Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kota cerdas, dengan penekanan pada integrasi bangunan cerdas sebagai komponen inti. Saat ini, belum ada standar yang bisa dijadikan pedoman dalam pembangunan gedung cerdas di Nusantara. Oleh karena itu, laporan ini mengusulkan pedoman komprehensif pengembangan gedung cerdas yang dirancang untuk mengatasi masalah ini, sehingga memfasilitasi realisasi konsep kota cerdas. Pedoman ini mengidentifikasi fitur-fitur penting yang diperlukan dalam bangunan cerdas, yang didasari oleh prinsip-prinsip pembangunan kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan, berketahanan, inklusif, dan cerdas. Selain itu, pedoman ini memberikan rekomendasi sistem banguna cerdas untuk diterapkan pada berbagai klasifikasi bangunan gedung yang termasuk dalam kategori Bangunan Gedung Negara (BGN) dan Bangunan Gedung Non-BGN (non-BGN). Sistem-sistem tersebut terdiri dari Sistem Kontrol Akses, Sistem Komunikasi, Sistem Energi, Sistem Keselamatan, Sistem Pemanasan, Ventilasi, dan Pendingin Udara (HVAC), Sistem Pencahayaan, Sistem Mobilitas, Sistem Keamanan, dan Sistem Sumber Daya. Pedoman ini bertujuan untuk memposisikan Ibu Kota Nusantara sebagai teladan kota cerdas, yang menetapkan standar yang dapat digunakan pada pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam skala global. ......The development of Indonesia's Nusantara New Capital City is a megaproject aimed at establishing a smart city, with an emphasis on the integration of smart buildings as a core component. At present, there are no standards can serve as a guide for the construction of smart buildings in the Nusantara. Therefore, this report proposes a comprehensive guide for smart building development tailored to bridge this gap, thereby facilitating the realization of the smart city concept. The guide outlines essential features necessary for smart buildings, underpinning the city's developmental principles of green, sustainable, resilient, inclusive, and smart aspects. In addition, this guide provides recommendations for smart building systems recommended for implementation across various building classifications included in the State Buildings (BGN) and Non-State Buildings (non-BGN) categories. These smart systems encompass Access Control Systems, Communication Systems, Energy Systems, Safety System, Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) System, Lighting System, Mobility System, Security System, and Resource Management System. The articulation of these guidelines is is poised to position the Nusantara Capital as a role model of smart city, setting a replicable standard for sustainable urban development on a global scale.

Abstrak :
Jakarta, as the current state capital of Indonesia, plays an important role as the center of government and economy. However, due to several problems in Jakarta, the government has considered relocating the capital city to other regions. The President of Indonesia, Jokowi, has expressed his intention to move the capital city to Kalimantan Island. This relocation has raised concerns about defense policy. This research aims to identify the threats that may arise in the proposed new capital city, Nusantara Capital City (IKN), and to propose strategies to overcome them. The methods used in this research include a qualitative approach based on documented perceptions, assumptions, and judgments among Indonesia’s leaders and a quantitative approach to mapping the comparative postures of relevant defense figures. The results indicate that the highest threat in IKN comes from the air (combat, UAV, ICBM’s), while the low-level threat is the location of IKN, which is near the borders, and FIR coincides with the IASL. The critical aspect of defending IKN would be to strengthen national defense diplomacy in the region. In conclusion, this research provides insight into the potential threats to the proposed new capital city and suggests strategies to mitigate them.

Abstrak :
Pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Smart City. Salah satu aspek utama dari Smart City adalah konsep smart mobility melibatkan peningkatan pelayanan transportasi publik melalui pemanfaatan teknolongi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, kecepatan, kenyamanan, dan lebih terjangkau. Pada dasarnya, konsep ini lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi ramah lingkungan yang berfokus pada model transportasi umum, salah satu implementasinya yaitu dengan menerapkan Mobility as a Service (MaaS) dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan yang terdapat dalam rencana induk IKN, dalam prinsip dasar mobilitas dan kontektivitas terdapat salah satu strategi yang akan digunakan dalam menghadapi masa depan yaitu dengan mendorong inovasi guna meningkatkan mobilitas dan konektivias melalui pemanfaatan Mobility as a Service (MaaS). Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain konseptual MaaS khusus moda Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahana IKN dan melakukan estimasi biaya siklus hidup untuk komponen biaya awal dan biaya operasional dan pemeliharaan. Konseptual desain MaaS khusus E-BRT akan mengintegrasikan antara moda transportasi E-BRT dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sebuah aplikasi TransNusantara. Adapun diperlukan juga teknologi IoT yang dipasang di setiap armada bus listrik sehingga dapat memberikan data informasi secara real time. Adapun biaya awal yang dibutuhkan untuk pengembangan MaaS khusus E-BRT sebesar Rp5.515.223.859.200. Sedangkan, dalam satu tahun biaya operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan adalah sebesar Rp136.231.346.000. ......The development of the Capital City of the Archipelago embraces the concept of a Smart City. One of the main aspects of a Smart City is the concept of smart mobility, which involves improving public transportation services through the utilization of information and communication technology with the goal of providing convenience, safety, speed, comfort, and affordability. Essentially, this concept emphasizes the use of environmentally friendly technology that focuses on a public transportation model, with one implementation being the adoption of Mobility as a Service (MaaS) in daily life. In line with the master plan of the Capital City of the Archipelago, one of the fundamental principles in mobility and connectivity is a strategy that will be employed to face the future by promoting innovation to enhance mobility and connectivity through the utilization of Mobility as a Service (MaaS). This research aims to create a conceptual design of MaaS specifically for the Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) mode in the Core Government Center of the Archipelago Capital City and estimate the life cycle costs for initial, operational, and maintenance expenses. The conceptual design of MaaS for E-BRT will integrate the E-BRT transportation mode with Information and Communication Technology in a TransArchipelago application. Additionally, IoT technology is required to be installed on each electric bus fleet to provide real-time data information. The initial cost required for the development of MaaS specifically for E-BRT is IDR5,515,223,859,200, while the annual operational and maintenance cost needed is IDR136,231,346,000.

Abstrak :
Pembentukan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Pemdasus IKN) sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia telah menimbulkan berbagai kontroversi, terutama mengenai kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus yang diselenggarakan oleh Lembaga Otorita Ibu Kota Kusantara (Otorita IKN), serta perbedaan proses pemilihan Kepala Pemerintahnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis data sekunder untuk menentukan konstitusionalitas peraturan yang berkaitan dengan kedudukan dan proses pemilihan kepala pemerintah di wilayah IKN dari sudut pandang konstitusionalisme dan demokrasi. Penelitian juga akan membandingkan kodisi pemerintahan pada sembilan ibu kota negara di dunia, serta daerah yang berstatus khusus dan istimewa di Indonesia. Pemdasus IKN berstatus sebagai pemerintahan daerah yang terpisah dari pemerintahan daerah lainnya, namun berkedudukan setingkat provinsi. Beberapa negara lain, seperti Amerika, Australia, Kanada, dan Ceko, juga menerapkan status seperti ini pada wilayah ibu kota negaranya. Penerapan status khusus tersendiri wilayah ibu kota negara pada negara federal bertujuan untuk memberikan keluluasaan pemerintahan federal untuk mengintervensi pengelolaan ibu kota negara dan memastikan bahwa Pemerintah Federal tetap netral dalam pengambilan kebijakan nasional. Berbeda dengan negara kesatuan, di mana negara hanya memiliki satu kedaulatan dan satu pembentuk Undang-Undang. Pemerintah daerah tetap tunduk pada undang-undang negara. Kekhususan Pemdasus IKN yang dijalankan oleh Otorita IKN, serta mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN selaku Kepala Pemerintah Daerah melalui mekanisme penunjukan dan pengangkatan yang ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal ini disebabkan proses dimaksud tidak dapat mencerminkan sistem demokratisasi di tingkat daerah yang telah menjadi kehendak reformasi, sebagaimana telah dituangkan dalam UUD NRI 1945. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait juga belum dapat menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap prosesnya. Dari Sembilan negara yang menjadi objek penelitian, seluruh kepala pemerintah pada ibu kota negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau dipilih oleh Dewan (Council) sebagai perwakilan rakyat. Pada pemerintahan daerah berstatus khusus dan istimewa lainnya juga tetap mengindahkan prosedur keterlibatan publik melalui lembaga perwakilan di tingkat daerah. ......The establishment of the Government of the Special Territory of the Capital of Nusantara (Special Regional Government of IKN) as the location of the new capital of Indonesia has raised controversy, especially as regards its position as the special regional government held by the Nusantara Capital Authority Institution (IKN Authority), as well as the differences in the process for selecting government heads. The research was conducted using a normative jurisprudence method that focuses on the analysis of secondary data to determine the constitutionality of regulations relating to the position and process of election of the head of government in the Capital of Nusantara from the standpoints of constitutionalism and democracy. The research will also compare the governance of nine national capitals in the world, and special and privileged areas in Indonesia. The government of the Nusantara Special Capital Region is distinct from other regional administrations because it has special status at the provincial level. Several other countries, such as the United States, Australia, Mexico, Canada, and the Czech Republic, have adopted this status in their capital cities. It aims to authorize the federal government to intervene in managing the national capital and ensure that the federal government remains neutral in taking of national policies. In contrast to a unitary state, which has just one sovereign and one legislature, which regional governments must also follow the law ot the state. The specialty of the Special Regional Government of IKN managed by the IKN Authority, as well as the mechanism of election of the Head of the Authority through the appointment mechanism established by the President after consulting the House, is deemed to be contrary to the Constitution. This is due to the fact that the current process does not reflect the regional democratization system, which has become the demand for reform, as stated in the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. Aside from that, the applicable laws and regulations cannot guarantee accountability in the execution of each process. The nine of countries studied, the entire head of government at the capital was elected by the people by general election or by the Council as the people's representative. In the special and other privileged regional governments, the procedures for public involvement through representative bodies at the regional level are also enforced.

Abstrak :
Penelitian ini menyelidiki strategi komunikasi pada Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di media sosial Instagram Kementerian PUPR. Metode penelitian studi kasus ini melibatkan wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PUPR di Biro Komunikasi Publik dan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Satgas IKN) serta pengamatan oleh peneliti pada komentar resistensi masyarakat dalam unggahan konten #IKNkita di akun @kemenpupr. Dari hasil analisis menggunakan konsep strategi mengelola resistance to change dari Kotter dan Schlesinger, temuan menunjukkan bahwa alasan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN paling kuat adalah alasan kesalahpahaman dan kurang kepercayaan. Alasan kedua adalah penilaian yang berbeda, alasan ketiga adalah kepentingan diri sendiri yang sempit, terakhir adalah alasan toleransi berubah yang rendah. Strategi komunikasi Humas PUPR dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN di Instagram dengan pembuatan tagar #IKNkita, penjadwalan khusus untuk konten #IKNkita dan pembuatan konten #IKNkita. Pendekatan yang digunakan dalam konten #IKNkita yang telah digunakan oleh Humas PUPR adalah pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan keterlibatan, fasilitasi dan dukungan, serta negosiasi dan kesepakatan. Selain itu, Humas PUPR juga menerapkan strategi ‘no response’ terhadap komentar-komentar negatif. Humas PUPR tidak pernah menggunakan pendekatan manipulasi, kooptasi dan paksaan untuk mengelola resistensi terhadap kebijakan pemindahan IKN dalam konten #IKNkita di Instagram. ......This research investigates the digital communication strategies employed by Government Public Relations (GPR) of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) in managing public resistance towards the State Capital City relocation policy (IKN) on the Instagram social media platform of the Ministry of PUPR. This case study research method involves in-depth interviews with the GPR of the Ministry of PUPR and the Chairperson of the IKN Development Implementation Task Force (Satgas IKN), alongside the researcher's observations on public resistance comments within the #IKNkita content posts on the @kemenpupr account. Through the analysis using Kotter and Schlesinger's concept of managing resistance to change, the findings indicate that the strongest reasons for public resistance to the IKN relocation policy are misunderstanding and lack of trust. The second reason is differing assessments, the third is parochial self-interest, and lastly, low tolerance for change. The approach used in #IKNkita content that has been used by the GPR of the Ministry of PUPR is education and communication, participation and involvement, facilitation and support, as well as negotiation and agreement. Apart from that, the GPR of the Ministry of PUPR also implemented a 'no response' strategy for negative comments. The GPR of the Ministry of PUPR has never used manipulation, co-optation and coercion approaches to manage resistance to the IKN relocation policy in #IKNkita content on Instagram.