Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query

Sandra Dewi, author

Akibat hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat oleh seorang notaris tanpa persetujuan pemilik tanah (Studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 09/B/MPPN/VII/2017) = The legal consequences of transfer of right on uncertified land title carried out by a notary without the consent of the beneficial owner. (Case study of majelis pemeriksa pusat notaris number 09/B/MPPN/VII/2017)

Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cathy Megawe, author

Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan Jabatan yang Dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta Hibah (Analisis Putusan PN.JKT.Tim No. 224/Pdt.G/2000) / Cathy Megawe

2006

T36881

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeane Angkow, author

Kekuatan hukum penerbitan covernote oleh notaris/ppat dalam pembuatan akta di bidang pertanahan = Legal force from covernote released by notary land deed official in deed in land affairs

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Covernote yang diterbitkan oleh Notaris. Covernote adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari Notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, Covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu...

2015

T43051

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maya Asina Rohani, author

Kekuatan akta jual beli dalam pembuktian di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1373/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel = The strengh of sale and purchase deed within the court authentication based on Jakarta Selatan district court verdict

Akta otentik merupakan salah satu bukti yang kuat apabila dipergunakan dimuka pengadilan tanpa menggunakan alat bukti lainnya. Akta otentik dibuat Pejabat Pembuat Akta. Peranan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat umum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat semakin membutuhkan suatu bukti tertulis berupa akta otentik agar dapat dijadikan kepastian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28820

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anastasia Regina Agustin, author

Pertanggungjawaban notaris selaku PPAT atas kepercayaan klien yang disalahgunakan terkait dengan penggelapan BPHTB dalam putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS tanggal 04 Agustus 2015 = Responsibility of notary as the land deed officer upon client s misused trust related to the embezzlement of BPHTB Denpasar district court verdict number 300/PID.B/2015/PN.DPS

Pembayaran pajak BPHTB merupakan self-assesment yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berada di tangan wajib pajak. Dalam prakteknya, kebanyakan klien meminta bantuan Notaris/PPAT untuk membayarkan pajak BPHTB tersebut. Namun masalah muncul ketika Notaris/PPAT tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dan melanggar kode etik. Tesis ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49528

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irdayanti Amir, author

Status Hak Atas Tanah Yang Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebelum Developer Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017) = Status Of Land Rights That Bound By Sale And Puchase Agreement Before Developer Bankrupt (Study Of The Supreme Court Decision Number 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dimana salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan, khususnya developer sebagai penjual. Mengacu pada PP No. 24 tahun 1997 bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Retno Erni Widyastuti, author

Fungsi dan tugas pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah : studi kasus di kotamadya Jakarta Timur

Di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, terkait Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Badan Pertanahan Nasional mempunyai berbagai macam fungsi yang salah satu diantaranya, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum serta kebijakan masalah pertanahan meliputi penguasaan, pernilikan, penguunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14576

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohamad Ilham Radityo, author

Kewajiban notaris/PPAT untuk merahasiakan akta-akta yang terkait dengan tax amnesty = the obligation of notary PPAT to conceal deeds related to tax amnesty

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta-akta yang terkait dengan Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penelitian untuk tesis ini mengguanakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi program pemerintah yang bernama Tax Amnesty, dimana Notaris/PPAT menjadi salah...

2018

T49508

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bastian Hadyanto, author

Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap keaslian dokumen yang diterimanya = The responsibility of notary land deed official PPAT on the authenticity of the received documents

Tesis ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris/PPAT terhadap dokumen yang telah diterimanya, Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi bahwa banyak notaris/PPAT yang tersangkut didalam kasus pidana, yaitu pemalsuan dokumen yang diterimanya, yang biasanya dapat berupa sertipikat hak atas tanah. Dimana pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46336

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Saragi, Duma Natalia Damayanti, author

Cacat yuridis pembuatan akta hibah oleh pejabat umum yang berwenang (tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/Pdt/2011)

ABSTRAK
Hibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma-cuma dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Pembuatan akta hibah harus mengikuti syarat-syarat sah perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus dilakukan oleh/ di hadapan Notaris/PPAT. Tesis ini menganalisa tentang putusan Mahkamah Agung No. 850 K/Pdt/2011 mengenai formalitas hukum pembuatan akta...

2012

T31322

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian