Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Istilah pembangunan telah menjadi kata kunci dalam kehidupan masyarakat. Secara umum,istilah tersebut diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan dimaksud terutama adalah kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat di bidang ekonomi.Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui beberapa segi, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Adapun cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan, menunjukkan bahwa masalah pembangunan suatu bangsa bukan merupakan masalah pertumbuhan ekonomi semata-mata."

"Artikel ini menganalisis hubungan antara harga minyak mentah, gas alam dan saham berkenaan dengan periode sebelum, ketika dan setelah krisis keuangan global. Kami menemukan bahwa harga minyak secara umum mempengaruhi harga pasar gas alam setelah periode krisis tahun 2008. Lebih lanjut lagi, harga gas alam secara sepihak mempengaruhi harga saham sebelum dan sesudah periode krisis tahun 2008 tetapi tidak berpengaruh ketika dalam periode krisis. Kami juga menyajikan bukti dampak spillover atas turunnya harga saham terhadap turunnya harga minyak mentah. Hasil ini merupakan bukti baru atas adanya finansialisasi terhadap pasar minyak setelah krisis keuangan global. Namun, hasil analisis menunjukkan tidak adanya indikasi finansialisasi atas gas alam. ......This paper analyze the relationship between crude oil, natural gas and stock prices with respect to the period before, during and after global financial crisis. We find that oil price generally affects gas market after the 2008 crisis period. Furthermore, we also find that gas market unilaterally affects stock market before and after but not during the 2008 recession. We also provide new evidence of the spillover impact from decreasing price stock to decreasing price of oil. This result serves as a new proof of the financialization of oil market after the global financial crisis. However, our result shows there is no indication of financialization of the gas market."

"Terbatasnya sumber daya minyak bumi dan gas alam dan meningkatnya kebutuhan minyak bumi dan gas alam dalam negeri sebagai bahan bakar dan bahan baku industri serta masih diperlukannya minyak bumi dan gas alam sebagai devisa negaera maka pemanfaatan dan pengelolaan minyak bumi dan gas alam dilaksanakan seefektif dan seefisian mungkin. Untuk mencapai hal tersebut pemodelan industri minyak bumi dan gas alam sangat diperlukan untuk meramalkan perkembangan industri minyak bumi dan gas alam yang pada saat ini menggunakan sistem kontrak bagi hasil (production sharing contracts).

---

Limited oil and gas resources increased domestic oil and natural gas demand, such as gasoline and industries feedstock commodities and still oil and natural gas function as part of fund resources for national development, so that effeciently and effectively utilization and exacution oil and natural gas are needed. To get this goal, oil and natural gas industries models is very needed to forecast oil and natural gas industries development and to formulate a policy will be used on oil and natural gas industries. The policy that is used today is Production Sharing Contract (SPC)."

"Sampai saat ini, minyak dan gas bumi masih menjadi penghasil devisa yang utama bagi Indonesia, hal ini mengingat belum ada sektor lain diluar sektor minyak dan gas bumi yang dapat menjadi andalan bagi Indonesia untuk memperoleh devisa bagi kelangsungan pembangunan nasionalnya. Selain merupakan energi yang tidak terbarukan, dalam pengusahaan maupun pengelolaan minyak dan gas bumi memerlukan modal besar, teknologi canggih, serta sumber daya manusia yang handal.Dalam perkembangan kontrak hulu migas di Indonesia telah dikenal berbagai macam jenis kontrak, antara lain: kontrak konsesi, kontrak karya, dan kontrak production sharing; dimana pada saat ini yang berlaku adalah kontrak production sharing dangan variasinya, antara lain : JOA/JOB, EOR, TAC. Seperti diketahui, telah banyak kontraktor asing maupun lokal yang beroperasi di Indonesia untuk mencari minyak dan gas bumi. Dari 60 buah cekungan geologi di Indonesia, 15 buah diantaranya merupakan cekungan yang telah berproduksi, dan digunakan sebagai alternatif yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan hulu migas.Untuk melakukan evaluasi geologi terhadap cekungan yang telah berproduksi tersebut, telah ditentukan 5 buah kriteria (Cadangan, Reservoir, Batuan Induk, Perangkap, dan Migrasi) dan 12 buah subkriteria (Minyak, Gas, Porositas, Permeabilitas, Vitrinite Reflectance, TOG, Type Kerogen, Struktur, Stratigrafi, Kombinasi Struktur dan Stratigrafi, Primer, dan Sekunder). Guna memperoleh penilaian yang akurat, maka dilakukan pula pembuatan kuesioner "Tingkat Kepentingan Kriteria" dan kuesioner "Penilaian Perbandingan Berpasangan", kemudian dilanjutkan wawancara dengan ahli-ahli geologi dari beberapa perusahaan minyak asing maupun PERTAMINA.Melalui penerapan metoda AHP (Analytical Hierarchy Process), data yang diperoleh dari wawancara tersebut diolah dengan menggunakan piranti lunak "Expert Choice"; dari sini dapat diketahui bobot kriteria maupun subkriteria secara parsial ataupun global. Berdasarkan pengolahan data dan analisa hasil pembobotan, maka dapat diperoleh 2 (dua) macam strategi yang berhubungan dengan prioritas cekungan, yakni:- Bilamana berminat untuk mencari minyak- Bilamana berminat untuk mencari gas"

"ABSTRAKTujuan penelitian terhadap kegiatan pelayanan ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang terdapat dalam standar pelayanan dapat digunakan untuk pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium minyak dan gas bumi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas".Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan maksud untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian yang sedang berlangsung terhadap pelayanan jasa laboratorium minyak dan gas bumi.Teknis analisis pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang didasarkan pada data primer yang berhasil dikumpulkan dan diolah dari Iingkungan Laboratorium Proses, serta didukung dengan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan maupun informasi Iainnya yang terkait dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'faktor-faktor yang ada dalam standar pelayanan terdiri dari 2 aspek yaitu prosedur dan tenaga kerja. Aspek prosedur terdiri dari organisasi dan prosedur, serta sarana dan prasarana laboratorium. Sedangkan untuk aspek tenaga kerja meliputi kemampuan dan ketrampilan, sikap dalam bekerja, dan penghargaan yang diterima pegawai dalam rangka pemberian pelayanan jasa laboratorium.Faktor-faktor yang ada dalam standar pelayanan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen dan pegawai laboratorium untuk menilai keberhasilan pelayanan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk pelanggan merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian pelayanan dilaksanakan sehingga harapan pelanggan dapat terpenuhi."

"Penelitian disertasi ini menganalisis fenomena transmisi budaya korupsi pengelolahan sumber daya minyak dan gas alam di Indonesia, semenjak dikelolah oleh Permina kemudian menjadi Pertamina dan saat ini menjadi PT. Pertamina,Tbk, di tandai oleh adanya budaya korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Indonesia dibekali dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya minyak dan gas alam. Seharusnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya rakyat Indonesia tidak juga sejahtera walaupun melimpahnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut. Penelitian ini studi kasus kebudayaan korupsi, pendekatan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini etnografi, subjek penelitian para aktor pada habitus korupsi. Teknik pengelolahan data; metode wawancara dari informan secara struktur, metode pengelolahan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, Teknik analisis data memilah-milahnya menjadi satuan, mensintesiskannya. Hasil penelitian tampak dengan jelas bahwa korupsi pengelolahan sumber daya migas di Indonesia telah terbentuk membudaya, Hal tersebut mendukung dan memperkuat dugaan tentang telah membudayanya korupsi di Indonesia, karena transmisi dan struktur lembaga serta induvidu yang korup. Transmisi budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia diawali dengan transmisi budaya penyalahgunaan kekuasaan (culture of abuse of power) kecendurungan melakukan korupsi sebagai perilaku dilakukan oleh siapa saja, karena adanya konflik kepentingan terutama pelakunya para pemegang kekuasaan dan kewenangan, habibtus proses mendapatkan kekuasaan dan kewenangan di lembaga negara dan lembaga badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal ini Pengelolahan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia yang dipenuhi dengan mekanisme transaksional dalam setiap momen transisi, telah menyeret proses pemerintahan ke dalam pusaran korupsi. Para aktor korupsi disebabkan kecintaan terhadap uang, kecintaan terhadap gaya hidup yang mewah merupakan akar dari kejahatan. Saran peneliti, mensolisasikan kepada seluruh komponen bangsa melakukan shame culture dan pembatasan diskresi kepada para birokrat, eksekutif dan legislatif sebagai pejabat publik, serta diperlukan kontrol sosial kepada pejabat publik di lembaga negara sebagai chek and balance secara independent.......This dissertation research analyzes the phenomenon of the transmission of the culture of corruption in the management of oil and natural gas resources in Indonesia, since it was managed by Permina then became Pertamina and currently PT. Pertamina, Tbk, is marked by a culture of corruption. The problem of this research is that Indonesia is equipped with abundant natural resources, including oil and natural gas resources. The oil and natural gas resources should be controlled by the state for the greatest prosperity of the people. In fact the Indonesian people are also not prosperous despite the abundance of oil and natural gas resources. This research is a case study of the culture of corruption, a qualitative research method approach. This type of research is ethnographic, the research subject of the actors in the habit of corruption. Data processing techniques; structured interview method of informants, data processing methods used to trace historical data, data analysis techniques to sort them into units, synthesize them. The results of the study clearly show that corruption in the management of oil and gas resources in Indonesia has been cultured. This supports and strengthens allegations about the culture of corruption in Indonesia, due to the transmission and structure of corrupt institutions and individuals. The transmission of a culture of corruption in the misappropriation of oil and gas resources in Indonesia begins with the transmission of a culture of abuse of power that tends to commit corruption as a behavior carried out by anyone, due to conflicts of interest, especially the perpetrators of power and authority, habibtus of the process of gaining power and authority in state institutions and state-owned enterprises (BUMN), in this case the Management of Oil and Natural Gas Resources in Indonesia, which is filled with transactional mechanisms in every moment of transition, has dragged the government process into a vortex of corruption. Corrupt actors are due to their love of money, love for a luxurious lifestyle is the root of crime. Researcher's suggestion is to symbolize all components of the nation to carry out a share culture and limit discretion to the bureaucrats, executives and legislatures as public officials, and social control is needed for public officials in state institutions as independent checks and balances."

"Peranan minyak dan gas bumi yang secara tradisional menjadi sumber devisa negara, dana pembangunan dan sebagai komoditi guna pemenuhan energi dalam negeri diperkirakan masih tetap dominan terhadap perekonomian Indonesia, setidak-tidaknya sampai dua dasawarsa mendatang. Sebagai salah satu andalan penerimaan negara, kekayaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi dengan produksi rata-rata 1,5 juta barel minyak bumi dan 3 milyar kaki kubik gas bumi perhari, menjadikan Indonesia pada saat ini sebagai negara produsen minyak dan gas bumi terbesar di Asia Tenggara.Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar tahun 1945, Pasal 33, ayat (2) dan (3) dinyatakan secara tegas bahwa sumberdaya minyak dan gas bumi sebagai bagian dari kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah dimiliki dan dikuasai oleh negara. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sumberdaya minyak dan gas bumi merupakan property right negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Rancangan penelitian ini adalah mengkaji bentuk kerjasama atau sistem kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia dengan model keputusan yang disusun dari hirarki manfaat dan hirarki biaya yang dilakukan untuk memperoleh pilihan strategi atau kebijakan sistem kerjasama. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi AHP untuk analisis manfaat-biaya guna menentukan alternatif sistem kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan sistem kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah diterapkan atau sistem kerjasama lain yang diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi penerimaan negara yang optimal, serta berdampak positif kepada masyarakat. Model keputusan tersebut dianalisis menggunakan software Expert Choice 2000 untuk menentukan skala prioritas global dari masing masing hirarki.Hasil akhir analisis dengan membandingkan total manfaat dengan total biaya yang diperoleh dari analisis prioritas global diperoleh rasio manfaat-biaya berturut-turut dari yang tertinggi sebagai alternatif strategi atau kebijakan sistem pengusahaan minyak dan gas bumi adalah Kontrak Royalti dan Pajak 1,217, Kontrak Karya 1,021, , Kontrak Bagi Hasil Tanpa Pembatasan Cost Recovery 0,943, Kontrak Bagi Hasil Dengan Pembatasan Cost Recovery 0,996 dan Kontrak Jasa 1,047."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perhitungan dan implementasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi dicapai dengan dasar data penerimaan negara periode sebelumnya dan perolehan tahun berjalan. Dalam implementasinya, penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil sudah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 serta aturan pelaksanaannya meskipun persentase dana bagi hasil untuk sebagian daerah penghasil yang pendapatan asli daerahnya sangat minim menilai persentase tersebut belum memenuhi keadilan partisipasif namun baru sebatas keadilan distributif. Penelitian ini menyarankan perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam dapat didukung dengan informasi dan teknologi yang baik agar lebih akurat dan cepat, selain itu dalam hal implementasi penyalurannya perlu adanya peertimbangan terkait dengan persentase dana bagi hasil bagi daerah penghasil.

---

ABSTRACT

This thesis discusses review the calculation and the implementation of the distribution of funds for the result of natural resources oil and gas of the earth between the central government with local government based on law number 33 / 2004 as well as other implementation regulation. Normative research methods law. This research result meyimpulkan that calculation funding for the natural resources oil and gas reached on the basis of data state revenues the previous period and acceptance years running. In its implementations, the distribution of funds for the results of oil and natural gas to producing areas already in line with what he has stipulated in the law number 33 / 2004 as well as the rules of its execution though the percentage of funding for yield to partially producing areas that its local revenue the percentage is very low rate has not yet meet justice partisipasif but just for distributive justice. This research suggest calculation funding for the natural resources can be supported with information and technology good to be more accurate and quicker, besides in terms of implementation penyalurannya need of peertimbangan related rate funds to the quotient of producing areas."

"ABSTRAKPerusahaan X merupakan kontraktor asing yang menggalang kerjasama dengan Pertamina dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC) untuk mengelola aktivitas kegiatan minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja (contract area) di Indonesia. Perusahaan X mengelola beberapa wilayah kerja di Indonesia, diantaranya adalah Pantai Utara Jawa Barat, Pantai utara Pulau Bali, Wirriagar, Bomberai, Berau, Kalosi, Madura East, dan Set-am. Dalam mengelola beberapa wilayah kerja ini, Perusahaan minyak lainnya yang disebut Partner juga ikut membiayai semua pengeluaran serta menanggung resiko keseluruhan pelaksanaan aktivitas perminyakan yang dilakukan oleh Perusahaan X. Masing-masing wilayah kerja ini dikelola oleh Perusahaan X dalam bentuk ketentuan PSC yang berbeda, serta keikutsertaan dari para Partner yang berbeda pula. Setiap periode akuntansi tertentu, Perusahaan X diwajibkan menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas kegiatan perminyakan yang dilakukan oleh Perusahaan X. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut, Perusahaan X menggunakan Sistem Informasi Akuntansi yang terintegrasi, sehingga dapat melakukan pengolahan data untuk beberapa PSC.Pengolahan data yang dilakukan oleh Sistem informasi Akuntansi Perusahaan X untuk menghasilkan laporan keuangan dilakukan melaiui Oracle General Ledger. Oracle General Ledger melakukan pemrosesan transaksi setiap harinya, serta pemrosesan General Monthly Closing setiap bulannya. Dari pemrosesan transaksi setiap harinya, serta pemrosesan General Monthly Closing setiap bulannya pada Oracle General Ledger akan dilihat bagaimana iaporan keuangan dihasilkan untuk selanjutnya dikirim ke Pertamina, Perusahaan Induk, serta para Partner.Dari peneiitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan adalah dasar pengalokasian semua pengeluaran ke Perusahaan X, serta para Partners. Dasar pengalokasian yang digunakan oleh Perusahaan X adalah Time Allocation Table dan Allocation Factor. Analisa yang akan dilakukan adalah apakah dasar pengalokasian yang digunakan tersebut dapat mengikuti perkembangan kegiatan usaha perminyakan pada masing-masing wilayah kerja yang dilakukan oleh Perusahaan X dalam tahap kegiatan ekspiarasi, pengembangan serta produksi yang senantiasa dinamik. Selain pengalokasian semua pengeluaran ke Perusahaan X serta para Partners yang senantiasa akurat ini merupakan kewajiban bagi Perusahaan X, juga akan dapat menjaga atau meningkatkan kerjasama dan kepercayaan dari Pertamina, para Partners, serta Perusahaan lnduk atas semua aktivitas perminyakan yang dilakukan oleh Perusahaan X pada masing-masing wilayah kerja di Indonesia."