Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerawal dari keperluan warga masyarakat bahwa pemilikan akta Catatan Sipil merupakan salah satu syarat dalam kehidupan sosial dan bernilai ekonomi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan untuk memasyarakatkan akta Catatan Sipil pada warga DKI Jakarta sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif sekaligus dapat mewujudkan tertib kependudukan. Melalui model komunikasi yang dikenal sebagai hierarchy of effect, kajian evaluasi ini melihat bahwa dalam kegiatan komunikasi diharapkan dapat menimbulkan akibat (efek) yang tinggi dalam penerimaan dan lindakan terhadap informasi peran akta Catatan Sipil. Dalam model komunikasi ini kelihatannya responden kurang bergairah, lamban mengambil keputusan, dan akhirnya dalam keadaan yang sangat terburu-buru baru mencari dan memperjelas kembali mformasi yang lengkap, akurat, dan pasti untuk mengurus penerbitan akta Catatan Sipil.Lebih jauh penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembudayaan akta Catatan SipilPengumpulan data pada penelitian ini, yakni Melalui studi kepustakaan dan evaluasi program-program pembudayaan akta Catatan Sipil, serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sebagai data sekunder, di samping juga menggunakan data primer.Hasil pengumpulan data yang ditelaah secara mendalam akhirnya dapat memberikan suatu pandangan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi akta Catatan Sipil memang cukup tinggi, hal ini disebabkan kelima wilayah kota telah ada satuan pelaksana Catatan Sipil yang bertugas melayani warga masyarakat yang berdomisili di wilayah masing-masing.Tetapi informasi yang cukup tinggi ini belum diikuti dengan kesadaran, pemahaman, dan tindakan untuk memiaki akta Catatan Sipil bagi setiap warga DKI. Akibatnya timbul salah pengertian dan persepsi yang berbeda, serta melahirkan citra negatif bagi aktifitas kantor Catatan Sipil dalam melayani masyarakat. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus akta-akta di kantor Catatan Sipil.Berdasarkan hal-hal diatas, make kesimpulan peneliti yakni menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan startegi komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil dan membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap fungsi kantor Catatan Sipil, antara lain : meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Aparat) Pemda DKI Jakarta, membuat standarisasi komunikasi dan penggunaan alat, serta media komunikasi yang lengkap, mudah dipahami serta menarik untuk disimak dan dilaksanakan."

"In the eighteenth and nineteenth centuries, Vietnamese dynasties attempted to extend their reach to Vietnam’s northern uplands—one of the most important regions in the integration of the state. This study examines local governance in the northern uplands during the early Nguyễn period, through an analysis of official documents—particularly the report submitted by the governor-general of the northern provinces (tổng trấn Bắc Thành) in the tenth month of the tenth year of Gia Long (1811). During the eighteenth century, the Lê Dynasty (r. 1428–1527, 1533–1789) depended on local chieftains to administer tax collection and military service in each commune of the northern uplands. After occupying northern Vietnam, the Nguyễn Dynasty found it difficult to gather information on the local chieftains in the northern uplands. It was unable to allocate sufficient resources and manpower to gather this information. In addition, regional officials (such as the governor-general of the northern provinces) did not provide this information to the Nguyễn court, and only some local chieftains cooperated with the Nguyễn Dynasty. Until 1810, the number of chieftains who took on the responsibility of tax collection, drafting soldiers in each commune, and gathering information on the northern uplands—thus cooperating with the Nguyễn Dynasty’s local system of governance—was smaller than the number during the Lê Dynasty. In 1810 the Nguyễn court compiled a list of local chieftains in the northern uplands; this list included the chieftains’ names, the communes where they were registered, and the communes where they collected taxes and drafted soldiers. This indicates that the Nguyễn court attempted to govern the upland provinces by consolidating information on the chieftains. However, it was still difficult for the Nguyễn court to gain full information on the local chieftains since the governor-general of the northern provinces and provincial officials appointed them without reporting to the court. This continued until the Minh Mạng emperor’s (r. 1820–41) well-known reforms, including abolishing the post of governor-general of the northern provinces and the hereditary status of local chieftains. Thus, through examining the transitioning local governance in the northern uplands, this study clarifies the Nguyễn Dynasty’s difficulty in integrating the state during its early years."