Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenjelang akhir tahun 1998 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakai baru yaitu secara bertahap akan menghapus kebijakan tata niaga pupuk yang menuju kepada mekanisme pasar. Adanya deregulasi tata niaga pupuk akan memberikan keuntungan bagi para produsen pupuk. Dengan mengambil peluang ¡ni maka PT ?X? sebagai perusahaan pupuk yang berlokasi di Sumatera dan telah berproduksi selama 16 tahun berencana untuk memperluas pabrik yang telah ada yaitu disebut Proyek-1 dan akan membangun pabrik baru yang disebut Proyek-2 pada lahan yang sama.Pada karya akhir ini akan dibahas mengenai studi kelayakan perluasan pabrik pupuk. Thesis ¡ni tidak hanya menganalisa aspek keuangan tetapi juga menganalisa aspek teknis dan pemasaran.PT ?X? selalu memenuhi kewajiban pengadaan pupuk dalam negeri dan sekaligus memasarkan produknya kepasar internasional. Dengan dibebaskannya tata niaga pupuk sehingga harga pupuk akan mengikuti mekanisme pasar yang mana membuat PT ?X? lebih leluasa menjual produknya.Produk yang akan dihasilkan dan pabrik baru ini adalah pupuk urea granular, berbeda dengan yang lama yaitu pupuk urea prill. Dari segi teknologi lebih efisien, lebih tahan banting baik terhadap kelembaban udara maupun tahan lama (tidak mudah hancur). Pemakai pupuk area granular ini adalah negara-negara dengan teknologi pertanian yang sudah tinggi seperti Thailand dan negara-negara Asia Timur Iainnya dan Australia. Melihat pasar diluar negeri yang ada dan memiliki prospek yang baik maka PT ?X? berencana akan membangun pabrik ini.Setelah pengolahan dari data yang ada didapat NPV sebes US$ 29.475.400 dan IRR sebesar 12,56% artinya proyek ini layak untuk dijalankan. Setiap investasi tidak luput dari resiko. Proyek ìni sangat sensitif terhadap pergolakan harga jual pupuk tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan analisa sensitivitas dengan simulasi monte carlo. Hasil yang diperoleh adalah NPV rata-rata sebesar US$ 21.131.550 dengan standar deviasi US$ 8.886.340, dengan confidence ¡nterval 95% diperkirakan NPV dari perluasan pabrik ¡ni berada antara nilai US$ 19,389.829 dan 22.873.274 Berhasil atau tidaknya proyek ini tergantung dari tenaga-tenaga pelaksana di lapangari nantinya. Walaupun dari hasil perhitungan diketahui telah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan tetapi jika tenaga pelaksana tidak profesional maka akan menyebabkan kegagalan."

"Konsep penanggulangan bencana saat ini adalah paradigma pengurangan risiko.Setiap individu, masyarakat di daerah diperkenalkan dengan berbagai ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman. Sehingga studi ini bertujuan mengkaji model pengendalian risiko dispersi gas amonia. Disain studi adalah cross sectional. Analisis model pengukuran dan struktural menggunakan comfirmatory factor analysis (CFA). Nilai validitas dan reliabilitas hasil uji kesesuaian/Goodness of Fit (GOF) adalah good fit untuk konstruk dari model.Kuesioner disebarkan secara cluster, terdapat 626 responden (area risiko 0- 2600 meter). Dibagi menjadi 293 responden pada zona dalam (area risiko 0-1300 meter) dan 333 responden zona luar (area risiko >1300-2600 meter). Model pengukuran menghasilkan 5 variabel eksogen (kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, biologi dan kapasitas) yang saling berhubungan langsung membentuk variabel endogen risiko dispersi gas amonia. Faktor kondisi lingkungan terdiri dari zona bahaya dan jarak rumah ke jalan raya.Faktor sosial yaitu pelatihan dan pekerjaan.Faktor ekonomi yaitu kecukupan akomodasi, pendapatan, asuransi dan pendidikan.Faktor kapasitas yaitu pengetahuan tentang bahaya, pengetahuan tentang peringatan dini, pengetahuan tentang evakuasi dan perilaku tanggap darurat. Faktor biologi yaitu usia> 65 tahun, anggota keluarga dengan penyakit kronis dan anggota keluarga berkebutuhan khusus. Risiko dispersi gas amonia pada rumah tangga area risiko 0-2600 meter ada pengaruh kontribusi dari 47% faktor sosial, 37% faktor ekonomi, 29% faktor kapasitas dan 9% faktor kondisi. Risiko dispersi gas amonia zona dalam (area risiko 0-1300 meter ada pengaruh kontribusi darifaktor sosialberkontribusi 63%, faktor ekonomi 64%, faktor kapasitas 57% dan biologi 2,3%. Selanjutnya risiko dispersi gas amonia pada rumah tangga area risiko >1300-2600 meter ada pengaruh kontribusi dari 2 (dua) faktor yaitu faktor kondisi 99% dan faktor kapasitas (12%). Penelitian ini menyimpulkan model risiko dispersi gas amonia dalam penelitian ini menunjukkan faktor yang berkontribusi membentuk risiko dispersi gas amonia sehingga dapat menjadi upaya pengendalian dengan memperhatikan faktor yang berkontribusi tersebut. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan peta rawan bencana menjadi peraturan daerah yang berkekuatan hukum dan pemberlakuan peraturan tentang tata ruang (daerah pemukiman), standar keselamatan (pemantauan penggunaan teknologi) dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Mengkoordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pemadam Kebakaran/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan dinas terkait untuk evakuasi (akomodasi), kelancaran akses jalur evakuasi. Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan mengenai kesiapsiagaan bencana dispersi gas amonia kepada masyarakat melalui perkumpulan/organisasi di masyarakat. Rekomendasi kepada perusahaan antara lain : Membuat peta rawan bencana dan Emergency Respon Plan (ERP) baik internal maupun eksternal; Melakukan perawatan dengan inspeksi rutin berbasis risiko untuk memastikan kehandalan peralatan sistem pendingin amonia; Semua pekerja dalam operasional tangki sistem pendingin amonia selalu dilakukan dengan mengikuti Standard Operating Procedure (SOP), peraturan keselamatan, audit keselamatan; Mengingat sifat gas amonia yang tidak berwarna tetapi sangat beracun serta luasan area risiko yang berdampak perlu adanya sensor untuk gas amonia sebagai alat ukur dan monitoring. Selanjutnya rekomendasi kepada masyarakat agar mengembangkan dan berperan aktif dalam desa siaga bencana (kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat).

---

The concept of disaster management nowadays is risk reductionsparadigm. Each individual, residents are introduced to various threats and vulnerabilities owned, as well as increased capacity in facing any threats. This study aims to assess the risk control model of ammonia gas dispersion.

The design study was cross sectional using confirmatory factor analysis (CFA) as the measurement model and structural analysis. Validity and reliability value for Goodness of Fit (GOF) test is good fit for construct of the model. Questionnaires were distributed by cluster, there were626 respondents (risk area 0-2600 meters) divided into 293 and 333 respondents in the inner and outer zones (risk area >1300-2600 meters).

Measurement model produces 5 directly interconnected exogenous variables (environmental, social, economic, biological and capacity condition) to form an endogenous variable risk of ammonia gas dispersion. Environmental conditions consist of danger zone and distance from home to road. Social factors consist of training and job. Economic factors consist of accommodation, salary, assurance and education. Capacity factors consist of hazard knowledge, early warning knowledge, evacuation knowledge and emergency response behavior.Biological factors consist of age >65 year old and family member with chronic disease and disability. The model goodness of fit test result was compatible for RMSEA, CFI, IFI, CN, SRMR, GFI and AGFI. It indicates that the models can describe the ammonia gas dispersion riskformed factors. Social factorscontribute61% of thetotalrisk ofammoniagasdispersion, related toeconomic factors(42%), capacityfactor(36%)andconditionfactor(5.7%). Riskdispersionof ammoniagasin thezoneindicateseconomic factorsaccounted for64% of thetotalrisk ofammoniagas dispersionincludingsocial(63%), capacity(57%) andbiology(2.3%). While theouterzone ofthe conditionfactor(99%) to be importantin the risk ofammoniagasdispersionandcapacity factor(1%).

This study concludes dispersion risk modelsof ammonia gas in this study indicate risk factors that contribute to form ammonia gas dispersion to be a control effort by noticing the factors that contribute as following; recommend to the Regional Government to establish hazard maps into a legally binding regional regulations and enforcement of regulations on spatial (residential areas), safety standards (monitoring the use of technology) and the imposition of sanctions against offenders. Coordinate between work units (SKPD), Fire Department / Agency for Disaster Management (BPBD), and related agencies for evacuation (accommodation), the smooth evacuation route access. Organize socialization, education and training on disaster preparedness ammonia gas dispersion to the public through associations / organizations in the community.

Recommendations to the company include: Creating a hazard map and Emergency Response Plan (ERP) both internally and externally; Perform routine maintenance with risk- based inspections to ensure equipment reliability ammonia refrigeration systems; All workers in the operational tank ammonia cooling system is always done by following the Standard Operating Procedure (SOP), safety rules, safety audits; Given the nature of ammonia gas that is colorless but highly toxic as well as the extent of the risk areas that impact the need for a sensor for ammonia gas as a means of measuring and monitoring. Further recommendations to the community are to develop and play an active role in disaster preparedness village (community-based disaster preparedness)."

"Bising merupakan salah satu bahaya yang memajan pekerja di aktivitas pekerjaan. Salah satu dampak dari pajanan bising yang melebihi standar (> 85 dBA) di tempat kerja adalah dampak yang tidak berhubungan dengan fungsi pendengaran (non-auditori). Tiga sub-gangguan non-auditori, seperti gangguan fisiologi, psikologi, dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja dan ketidaknyamanan pekerja dalam bekerja. Berbeda dengan gangguan auditori, gangguan non-auditori dapat diobservasi meskipun tingkat bising di area kerja berada di bawah 85 dBA. Batas pajanan bising di dalam ruangan adalah 55 hingga 65 dBA menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016. PT X sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor agroindustri berisiko terpajan bising, termasuk pekerja di ruang kendali. Hasil pengukuran bising di ruang kendali Pabrik NPK Granulasi dan Phonska PT X berada pada rentang 58,8 hingga 71,5 dBA. Tingkat bising tersebut berisiko menimbulkan gangguan non-auditori pada pekerja di ruangan, yakni operator. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui gangguan non-auditori dan faktor yang mempengaruhinya pada operator di ruang kendali. Penelitian ini dilakukan dengan metode cross-sectional pada 66 operator yang bekerja di ruang kendali Pabrik NPK Granulasi dan Phonska PT X pada bulan April hingga Mei 2025. Variabel dependen dan independen yang diteliti adalah gangguan non-auditori, faktor tingkat pajanan bising (tingkat bising dan durasi pajanan), faktor individu (usia, masa kerja, perilaku merokok, dan riwayat penyakit), serta faktor perilaku (penggunaan APT dan pajanan bising di luar pekerjaan). Hasil penelitian menunjukkan 92,4% responden mengalami gangguan non-auditori dengan rincian 45,5% mengalami gangguan fisiologi, 86,4% psikologi, dan 83,3% komunikasi. Hasil analisis dengan metode Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis memperlihatkan perbedaan yang signifikan terhadap skor gangguan non-auditori berdasarkan kelompok masa kerja (p = 0,047) dan riwayat penyakit (p = 0,009); skor gangguan fisiologi berdasarkan kelompok usia (p = 0,031), masa kerja (p =  0,012), dan riwayat penyakit (p = 0,014); skor gangguan psikologi berdasarkan kelompok masa kerja (p = 0,024), riwayat penyakit (p = 0,021), dan pajanan bising di luar aktivitas pekerjaan (p = 0,047); serta skor gangguan komunikasi berdasarkan kelompok riwayat penyakit (p = 0,011). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, dimana gangguan non-auditori tetap dapat dialami oleh responden meski bising di bawah 85 dBA. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian, seperti memastikan tingkat pajanan bising di ruang kendali memenuhi persyaratan perundangan dan menambah bahan peredam bising di dalam desain ruang kendali.

---

Noise is recognized as one of the occupational hazards to which workers are frequently exposed. When noise exposure goes above the standard limit (>85 dBA), it can lead to effects that are not related to hearing, known as non-auditory effects. These effects are usually divided into three types: physiological, psychological, and communication-related. Non-auditory effects can impair work performance and contribute to discomfort in the workplace. Unlike auditory effects, non-auditory effects can be observed even when the noise level in the work area is below the health threshold. According to Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016, the indoor noise exposure limit ranges from 55 to 65 dBA. PT X is a manufacturing company in the agroindustry sector which is at risk of noise exposure. Its workers, including those in the control rooms, are potentially exposed to indoor noise. The noise levels in the control room of the NPK Granulation and Phonska Plant at PT X are in the range from 58,8 to 71,5 dBA. Control room operators may be at risk of non-auditory effects due to indoor noise exposure that exceeds the standard. Therefore, this study aimed to examine the non-auditory effects, noise exposure levels, individual factors, and behavioral factors among control room operators at the NPK Granulation and Phonska Plant of PT X in 2025. This study was conducted using a cross-sectional method on 66 operators working in the control room of NPK Granulation and Phonska Plant at PT X from April to May 2025. Data collection was conducted from April to May 2025. The dependent and independent variables studied were non-auditory effects, noise-exposure levels (noise intensity and duration), individual factors (age, length of employment, smoking habits, medical history), and behavioral factors (use of HPD and noise exposure outside work). The results showed 92,4% of respodents experienced non-auditory effects, with 45,5% reporting physiological effects, 86,4% psychological effects, and 83,3% communication effects. The Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests showed significant differences in non-auditory effect scores based on length of employment (p = 0,047) and medical history (p = 0,009); in physiology effect scores based on age (p = 0,031), length of employment (p =  0,012), and medical history (p = 0,014); in psychological effect scores based on length of employment (p = 0,024), medical history (p = 0,021), and noise exposure outside of work (p = 0,047); in communication effect scores based on medical history (p = 0,011). Therefore, it is necessary to implement control measures, such as ensuring that the level of noise exposure in the control room within the regulatory limits and incorporating both sound-absorbing as well as sound-insulating materials into the control room design. "