Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintahan daerah DKI Jakarta dari sektor pajak daerah. Penggunaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998/1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan pemerintah DKI Jakarta, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar.Dalam sistem perpajakan nasional, Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dengan sistem self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem self asessment ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-permasalahan dalam tesis adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemungutan Official Assessment Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem official assessment terhadap pelaksanaan penerimaan Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil diatas 100%.Kesimpulan yang didapat yaitu Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official asessment, menemui beberapa hambatan seperi dalam penetapan pajak yang terhutang dan realisasi waktu pembayaran serta pengenaan sanksi keterlambatan 2% perbulan. Terbatasnya jumlah Karyawan pada Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan yang menjadi tulangpunggung dalam menetapkan pajak yang terhutang serta banyaknya jumlah objek.Saran dalam penelitian ini yaitu Penggunaan sistem pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official assessment diharapkan terjadi perubahan dimasa yang akan datang menjadi self assessment. Mengingat sistem pajak nasional sekarang sudah beralih dari official assessment ke self assessment, maka sudah seharusnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mengikuti langkah tersebut."

"Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah.......A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax."

"Penelitian ini membahas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sistem pemungutan official assessment serta faktor yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan sistem pemungutan self assessment dengan alasan sistem pemungutan tersebut dapat meningkatkan pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. ......The focus of this study is the bird's nest of tax collection in West Tanjung Jabung using polling official assessment system and the factors that become obstacles in the tax collection process bird's nest. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the study suggest that the bird's nest taxation collection system using a self-assessment by reason of the collection system to increase the tax effect on local revenues."

"Tesis ini mencoba mengevaluasi Pajak Pembangunan I (PPb I) Kota Bandung terhadap masalah pelaksanaan dan pengelolaannya serta optimalisasi penerimaannya. Tujuan penulisan ini menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Pembangunan I Kota Bandung. Metoda Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berdasarkan Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini pajak daerah menjadi semakin penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam tesis ini Pajak Daerah yang dibahas adalah Pajak Pembangunan I yang dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 diubah namanya menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan dan Pengelolaan PPb I dan untuk memperoleh informasi apakah penerimaan PPb I sudah optimal. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi sistem dan prosedur PPb I dan cara penentuan anggaran serta realisasi penerimaannya PPb I di Kota Bandung selama periode tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1997/1998, dengan Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Bandung. Berdasarkan hasil analisis/penelitian dapat disimpulkan bahwa Dipenda Kota Bandung selalu dapat memenuhi target yang telah dianggarkan. Namun belum berarti pemungutan PPb I di Kota Bandung sudah optimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kekurangan, seperti belum adanya kriteria WP yang Self assessment dan WP yang Official assessment. Di samping itu target penerimaan pajak hanya ditetapkan berdasarkan kenaikan 10 % dari tahun sebelumnya atau dievaluasi dalam tahun berjalan, bukan dari potensi yang ada.Diharapkan kekurangan ini agar disempurnakan yaitu dengan membuat kriteria yang jelas antara WP Self Assessment dan Official Assessment serta dalam membuat target penerimaan Pajak Pembangunan I Pajak Hotel dan Restoran harus berdasarkan potensi pajak yang ada."