Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The purpose of this study to determine how the role of murabahah financing in developing the business at PT. Bank Muamalat Branch Baubau Assistant. The population in this study is 268 number of customers in Murabahah Financing At PT. Bank Muamalat Branch Baubau Assistant. The method used is descriptive method of collecting data obtained and then interpret and analyze it so as to provide information that can be used to solve problems encountered. The data used are primary data and secondary data. This research concludes that the role of murabahah financing product in BM1 has applied financing principle in accordance with Fatma Dewan Syariah Nasional. 04 / DSN MUI/IV/2000. About Murabahah in every financing transaction by paying attention to contract, sale price, financing requirement, term of financing, way of mortgage financing and also pay attention to murabahah financing role at bank muamalat. The authors suggest that PDD B1M should improve professionally delivered, in terms of products, services, and implementation in accordance with sharia principles."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap tingkat kesehatan bank pada bank umum syariah pada laporan keuangan tahunan bank umu syariah. Variabel independen yang diteliti adalah pembiayaan murabahah (Xi), ijarah (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan bank (Y). Penelitian ini menggunakan 30 data dari laporan keuangan tahunan 6 bank umum syariah periode 2012-2016. Pengolahan data menggunakan regresi logistik dengan SPSS 23.0. Secara parsial, hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Uji simultan menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank."

"Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (sebagai Amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), telah menimbulkan potensi penerimaan pajak dari sektor industri perbankan. Karakter transaksi perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional membawa konsekuensi diperlukannya pengaturan yang jelas mengenai perlakuan pajaknya, baik untuk transaksi penghimpunan maupun penyaluran dananya. Ketentuan hukum pajak posif Indonesia belum mengatur secara khusus tentang pemajakan atas kegiatan usaha perbankan syariah.Salah satu produk penyaluran dana bank syariah adalah transaksi murabahah, yang memiliki karakteristik yang berbeda dari penyaluran kredit pada bank konvensional. Transaksi murabahah merupakan objek pengenaan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara berarti. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi dispute antara wajib pajak dengan aparat pajak dalam menentukan jenis transaksi, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan perlakuan (treatment) pemajakannya. Hal ini menyebabkan berkurangnya tingkat kepastian hukum dan dapat menimbulkan penghindaran pajak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidenfikasi masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan adanya dispute tentang transaksi murabahah, menganalisis perlakuan pajak yang tepat sesuai hakekat transaksi murabahah serta mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang timbul akibat adanya dispute tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan (field research) melalui cara wawancara dengan pihak-pihak terkait dan pengamatan langsung praktek transaksi murabahah.Dari hasil penelitian ini diketahui masalah yang muncul akibat adanya dispute transaksi , murabahah, adalah mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pihak fiskus berpendapat bahwa transaksi murabahah dikenakan PPN, sementara kalangan perbankan berpendapat, transaksi ini merupakan produk perbankan yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Berdasarkan penelitian ke literatur-literatur tentang ketentuan syariah Islam yang berhubungan dengan perbankan syariah khususnya transaksi murabahah, dan ketentuan hukum perbankan, perpajakan sena akuntansi keuangan, pada hakekatnya, transaksi murabahah merupakan transaksi riil jual beli barang, dan memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN. Di samping itu, labs (margin) dari transaksi murabahah merupakan objek Pajak Penghasilan.Direktur Jenderal Pajak sudah berupaya untuk mengatasi dispute atas transaksi murabahah. Upaya-upaya itu berupa penerbitan surat penegasan sebagai tanggapan atas pertanyaan wajib pajak, dan dialog dengan kalangan perbankan syariah, serta seminar. Namun upaya-upaya tersebut dirasakan belum mencapai hasil yang signifikan. Belum ada kesepahaman antara aparat pajak dan wajib pajak mengenai perlakuan pajak yang tepat atas transaksi murabahah. Masing-masing pihak membuat penafsiran sendiri-sendiri yang lebih menguntungkan. Sehingga potensi penerimaan pajak dari trasaksi murabahah belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak.Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya dibuat suatu ketentuan yang secara khusus memberikan penegasan tentang hakekat transaksi rrrurabahah. Dirjen Pajak juga perlu menerbitkan suatu penegasan yang menjelaskan ciri-ciri khas jasa perbankan yang dikecualikan dari pengenaan PPN serta filosofi atau latar belakang dari pengecualian itu. Kalangan perbankan syariah hendaknya lebih konsisten dengan dipilihnya syariah Islam sebagai basis kegiatan usahanya.Agar lebih sesuai dengan hakekatnya sebagai transaksi yang berlandaskan hukum Islam, sebaiknya transaksi murabahah menggunakan emas sebagai dasar penilaian, balk untuk menilai barang yang menjadi objek murabahah maupun untuk menentukan laba (margin) yang disepakati. Hal ini dapat menghindarkan bank syariah dari pengaruh tingkat suku bunga dan penurunan nilai uang dalam menentukan laba (margin). Penggunaan nilai emas juga lebih mencerminkan murabahah sebagai transaksi rill jual beli.Untuk menetapkan dikenakan atau dikecualikannya transaksi murabahah dari pengenaan PPN, disamping mempertimbangkan masukan dari kalangan perbankan. DJP juga perlu melakukan kajian lebih mendalam mengenai murabahah berdasarkan syariah Islam. Hal ini diperlukan untuk menentukan hakekat dari transaksi murabahah serta ketentuan syariah yang harus dipenuhi. Dengan demikian dapat ditentukan perlakuan pajak yang tepat sesuai hukum positif yang berlaku.

---

The rapid of development of Islamic banking together with legalization of Act Number 10, 1998 (as amendment of Act Number 7, I992) has appeared the taxes revenue potential in banking industry sector. The characteristic of transaction in Islamic banking is different from conventional banking which gives the importance of clarification regulation on fund collection and distribution activity. Indonesia positive taxes law hasn't regulated especially about taxation of Islamic banking business activity.One of funding product in Islamic banking is murabaha transaction, having different characteristic with credit distribution on conventional banking. Murabaha transaction is the object of taxation that can increase significantly taxes revenue. However, the implementation makes dispute between tax payer and tax officer in determining type of transaction, so it has influenced toward taxation treatment. It can decrease of law certainty level and appear tax avoidance.The aim of this research is to identify the problem that comes up because of the dispute of murabaha transaction, to analyze appropriately tax treatment based on the essence of murabaha transaction and to find out the problem solving.The research method which is used in this research is descriptive analysis, by collecting data such as library and field research by interviewing, and watching the practice of murabaha transaction actually.The problem appears because of dispute of murabaha, that is about Value Added Tax (VAT) treatment. According to tax officer, this transaction is object of VAT while tax payer (Islamic bankers) doesn?t either. The research have done based on library research such as Islamic law especially on murabaha, banking law, tax law and standard of accounting, which of, murabaha is real trading transaction of goods and have criteria as object of VAT. Beside that, murabaha is also object of income tax.Directorate General of Tax has tried to solve dispute on murabaha transaction. These efforts are publishing clarification letters as response toward some questions from tax payer, discussing with Islamic bankers and holding seminars. However, these efforts haven?t achieved significant result. There is no understanding between tax officer and tax payer on VAT appropriate treatment on murabaha. Each party interprets which one giving advantage for himself. So, tax potential on murabaha can't be used optimally.For guarantying certainty of law, it is better to make a rule especially giving statement about the meaning of murabaha. It is important to Directorate General of Tax to publish explanation characteristics of banking services that except from VAT and philosophies or background basing on the exceptions. Islamic bankers should be consistent by choosing Islam law as basic of business activity.For being more appropriate with its philosophy as transaction base Islam rule, it is better to use gold as tool for appraising on murabaha transaction. It can avoid Islamic bank from influence of interest rate and decline the value of currency in determining margin. The use of gold more reflects murabaha as real trade transaction.To decide the imposition or exception of VAT on murabaha, beside considering input from Islamic bankers, Directorate General of Tax must analyze comprehensively about murabaha according to Islamic rule. It is needed to determine philosophy of murabaha and Islamic rule should be fulfilled. So that why it can be determine appropriate tax treatment based on positive law."

"Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati untuk investasi. Di Indonesia, Investasi emas pada bank syariah didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 77/DSNMUI/ VI/2010 tentang Jual beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/Dpbs tahun 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah banyak bank syariah yang memberikan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), diantaranya Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana penerapan akad murabahah dan akad murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif untuk mengetahui penerapan akad murabahah dan rahn pada PKE BSM dan BNI Syariah. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa PKE BSM dan BNI Syariah terdapat masalah terkait dengan objeknya yang tidak ada pada saat akad disepakati, sehingga melanggar rukun akad yang mengandung unsur gharar, tetapi pada akad rahnya telah sesuai.

---

Gold is a pure metal which so popular for investment. In Indonesia, the regulation against gold investment in Islamic bank is ruled under Fatwa of National Sharia Bord?Indonesia Ulema Concil Number. 77/DSN-MUI/VI/2010 concerning of Sell- Purchase of Gold by Credited and Circulating Letter of Bank Indonesia No. 14/16/Dpbs year of 2012 concerning about Gold Own Financing to Islamic Bank and Islamic Trade Unit, many of Islamic bank in Indonesia gave Gold Own Financing, those of them are Bank Syariah Mandiri (BSM) and Bank Indonesia Syariah (BNI Syariah).

The issue of this thesis is how the implementation of murabaha and rahn based on Islamic law and positive law perspective. This research use juridical method with descriptive typology to know about the implementation of murabaha and rahn in gold own financing at BSM and BNI Syariah.

As the result of research, factually in BSM dan BNI Syariah the object of akad (gold) are not there when akad is signed, so it violets requirement of akad. But for akad rahn in both banks are correct."

"Setiap bank syariah mempunyai produk pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam prakteknya, tidak semua pembiayaan berdasarkan akad murabahah berjalan sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah debitur. Untuk keterlambatan pembayaran angsuran murabahah, pada umumnya bank syariah menjatuhkan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya disetujui oleh nasabah. Peraturan mengenai pengenaan denda terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana sumber hukum dalam agama Islam yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, fatwa-fatwa DSN, buku-buku mengenai jual beli dalam Islam, peraturan-peraturan mengenai bank syariah, hukum riba dan akad-akad murabahah secara Notariil ditelaah, diteliti dan dievaluasi untuk menuliskan klausul denda yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN dan memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia. Selain menggunakan jenis data sekunder, penelitian ini juga menggali data dari karyawan di 3 (tiga) bank syariah yang berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi kaum muslimin agar memahami bahwa akad yang telah ditandatangani harus dipenuhi tepat waktu dengan itikad baik sehingga tidak terkena sanksi berupa denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban pada bank syariah.

---

Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments.

In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia selama periode kuartal keempat 2004 hingga kuartal pertama 2008. Metodologi yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan Pooled EGLS (period random effect).Dari penelitian ini didapat sejumlah kesimpulan yaitu pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Non Performing Financing (negatif), bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif) dan tingkat bagi hasil (positif). Sedangkan variabel NPF meskipun tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan mudharabah namun mempunyai arah hubungan negatif.

---

The objective of this thesis is to gain knowledge of factors affecting mudharaba and murabaha financing at shariah banking in Indonesia during the fourth quarter of year 2004 to the first quarter of year 2008. Panel data analysis using Pooled EGLS (Period Random Effect) is applied as the methodology.Findings derived from this study are: 1] murabaha financing in shariah banking is significantly affected by variables of Non Performing Financing (negative), SWBI bonus (positive), and rate of credit interest (positive); 2] As for mudharaba financing, it is affected significantly by murabaha financing (negative) and the rate of return (positive). While the NPF variable has a negative effect to the mudharaba financing with a low level of significance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam penelitian menggunakan metode survei dengan mengambil sampel dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain, dengan jumlah responden sebanyak 65 orang nasabah. Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pembahasan pembiayaan al-qardhul al-hasan berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah kecil dan menengah."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari implementasi PSAK 102 revisi 2013 pada produk Murabahah unit usaha syariah milik Lembaga Keuangan PT X. Signifikansi resiko kepemilikan persediaan mempengaruhi standar yang menjadi acuan dan dalam hal ini PT X akan mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60.

---

This study aims to understand PSAK 102 (r2013) implementation on sharia divisions murabaha product in PT X. The significance of inventory holding risk affects the the companys decision to determine applicable standard and in this case PSAK 50, 55, and 60 will be used in implementation."

"

Produk murabahah pada perbankan syariah digunakan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam menggunakan produk tersebut sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan, akan dimintakan suatu jaminan. Jaminan kebendaan atau jaminan perorangan yang dikenal dalaam perbankan syariah Indonesia, dapat digunakan sebagai jaminan akad murabahah. Namun, sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya mengetahui pengaturan mengenai jaminan, terlebih jaminan dalam Islam seperti rahn dan kafalah yang jarang digunakan dalam praktik perbankan syariah, sehingga tidak jarang jaminan tersebut menjadi sengketa antara pihak yang terlibat. Penelitian ini meninjau bagaimana pengaturan jaminan perorangan dalam murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, serta membahas bagaimana pertanggungjawaban Notaris dan/atau PPAT berkenaan dengan Akta Murabahah dan Akta Jaminan yang dibuatnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptifanalitis yang menggunakan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam murabahah dibolehkan adanya suatu jaminan sebagaimana dinyatakan dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Namun, belum terdapat pengaturan secara khusus tentang jaminan perorangan dalam akad murabahah, sehingga dalam praktik yang banyak digunakan adalah jaminan yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Dalam kasus ini, baik Notaris maupun PPAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tanggungjawab Notaris atau PPAT hanya sebatas keabsahan secara formil.

Kata kunci: Jaminan perorangan, Kafalah, Keterangan Palsu, Murabahah, Rahn

---

Murabaha is an Islamic banking product used by Indonesian people to fulfill their needs. It is common practice when using those banking products as part of a financing tool, they will be requested to provide a guarantee. Material guarantee or personal guarantee known in Islamic Banking in Indonesia, can be utilized as collateral in murabaha contract. However, most people have not realized the importance of understanding the regulations on collateral, most of all in Islamic banking such as rahn and kafalah which is rarley used in practice. As a result, it is common to have the collateral disputed between the parties involved. This study reviews how personal guarantee in murabaha is regulated in Islamic banking in Indonesia, and discusses the responsibilities of the Notary and/or PPAT in regards with the Deed of Murabaha and Deed of Guarantee made. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical type of research, and takes the case study of Malang Religion Court Decision Number 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg. The results of the study states that in murabaha, collateral is permitted as stated in KHES and Fatwa DSN-MUI concerning murabaha. However, there is yet to be a regulation specifically on personal guarantee in murabaha contract, therefore the most commonly practiced are the guarantees in Indonesian private law. In this case, both Notary and PPAT cannot be held liable because the responsibility of a Notary or PPAT is only limited to formal legitimacy.

Keywords: False Statement, Kafalah, Murabaha, Personal guarantee, Rahn

"

"Skripsi ini membahas berbagai variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah di Bank BRISyariah. Penelitian ini mengambil sampel penelitian tujuh cabang pada PT Bank BRISyariah dan rentang waktu penelitian mulai dari Januari 2009 sampai dengan November 2011. Penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi data panel.Hasil penelitian dengan menggunakan metode PLS (Pooled Least Square) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara biaya operasional dan bagi hasil DPK dengan margin murabahah. Selain itu variabel lainnya yaitu volume pembiayaan murabahah dan BI rate juga memiliki signifikansi meskipun berhubungan negatif dengan margin murabahah. Adapun inflasi regional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin murabahah.

---

The purpose of this study is to examine the effects of operational cost, volume of murabaha financing, profit sharing of customer fund, inflation and also BI rate on marginal rate of murabaha. This study took a sample from seven of the branch on PT Bank BRISyariah in a span of January 2009 until November 2011. This study using panel data regression methods to test the hyphothesis.

With the Pooled Least Squared (PLS) Method, this study has found the significant and positive relationship between operational cost and profit sharing of funding to marginal rate of murabahah. Meanwhile the volume of murabaha financing and BI rate has a significant effect but negative relationship to marginal rate of murabaha. And there is no significant effect between regional inflation to marginal rate of murabaha."