Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Kebijakan Ruang Udara Terbuka memberikan kebebasan kepada maskapai asing untuk beroperasi di wilayah suatu negara. Kebijakan ini juga terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.  Dalam penyelenggaraan jasa transportasi udara oleh pihak asing di Indonesia, berdasarkan Daftar Negatif Investasi (DNI), nyatanya bidang transportasi merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan, yang artinya penyelenggaraan penerbangan harus memenuhi komposisi Penanam Modal Asing Maksimal 49% dengan Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority). Yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini adalah mengenai implementasi kebijakan ruang udara terbuka yang diterapkan di Indonesia jika melihat aturan pelaksanaannya sama saja dengan mekanisme penanaman modal asing di Indonesia yang berlaku umum serta bagaimana implementasi kebijakan ruang udara terbuka tersebut bagi industri penerbangan Indonesia saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang diterapkan di Indonesia sejatinya bukanlah Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang mengindahkan campur tangan pemerintah dalam operasional angkutan udara oleh pihak ketiga. Konsep Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang diterapkan Indonesia nyatanya merupakan perjanjian bilateral antar negara yang bersifat kontraktual dan diimplementasikan sebagai penanaman modal asing. Implementasi Kebijakan Ruang Udara Terbuka (Open Sky Policy) dalam industri penerbangan sipil di Indonesia menghasilkan dua pengaruh. Pertama, Pengaruh Masuk, dimana maskapai asing yaitu AirAsia Indonesia menjadi perusahaan PMA di Indonesia. Kedua, Pengaruh Keluar, yaitu bergabungnya Garuda Indonesia dalam aliansi penerbangan dunia, yaitu SkyTeam.

 

---

Open Sky Policy provides freedom to foreign airlines to operate in the airspace of a country. This policy is contained in the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. In the procedure of air transportation services by foreign parties in Indonesia, based on the Negative List of Investment (DNI), the transportation sector is an Open Business Sector with Requirements, which means that airlines must meet the composition of Maximum Foreign Investor 49% with the national capital owner must remain greater than the overall foreign capital owner (single majority). The problem is about the actual implementation of the open sky policy implemented in Indonesia if the implementation rules are the same as the generally accepted foreign investment mechanism in Indonesia and what are the impacts of the Open Sky Policy for the economic growth of Indonesian air transportation. The research method used in this study is juridical normative. The results of this study are the Open Sky Policy implemented in Indonesia is actually not an Open Sky Policy which heeds government interference in air transport operations by third parties. The implication of the Open Sky Policy implemented by Indonesia in fact is a bilateral agreement between countries that is contractual in nature and implemented as foreign investment. The implementation of the Open Sky Policy in the civil aviation industry in Indonesia has two effects. First, Entry Influence; AirAsia Indonesia as a PMA company in Indonesia. Second, Outgoing Influence; the joining of Garuda Indonesia in the world aviation alliance, namely the SkyTeam.

 

Abstrak :
Tesis ini membahas kepentingan nasional Singapura dalam mengusulkan pembentukan rezim open sky kepada ASEAN pada tahun 2002. Analisa dilakukan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan domestik yang mempengaruhi Singapura memilih strategi untuk mengusulkan open sky dan tantangan yang dihadapi Singapura untuk meliberalisasi penuh pasar transportasi udara di ASEAN. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah keuntungan apa yang ingin diraih Singapura dengan menawarkan ASEAN untuk meningkatkan kerja sama transportasi udaranya menjadi liberalisasi penuh dengan cara mengikat perjanjian open sky? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori strategi penyesuaian internasional dari G. John Ikenberry. Kesimpulan yang ditemukan adalah open sky menjadi salah satu cara Singapura untuk menjadi pusat perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian ini juga menyarankan agar negara-negara ASEAN sebaiknya meninjau kembali sejauh mana mereka dapat membuka diri bagi open sky, sebab open sky hanya akan menguntungkan Singapura, dan tidak mendukung integrasi pasar transportasi udara domestik di masing-masing anggota ASEAN.

---

Focus of this study is Singapore's national interest in recommending open sky regime to ASEAN in 2001. The analysis was conducted by focusing on external and domestic environments of Singapore that influenced its selection of strategy to recommend open sky and challenges faced by Singapore to fully liberalise air transport sector in ASEAN. Research question of this study is what benefit that Singapore is keen to pursue, by recommending ASEAN to shift its air transport cooperation to full liberalization by establishing an open sky? This research is qualitative, using strategies of international adjustment developed by G. John Ikenberry. The study found that open sky is one of tools used Singapore to become hub of economics in Southeast Asia region. The researcher suggests that ASEAN members should review their policy on how far they could open themselves toward open sky as is only benefited more to Singapore and do not encourage integration of domestic air transport market in ASEAN.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai dampak dari ASEAN Open Sky Policy terhadap industri penerbangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa industri penerbangan belum siap untuk menghadapi kebijan ASEAN Open Sky Policy; maka dari itu harus diberlakukan secara bertahap. Industri penerbangan memerlukan perlindungan dari segi Hukum Persaingan Usaha, sehingga KPPU sebagai lembaga yang berwenang harus bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi ASEAN Open Sky Policy ini. ......The study focuses on the impact of ASEAN Open Sky Policy to Indonesian Aviation Industry. This research is qualitative descriptive interpretative. Researcher found that Indonesian Aviation Industry is not yet ready to face ASEAN Open Sky Policy, therefore Indonesia need to implement this policy stage by stage. Indonesia Aviation Industry needs protection to survive in the competition, therefore KPPU as the body that has an authority in the competition law needs to work together with other authority from other ASEAN country that works on competition policy in order to prepare for ASEAN Open Sky Policy.

Abstrak :
Sejak tahun 2009, Indonesia terikat oleh kerjasama open sky ASEAN. Tesis ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Teori yang menggambarkan hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan rezim dalam kerjasama internasional yang seringkali berbenturan digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang terganggu dalam kerjasama open sky ASEAN di satu sisi dan manfaat kerjasama ini di sisi lain. Di satu sisi, Indonesia bersama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN lain memperoleh manfaat dari kerjasama open sky ASEAN melalui proyek Masyarakat ASEAN. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan di wilayah udara dan industri penerbangan nasionalnya terganggu dalam kerjasama ini. Ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai sumber hukum internasional berperan dalam memberikan peluang bagi Indonesia berupa penarikan diri, reservasi maupun amandemen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang terganggu oleh kerjasama ini, namun dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap rezim. Meskipun ketiga peluang ini dimungkinkan menurut hukum internasional, menurut hubungan internasional peluang untuk reservasi dan amandemen merupakan pilihan yang lebih diplomatis. Dengan meneliti posisi keikut-sertaan Indonesia dalam kerjasama open sky ASEAN, tampak bahwa hukum internasional dan hubungan internasional merupakan dua kajian yang saling mendukung. Hukum internasional merupakan kerangka normatif dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan rezim dalam sebuah kerjasama internasional. Meskipun demikian, dalam hubungan sarat konflik antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara, kepentingan negara lebih banyak memengaruhi kepentingan rezim.

---

Since 2009, Indonesia has committed to ASEAN open sky cooperation. This research aims to observe Indonesia's participation within this cooperation through international law and international relations lenses. A theory describing conflict relations between state's and regime's interest within international cooperation is used to explain Indonesia's interest when facing challenges within this cooperation, while showing that there are also benefits from this cooperation. On the one side, Indonesia and the other ten ASEAN members enjoy open sky cooperation trough ASEAN Community project. On the other side, this cooperation has posed some challenge to Indonesia in protecting its air sovereignty and national airlines industry. The Vienna Convention as a source of international law offers some possibilities for Indonesia in the forms of withdrawal, reservation, or amendment in order to protect its national interests which have undergone some challenges while still adhering to its obligation to the regime. Even though the three possibilities are supported by international law, from international relation perspective possibilities to reserve and amend are considered more diplomatic. By observing Indonesia's partnership in ASEAN open sky cooperation, it can be concluded that international law and international relations are two disciplines that are complementing each other. International law is a normative construct in international relations that aims to balance state's and regime's interest. However, within conflict relations between regime's and state's interest, it is suggested that state's interest has more domination over regime's interest.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi promosi investasi asing di sektor bandara penumpang yang dilakukan Indonesia di era ASEAN Open Sky 2016-2019. Konsep yang digunakan adalah tahapan diplomasi ekonomi menurut Kishan Rana. Riset ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data dari literatur dan wawancara dan triangulasi sebagai cara untuk memverifikasi data. Hasil dari riset ini adalah ASEAN Open Sky menjadi pemacu Indonesia untuk mengembangkan industri penerbangan khususnya infrastuktur transportasi udara bandara. Pemerintah Indonesia melakukan empat strategi dalam upaya menarik investasi asing di sektor bandara yaitu menempatkan perwakilan diplomatik di enam negara mitra strategis dan mengharmonisasikan tiga lapis aktor yang berperan sebagai economic salesmanship. Kemudian, Pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan dalam jejaring pengelola bandara seperti Airports International Council dan ASEAN STOM untuk memperluas relasi para aktor economic salesmanship. Selain itu, Pemerintah Indonesia mempromosikan citra bandara sebagai infrastuktur penunjang pariwisata yang diperkenalkan oleh para aktor economic salesmanship dalam jejaring dan forum internasional. Terakhir, Pemerintah Indonesia memperbaiki regulasi di level domestik dengan skema KPBU bagi investor asing sektor bandara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia telah menjalankan sejumlah strategi yakni mengirim perwakilan diplomatik di negara mitra, memperluas jejaring internasional, menggabungkan sektor pariwisata dan bandara sebagai satu paket investasi dan skema KPBU namun strategi ini tidak dapat dikatakan mutlak dan berhasil karena pergolakan politik domestik yang kuat turut mempengaruhi peforma strategi yang telah dibentuk.  Berdasarkan temuan ini, perlu ada upaya memaksimalkan strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik Indonesia di penerbangan kawasan ASEAN. ......This study aims to explain the foreign investment promotion strategy in the passenger airport sector carried out by Indonesia in the 2016-2019 ASEAN Open Sky era. The concept used is the stages of economic diplomacy according to Kishan Rana. This research uses qualitative methods through collecting data from the literature and interviews and triangulation as a way to verify the data. The result of this research is that ASEAN Open Sky has become a spur for Indonesia to develop the aviation industry, especially airport air transportation infrastructure. The Indonesian government carried out four strategies in an effort to attract foreign investment in the airport sector, namely placing diplomatic representatives in six strategic partner countries and harmonizing the three layers of actors who played the role of economic salesmanship. Then, the Government of Indonesia encourages involvement in airport management networks such as the Airports International Council and ASEAN STOM to expand relations between economic salesmanship actors. In addition, the Government of Indonesia is promoting the image of the airport as a tourism supporting infrastructure introduced by economic salesmanship actors in international networks and forums. Finally, the Government of Indonesia is improving regulations at the domestic level with a PPP scheme for foreign investors in the airport sector. The conclusion of this study is that the Indonesian government has implemented a number of strategies, namely sending diplomatic representatives in partner countries, expanding international networks, combining the tourism and airport sectors as an investment package and PPP scheme, but this strategy cannot be said to be absolute and successful because of strong domestic political upheaval. also affect the performance of the strategy that has been formed. Based on these findings, there needs to be an effort to maximize the strategies undertaken to achieve Indonesia's economic and political interests in aviation in the ASEAN region.