Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This thesis discusses about the perfonmmce of security officers and negative behaviour of inmates in Tegal Prison, also the relationship in between based on that matter, the objective of this theses is to find out and ana1ize the perfonnance of security officer and inmates behaviour, also the relationship in between in Tegal Prison. This thesis uses Qualitative method with juridic managerial approach data collected through observation I serveitance, interview and documentation study. The observations carried out by direct observation of acth-ity and accasion accured in the field. Interview" carried out through the informats such as main infum1a11t namely the warden, important informant namely the inmates and security officers, also additional informant namely the officers related with the sludy, Furthermore documentation study is learning the documents such as book, journa1, codes, previous research and other ducuments related. The result is a description about the condition accured in the field. Thus, after being analyzed by theory and interview "'ith the informants, there are conclusions about the perfonnants of security officers in Tegai Prison and the obstacles encomentered in order of improvement, the negative behaviour of inmates in Tega1 Prison and the factors why it occoured, and also symbiotic relation bel:\veen the performance of security officers and inmates behaviour.

Abstrak :
Penyelengaraan sistem informasi kesehatan yang baik sangat diperlukan guna menunjang proses manajemen program-program kesehatan. Buruknya sistem informasi kesehatan akan mengakibatkan pada rendahnya kualitas data & informasi yang dihasilkan dan rendahnya kualitas data & informasi akan berdampak pada kualitas manajemen, seperti perencanaan yang tidak tepat, salah dalam evaluasi keberhasilan program dan sebagainya. Sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah ketentuan teknis secara rinci mengenai sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) berdasarkan SK Dit.Jen Binkesmas. No:590/BM/DJ/Info/V/96, bertujuan meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Baik tidaknya penyelenggaraan SIMPUS akan berdampak pada baik tidaknya manajemen Puskesmas. Baik tidaknya manajemen Puskesmas diduga berkaitan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, mulai dari pengumpulan data (pencatatan), pengolahan data, analisis dan interpretasi informasi hasil olahan data, pelaporan dan pemanfaatannya untuk menunjang proses manajemen Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Kota Bengkulu. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan jumlah sampel sebanyak 144 dari 150 total populasi. Populasi penelitian adalah 10 pelaksana program pada 15 Puskesmas yang ada di kota Bengkulu. Pengumpulan data variabel terikat maupun variabel bebas dilakukan dengan metode self-assesment (kuesioner diisi oleh responden sendiri). Khusus untuk variabel terikat yaitu kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, setelah responden menjawab/mengisi kuesioner, peneliti melakukan observasi dan pengecekan jawaban respoden sekaligus melakukan koreksi atas kebenaran kecocokan jawaban yang diisi oleh responder. Hasil penelitian melaporkan proporsi pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS yang kinerjanya baik sebanyak 52,8% dan yang kinerjanya tidak baik sebanyak 47,2%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di Kota Bengkulu yaitu pelatihan, pengetahuan tentang SIMPUS dan uraian tugas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di kota Bengkulu belum dilaksanakan dengan baik, untuk itu perlu mendapat perhatian Pimpinan Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu : Pertama kegiatan pelatihan perlu ditingkatkan baik dari jumlah dan mutunya, kedua diperlukan upaya khusus peningkatan pengetahuan tentang SIMPUS pada setiap pelaksana program Puskesmas seperti melengkapi buku-buku pedoman SIMPUS di setiap Puskesmas dan ketiga perlu adanya uraian tugas yang jelas pada setiap pelaksana program di Puskesmas khususnya tugas-tugas dan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan data dan informasi.

---

Factors Related to the Performance of Program Officers in Administrating the Puskesmas Management Information Systems (SIMPUS) in Bengkulu City 2001Good health information system is needed to support the process of managing health programs. Unreliable health information system will produce low quality data and information. Low quality data and information, as a consequence, will damage the decision making process of health management, such as reducing their ability to plan accurately, hampering program performance evaluation, and other problems. Puskesmas management information systems (SIMPUS) is detailed technical provision concerning integrated recording dan reporting systems of Puskesmas (SP2TP) which is based on SK Dit. Jenn. Binkenmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96. The provision is aimed to enhance the effectiveness of Puskesmas management through optimal use of SP2TP data and other supporting information. The quality of SIMPUS administration will directly affect the effectiveness of Puskesmas management. The effectiveness of Puskesmas management is hypothesized to be related to the performance of program officers in administrating SIMPUS, from the start of data collecting (recording), processing, analyzing and interpretation of the outputs, reporting, to utilizing information to support Puskesmas management. The objective of this study is to identify factors related to the performance of program officers in administrating SIMPUS in Bengkulu City. The design of the study is cross-sectional, using a sample of 144, with the total population of 150. The population consists of 10 program officers at each of 15 Puskesmasses located in Bengkulu City. The collection of data concerning dependent and independent variables was done using self-assesment method (the respondents were asked to fill the questionnaire by him or her). In the case of dependent variable, i.e. the performance of program officers in administrating SIMPUS, after the respondents filled the questionnaires, the researcher still had to make direct observations over the process SIMPUS administration, verify the answers of respondents, and make correction, if necessary. The study found that the proportion of program officers having good performance in administrating SIMPUS is 52,8%, and the proportion of program officers whose performance low is 47,2%. The results of analysis found three factors that affect program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu City: training, knowledge of SIMPUS, and job description. It can be concluded that program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu city is effectively low performances. Hence, these results should get attention from managers of Puskesmasses and Head office of health Bengkulu City: first, the number and quality of trainings should be increased, second there should be special efforts to increase program officers knowledge of SIMPUS, for example through providing SIMPUS manuals at every Puskesmas and the third, there should be clear description of tasks to be performed by program officers, especially description of tasks related to managing data and information.

Abstrak :
Gudang farmasi kabupaten yang merupakan titik sentral pengelolaan obat di Daerah Tingkat II, melaksanakan sistem pengelolaan obat melalui satu pintu. Dengan pola satu pintu ini maka puskesmas tidak dibebani lagi dengan kewajiban untuk mengadmin istrasikan secara terpisah obat yang berasal dari berbagai sumber, sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada peningkatan kwalitas pelayanan. Pengelolaan obat, di puskesmas mempergunakan format Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO ). Dari LPLPO ini diharapkan akan diperoleh berbagai data dan informasi yang sangat dibutuhkan sehingga: (1) dapat terlaksana tertib administrasi dan pengelolaan obat; (2) tersedianya data yang akurat dan tepat waktu; dan (3) tersedianya data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian oleh unit yang lebih tinggi. Untuk mencapai tiga sasaran pokok diatas peranan petugas pengisi formulir LPLPO cukup penting . Untuk itu maka studi ini akan melihat apakah ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas pengisi formulir LPLPO puskesmas dalam mengisi formulir LPLPO. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan data sekunder untuk melihat hasil pencapaian pengisian formulir LPLPO yaitu variabel kinerja : (1) tepat waktu; (2) kelengkapan (3) akurasi perhitungan dan (4) informasi dini penggunaan obat yang tepat menurut kelas terapi selama tahun anggaran 199511996, responden adalah 37 orang petugas pengisi formulir LPLPO puskesmas yang berasal dari 37 puskesmas di kabupaten karawang. Variabel independen yang diteliti meliputi faktor input, faktor proses, faktor lingkungan sistem pengisian formulir LPLPO terhadap faktor kinerja hasil pengisian formulir LPLPO (variabel dependen ). Hasil penelitian menunjukan tingkat pendidikan, kepuasan dan waktu yang tersedia rnempunyai hubungan yang bermakna (pada p < 0,10) dengan menggunakan analisa statistik bivariat terhadap akurasi, selain itu diketahui pula bahwa tingkat kesulitan pengolahan data dan data morbiditas secara statistik memiliki hubungan bermakna dengan indikator tepat waktu. Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

• Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan petugas.
• Memilih petugas yang mempunyai latar belakang obat dan menyenangi pekerjaanmengelola obat.
• Pembinaan staf secara terus menerus agar dapat melaksanakan tugas dengan balk.
• Pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen waktu.

...... The Factors Relating To The Performance of Filler Officers To Puskesmas (Local Government Clinic) LPLPO Form In Regency of Karawang The District Pharmacy Warehouse (GFK) is the central point of drug management at Second Level Administrative Region (Dati II), which implement the system of drug management through one gate policy. With this system, puskesmas is not burdened again with the task of administrating separately the drugs from various sources, so that they can more concentrate to the improvement of service quality. Drug management, in puskesmas level currently utilization report and Drug request Sheet (LPLPO). LPLPO is used to tap information and data about drug flow at puskesmas level so that : (1) drug use can be monitored at the puskesmas level; (2) timely and accurate data are available ; (3) data are available for planning of drug at higher level. To achieve those three objectives, the role of LPLPO staf at puskesmas is important. This study then examine factors related to performance of the staff. The study collected primary data from the staff using structured questionaire and examine LPLPO report for diagnosing their performances, which are measured by (1) timely reporting; (2) completeness of the report ; (3) report accuracy; (4) early information of the proper drug use. The respondents are 37 LPLPO staff of 37 puskesmas in Karawang District. Independent variabels which are studied are variables within input, process, and environment factors which influence the output performance (LPLPO report ). The study showed that education level, work satisfaction and available time are significanly related (at p < 0,10 level) to acuracy. Moreover it is known also that the difficulty rate of data processing and statistical data of morbidity are significanly related (at p < 0,10 level ) whit indicator timely. Based on the result, this study give recommendation as follows:

• Government through its appropriate channel should plan managerial action in order to increase knowledge, and skills of LPLPO staff.
• At the puskesmas level, manager should select LPLPO staff who has backgrounds on medicine and drug and who enjoy the jab.
• At the puskesmas and GFK levels, mamager should continously supervice the LPLPO staff.
• Management should consider to give training on manage of time.

Abstrak :
Sejalan dengan perubahan lingkungan yang terjadi sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan manajemen kepegawaian dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi dan professional dalam pelaksanaan tugasnya. Kinerja pejabat struktural dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor kompetensi dan motivasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kompetensi dan motivasi dengan kinerja pejabat struktural di BKN. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dan dengan menggunakan 117 orang pejabat struktural sebagai sampel penelitian. Teknik pemilihannya menggunakan purposive sampling terhadap pejabat struktural eselon I, II, III, dan IV. Teori yang digunakan untuk mengkaji penjelasan rasional dan logis tentang faktor-faktor yang diteliti serta keterkaitannya, mengacu pada.teoriteori dan konsep tentang kinerja, kompetensi dan motivasi. Mengenai faktor kinerja mengacu pada pendapat Bache dalam Timpe (1992), Armstrong (1994), Kaplan dan Norton (1996), Gomez (1998), Bacal (1999), Bateman dalam Timpe (2000). Mengenai faktor kompetensi mengacu pada pendapat-pendapat yang ditemukan oleh Boyatzis (1982), Woodruffe (1992), Spencer and Spencer (1993), Armstrong (1994), Alain Mitrani (1995). Mengenai faktor motivasi mengacu pada pendapat Nadler dan Lawler III (1977), Nitisemito (1989), Hasibuan (1994), As'ad (1995), Bittel dan Newstorm (1996), Robbins (1996), Mitchell (2000), Herzberg (2001), Sulistyani dan Rosidah (2003). Untuk pengumpulan data primer digunakan kuesioner tertutup dan setiap penelitian berisi sejumlah pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa dengan menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Rank Spearman untuk mengetahui koefisien korelasi dari faktor-faktor yang diteflti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) untuk pejabat structural terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi dengan kinerjanya; (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi pejabat struktural dengan kinerjanya; (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi dan motivasi dengan kinerja pejabat struktural. Dari hasil analisis faktor diketahui bahwa ada 7 (tujuh) faktor dominan terhadap hubungan kompetensi dan motivasi yang mempengaruhi kinerja pejabat struktural. Untuk lebih meningkatkan kinerja pejabat struktural, kepada pimpinan BKN disarankan untuk : (1) merumuskan dan mengkomunikasikan uraian jabatan, tujuan dan target yang ingin dicapai dari setiap pekerjaan; (2) menetapkan standar kompetensi individu bagi setiap jabatan, sehingga diperoleh pegawai yang sesuai kemampuannya dengan standard jabatan yang ditetapkan; (3) menciptakan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan dapat memberikan tindak lanjut bagi pengembangan kompetensi dan memberikan motivasi bagi pejabat struktural.

---

Correlation Between Competence And Motivation With Structural Officer's Performance At State Personnel AgencyAlong with environmental changing which is happening nowadays, State Personnel Agency as an institution that determines personnel management policies is demanded to perform high and professional performance in its duties. Structural officer's performance is influenced by many factors, one of them is competence and motivation factor. The research is aimed at identifying correlation between competence and motivation with structural officer's performance at State Personnel Agency. Research method applied descriptive quantitative and selected 117 structural officers as research samples. Its selection technique used purposive sampling from structural officers from echelon I, II, III and IV. The theories operated to study rational and logical description about factors in research and its relation refer to theories and concepts about performance, competence and motivation. Regarding performance factor, it refers to Bache in Timpe (1992), and Armstrong (1994), Kaplan and Norton (1996), Gomez (1998), Bacal (1999), Bateman's notion in Timpe (2000). Regarding competence factor, referring to ideas found out by Boyatzis (1982), Woodruffe (1992), Spencer and Spencer (1993), Armstrong (1994), and Alain Mitrani (1995). Regarding motivation factor, referring to ideas from Nadler and Lawler III (1977), Nitisemito (1989), Hasibuan (1994), As'ad (1995), Robbins (1996), Bittel and Newstorm (1996), Mitchell (2000), Herzberg (2001), Sulistyani and Rosidah (2003). Closed questionnaire has been applied in primary data collection, and each questionnaire form contains some questions which are designed in such a way using Likert scale. Data analysis has been performed with using Rank Spearman analysis technique to find out correlation coefficient of studied factors. Research output indicates that: (1) Among structural officers, there is a positive and significant correlation between competence and their performance; (2) there is a positive and significant correlation between motivation and their performance; (3) there is a positive and significant correlation between competence and motivation variables with their performance. According to factor analysis result, it is identified that there are 7 (seven) dominant factors in with competence and motivation affect structural officer's performance. In order to improve structural officer's performance, it is suggested to Chief of State Personnel Agency to: (1) formulate and communicate job description, objective and target in each work; (2) set individual competence standard in each respective position, so that it may attain employee which is qualified for the determined position standard; (3) create objective performance appraisal system and may deliver follow-up actions for competence development and motivation to structural officers.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa kemampuan negara dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dipengaruhi oleh kualitas aparatur penyelenggara negara, yaitu pegawai negeri sipil. Kualitas aparatur antara lain ditentukan oleh kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang bertugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian negara. Pegawai Badan Kepegawaian Negara sebagian besar berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yaitu sebanyak 73,79%. Dengan tingkat pendidikan seperti ini, maka peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pegawai negeri sipil BKN mutlak dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan. Salah satu program pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil adalah Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur (MSDA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur, kualitas kinerja aparatur peserta Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur, dan hubungan antara pelaksanaan Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur dengan kualitas kinerja aparatur Badan Kepegawaian Negara setelah mengikuti Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur. Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta. Subyek penelitian adalah individu pegawai lulusan program Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur sebanyak 57 orang pegawai, dari keseluruhan populasi 113 orang pegawai. Sampel diambil secara acak (random sampling). Instrumen penelitian sebagai sarana pengambilan data primer dari responden adalah angket tertutup. Data primer adalah data berskala ordinal. Analisa secara statistik menggunakan tabel distribusi frekuensi dan analisis korelasi rank Spearman. Pengolahan data menggunakan bantuan komputer software SPSS 11.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata terdapat korelasi yang cukup kuat dan signifikan antara variabel efektivitas pelaksanaan Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur dengan variabel kualitas kinerja aparatur Badan Kepegawaian Negara setelah mengikuti Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur.

---

The background idea of this research is the strength of the state in facing emulation in globalization era was influence by the quality of government officers. The quality of government officers is managed by the National Civil Service Agency as the legal institution in managing the government officers. Most of the officers of the National Civil Service Agency are senior high school educated, about 73.79 percent. By this condition, quality improvement of the human resources should be done through education and training programs. One of these programs for government officers is Training on Government Officers Management. The objectives of this research are to observe the effectiveness of the training, the performance quality of the trainee and the relation between training programs and the performance quality of officers from National Civil Service Agency after finishing the training. The research has been done in headquarter of the National Civil Service Agency, Jakarta. The sample are 57 officers from the population of 113 officers, took by random sampling. The research instrument as medium for taking of primary data of responder is closed enquette. Primary data are the data that have ordinal scale_ The statistically analysis use the distribution frequency table and correlation analysis of rank Spearman, while for data-processing use SPSS 11.0 for Windows software. The result of research indicates that the there are any significant correlation between effectiveness variable of training programs with quality of performance variable of the officers after finishing the training.