Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia saat ini memiliki 2 (dua) FIR (flight information region) yaitu Jakarta dan Ujung Pandang. FIR berfungsi sebagai pusat data dan pelayanan penerbangan yang bertugas untuk dikirim dan diedarkan kepada unit unit ATS (air traffic service) terkait. Kedua FIR ini harus memiliki kemampuan yang setara dalam hal pelayanan yang diberikan baik secara fasilitas dan operasional sesuai standar ICAO.

Pembaharuan FIR Jakarta diimplementasikan pada tahun 2012. Sementara pembaharuan FIR Ujung Pandang terakhir kali dilakukan pada tahun 2005. Karena perbedaan pelayanan dan fasilitas tidak setara dengan FIR Jakarta dimana beberapa perangkat FIR Ujung Pandang menjadi tidak memenuhi standar ICAO. Untuk itu pembaharuan fasilitas perlu dilakukan dalam rangka penyetaraan FIR Ujung Pandang Terkait dengan penyetaraan fasilitas komunikasi penerbangan FIR Ujung Pandang, ada dua pilihan pembaharuan yaitu penggantian bertahap atau penggantian keseluruhan. Penentuan penggantian ditetapkan menggunakan metode tekno ekonomi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pilihan penggantian bertahap lebih ekonomis dibandingkan dengan pilihan penggantian keseluruhan. Penggantian keseluruhan dapat menjadi opsi yang dapat diterima apabila nilai investasi (CAPEX) dan biaya operasional (OPEX) dapat diturunkan sehingga nilai keekonomiannya dapat mengungguli nilai keekonomian dari opsi penggantian bertahap.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis Integrasi Strategi Implementasi Corporate Social Responsibility dengan Perencanaan Strategis Perum LPPNPI yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan navigasi penerbangan. Penelitian ini melakukan penyusunan program-program CSR tahun 2016 sampai dengan 2017 yang diintegrasikan dengan standar Global Reporting Initiative GRI dan hubungan program-program tersebut yang diukur melalui Key Performance Indicators. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan key informant Perum LPPNPI. Key informant untuk proses wawancara adalah para pejabat yang berdasarkan dokumen internal perusahaan memiliki tanggung jawab dan kapabilitas sesuai dengan pertanyaan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Tahunan, RKAP, Dokumen Internal Perusahaan dan literatur lain sebagai penunjang. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa program-program terkait CSR yang dilakukan oleh Perum LPPNPI sebagian besar sesuai dengan standar GRI dan memiliki hubungan dengan KPI Perum LPPNPI.

---

ABSTRACT
This study was a case study to analyze Integration of Corporate Social Responsibility Implementation Strategic with Perum LPPNPIs Strategic Plan which a company in air navigation service industry. This study created CSR programs in 2016 to 2017 which was integrated with Global Reporting Initiative GRI standards and the relation of those standards which was measured with Key Performance Indicators. Primary data collected through interview with Perum LPPNPIs key informant. Key informant in interview process was functionaries who have responsibilities and capabilities to the question. Secondary data obtained from Annual Report, RKAP, Perum LPPNIs Internal Document and other literatures. This study showed Perum LPPNPIs CSR programs had accomplished most of GRI standards and have a relation with Perum LPPNPIs KPI.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan adanya permasalahan tentang masih dikontrolnya ruang udara Indonesia oleh FIR asing khususnya di atas kepulauan Riau dan Natuna oleh FIR Singapura berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dan Singapura tahun 1995, dimana kemudian dengan telah dimilikinya kemampuan baik di bidang teknologi maupun SDM maka Indonesia berkeinginan untuk mengambil alih kontrol FIR tersebut sebagai bangsa yang berdaulat dan juga sbg pelaksanaan dari undangundang. Terkait dengan hal itu, perlu ditinjau lebih lanjut mengapa Indonesia memandang perlu untuk mengambil alih kontrol FIR di atas kepulauan Riau dan Natuna dari pihak Singapura serta hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Indonesia dalam mewujudkan kehendaknya tersebut. Namun sesuai dengan salah satu klausul dalam perjanjian (Article 6) bahwa selama pihak Singapura melakukan pengontrolan di wilayah Indonesia maka Pemerintah Singapura atas nama Pemerintah Indonesia memungut Route Air Navigation Services (RANS) Charges, dan hasilnya akan diserahkan ke pemerintah Indonesia. Dari adanya pendapatan yang diperoleh Negara tersebut maka hal ini menjadi salah satu sumber pendapatan Negara berupa PNBP. Namun demikian, dengan adanya RANS Charges tersebut.menimbulkan implikasi terhadap Indonesia terkait upaya pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan pada FIR Singapura di atas kepulauan Riau dan Natuna berdasarkan perjanjian Indonesia Singapura Tahun 1995.

---

ABSTRACT
With the problems about still is still uncontrollable air space Indonesia by foreign FIR, especially above the Riau Islands and Natuna by the Singapore FIR based on agreements made by Indonesia and Singapore in 1995, which then has the ability to have both in the field of technology and human resources, Indonesia desirous to take over FIR control as a sovereign nation and also as the implementation of the Act. Related to this matter, need to be reviewed further, Indonesia necessary to take over control FIR above Riau Islands and Natuna from the Singapore and the obstacles faced by Indonesia in realizing against his will. However according to one clause in the agreement (Article 6) that during the Singapore authorities in the area of controlling in Indonesia, the Government of Singapore on behalf of the Government of Indonesia picked up Route Air Navigation Services (RANS) Charges, and the results will be submitted to the government of Indonesia. Of the State earned income it becomes a source of State revenue in the form of non-tax revenues. However, with the existence of RANS , give rise to that implication charges against Indonesia?s takeover attempts on the air navigation services in the Singapore FIR above Riau islands and Natuna based on agreement Indonesia Singapore 1995.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap Piutang PNBP atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan PJNP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Analisis dilakukan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2017. PJNP dibagi menjadi dua, yaitu 1 pelayanan jasa navigasi dengan pendelegasian ruang udara Indonesia tertentu kepada negara lain, yang diwakili oleh debitur Civil Aviation Authority of Singapore CAAS dan 2 pelayanan jasa navigasi yang dilakukan oleh debitur AirNav Indonesia. Kesimpulan laporan magang ini adalah Piutang PNBP atas PJNP masih memiliki permasalahan dan belum berjalan secara optimal sesuai dengan penerapan akuntansi piutang berbasis akrual. Hal tersebut terutama terjadi pada tahapan pengakuan dan pencatatan, yang berdampak pada belum andalnya nilai yang disajikan dalam laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Rekomendasi atas temuan tersebut berupa melakukan lobi kepada ICAO agar dilakukan pengambil-alihan Flight Information Region FIR untuk wilayah udara Sektor A oleh Pemerintah Indonesia, memperbaharui beberapa ketetapan dan peraturan terkait penetapan Piutang PNBP debitur CAAS dan AirNav Indonesia, serta pembuatan aplikasi terintegrasi antara pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pihak terkait.

---

ABSTRACT
This internship report aims to analyze the accounting treatment of non tax state receivable for air navigation services at Directorate General of Civil Aviation. The analysis is conducted during the first semester of 2017. Those air navigation services are divided into two, which are 1 an air navigation services by delegation of certain airspace of Indonesia to other countries, represented by Civil Aviation Authority of Singapore CAAS as a debtor and 2 an air navigation service represented by AirNav Indonesia as a debtor. The conclusion of this internship report is non tax state receivables for air navigation services still has problems and have not been complied with the accrual based receivables accounting. This is especially true in the recognition and recording stages, which have an impact on the unfavorable value presented in the financial statements of the Directorate General of Civil Aviation. The recommendation of the findings are to lobby the ICAO for takeover the Flight Information Region FIR at Sector A airspace by the Government of Indonesia, update some provisions and regulations about the determination of non tax state receivable for debtor CAAS and AirNav Indonesia, as well as making integrated applications between the Directorate General of Civil Aviation with related parties.