Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana digitalisasi menjadi landasan dalam kebijakan modernisasi koperasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan cita-cita dan tujuan awal pembentukan koperasi di Indonesia, serta bagaimana perbandingan pengaturan dan implementasi terkait modernisasi koperasi di Indonesia dengan modernisasi koperasi di Jerman dan Norwegia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi preskriptif eksplanatoris. Modernisasi koperasi merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang secara eksplisit tertulis pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, juga diamanatkan mengenai target 500 koperasi modern hingga akhir tahun 2024. Tulisan ini menggunakan komparasi peraturan di negara Jerman dan Norwegia karena sebab-sebab yang terkait dan dapat diimplementasikan di Indonesia dalam hal modernisasi koperasi. Jerman dijadikan perbandingan sebab keberhasilan Koperasi Kreditnya, serta model Koperasi Pertaniannya yang dapat diaplikasikan di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang juga bergantung pada hasil pertanian. Sedangkan Norwegia sebagai negara Skandinavia yang pernah dikunjungi Bapak Koperasi Indonesia, M. Hatta untuk mempelajari praktik koperasi di negara tersebut, sehingga menjadikannya negara yang tepat dalam studi komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi sebagai landasan kebijakan modernisasi koperasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi yang relevan dengan tujuan awal pendirian koperasi. Di sisi lain, Jerman dan Norwegia memiliki regulasi koperasi yang lebih mendalam dan terperinci dibandingkan Indonesia. Hal tersebut yang membuat Undang-Undang Perkoperasian menjadi suatu kebutuhan dalam mengakomodasi perkoperasian Indonesia.

---

This paper analyzes how digitalization becomes the basis for cooperative modernization policies after the Job Creation Law in accordance with the ideals and objectives of the initial establishment of cooperatives in Indonesia, as well as how the regulation and implementation related to cooperative modernization in Indonesia compare with cooperative modernization in Germany and Norway. This paper is prepared using doctrinal research method with explanatory prescriptive typology. Cooperative modernization is an Indonesian government policy that is explicitly written in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). The RPJMN also mandates a target of 500 modern cooperatives by the end of 2024. This paper uses a comparison of regulations in Germany and Norway for reasons that are related and can be implemented in Indonesia in terms of cooperative modernization. Germany is used as a comparison because of the success of its Credit Cooperatives, as well as its Agricultural Cooperative model that can be applied in Indonesia considering that Indonesia is an agricultural country that also depends on agricultural products. Norway, on the other hand, is a Scandinavian country that was once visited by the father of Indonesian cooperatives, M. Hatta, to study cooperative practices in the country, making it an appropriate country for a comparative study. The research concludes that digitalization as the foundation of cooperative modernization policy after the Job Creation Law strengthens the role of cooperatives as an economic pillar that is relevant to the original purpose of establishing cooperatives. On the other hand, Germany and Norway have more in-depth and detailed cooperative regulations than Indonesia. This makes the Cooperatives Law a necessity in accommodating Indonesian cooperatives."

"Kyoto Protocol merupakan instrument utama dalam mitigasi perubahan iklim dengan periode komitmen pengurangan emisi yang akan berakhir pada tahun 2012. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan mengenai bentuk mitigasi perubahan iklim setelah berakhirnya periode komitmen pertama tersebut. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan konsep mitigasi perubahan iklim khusus kehutanan yang telah menjadi wacana sejak tahun 2005 dan berpotensi menjadi skema pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua. Sebagai pemilik wilayah hutan yang relatif besar, Indonesia telah aktif dalam berbagai program REDD, dan pada tahun 2011 menandatangani letter of intent dengan Norwegia yang berujung pada moratorium hutan nasional. Sebagai skema yang belum baku dalam tataran hukum lingkungan internasional, Indonesia dan Norwegia tidak wajib untuk mengurangi emisi dalam bentuk REDD. Namun kegiatan moratorium hutan tetap dilaksanakan dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memiliki peran dalam negosiasi periode komitmen kedua.

---

Kyoto Protocol is the main instrument in the mitigation of climate change in the emissions reduction commitment period which ends in 2012. Up until today, there has not been any decision regarding the mitigation of climate change after the end of the first commitment period. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is a concept of climate change mitigation that has the potential of becoming the emissions reduction scheme in the second commitment period. As the owner of a relatively large area of forest, Indonesia has been active in various programs of REDD, and in 2011 it has entered a letter of intent with Norway that resulted in the application of national forestry moratorium. As a scheme that has not been standardized in the scope of international environmental law, Indonesia and Norway do not have the obligation to reduce emissions through REDD. However, forestry moratorium is still conducted and such activity opens the possibility of Indonesia to have a big role in the negotiations of the second commitment period."

"Performa ambivalen Norwegia terhadap komitmen Rezim Paris semakin intens pasca keputusan Norwegia untuk mengekspansi pendirian kilang migas di kawasan Arktik serta memperkuat komitmen iklim melalui Climate Act. Hal ini berimbas pada kegagalan konstan Norwegia dalam memenuhi target pengurangan emisi (NDC)—tertinggal jauh dibandingkan negara-negara Nordik lainnya. Penelitian ini menjawab alasan intensifikasi performa ambivalen Norwegia dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri di bawah payung Teori Peran dan Konsep Transformasi Negara. Temuan utama dalam penelitian ini mengacu pada status prominen Norwegia di ranah iklim merupakan wujud performa dari konsepsi peran sebagai Pemimpin Upaya Mitigasi Perubahan Iklim. Namun, derajat kontradiksi semakin intens pada tahun 2016-2023 lantaran proses manifestasi peran diintervensi oleh konteks-konteks khusus yang turut menempatkan optimalisasi migas sebagai kepentingan strategis. Benang merah dari temuan ini dibagi ke dalam dua tingkatan. Di tingkat perumusan kebijakan Norwegia, kompetisi politik domestik mencapai titik konvergensi antara iklim dan migas bermuara pada kebutuhan kapabilitas materiil partai politik yang bersumber dari pendapatan migas serta penjaringan legitimasi melalui isu iklim sebagai agenda populis. Adapun absensi kontrol aktivitas migas dalam Rezim Paris dalam ranah struktural menjadi celah bagi pemenuhan komitmen pengurangan emisi.

---

Norway’s ambivalent performance towards its Paris Agreement has intensified following its decision to expand oil and gas infrastructure in the Arctic and simultaneously strengthen climate commitments through the Climate Act. This duality has led to Norway's consistent failure to meet its Nationally Determined Contributions, lagging behind other Nordic countries. This study examines the reasons behind Norway's intensified ambivalent by employing a foreign policy analysis framework grounded in Role Theory and the Concept of State Transformation. The main findings indicate that Norway's prominent status in the climate arena reflects its role as a Leader in Climate Mitigation Efforts. However, from 2016-2023, the degree of contradiction has increased due to the interplay of special contexts that prioritize the optimization of petroleum interests as a strategic necessity. These findings can be categorized into two levels. At the policymaking level, domestic political competition converges on climate and oil interests, driven by the need for political parties to secure material capabilities sourced from oil revenues and to garner legitimacy by elevating climate issues as a populist agenda. Additionally, the structural absence of controls on oil activities within the Paris Agreement creates a gap that hinders the fulfillment of NDC commitments."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai lolosnya kebijakan Kontantstøtte di parlemenNorwegia (Storting) pada tahun 1998. Diinisiasi oleh partai kecil, yakni KristeligFolkeparti, kebijakan Kontantstøtte merupakan kebijakan yang kontroversial terkaitdengan dualisme kebijakan keluarga yang diakibatkannya. Melalui model penelitiankualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah partai kecilyang tergabung dalam pemerintahan minoritas dapat meloloskan sebuah kebijakanyang kontroversial. Analisis menggunakan teori koalisi ini mengungkap dukungandari partai di luar koalisi terhadap kebijakan tersebut. Dukungan muncul dari adanyamutually beneficial agreement antara pemerintahan minoritas dengan partai di luarkoalisi.

---

ABSTRACTThis thesis scrutinizes the passing of Kontantstøtte policy by Norwegian parliament(Storting) in 1998. Kontantstøtte is a controversial policies initiated by small partynamely Kristelig Folkeparti. The emergence of Kontantstøtte policy is the cause offamily policy dualism in Norway. Through a qualitative research, this study aims toexamine how Kontantstøtte policy could passed, emphasized on the supporting actorsoutside the minority government. The support arise from the existence of mutuallybeneficial agreement between the minority government and parties outside thecoalition."

"Bahasa Norwegia memiliki banyak kata serapan yang diambil dari Bahasa Jerman dan bahasa-bahasa yang mendahului bahasa Jerman seperti Bahasa Jerman Hilir dan Bahasa Jerman Hilir Pertengahan akibat supremasi politik dan ekonomi yang terjadi pada Liga Hansa tahun 1250-1450 di mana sejumlah populasi besar dari penutur Bahasa Jerman Hilir Pertengahan bermigrasi ke Norwegia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kemiripan dan perbedaan antara bahasa Jerman dan Norwegia, kelaziman pengajaran bahasa Jerman di Norwegia, dan bagaimana pembelajar bahasa Norwegia beradaptasi dengan bahasa Jerman melalui kata-kata serapan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis kontrastif untuk menguraikan faktor-faktor yang membangun kemiripan dan perbedaan antara bahasa Jerman dan bahasa Norwegia, dan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara one-on-one terbuka dengan tiga narasumber yang mempelajari bahasa Jerman dan Norwegia secara bersamaan di mana mereka diminta untuk menyebutkan kata-kata serupa dalam bahasa Jerman dan Norwegia yang terlintas di benak mereka, sehubungan dengan tujuan penulis mengumpulkan bukti perihal seberapa familiar mereka dengan bahasa Jerman ketika mereka telah mempelajari bahasa Norwegia, dan sebaliknya.

---

The Norwegian language has many loan words derived from German and the languages that preceded German such as Middle Low German and Low German due to the political and economic supremacy that occurred in the Hanseatic League back in 1250 to 1450 where a huge population of Middle Low German speakers migrated to Norway. Thus, this research aims to analyze the similarities and differences between German and Norwegian, the prevalence of German language teaching in Norway, and the way Norwegian language learners adapt with the German language through the said loan words. This research uses contrastive analysis to decipher factors that helped build the similarities and differences between German and Norwegian, and uses a qualitative research method through a one-on-one, open-ended interview with three interviewees that are learning German and Norwegian simultaneously where they were asked to mention similar words in German and Norwegian that crossed their minds as the writer aims to collect evidences regarding how familiar they are with German when they have learned Norwegian, and vice versa."

"Disinformasi semakin berkembang pesat di tengah-tengah krisis pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di masyarakat. Media massa sebagai penyampai informasi fakta berperan penting dalam persebaran disinformasi. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pada media massa terkait disinformasi yang beredar selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa di keempat negara tersebut dalam melawan disinformasi terkait Covid-19 sebagai salah satu bentuk bentuk tanggung jawab sosial media terhadap masyarakat. Rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini yaitu mengapa disinformasi merugikan dan bagaimana peran media massa dalam melawan gelombang disinformasi terkait Covid-19 di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu studi kasus dengan mengumpulkan data-data dari media massa yang paling dipercaya di keempat negara tersebut. Teori Hegemoni milik Antonio Gramsci dan Teori Tanggung Jawab Pers digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk melakukan analisis mendalam, penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sample dengan cara purposive random sampling dengan menentukan 3 media paling dipercaya di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Temuan peneliti menunjukkan bahwa media-media massa di keempat negara memiliki mekanisme yang selaras, yaitu dengan memberikan artikel klarifikasi dan edukasi mengenai disinformasi yang menyesatkan. Selain itu, ada pula beberapa media yang memiliki platform pemeriksa fakta seperti Detektor milik media massa DR di Denmark dan Faktisk.no kolaborasi antara VG dan Dagbladet di Norwegia.

---

Disinformation is going rapidly in the midst of covid-19 pandemic since it spread globally. Mass media as provider of true information plays important role in the dissemination of disinformation. This research is a study of mass media regarding disinformation spreaded during covid-19 pandemic 2020 in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. This research aims to determine the role of mass media in Denmark, Finland, Norway, and Sweden in dealing with disinformation related to Covid-19 pandemic as the form of social responsibility of the mass media to the society. The research questions that appear on this research, why disinformation is harmful and what the role plays the mass media in countering with Covid-19 disinformation wave in each country? This research uses a qualitative method with content analysis technique. Meanwhile, the data analysis technique used is case study by collecting data from the most trusted mass media outlet in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Antonio Gramsci’s Hegemony Theory and Social Responsibility of mass media is used to answer the research problem. To conduct an in-depth analysis, this research uses a purposive random sampling technique by determine the 3 most trusted media outlet in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. The research findings show that mass media in the four countries have similiar mechanism in countering Covid-19 disinformation, by providing clarifying and educational articles regarding disinformation articles. There are also several media that have fact-checking platforms such as Detektor from DR media in Denmark and Factisk.no from collaboration between VG and Dagbladet in Norway."