Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstrak
Novum merupakan salah satu alasan dalam melakukan Peninjauan Kembali. Kadang dalam satu hal, ada persinggungan antara dua pengadilan. Dalam penulisan dicoba mengupas mengenai persinggungan antara Novum dalam perkara perdata dan perkara sengketa tata usaha negara. Titik taut mana yang lebih berlaku dipakai mengenai jangka waktu dalam pengajuan perkara masalah Amdal dalam sengketa tata usaha negara. Tunduk pada ketentuan hukum perdata (Hukum Lingkungan) atau dalam Hukum Acara PTUN. Penulisan ini dimulai dengan perbandingan pendekatan melalui pembuktian yang dikenal dalam perkara perdata dan dalam sengketa tata usaha negara yang akhirnya dikaitkan dengan mekanisme pengajuan novum. Penulisan ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam pengajuan novum bila ada dua titik taut tersebut.

Abstrak :
Abstrak
Novum merupakan salah satu alasan dalam melakukan Peninjauan Kembali. Kadang dalam satu hal, ada persinggungan antara dua pengadilan. Dalam penulisan dicoba mengupas mengenai persinggungan antara Novum dalam perkara perdata dan perkara sengketa tata usaha negara. Titik taut mana yang lebih berlaku dipakai mengenai jangka waktu dalam pengajuan perkara masalah Amdal dalam sengketa tata usaha negara. Tunduk pada ketentuan hukum perdata (Hukum Lingkungan) atau dalam Hukum Acara PTUN. Penulisan ini dimulai dengan perbandingan pendekatan melalui pembuktian yang dikenal dalam perkara perdata dan dalam sengketa tata usaha negara yang akhirnya dikaitkan dengan mekanisme pengajuan novum. Penulisan ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam pengajuan novum bila ada dua titik taut tersebut.

Abstrak :
Fokus pada penelitian ini adalah pada terbitnya sertipikat ganda yang kemudian dibebani hak tanggungan untuk menjadi jaminan pelunasan utang kreditur serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/TUN/2022. Hal tersebut menjadikan pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan kepastian hukum dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak ketiga sebagai kreditur sebagai pemegang hak tanggungan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan sertipikat ganda yang diagunkan ke bank sebagai objek sengketa dan kualifikasi putusan yang diajukan sebagai novum dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kreditur. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan mengenai sertipikat ganda ini diberikan melalui Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah melalui lembaga rechtsverwerking dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018. Adapun perlindungan bagi kreditur terhadap hapusnya hak tanggungan terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam hal ini kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Adapun mengenai alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali ini harus memenuhi Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009. Apabila hal tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini ditolak. ......The focus of this research is on the issuance of multiple certificates which are then encumbered with mortgage rights to become guarantees for repayment of creditors' debts and judges' considerations in formulating cases in Supreme Court Decision Number 82 PK/TUN/2022. It makes land rights holders unable to obtain legal certainty and is detrimental to many parties, not only owners of Freehold Title, but also harms third parties as creditors as mortgage holders. Therefore, the issues raised in this study are about the position of multiple certificates that are pledged as guarantee to the bank as the object of dispute and the qualifications of the judgment submitted as a novum in the Judicial Review submitted by the creditor. In this study, the method used is normative. The type of data used is secondary data obtained from tracing library data which is then analyzed qualitatively. The research found that protection regarding this dual certificate is provided through Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration through the rechtsverwerking institution and Supreme Court Precedent Number 5/Yur/Pdt/2018. As for protection for creditors against the nullification of mortgage rights contained in Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code, however, in this case the position of the creditor from preferred creditor to concurrent creditor. As for the reasons for the request for reconsideration, it must comply with Article 67 of the Supreme Court Law Number 3 of 2009. If this does not meet the reasons required in Article 67 of the Supreme Court Law, then it is appropriate for this request for Judicial Review rejected.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang syarat Novum sebagai dasar permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui syarat novum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam hukum acara perdata dengan alasan adanya Novum harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis discusses the Novum rsquo s requirements as a basis to submit case review in Indonesian civil procedural law. The purpose of this thesis is to study and determine the terms Novum based on the legislation in force in Indonesia. This research is done by using literary study by reading the documents relating to the problems examined to search for concepts, theories, opinions, or findings relating to the subject matter. Results of this study is to submit Case Review in civil procedure law by reason of Novum must pay attention to the conditions set by the provisions of the legislation.