Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin gangguan berakibat tujuan kebijakan pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Bogor tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya baik pada tahapan identifikasi, penetapan, dan pemungutan retribusi izin gangguan, ditemukan banyak hal yang tidak mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Kendala internal berupa keterbatasan sumber daya, timbulnya biaya tinggi, dan lemahnya pengawasan. Kendala eksternal berupa minimnya pengetahuan masyarakat tentang retribusi izin gangguan. Peneliti merekomendasikan penghapusan pemungutan retribusi ini karena ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan.

---

The low number of businessmen who own nuisance permit in Bogor City impacts in policy goal which unsucceed. This research aims to analyze the implementation of nuisance permit collection and also the obstacles that faced by. This research uses qualitative approach with qualitative data collection in depth interview and observation . The results of this research indicate some process which are identification, assessment, and collection of nuisance permit collection does not support the policy goals. Internal barriers such as limited human and capital resources, high direct cost and indirect cost, and weak law enforcement also external barriers such as the lack of public knowledge are making this policy should be deregulated. It causing high cost economy. "

"ABSTRAKDalam penyusunan skripsi ini penelitian yang dilakukan bersifat normatif empiris. Dengan demikian materi utama yang disampaikan adalah penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah pengaturan bangunan, ditambah dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai bidang dalam pembahasan skripsi ini. Semua ini dilakukan untuk mencari sejauh mana perbedaan dan persamaan pengaturan bangunan yang ditetapkan oleh Stadsvorming Ordonnantie 1948/Stadsvorming Verordening 1949 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/KPTS/1985. Pada kenyataannya secara yuridis kedua peraturan itu tetap berlaku. Pihak Departemen Dalam Negeri memakai SVO/SVV sedangkan Departemen Pekerjaan Umum mempergunakan SKB. Hal ini menimbulkan ketidak harmonisan dalam kenyataan praktek. Sedangkan perbedaan dan persamaan yang diatur mengenai penyebutan secara tegas tentang peraturan bangunan, prosedur penetapan, dan materinya serta kaitannya dengan rencana kota. Kemudian sistem tata pemerintahan, sistem tata hukum, dan intervensi pemerintah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya dalam pengaturan bangunan."

"Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai proses penerapan kebijakan Influenza Ordonnantie khususnya upaya pembatasan kapal di Pelabuhan Tandjong Priok dalam menangani pandemi influenza di Batavia pada tahun 1920—1922. Kemunculan wabah influenza yang dikenal dengan flu spanyol pada tahun 1918 menimbulkan masalah baru di Hindia Belanda. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, korban yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Pemerintah Batavia pada awalnya menunjukkan sikap yang lambat dalam merespon wabah tersebut, namun seiring dengan dampak yang ditimbulkannya pemerintah mulai melakukan upaya-upaya penanganan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan heuristik sumber sejarah yang digunakan meliputi arsip, surat kabar, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Hindia Belanda melakukan suatu usaha konkret dalam menangani penyebaran wabah influenza di Batavia melalui pembuatan Influenza Ordonnantie. Pemerintah Hindia Belanda melakukan tindakan pencegahan yaitu memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang datang baik dari luar maupun kapal yang datang dari Hindia Belanda. Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD) melalui Komisi Influenza telah merampungkan ordonansi pada tahun 1919, kemudian Influenza Ordonnantie tersebut disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 yang berisi peraturan lalu lintas pelabuhan untuk menangani kemunculan dan penyebaran wabah influenza. Kebijakan pembatasan kapal di Pelabuhan Tandjong Priok diterapkan dengan cara pemberlakuan influenza pass, influenza sein, pengecekkan kesehatan, dan karantina kapal. Pembatasan kapal menjadi salah satu faktor yang menekan angka penyebaran virus influenza di Batavia, sehingga pada tahun 1922 virus influenza dinyatakan sudah melandai dan tidak lagi menjadi wabah di Hindia Belanda.

---

This research further discusses the implementation process of the Influenza Ordonnantie policy, specifically the efforts to limit ships at the Tandjong Priok Port in handling the influenza pandemic in Batavia in 1920—1922. The emergence of an influenza outbreak known as the Spanish flu in 1918 caused new problems in the Dutch East Indies. Apart from disrupting daily activities, there were a significant number of victims. The Batavian government had initially been slow in responding to the outbreak; however, they began to make efforts to deal with it as the impacts that came with it worsened. This research employs historical research methods, including four stages: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The sources used at the heuristic stage consist of archives, newspapers, books, and journals. The findings demonstrate that the Dutch East Indies administration made a substantial effort in dealing with the spread of the influenza pandemic in Batavia by creating the Influenza Ordonnantie. The government also took a preventative measure by tightening the supervision of ships that were coming from outside and from the Dutch East Indies. Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD), through the Influenza Commission, completed the ordinance in 1919, and it was later ratified by the Dutch East Indies government in 1920, which contained the port traffic regulation to deal with the emergence and spread of the influenza outbreak. The implementation of the ship restriction policy at the Tandjong Priok Port includes the enactment of influenza passes, influenza signals, health checks, and ship quarantine. The ship restriction was one of the factors that suppressed the spread of the virus, which led to the declaration in 1922 that the influenza virus had subsided and was no longer a pandemic in the Dutch East Indies."