Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seperti yang telah kita ketahui bank dalam melakukan kegiatannya memperoleh sebagian besar dananya dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Terdapat batasan mengenai pemberian kredit yakni Batas Masimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berfungsi untuk menghindari pemberian kredit yang melebihi presentase maksimum kepada pihak-pihak tertentu, karena pemberian kredit yang melebihi presentase tersebut dapat mengakibatkan kegagalan bank, jika kredit tersebut macet. Kegagalan bank dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan terutama nasabah penyimpan dana yang telah memberikan kepercayaan atas dana yang disimpannya kepada bank. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam hal bank melanggar BMPK.

---

As we know that bank has an activity in conducting collection o f funds to the public and distribution that funds by loans. There is limit to distribute loan it is Legal Lending Limit, which has function to avoid distribution of loans by the maximum percentage o f outstanding loan to parties who have a capacity with that bank, because its occurs failure of bank if its loan failed to paid. The failure of bank could reveal people trust to bank, especially to customer funds. Its needed to give law protection to customer in case bank breaking the rule of legal lending limit.

Abstrak :
Seperti yang telah kita ketahui bank dalam melakukan kegiatannya memperoleh sebagian besar dananya dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Terdapat batasan mengenai pemberian kredit yakni Batas Masimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berfungsi untuk menghindari pemberian kredit yang melebihi presentase maksimum kepada pihak-pihak tertentu, karena pemberian kredit yang melebihi presentase tersebut dapat mengakibatkan kegagalan bank, jika kredit tersebut macet. Kegagalan bank dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan terutama nasabah penyimpan dana yang telah memberikan kepercayaan atas dana yang disimpannya kepada bank. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam hal bank melanggar BMPK.

---

As we know that bank has an activity in conducting collection o f funds to the public and distribution that funds by loans. There is limit to distribute loan it is Legal Lending Limit, which has function to avoid distribution of loans by the maximum percentage o f outstanding loan to parties who have a capacity with that bank, because its occurs failure of bank if its loan failed to paid. The failure of bank could reveal people trust to bank, especially to customer funds. Its needed to give law protection to customer in case bank breaking the rule of legal lending limit.

Abstrak :
ABSTRAK
Lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1062/KMK.001/1988, tanggal 27 Oktober 1988, menyebabkan pertumbuhan perbankan begitu pesat, dan diikuti semakin banyak produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bankbank bahkan dengan iming-iming hadiah, hal ini terkadang menimbulkan kebingungan para nasabah. Dari pengaduan yang masuk kepada Yayasan lembaga Konsumen Indonesia terhadap bidang perbankan yang paling banyak mengenai keluhan tentang pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, diantaranya masalah yang berkenaan dengan tabungan, Automatic Teller Machine (ATM), dan kartu kredit. Keluhan-keluhan tersebut akibat dari kedudukan yang tidak seimbang antara bank dan nasabah akibat dari perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank. Hal ini dapat terlihat dari awal pengikatan perjanjian pada waktu pembukaan rekening tabungan, nasabah sudah diberikan formulir yang telah dibuat sepihak oleh bank untuk siap di isi dan ditandatangani, bahkan terkadang tanpa mendapat penjelasan mengenai klausul-klausul yang berupa syaratsyarat menabung, nasabah dianggap membaca dan memahaminya, padahal belum tentu nasabah memahami klausul-klausul yang ada dalam formulir tersebut yang terkadang panjang dan sulit dipahami. Sepanjang pengamatan penulis terhadap beberapa formulir pada beberapa bank di Jakarta terdapat beberapa klausul yang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan tersebut yang antara lain menyebutkan "bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung. Perubahan tersebut mulai mengikat penabung sejak saat diadakannya perubahan syarat-syarat umum walaupun pemberitahuan belum diterima oleh penabung." Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, membantu nasabah untuk mendapatkan perlindungan dan upaya hukum, dan bagi pengusaha bank dibatasi dengan adanya larangan pencantuman klausul baku yang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan.

Abstrak :
Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Agar kepercayaan masyarakat kepada bank tetap terjaga maka perlu dilakukan suatu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Kejahatan pembobolan ATM yang terjadi baru-baru ini mengingatkan akan pentingnya suatu perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa ATM. Pentingnya transparansi informasi suatu produk Bank diperlukan untuk memberikan gambaran maupun pengetahuan mengenai manfaat sekaligus risiko yang mungkin dapat merugikan bagi nasabah bank yang bersangkutan.

---

Banking is institution that reliable society trust as their good repute. Without any trust from society, therefore banking could not able to run well their business. In order to keep trusted from the society, therefore it must be done a protection to the society interest, especially for banking customer itself. The stealing of ATM which happened likely remembered us how important to protect banking customer that used ATM. Information of banking product is needed to descript or even to give knowledge about the advantage and also risk that might be caused suffer to the banking customer itself.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembentukan brand loyalty pada nasabah bank syariah melalui sudut pandang brand experience. Penelitian ini menggunakan pengalaman, kepuasan, dan kepercayaan sebagai hal yang membentuk loyalitas seorang nasabah. Sampel pada penelitian ini berjumlah 201 responden yang ditentukan berdasarkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian ini menggunakan teknik judgement sampling dan snowball samplingdengan sifat cross-sectional. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeldengan software LISREL 8.70 dan IBM SPSS 19 . Hasil penelitian ini menunjukkan brand experience berpengaruh positif secara signifikan terhadap brand loyalty melaluibrand trust dan satisfaction.

---

The purpose of this study is to analyze the formation of brand loyalty of Islamic Bank?s customer through the perspective of brand experience. This study uses experience, satisfaction and trust as key factors that forming loyalty of Islamic Bank?s customer. The samples in this study consist of 201 respondents that are determined based on Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi region. This study uses techniques of judgement and snowball sampling with the nature of cross-sectional. The measurement tool for this study is Structural Equation Model with LISREL 8.70 and IBM SPSS 19 softwares . The result of this study indicates brand experience influenced significantly positive to brand loyalty through brand trust and satisfaction.

Abstrak :
Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank. Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank. ......Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank. This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem. From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers.

Abstrak :
Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, bank berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik dalam melayani nasabah, salah satunya dengan ATM. Penggunaan ATM ini berkaitan dengan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Kemudahan dari layanan ATM membuat nasabah tidak perlu pergi ke bank dalam penarikan uang ataupun melakukan suatu transaksi transfer pemindahan uang yang ada pada rekening tabungan. Dalam penggunaan ATM risiko juga sering dihadapi oleh nasabah ataupun bank salah satunya risiko teknologi yang berhubungan dengan kehandalan dari keamanan sistem, salah satunya berkaitan dengan kegagalan sistem ATM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan hukum. Pertanggungjawaban bank jika terjadi kegagalan transaksi yang merugikan nasabah dengan menangani pengaduan nasabah, mengupayakan penyelesaian atas kerugian yang diderita nasabah melalui forum mediasi perbankan dan bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara. ......Through the utilization of advances in technology, banks are trying to provide the best facilities in serving customers, one of them with ATM. ATM usage is related to the ease of financial transactions. Ease of ATM services to make customers do not need to go to the bank to withdraw money or make a transfer of money transfer transactions that exist on savings accounts. Risks in the use of ATM are also often faced by customers or bank one technological risks associated with the reliability of safety systems, one of which relates to the failure of the ATM system. In this study, the authors used normative juridical research method because the material used in this study is the author of legal materials. Bank liability in case of failure of transactions detrimental to customers and handling customer complaints, seek settlement of losses by clients through banking mediation forum; and responsible to consumers for losses incurred due to errors administrators and employees of the organizers.