Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The restriction of banker's credit distribution caused many debitor candidates find another way on financing to adequate their needs. An alternative that used to choose is offering bonds. One thing that can not be avoid on investing is default risk. So that investor have to be selective to choose their investing instrument?s before put their money on it. To measure a risk of a bond, investor can see from its rating. The bond ratings issued by an institution called credit rating company. Publised creding announcement from the credit rating company sometimes already responded by the market before, so it becomes too late to used. This research has a purpose to analyze the prediction of the bond ratings and how they are determined, so we can predict the next credit rating. Unlike previous study,this research include both of accounting factors and accounting factors as a bond rating predictors and test explanatory power of the following five variables : (1) Leverage ratio, (2) Current ratio, (3) Size, (4) Growth and (5) Maturity structure. This research is a quantitative research which apply the dichotomous logistics regression model on the data to test the influence of five variables above to predict the bond ratings. The data consist of the manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange and PT.Pefindo on 2004-2006. The research question is asked whether accounting factors and non accounting factor can predict bond ratings if used together. The result of this research shows that leverage ratio is the best variable that represent accounting factor which had classification power to predict bond ratings. That is because the leverage ratio shows the proportion of the liabilities to the assets, where bond is one of liabilities component. The maturity that represent non accounting factor can not predict bond ratings because the data of maturity are homogenous. Based on the result, this research conclude that acconting factors and non accounting factor can not perform well if used together. The next research should be add more variables as the predictor and apply another models to predict bond rating, like Multi Discriminant Analysis (MDA) or Probit Model.

Abstrak :
Bagi perusahaan, penerbitan obligasi merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan, selain menggunakan laba ditahan (retained earning) dan equity financing (saham). Perubahan dalam struktur modal perusahaan akan direspon investor melalui pergerakan harga sahamnya. Analisis mengenai dampak peristiwa pengumuman penerbitan obligasi terhadap return saham bisa dilihat dari abnormal return saham, dan secara agregat melalui akumulasi abnormal return saham (CAR) selama periode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis sinyal good news yang diberikan atas pengumuman penerbitan obligasi yaitu menghasilkan abnormal return positif, dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi CAR. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peningkatan risiko setelah pengumuman penerbitan obligasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode event study, metode regresi multivariat dan metode uji beda variance return (F test). Sampel penelitian yang digunakan adalah emiten yang mengumumkan penerbitan obligasi antara tahun 2000-2004. Emiten ini juga harus terdaftar di BEJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumuman penerbitan obligasi merupakan good news bagi investor, yaitu dengan adanya CAR yang positif pada 8 hari periode penelitian (t-5 sampai dengan t+2) signifikan pada a=5%. Reaksi positif juga ditemukan pada hari pengumuman penerbitan obligasi signifikan pada a=5%, dan pada t+2 signifikan pada w=l0%. Abnormal return pada hari pengumuman penerbitan obligasi merupakan abnormal return terbesar dibanding pada hari periode penelitian yang lain. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat kebocoran informasi sebelum adanya pengumuman penerbitan obligasi. Kebocoran informasi ini diantisipasi oleh pasar sebelum pengumuman penerbitan obligasi, yaitu adanya abnormal return positif pada t-3 dan t-1 masing-masing signifikan pada a=1% dan a=10%. Selain itu hasil penelitian menunjukkan pada t+l investor melakukan profit taking, yaitu adanya abnormal return bergerak turun pada t+l. Hasil uji pada t+l, tidak signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi obligasi yang semakin besar akan memberikan sinyal mengenai keyakinan manajemen bahwa perusahaan akan menghasilkan arus kas yang baik di masa depan. Semakin besar emisi obligasi, maka semakin besar CAR yang dihasilkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peringkat obligasi merupakan informasi yang digunakan investor untuk memproksi risiko kemungkinan default. Semakin tinggi peringkat obligasi, maka semakin besar CAR yang dihasilkan. Namun hasil penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa tingkat leverage, yang diproksi dengan rasio kewajiban terhadap asset berpengaruh signifikan terhadap CAR. Hasil pengujian peningkatan risiko setelah pengumuman penerbitan obligasi tidak terbulcti signifikan pada a=5%. Hasil penelitian menunjukkkan tidak terjadi peningkatan risiko setelah pengumuman penerbitan obligasi. Artinya risiko antara sebelum pengumuman penerbitan obligasi dengan setelah pengumuman penerbitan obligasi tidak berbeda.

Abstrak :
Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke konsultan pajak lain. Diantaranya dengan cara menjalankan kewajiban perpajakan kliennya dengan menggunakan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dalam rangka penghindaran sanksi pajak, apakah sudah memenuhi peraturan perundangundangan perpajakan, dapat meminimalkan sanksi atau tidak, serta apakah ada resiko yang muncul dari dijalankannya perencanaan pajak tersebut. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak dari Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif dan menimbulkan resiko jika perencanaan pajak tersebut dilakukan. The Self Assesment system demanded the Taxpayers to calculate, remit and lodge his individual tax obligation. However, the lack of knowledge in regards of tax regulation as well as excessively tax regulation altered , has made confused the Taxpayers who finally chose to asked the third party who understood comprehensively in regards of tax regulation to help carrying out his tax obligation idest Tax Consultant. The vast competition within the Tax Consultant business, has made the Tax Consultant needs to persuade its clients so that they will not move to the other Tax Consultant. One of the persuasion is by performing tax planning in working the clients tax obligation to avoid tax penalty. This research utilized the qualitative research descriptive with the aim to know whether the tax planning that was done by the Tax Consultant X in working the clients tax obligation to avoid the tax penalty has fulfilled the tax regulation, could minimise sanctions or not, also for knowing whether the tax planning taken had any risk might emerged. Based on the research, the results obtained that not all the tax planning done by the Tax Consultant X are in accordance with the Tax regulation provisions and effective in minimizing or avoiding tax sanctions. However there are also tax planning done by the Tax Consultant X which are not in accordance with the Tax regulation provisions applied in Indonesia which considered ineffective and may caused the risk if the tax planning carried out.

Abstrak :
Under Law of the Republic of Indonesia No 22 of 2001 on Oil & Gas, upstream producers had a domestic market obligation (DMO), which required them to sell a specified portion of their product into the Indonesian domestic market, which is 25% of all oil and gas production. Contractors are obligated to fulfill domestic requirement from the date of commercial operation, at the first contractors are entitled to a 60-month holiday from the date of commercial operation before the DMO must be fulfilled and the prices are same to market price (ICP). The problem is, after 60-month DMO the cost for domestic oil reduce from 10% to 25% market price (ICP) depends on contract. Because the fee below the market price. For that, need to clear how the income tax treatment on the fee from DMO received by the contractors. Is the assignment considered as transaction and how to determine the price for DMO oil as the tax base. The research method that used by researcher is descriptive. It means that the research is described accurately using facts, spoken or written words, actions, and visual images. The approach used in this research is qualitative approach. The main issue in this research is to find out that fee from domestic market requirement which is paid below the Market price are match with accretion concept and the definition of income in income tax law, so DMO fee can describe as taxable income. The data collection technique used in this research is by reading the literature which focuses on the research, and interview. The interview was done with oil and gas expert, cooperation contractor, government institution, and tax expert. The result of this research are the tax on DMO fee which received by joint cooperation contractor has been right, because the taxation of DMO fee had been meet all general act definition of income refer to article 4 (2) Income Tax Law and accretion concept which adopted by income tax system to describe ability-to-pay. DMO fee cannot be considered as a loss, but its difference price can be reduced contractor's taxable income. DMO fee as the income tax object cannot be taxed separately from the contractor's income but it must counted as the whole accretion on contractor income and taxable at specified tariff based on contract rate.

Abstrak :
Pembiayaan konsumen merupakan salah satu dari jenis-jenis pembiayaan yang diatur didalam Permenkeu No.84/PMK.012/2006 tentang pembiayaan, dimana kegiatan pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian pembiayaan konsumen didalam KUHPerdata dan Permenkeu No.84/PMK.012/2006 dengan memakai contoh perjanjian pembiayaan konsumen pada PT HD Finance dan untuk mengetahui perbedaannya dengan pembiayaan lainnya yaitu kegiatan sewa guna usaha (leasing). Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan dilihat dari sifatnya, maka penulisan ini bersifat deskriptif. Dari penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa KUHPerdata tidak mengatur mengenai pembiayaan konsumen, akan tetapi berdasarkan pasal 1319 KUHPerdata maka peraturan-peraturan umum didalam Bab I sampai dengan Bab IV KUHPerdata berlaku terhadap perjanjian pembiayaan konsumen, seperti pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata, dan Permenkeu No.84/PMK.012/2006 hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja. Perbedaan paling mendasar antara pembiayaan konsumen dan leasing terletak pada hak milik atas objek barang, hak opsi yang dimiliki oleh financial lease, dan penentuan nilai sisa atau residu objek barang yang ditentukan oleh para pihak dalam financial lease.

---

Funding of the consumer was one of the funding kinds that were arranged in Permenkeu No.84/PMK.012/2006 about funding, where the funding activity was carried out in the form of the provisions of the fund for the purchase of the requirement thing for the consumer by payment in a manner the installment. The aim of this writing to know the regulation of the consumer of the funding agreement inside KUHPerdata and Permenkeu No.84/PMK.012/2006 by using the example of the funding agreement of the consumer to PT HD Finance and to know his difference by other funding that is the leasing activity of efforts (leasing). This writing used the method of the bibliography research, and was seen from his characteristics, then this writing was descriptive. From this writing could be taken by the conclusion that KUHPerdata did not arrange about funding of the consumer, but was based on the article 1319 KUHPerdata then the public's regulations in the I Chapter to the Chapter of IV KUHPerdata were valid towards the funding agreement of the consumer, like the article 1320 and the article 1338 KUHPerdata, and Permenkeu No.84/PMK.012/2006 only arranged the provisions that were general then. The difference was most basic between funding of the consumer and leasing was located in proprietary rights on the object of the thing, the option right that was owned by financial lease, and the determitationof the residual value or the object residue of the thing that was determined by the sides in financial lease.

Abstrak :
Besides providing several promises to investor, government also guaranteed ORI payment This becomes one of the attractions to investor. Nevertheless, ORI still has several risks and costs that have to be paid by investor if something goes wrong. So it will be better If future Investor studied the ORI before it becomes a costly speculative investment.

Abstrak :
Krisis moneter yang menimpa Indonesia menyisakan masalah berupa terjadinya kredit-kredit yang bermasalah atau macet dalam perekonomian kita yang apabila tidak ditanggulangi dengan sebaik-baiknya akan menimbulkan kondisi perekonomian yang lebih terpuruk lagi karena akan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya akibat ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban pinjamannya. untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dimungkinkan dilakukan kesepakatan ulang di antara pihak debitur dan kreditur dengan berbagai kondisi yang menyertai kesepakatan tersebut. Jika dianggap debitur masih memiliki prospek usaha dan bisnis yang dapat dikembangkan maka dapat dicapai kesepakatan baru yang berupa tindakan restrukturisasi. Tindakan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah/macet dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, antara lain dengan penjadualan ulang (rescheduling), penetapan kondisi baru (reconditioning), reorganisasi dan rekapitalisasi (reorganization and recapitalization) ataupun kombinasi dari ketiga bentuk tersebut. Untuk pelaksanaan restrukturisasi tersebut, profesi notaris dituntut untuk dapat mempersiapkan akta yang harus dapat mengantisipasi hal tersebut. Oleh karenanya profesi ini perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai proses restrukturisasi dan akibat hukum dari tindakan tersebut, sehingga notaris dapat mempersiapkan akta restrukturisasi utang beserta seluruh perjanjian pelengkapnya dengan memuat syarat-syarat, ketentuan dan klausula yang berpedoman pads ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, kebiasaan yang berlaku dalam praktek bisnis dan klausula-klausula yang lazim digunakan dalam hukum bisnis yang bersifat internasional, sehingga dengan pemuatan syarat-syarat dan ketentuan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi dan memuaskan kedua belah pihak, yaitu debitur disatu pihak dan kreditur dilain pihak.