV policy during economic downturn is less significant in boosting the growth of mortgage loan.

Abstrak :
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi semua orang, namun harga rumah yang semakin lama semakin mahal membuat tidak semua orang sanggup membelinya. Hal ini yang membuat lembaga perbankan menyediakan fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi dengan cara yang mudah. Salah satu produk pembiayaan untuk rumah dari bank syariah adalah pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, dimana antara bank dan nasabah bekerjasama untuk membeli sebuah rumah, kemudian nasabah melakukan pembayaran ke bank secara berkala untuk mengambil alih kepemilikan rumah tersebut secara bertahap hingga pada akhir pembiayaan, rumah tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam KPR syariah, bagaimana konsep jaminan pembiayaan ini, serta bagaimana status kepemilikan sertifikat atas rumah yang menjadi objek pembiayaan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan metode kualitatif, dan bentuk dari hasil penelitian ini adalah eksplanatoris analitis. Pembiayaan ini cocok untuk jangka waktu diatas 10 tahun. Dalam ketentuan musyarakah mutanaqishah tidak disinggung mengenai jaminan, tetapi bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dapat meminta jaminan kepada nasabah yang bersangkutan. Walaupun rumah tersebut selama masa pembiayaan merupakan milik bersama bank dan nasabah, tetapi didalam sertifikat rumah tersebut bank mengkuasakan rumah atas nama nasabah. Karena musyarakah mutanaqishah ini merupakan produk baru perbankan dalam pembiayaan rumah, ketentuan yang mengatur nya belum lengkap dan jelas, sehingga diharapkan dibuat ketentuan-ketentuan baru sebagai dasar untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini berjalan dengan baik. ......Houses are one of the basic need for everyone, but houses prices are getting more expensive so that can not be affordable for everyone to buy. These things that makes banking institutons facilitated houses financing facilitation for peoples whose wants to have houses in easy ways. One of the financing product for houses from islamic banking is Musyarakah Mutanaqishah financing (Diminishing Partnership), which where between bank and customers working together to buy a house , then the customer do payment to the bank periodically to take over the house ownership phasecally until the end of funding time, the house would be customer fully owned. This research would study how implementation Musyarakah Mutanaqishah financing process in Islamic mortgages, how the funding guarantee concept, and how house sertificate ownership status that be financing object. The research implemented in normative juridic way, and the result in analytic explanatory way. This funding is suitable for time periode upper than 10 years. In Musyarakah Mutanaqishah terms is not ruled about guarantee, but islamic banking in case to implement prudential banking principles, can take guarantee to the customers. Eventhough the house during funding time is owned together bank and customer, but in the house sertificate bank authorizing the house in the name of customer. Because of Musyarakah Mutanaqishah is new product banking in home financing, the ruling terms is not complete and clear yet, so that it is hoped that new terms and rules are maked as basic foundations for implementation of musyarakah mutanaqishah financing running in good ways.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah bank PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk merupakan bank yang mempunyai keunggulan fasilitas kredit pemilikan rumah. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai pertumbuhan kredit pemilikan rumah yang cukup tinggi sehingga dengan adanya pertumbuhan yang tinggi ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai risiko yang besar terhadap adanya kredit bermasalah atau macet pada debitur kredit pemilikan rumah. Hal ini dibuktikan dengan persentase non performing loan dari kredit pemilikan rumah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengalami peningkatan. Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. Bank Tabungan Negara, Tbk dalam menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dalam hal ini telah berusaha melaksanakan ketentuan dalam penyelesaian kredit macet namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam PBI Pelaksanaan Good Coorporate Governance dan POJK Penerapan Manejemen Risiko yang belum dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, penulis menyarankan agar PT. Bank Tabungan Negara, Tbk harus menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dengan baik khususnya sesuai dengan yang diatur dalam PBI Pelaksanaan Good Corporate Governance dan POJK Penerapan Manajemen Risiko.

---

This thesis aims to study about on how the dispute settlement in terms of non performing mortgage loan between the debtor and the creditor in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. One of the bank's business activity is giving loan. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has business specialty, which is financing housing credit program. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has mortgage loan that grows high and as a result, PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has a great risk towards their non performing mortgage loan. It is clearly shown by data that the percentage of non performing mortgage loan from 2012 until 2017 seems uprising. This final thesis explains about the mechanism for the dispute settlement of non performing mortgage loan in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. from the perspective of debtor. The methods used in this thesis is normative juridical research that produces a descriptive research typology. The final result found that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has tried to implemented all of the regulations regarding dispute settlement in terms of non performing loan mortgage loan. However, there are some provisions in PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Corporate Governance and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation of Risk Management that have not been implemented properly. Thus, the author suggest that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk should make sure that the mechanism for dispute settlement in terms of non performing mortgage loan is compatible with all the regulations, especially PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Coorporate Governonce and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation Execution of Risk Management.

Abstrak :
Non-performing loans has been one of the biggest problems in the banking sector. One alternative to minimize credit risk is to improve the evaluation of the applicant's credibility. Credit risk assessment methods must be improved. Credit scoring is an evaluation of the feasibility of credit requests. Poor credit can lead to an increase in non-preforming loans that may reduce bank productivity even in the event of financial crises and financial institutions bankruptcy. The number of Data-mining-based Credit scoring model has increased. The performance of classifiers in solving financial problem become the main reason why it is growing rapidly. Previously, credit scoring is based on the conventional statistics such as logistic regression and discriminant analysis. Eventhough those techniques produce a good accuracy, some of the assumptions cannot be accomplished by the data. Along the development of infromation technology, more advance approach named data mining has been developed. Therefore, this study performs Data Mining approach to solve NPL percentage problems in Bank. The classification methods that will be used is Decision Tree C4.5, Back Propagation Neural Network, and ensemble classifier algorithms. Classifier with the best accuracy is Decision Tree C4.5 with Adaboost with 98,87% The best sensitivity also performed by Decision Tree C.5 complemented by adaboost with 97,3%. It is considered as the best model in terms of prevent the type II error which could impact to the increase of non-performing loan in a bank.