Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sengketa Laut Cina Selatan telah menjadi konflik kepentingan di antara negara-negara kawasan tersebut. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim sekitar 90 persen wilayah Laut Cina Selatan melalui penggunaan peta sembilan garis putus-putus namun klaim ini bertentangan dengan klaim kedaulatan negara lain, termasuk Filipina. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mendorong Tiongkok tetap mempertahankan klaimnya terhadap Laut Cina Selatan dan untuk mengetahui seberapa efektif peta nine-dashed line untuk mempertahankan Laut Cina Selatan terutama dalam sengketanya dengan Filipina. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitiatif dengan pendekatan ilmu sejarah. Adapun tahap penelitian mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RRT menggunakan peta dengan nine dashed line sebagai dasar klaim di Laut Cina Selatan namun ternyata hal itu kurang efektif untuk mendukung klaimnya atas Laut Cina Selatan. ......The South China Sea dispute has become a conflict of interest among the countries of the region. The People's Republic of China (PRC) claims about 90 percent of the South China Sea through the use of the nine-dash line map but this claim conflicts with the sovereignty claims of other countries, including the Philippines. That is the subject of discussion in this article. The main objective of this research is to find out the main factors that encourage China to maintain its claim to the South China Sea and to find out how effective the nine-dashed line map is in defending the South China Sea, especially in its dispute with the Philippines. The research method used in this article is a qualitative method with a historical science approach. The research stages include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of the study show that even though the PRC uses a map with nine dashed lines as the basis for claims in the South China Sea, it turns out to be less effective in supporting its claims over the South China Sea.

Abstrak :
Indonesia is not one of the claimant states, but Chinese provocation through its fishing vessels which escorted by Chinese Coast Guard has been violating Indonesia Exclusive Economic Zone on South China Sea which is intersected with Nine Dashed Line (NDL). Until now, the synergy among Indonesian power instruments to defend Indonesia’s sovereign rights is still weak, thus the problem identification in this research is how the synergy of the instrument of competent forces in the Indonesian maritime domain to face Chinese Claims on South China Sea. Synergy analysis is seen from three aspects: perspective, policy, and Rules Of Engangement (ROE) applied to operational. This research uses qualitative method to explore research questions deeper, with Soft System Methodology analysis method to approach problems with the comparison between system thinking and real world in a structured way, and supported NVivo to execute the process of data triangulation. Research results show that maritime power instruments of Indonesia do not have a harmonious perspective on NDL yet. This study also shows that policy from policy makers and strategic derivatives from strategy makers of the Government of the Republic of Indonesia's have not been orchestrated, thus appropriate ROE at operational level to confront China's provocation of the South China Sea has not been formulated by adjusting authority with instrument capability. Overall, the study found that the synergy of Indonesian maritime power instruments need to be optimized to deal with Chinese Claims over the territory of Indonesian jurisdiction in the South China Sea.

Abstrak :
Indonesia bukan salah satu negara claimant, tetapi provokasi Cina melalui kapal nelayan yang dikawal oleh kapal Chinese Coast Guard telah melanggar hak berdaulat Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS) yang berpotongan dengan Nine Dashed Line (NDL). Sampai saat ini sinergi antar instrumen kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di LCS masih terlihat lemah, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sinergi instrumen kekuatan yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi Klaim Cina atas LCS. Analisa sinergi dilihat dari tiga aspek yaitu perspektif, kebijakan, dan Rules Of Engangement (ROE) yang diterapkan pada operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian secara mendalam, dengan teknik analisa Soft System Methodology untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan perbandingan sistem berpikir dan dunia nyata secara terstruktur, dan dibantu dengan NVivo untuk proses triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari pembuat kebijakan dan turunan strategi dari pembuat strategi Pemerintah Republik Indonesia belum diharmonisasi, sehingga ROE pada level operasional yang tepat untuk menghadapi provokasi Cina atas LCS belum dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen. Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia masih perlu dioptimalkan untuk menghadapi Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia di LCS.