Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan untuk menjadi wirausahawan didasari oleh dua alasan, yaitu atas dasar opportunity atau necessity. Umumnya, penelitian menunjukkan bahwa peluang keberhasilan wirausahawan opportunity lebih baik daripada wirausahawan necessity, namun penelitian-penelitian tersebut belum memberikan hasil yang konklusif. Fakta juga menunjukkan bahwa terdapat individu yang memulai berwirausaha atas dasar keterdesakan ekonomi, namun dapat menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Disertasi ini mengajukan argumen bahwa wirausahawan necessity juga memiliki peluang berhasil yang sama dengan wirausahawan opportunity. Dengan menggunakan kuesioner, faktor identitas wirausaha, entrepreneurial passion, pengenalan peluang, dan pengambilan risiko diuji pada kelompok wirausahawan necessity dan opportunity yang telah menunjukkan keberhasilan dalam aktivitas bisnisnya. Ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari keempat faktor tersebut pada wirausahawan necessity dan opportunity. Hasil penelitian mendukung argumen. Kondisi opportunity dan necessity hanya merupakan titik awal dalam memulai berwirausaha, kategorisasi ini seharusnya tidak dijadikan pembeda dalam memprediksi keberhasilan wirausaha individu. Lebih lanjut, cara kedua kelompok wirausahawan untuk mencapai keberhasilan memiliki dinamika sendiri-sendiri. Faktor kunci untuk memiliki kemampuan pengambilan risiko yang baik pada wirausahawan opportunity adalah entrepreneurial passion, sedangkan pada wirausahawan necessity adalah pengenalan peluang secara diciptakan.

---

The decision to become an entrepreneur is based on two conditions, opportunity or necessity. Most studies support that opportunity entrepreneurs more likely to succeed than necessity entrepreneurs, however conclusive results have not been reached. The fact also shows that there are individuals who are successful in his business despite the forced conditions. This study argues that necessity entrepreneurs have the same chance of success as his counterpart. Using questionnaires, entrepreneurial identity, entrepreneurial passion, opportunity recognition and risk taking allegedly play a significant role in determining entrepreneurial success, tested on both groups that has shown success in business activities. It was found that there is no significant difference of these four factors between both groups. The results support the argument. The condition of opportunity and necessity is only a starting point in start up businesses, this categorization should not be a differentiator in predicting the entrepreneurial success. Further, the ways in which both groups of entrepreneurs achieve success seem to differ according to their own dynamics, with risk taking factor as criterion. The key factor for having a good risk taking ability in opportunity entrepreneurs is entrepreneurial passion, whereas in necessity entrepreneurs is created opportunities recognition."

"Asimetri hubungan (hak dan kewajiban) antara host country dengan investor asing dalam perjanjian investasi internasional terus mengkhawatirkan host country, terutama dalam hal kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Negara-negara semakin sadar atas keperluan untuk mengambil langkah strategis melalui penyertaan ketentuan perjanjian investasi internasional yang ditujukan secara khusus demi menjamin perlindungan hak fundamentalnya tersebut. Penelitian (tesis) ini mengeksplorasi lebih lanjut tentang hubungan ketentuan pengecualian keamanan dengan necessity dan state immunity yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dalam merumuskan klausul yang melindungi keamanan nasional tanpa melanggar perjanjian investasi internasional ataupun hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dokrinal dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan berdasarkan doktrin aliran positivisme (yuridis normative). Penelitian ini mempertanyakan bagaimana penerapan perlindungan keamanan nasional host country dalam perjanjian investasi internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan merumuskan strategi formulasi penyusunan model perjanjian investasi internasional ideal dan kebijakan hukum yang sesuai dengan keamanan nasional tanpa melanggar hukum internasional.

---

The asymmetry of host-countries and foreign investors’s relationship (rights and obligations) in the International Investment Agreements (IIAs) continues to distress host-countries, particularly in terms of its sovereignty and national security. Host-countries are increasingly aware of the need to take strategic steps through the inclusion of IIAs provisions which are specifically aimed at ensuring the protection of these fundamental rights. This research (thesis) further explores the relationship between the provision of security exceptions with necessity and state immunity which will lead to a better understanding in formulating clauses that protect national security without violating IIAs obligations or customary international law. This research is a doctrinal law research with a legal object that is conceptualized as a rule of law based on the doctrine of positivism (normative juridical). This study questions how the implementation of host country national security protection in IIAs. The purpose of this research is to understand and create strategies for formulating ideal IIAs models and legal policies that are compatible and consistent with national security without violating international law."

"Penelitian ini akan mengenalisis penerapan prinsip foreseeability of harm dalam perjanjian internasional dan sengketa lingkungan internasional. Berangkat dari konsep necessity, prinsip foreseeability of harm memerlukan keseimbangan antara memprediksi kemungkinan kerugian dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegahnya, memastikan bahwa negara bertindak secara bertanggung jawab tanpa terbebani secara tidak adil oleh konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan. Namun, dalam perkembangannya sering kali ditemukan tantangan dan hambatan dalam penerapannya yang berkeadilan, bahkan menjadi perdebatan antara hakim-hakim yang meutus suatu perkara. Ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan peninjauan pustaka, tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat perbedaan terhadap penerapan prinsip ini dari setiap perjanjian internasional dan dalam setiap sengketa berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga melihat secara spesifik metode yang digunakan oleh setiap perjanjian internasional dan penyelesaian kasus oleh pengadilan internasional, seperti kewajiban melakukan pengkajian dampak lingkungan sebelum melakukan suatu proyek, dan lain-lain. Akhir dari penelitian ini akan memberikan kesimpulan terhadap setiap pertanyaan yang diajukan dan saran untuk penerapannya di kemudian hari.

---

This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation. This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation."

"R. F. Kuang's 2022 novel Babel: Or the Necessity of Violence explores the issue of colonialism, the subsequent loss of agency, and the effort to reclaim it. This paper aims to identify how systematic colonialism influences the loss of agency, emphasizing the importance of reclaiming it for liberation. This paper analyzes forms of colonialism and reclamation of agency in the novel, applying Said’s (1978) and Fanon’s (1961) postcolonial theories as frameworks. By examining academic and economic colonialism in the novel and how the characters resist to colonialism, it is evident that the novel shows how reclaiming agency is crucial to challenge colonial dominance and achieve liberation. By shedding light on the multifaceted nature of resistance and the portrayal of colonialism in Babel, this study highlights the complexities surrounding power, oppression, and liberation in both fictional and real-world contexts.

---

Novel Babel: Or the Necessity of Violence tahun 2022 karya R. F. Kuang mengeksplorasi isu mendalam perihal kolonialisme, kehilangan agensi sebagai dampaknya, dan usaha untuk merebut agensi kembali. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kolonialisme sistematis mempengaruhi hilangnya agensi, menekankan pentingnya reklamasi agensi untuk mencapai pembebasan. Studi ini berfokus pada dua tema, bentuk kolonialisme dan reklamasi agensi, yang digambarkan dalam novel tersebut dengan menggunakan teori-teori pascakolonial Said (1978) dan Fanon (1961) sebagai kerangka teori. Dengan meneliti kolonialisme akademik dan ekonomi dalam novel, bersama dengan berbagai jenis perlawanan yang ditampilkan, menjadi jelas bahwa reklamasi agensi sangat penting untuk menantang dominasi kolonial dan mencapai pembebasan. Dengan menyoroti sifat multifaset dari perlawanan dan penggambaran kolonialisme dalam Babel, studi ini menekankan kompleksitas seputar kekuasaan, penindasan, dan pembebasan dalam konteks fiksi dan dunia nyata."

"Kompetensi instruktur merupakan kemarnpuan kelja setiap instruktur sesuai jcnjang jabatannya, yang rnencakup aspek pengetahuan, ketrampiian dan Instruktur ada dua yaitu kompetensi keahlian dan kompetensi metodologi pelatihan. Dengan ditctapkannya kepmenakertras no Kep.l40/MenfVI/2008 tentang penetapan SKKNI Tentang metodologi pelatihan maka dipandang perlu untuk memetakan kompetensi metodologi pelatihan instruktur dilingkunan Balai Latihan kelja agar diketahui peta kornpetensi dan kesenjangan yang tcrjadi antara kompetensi metodologi pelatihan yang diperlukan dan kompetensi yang terscdia pada kualitikasi instruktur terampil dan instruktur ahli Serta dapat menentukan Kebutuhan pclatihan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan lcompetensi tcrsebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatifi Metode pengumpuian data yang dilakukan adalah mctode survey. Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dengan rnenggunakan instrumen kuesioner dan pedoman wawancara, scrta data seklmder. Data yang diperoleh kemudian diolah dcngan menggunakan SPSS for window V 15.0. Hasil penelitian adalah Secara Umum terdapat kescnjangan kompetcnsi instruktur di Balai Latihan Kexja UPTP Ditjen Bina Lattas Depnakerlrans baik instruktur ahli maupun instruktur terampil, kecuali instruktur terampil pelaksana yang kesenjangan antara kompetensi aktual dan kompetensi idealnya relative kecil. Tingkat pencapaian kompetensi instruktur ahli pada kompetensi metodologi pelatihan 89%, lnstruklur penyelia 90%, Instruktur pelaksana lanjut 90% dan instruktur pelaksana 95%. Berdasarkan pengelompokan tingkat pcnguasaan kompetcnsi inslruktur menurut Entegrys Incoxporate (1993) maka kemarhpuan aktual instruktur dalam hal metodologi pelatihan tingkat penguasaan kompetensinya tergolong kiasiiikasi comfort (nilai 6,1 ~ 8) artinya tingkat kompetensi instruktur sampai dcngan baik dalam pemahaman, namun kurang yakin dalam pelaksanaannya. Hasil analisis kebutuhan Pelatihan menunjukkan bahwa secara umum telah cukup diklat, hal ini terlihat dari sebagian besar masuk wilayah C dan ada beberapa kompelcnsi yang mernerlukan pclatihan tetapi tidak mendesak yang masuk wilayah B. Dari keterbatasan penelilian yang dikemukakan diatas, pcneliti dapat membcrikan beberapa saran amau penelitian lanjutan yaitu pemetaan kompetensi instruktur sesuai bidang kejuruan/keahlian yang disesuaikan dengan jenjang jabatan untuk melengkapi kompetensi instruktur yang ada.

---

Instructor competence is instructor ability based on its position ladder, that include knowledge aspect, skill and job attitude based on instructor competence standart that be agreed. There are two competence instructors, those are skills and training methodology oompetences.Based on Kepmenakertrans no. Kep 140/MenfVI?2008, that’s training methodology, it has to map the instructor training methodology competence at BLK, in order to know the map competence and discrepancy that be happened among the training methodology competence needed and instructor and be able to determine the training necessity, what can be done to reduce discrepancy of the competence. This research is descriptire research by quantitative and qualitative approach, The method of data collecting is survey method. The data consists of primary data by using questioner instrument and interview guidance and secondary data. The acquired data is processed by using SPSS for window V 15.0. Generally, the research result, there is instructor competence discrepancy at UPTP of BLK Ditjen Bina Lattas Depnakertrans for specialist instmctor and skilled instructor, exept t.he executor skilled instructor that discrepancy between current and ideal competence be minor relativeThe achievement degree of specialist instructor competence on training methodology competence is 89%, supervisor instructor is 90%, advanced executor instructor is 90%, and executor instrtor is 95%. Based on the classification ot instructor competence authority degree (according to Entegrys Incorporate, 1993), that instructor current ability in training methodology of competence authority degree belong to comfort classification( grade 6,1 - 8 ). It means that instructor competence degree be smart in understanding but its implementation., it’s not con vinced. The result of training necessity analyzing shows that it has been enough, it can be sen from parts of them. Include C area and there are parts of competence need training but it doesn’t make B area be insist on the limitation ofthe research, researcher wants to give some suggestions or advanced research that is about instructor competence mapping based on his skill, position ladder to complete the instructor competence that has been available."

"Menurut prinsip necessity, negara dapat dibenarkan melanggar hukum internasional jika ada ancaman terhadap kepentingan esensial negara. Untuk melindungi perekonomian dalam krisis, Argentina mengeluarkan kebijakan yang melanggar perlindungan investor dalam BIT. Argentina digugat ke ICSID dan terjadi variasi putusan, ada putusan yang membenarkan necessity dan ada pula putusan yang menolak. Tulisan ini meninjau penerapan prinsip necessity dikaitan dengan sengketa investasi yang terjadi. Penulis menelusuri perkembangan necessity dan penerapannya dalam sengketa, lalu meninjau pertimbangan Majelis Arbitrase ICSID. Necessity menurut Pasal 25 Draft Articles sulit diterapkan dalam sengketa investasi karena perumusan yang limitatif. Necessity lebih mudah diterapkan dalam BIT yang bersifat lex specialis, yaitu Pasal XI BIT AS - Argentina.

---

According to necessity principle, state can be excused for breach of international law if there are threats to the essential interest of the State. To protect its economy during crisis, Argentine enacted policies that violate investor protection in BIT. Argentine was sued to ICSID, and awards are varied. Some Tribunals accept Argentine's necessity defense, and some others don?t. This thesis revisits the application of necessity principle in the context of investment disputes. Author will trace the development of necessity and its application in various disputes, then analyze related ICSID Tribunal awards. Necessity according Article 25 Draft Articles is considered inapplicable in the context of investment dispute because of its strict formulation. Invocation of necessity is considered less difficult if stipulated in BIT as lex specialis, in this particular case is Article XI of US - Argentina BIT."

" ABSTRAK Penilaian walkability terhadap trotoar Manggarai perlu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pejalan kaki yang tidak cukup baik dalam berpindah moda dari Stasiun Manggarai menuju ke halte TransJakarta Manggarai. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan secara online kepada pejalan kaki melalui media sosial seputar kondisi trotoar Manggarai dan kebutuhan pengguna sebagai dasar dari konsep desain fasilitas baru. Hasil pembobotan dan validasi kuesioner menunjukkan bahwa walkability dipengaruhi oleh umur pejalan kaki dengan nilai indeks rata-rata 25,41 dari 100, dimana keamanan memperoleh nilai terendah yaitu 23,83 dan kondisi jalan raya memperoleh nilai tertinggi yaitu 28,17. Fly Over menjadi sarana yang paling banyak disarankan.

---

ABSTRACT Walkability assessment of Manggarai sidewalks needs to be done to improve pedestrian accessibility that is not good enough when switching modes from railway station to Manggarai TransJakarta bus shelter. Data collected through questionnaire that distributed to pedestrians through social media about the condition of Manggarai sidewalks and pedestrian necessities that used for the new facility rsquo s basic design. Score weighting result and validation showed that walkability is affected by pedestrian age with average walkability index is 25,41 from 100, where security got the worst value 23,83 and the road conditions got the highest value 28,17. Fly over is most widely recommended. "