Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak para pengamat ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya kesalahan dalam manajemen negara yang terlalu sentralistik. Krisis ekonomi ini telah mendorong sentimen positif terhadap paradigma pengelolaan ekonomi nasional secara desentralisasi oleh unit-unit ekonomi daerah. Pada pengelolaan ekonomi secara desentralisasi, seluruh daerah diharapkan dapat berdiri sendiri dalam membangun daerahnya. Dan salah satu yang harus diperhatikan dalam membangun daerah adalah kemampuan membiayai program-program pembangunan itu dari sumber pendanaan sendiri. Karya akhir ini membahas tentang salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah, yang sejalan dengan kerangka otonomi yang diinginkan oleh banyak pihak. Karya akhir ini dimulai dengan penjelasan singkat, keadaan sosial dan ekonomi yang berkembang di Indonesia pada masa kini, beserta permasalahannya. Dalam pembahasannya penulis merasa bahwa, keadaan ekonomi Indonesia yang ada sekarang ini tidak seharusnya terjadi pada negara seperti Indonesia. Sebagai negara yang banyak dianugerahi sumber daya alam seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia. Dari situ dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa telah terjadinya ketidak beresan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber perekonomian negara yang tidak optimal. Sentimen terhadap desentralisasi, otonomi, referendum, atau bahkan pemisahan diri dari negara kesatuan juga menambah kasanah paradigma yang beredar di masyarakat pada saat ini. Paradigma tersebut timbul, karena adanya perasaan ketìdakadilan serta penindasan terhadap kebutuhan yang beraneka-ragam yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu instrumen pembiayaan yang diharapkan dapat menjadi jembatan atas pendanaan atas setiap segmen kebutuhan yang beragam di Indonesia, Municipal bond, suatu bentuk instrumen pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemda, yang dapat digunakan baik bagi pemerintah daerah ataupun sektor swasta, dapat merupakan sebagai suatu alternatif terhadap pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut. Pertimbangan mendasar penggunaan instrumen ini karena sifat-sifatnya yang memberikan keleluasaan yang besar bagi penggunaannya. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat pengalaman empiris dari negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman ini diperlukan untuk mempermudah analisa manfaat penggunaan instrumen tersebut. Tidak hanya manfaatnya yang ditonjolkan atas penggunaan municipal bond tetapi juga kontroversi yang masih menjadi perdebatan alot di negara-negara yang telah menggunakannya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mempunyai referensi yang singkat dalam membandingkan manfaat dan kelemahan instrumen keuangan tersebut. Pada bagian terakhir penulis menganalisis suatu kondisi skenarjo seandainya municipal bond dicoba untuk diterbitkan di Indonesia. Pada bagian ini diterangkan tentang prospek dan tantangan, serta kemungkinan operasionalisasi municipal bond di Indonesia. Bahasannya secara singkat mencakup tahapan operasional penerbitan municipal bond, yang terdiri dari tinjauan secara hukum, dan kelembagaan, aspek keuangan. Kemudian, penulis memberikan usulan atas saran kebijakan, beserta strategi implementasi penerbitan municipal bond pada masa datang, yang diharapkan memberikan masukan dalam proses menuju Otonomi yang berkeadilan di Indonesia."

"Sesuai dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diijinkan untuk melakukan pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pinjaman Daerah ini dapat ditempuh melalui pinjaman dan Pemerintah Pusat (mekanisme Subsidiary Loan Agreement/51,4 dan/atau Rekening Pembangunan Daerah/RPD); Pemerintah Daerah lain; lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank; dan masyarakat melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pinjaman Daerah sendiri sesungguhnya telah diatur sejak lama, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami persoalan, seperti rendahnya kualitas pinjaman daerah sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah tunggakan pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, dan sering terjadinya ketidakkonsistenan dalam implernentasi peraturan mengenai pinjaman daerah.Berdasarkan simulasi perhitungan debt service coverage ratio (DSCR), ternyata sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia memiliki kapasitas (borrowing capacity) untuk melakukan pinjaman. Dalam konteks penerbitan Obligasi Daerah (municipal bonds), yang sekarang menjadi isu yang banyak dibicarakan, ini berarti terdapat potensi bahwa Obligasi Daerah akan menjadi instrumen yang banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan di daerahnya masing-masing. Terlebih lagi setelah melihat berbagai kelemahan yang terjadi dalam skema pinjaman daerah yang selama ini berlangsung.Namun, di tengah euforia penerbitan Obligasi Daerah tersebut, ternyata infrastruktur bagi penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia belum menunjukkan adanya kesiapan. Infrastuktur tersebut adalah (i) kesiapan kelembagaan yang meliputi regulator (BAPEPAM, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia, Bappenas, dan Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara), Penerbit (issuer, dalam hal ini Pemerintah Daerah), pembeli (investor) dan institusi pendukung yang dibutuhkan; (ii) kesiapan dari aspek legal (yang berupa ketidaksinkronan antara ketentuan pasar modal dengan kebutuhan menurut UU No. 33/2004); (iii) aspek perpajakan. Padahal, mengacu pada praktek penerbitan Obligasi Daerah di berbagai negara seperti: Argentina, Brasil, Rusia, Polandia, Korea Selatan, lepang, China, India, Philipina, dan Amerika Serikat, kesiapan berbagai infrastruktur ini sangat menentukan bagi sukses tidaknya penerbitan Obligasi Daerah.Sementara itu, dalam rangka pengembangan Obligasi Daerah di Indonesia, diperlukan sejumlah strategi sebagai persyaratan keberhasilan. Berbagal strategi tersebut adalah (i) pengembangan pasar, baik pasar perdana dan sekunder serta (ii) penerbitan Obligasi Daerah secara rite! (Retail Municipal Bonds/RMB).Sehubungan dengan ini, maka studi ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (i) law enforcement terhadap peraturan tentang sanksi bagi Pemerintah Daerah yang tidak taat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman; (ii) batas minimal DSCR perlu ditingkatkan; (iii) sinkronisasi peraturan tentang Obligasi Daerah melalui (a) revisi atas UU No.8/1995 tentang Pasar Modal dan/atau (b) adanya peraturan khusus tentang penerbitan dan perdagangan Obligasi Daerah, yang terpisah dari ketentuan mengenai penerbitan dan perdagangan obligasi yang telah ada; (iv) adanya insentif perpajakan tertentu yang melekat pada Obligasi Daerah sehingga Obligasi Daerah tersebut menarik; (v) penting bagi Pemerintah Daerah segera memiliki debt management units (DMU) yang pembentukannya dapat mengadopsi sistem yang telah berlaku di Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara; (vi) penerbitan secara rite) menjadi pilihan utama bagi Pemerintah Daerah yang hendak menerbitkan Obligasi Daerah; dan (vii) segera dipersiapkan pasar perdana dan pasar sekunder bagi penerbitan Obligasi Daerah."

"Seiring dengan tidak terselesaikannya permasalahan hutang luar negeri serta sudah tidak bisanya sektor minyak dan gas bumi diandalkan sebagai pendapatan utama negara, beban APBN menjadi semakin meningkat. Fenomena ini mengharuskan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) harus mencari alternatif lain. Salah satu pilihan yang diperkirakan masih memadai untuk memenuhi perolehan sumber keuangan Pemerintah Daerah adalah dari keberhasilan menjual/memprivatisasi BUMD.Atas kondisi itu dan dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dan otonomi daerah maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk selalu berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis kewirausahaan; dituntut untuk selalu berlaku efisien, efektif, produktif dan antisipatif; serta mampu bersaing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah sebenarnya kondisi kinerja BUMD di DKI Jakarta, apakah sudah sesuai dengan amanat yang ditanggungnya" ? Jika memang belum, apakah pembentukan Holding Company dan penerbitan Municipal Bond dapat menyelesaikannya ?Dengan mengikuti alur pikir dari Soft System Methodology (SSM), model dari peta permasalahan dalam studi menemukan empat kelompok aktor yang saling mempengaruhi. (1) manajemen perusahaan BUMD sendiri, (2) pemilik/pemegang saham BUMD (owner). (3) lembaga-lembaga negara yaitu lembaga eksekutif (Pemerintah Pusat dan Pemda) serta lembaga legislatif (DPR dan DPRD). (3) klien dari BUMD bersangkutan secara luas.Temuan dari tesis: (1) Kinerja BUMD di DKl Jakarta secara umum dapat dikatakan masih lemah. (2) Disebabkan oleh : (a) Manajemen BUMD yang tidak profesional (tidak ada keterbukaan, rendahnya akuntabilitas dan tidak berkembangnya merit system), (b) Owner (komisaris) BUMD memiliki hubungan personal dengan pimpinan dari BUMD (c) Lembaga Negara (Pemda dan DPRD) yang belum profesional (d) Klien dari BUMD tidak memiliki sikap kritis terhadap kinerja BUMD. (3) Kebijakan-kebijakan Pemda selama ini dapat dijadikan dasar untuk menelurkan landasan hukum bagi privatisasi dan restrukturisasi BUMD. (4) Pemda masih ragu untuk mendirikan Holding Company. (5) Pendirian Holding Company memerlukan proses persiapan (conditioning). Selain infrastruktur, persyaratan untuk mendirikan Holding Company adalah Landasan Hukum yang kuat, perusahan struktur dan sistem pertanggungjawaban BUMD, serta penyesuaian kualifikasi SDM di tubuh BUMD agar memiliki visi, sikap dan perilaku profesionnal. (6) Upaya yang telah dilakukan oleh PEMDA agar dapat menerbitkan Municipal Bond masih belum optimal."