Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenghayat kepercayaan Sapta Darma Indonesia melakukan perkawinan dengan tata cara agama Islam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni, identitas sebagai muslim yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), sulitnya mengurus birokrasi perkawinan secara penghayat, dan juga kondisi politik saat dilaksanakannya perkawinan tersebut. Prosesi perkawinan secara agama Islam, dinilai tidak cukup bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma Indonesia. Maka dari itu, mereka pun terdorong untuk melakukan perkawinan kembali atau bangun nikah sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Penentuan hari yang dianggap baik untuk melakukan bangun nikah juga tidak terlepas dari petungan atau sistem perhitungan Jawa. Bangun nikah juga digunakan oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma Indonesia untuk menguatkan identitas mereka sebagai penghayat, dilakukan agar mereka dapat dianggap eksis dalam kelompok penghayat kepercayaan. Pasangan penghayat kepercayaan, yang merupakan seorang muslim menyetujui adanya bangun nikah karena didasari oleh kontruksi budaya Jawa. Nilai-nilai taat dan patuh terhadap suami menjadi nilai utama dalam membina rumah tangga karena hal tersebut tidaklah terlepas dari budaya patriarki yang masih mengakar dalam keluarga Jawa. Data dalam skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipasi dan juga pengalaman hidup. Penelitian dilakukan pada masyarakat penghayat Sapta Darma Indonesia, Surabaya.

---

ABSTRACTThe chancellor of the trust of Sapta Darma Indonesia conducts marriage in the manner of Islam. This is influenced by several factors, namely, the identity as a Muslim listed on the KTP (Identity Card), the difficulty of managing the marriage bureaucracy in a way, and also the political conditions at the time of the marriage. Islamic marriage procession, it was considered insufficient for the trustees of the Sapta Darma Indonesia. Therefore, they are also encouraged to remarry or bangun nikah according to their beliefs. The determinination of the day that is considered good for bangun nikah is also inseparable from petungan or Javanese calculation system. In addition to being used as a reinforcer of marriage ties in a way, bangun nikah is also used by the trustees of Sapta Darma to strengthen their identity as mourners, so that they can be considered to exist in the group of belief groups. The partner of the belief group, who is a Muslim, agrees to the existence of bangun nikah because it is based on the construction of Javanese culture. The values ​​of obedience and obedience to the husband are the main values ​​in fostering a household because it is inseparable from the patriarchal culture that is still rooted in the Javanese family. The data in this paper are collected using in-depth interview techniques, participant observation, and life history. The research was conducted at the community of Sapta Darma Indonesia, Surabaya."

"Dalam tesis ini, disajikan edisi teks naskah Suluk Perkawinan (SP) dan dibahas makna perkawinan dalam naskah tersebut. Pada penelitian ini, digunakan metode edisi kritis untuk menyajikan edisi teks dan analisis temauntukmelihatmaknaperkawinan. Hasil penelitian memperlihatkan pengertian yang khas, tidak lazim, mengenai makna perkawinan dalam SP. Pengertian yang khas tersebut muncul dari suatudasar, tasawuf. Penelitian mengenai teks SP sendiri masih berpeluang untuk disempurnakan.

---

This thesis presents text edition of Suluk Perkawinan (SP) and the meaning of marriage in SP. This research uses critical edition method to present text edition and theme analysis to see the meaning of marriage. The research shows that there is an unusual meaning of marriage in SP. That unusual meaning is based on tasawuf. There is opportunity to complete research of text of SP."

"ABSTRAKDalam tesis ini, disajikan edisi teks naskah Suluk Perkawinan (SP) dan dibahas makna perkawinan dalam naskah tersebut. Pada penelitian ini, digunakan metode edisi kritis untuk menyajikan edisi teks dan analisis temauntukmelihatmaknaperkawinan. Hasil penelitian memperlihatkan pengertian yang khas, tidak lazim, mengenai makna perkawinan dalam SP. Pengertian yang khas tersebut muncul dari suatudasar, tasawuf. Penelitian mengenai teks SP sendiri masih berpeluang untuk disempurnakan.

---

ABSTRACTThis thesis presents text edition of Suluk Perkawinan (SP) and the meaning of marriage in SP. This research uses critical edition method to present text edition and theme analysis to see the meaning of marriage. The research shows that there is an unusual meaning of marriage in SP. That unusual meaning is based on tasawuf. There is opportunity to complete research of text of SP."

"Penelitian ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama mengenai penolakan Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak punya kekuatan hukum. Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan. Hal ini paling sering merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akan mengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya dan anak tidak dapat memperoleh hak-hak nya sebagai anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi penelitian kepustakaan atau studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, dimana pertimbangan Hakim sudah tepat untuk menolak permohonan isbat nikah karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalil-dalil Hukum Islam.

---

This research discusses the decision of the Religious Court regarding the rejection of Isbat Marriage against siri marriage. Isbat Marriage is carried out to prove the marriage and obtain physical evidence of the marriage, namely the marriage certificate. The definition of siri marriage is not clearly stated in the law, but in general siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and is not carried out in front of a Marriage Registration Officer (PPN), so it has no legal force. In Indonesia until now there are still many people who do not register their marriages. Many do not know the importance of registering a marriage. This is most often detrimental to the children born from the marriage. For children, a marriage that is not registered by their parents will result in the absence of the father's name on their birth certificate and the child cannot obtain their rights as a child. The research method used in this thesis is normative, which is legal research conducted by examining library or secondary materials only. The data collection technique that the author uses is a library research study or literature study. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the author analyzes Stipulation Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, where the Judge's consideration is correct to reject the application for isbat nikah because they are contrary to the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law Number 1 of 1974 and also the arguments of Islamic Law."

"Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinannya. Hal ini paling sering merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka tidak akan ada akta nikah yang dapat dijadikan bukti oleh perempuan ketika menuntut haknya sebagai istri. Untuk anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akanmengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau Norma-Norma, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan juga pendekatan analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode studi Pustaka atau literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Batang, dimana pertimbangan Hakim yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidaklah tepat karena putusan ini mengharuskan adanya pengakuan ayah di Pengadilan untuk memperkuat kedudukan si anak adalah anak sah ayahnya, namun dalam penetapan ini tidak ada kehadiran ayah di pengadilan sehingga tidak memperkuat kedudukan si anak, tapi Hakim menyatakan anak pemohon adalah anak sah ayahnya.

---

In Indonesia, there are still many people who do not register their marriages. Many people do not know the importance of registering their marriages. This is most often detrimental to women and children born from such marriages, because by not recording the marriage, there will be no marriage certificate that can be used as evidence by women when demanding their rights as wives. For children, a marriage that is not registered by the parents will result in the absence of the father's name on the birth certificate. The research method used in this thesis is a juridical normative, namely legal research in the sense of examining the norms or norms. The approach method used in this research is the statutory approach, the case approach and also the analytical approach. The data collection technique that the writer uses is literature or literature study method. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the writer analyzes Stipulation Number 69/Pdt.P/2019/PN.Batang, where the Judge's consideration using the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is not correct because this decision requires the

recognition of the father in court to strengthen the position of the the child is the father's legitimate son, but in this determination the father is not

present in court so that it does not strengthen the child's position, but the judge states that the applicant's child is the father's legitimate son."