Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT SASA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukannya atas perolehan Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP yang terdiri dari barang modal dan non-barang modal. Pokok permasalahan sengketa karena pihak Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada perusahaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang lebih bayar di tahun 2011. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan PT SASA pada tahun 2011 tidak dapat dikreditkan sehingga pihak Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB . PT SASA pun mencoba untuk melakukan upaya hukum untuk mempertahankan argumennya hingga ke pengadilan pajak. Laporan magang ini menjelaskan analisis penulis terhadap hasil putusan persidangan yang akan diterbitkan Pengadilan Pajak di masa mendatang.

---

This internship report discusses about tax dispute case in PT SASA regarding its Value Added Tax VAT -in of acquiring taxable goods and services of capital goods and non capital goods which can not be credited. The point of dispute is assessor Director General of Tax DGT doing tax audit for PT SASA based on Tax Return that stated PT SASA has overpayment of VAT in 2011. The tax audit resulting VAT-in of PT SASA can not be credited in 2011 and DGT issued Tax Underpayment Assessment Letter. PT SASA tries to defend its argument and right and take the case to the tax court. This internship report explains the writer rsquo;s analysis of tax court decision that will be issued by the tax court in the future."

"Perkembangan teknologi memengaruhi sektor jasa keuangan. Berdasarkan Survei Literasi Keuangan Nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2019, jumlah inklusi keuangan masyarakat di Indonesia khususnya pada sektor pasar modal tidak diikuti oleh kenaikan literasi keuangan. Pertumbuhan investor pasar modal membutuhkan alternatif yang terjangkau dan mudah diakses salah satunya salah satunya adalah robo-advisor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi penyerahan robo-advisor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pungumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas robo-advisor dapat beragam dari objeknya hingga mekanisme pemungutannya tergantung dari model bisnis robo-advisor dalam penyerahannya. Lebih lanjut, penyerahan robo-advisor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 sebagai penyerahan jasa, namun setelah dianalisis lebih lanjut berdasarkan proses bisnisnya menunjukkan bahwa robo-advisor dapat dikenakan PPN sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak maupun Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Selain itu, perbandingan kebijakan atas pengenaan pajak atas konsumsi robo-advisor antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat dilihat persamaan karakterisasi objek robo-advisor berdasarkan proses bisnisnya.

---

The development of ICT affects every aspect and sector of life including financial service. According to National Survei on Finansial Literacy by OJK, the financial inclusion growth in Indonesia is not followed by finansial literacy especially in capital market sector. The investors needs assistance to achieve their personal investement goals using robo-advisor as a helpful tools. This study analyzes the Value Added Tax (VAT) policy on robo-advisors supplies based on their transcation schemes and business models. This research condecuted using qualitative approach. Data used in this research collected through in-depth interview and literature study. The analysis carried out by breaking down each business model occurs on the supplies of robo-advisors and analyzed according Indonesia VAT regulation, then compared to consumption tax treatment on robo-advisor in the United States. The result of this study shows that VAT levied on robo-advisor can vary from the object and the administrative mechanism depends on the business model used when supplies occurred. Furthermore, even under current regulation namely Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 robo-advisor’s VAT levied as supply of service, but after being analyzed using related theory and regulations upon its business model, it shows that robo-advisor’s supplies are consisted of supplies of service and intangible good. This research also shows that the comparation between the policy in Indonesia and United States has the similarity in criteria in determining robo-advisor as consumption tax object

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah (APBD provinsi) di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu rnelalui analisis dokumen yang dieksplorasi dari data sekunder yang berasal dari Departemen Keuangan dan Biro Pusat Statistik. Metode bagi hasil PPN menggunakan metode ESNA (Equity and Specific Need Approach) pendekatan pemeratan dan kebutuhan khusus, yaitu pertumbuhan ekonorni), ENA (Equity and Need Approach) pendekatan pemerataan dan kebutuhan umum, yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah, dan ERA (Equity and Revenue Approach) pendekatan pemerataan dan penerimaan, yaitu konsumsi) masing masing dengan porsi bagi hasil 20%, 25%, dan 30%. Kemudian, untuk mengukur dampak masing-masing metode dan porsi bagi hasil terhadap pemerataan fiskal (penerimaan APBD provinsi, konsolidasi provinsi, dan perkapita provinsi) menggunakan Koevisien Variasi (KV) dan Indeks Williamson (IW) serta Indeks Theil (IT).Dengan ketiga metode ini semakin besar/kecil porsi bagi hasil maka akan semakin besar/kecil dampak pemerataannya kecuali pada penerimaan kosolidasi provinsi sebaliknya, makin besar porsi bagi hasil makin tidak merata penerimaan antar provinsi.Dan ketiga metode bagi hasil tersebut yang mampu mengoreksi KV, IW, dan IT terbesar dari sebelum bagi hasil PPN adalah metode ESNA. Metode ini mampu mengoreksi (menurunkan) 33% ketimpangan rata-rata (dari KV, IW, dan IT dengan porsi 30%) pada penerimaan provinsi dan menurunkan 5,8% ketimpangan pada konsolidasi provinsi serta menurunkan 3,9% pada ketimpangan penerimaan perkapita provinsi.Dengan demikian bagi hasil PPN dapat diaplikasikan untuk mengoreksi ketimpangan fiskal antar provinsi di Indonesia. Bila akan dibagihasilkan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya menggunakan metode ESNA dan diukur berdasarkan penerimaan perkapita provinsi sehingga pemerataan fiskal atar provinsi lebih baik. Adapun besarnya porsi untuk bagi hasil PPN tergantung kemampuan pemerintah pusat (misalnya berdasarkan tingkat pertumbuhan PPN), semakin tinggi pertumbuhan PPN; semakin besar porsi PPN yang dapat dibagihasilkan serta semakin merata penerimaan APBD antar provinsi di Indonesia."

"Laporan magang ini berisi evaluasi persiapan dokumen sidang sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT SHM oleh Kantor Konsultan Pajak ABC. Pada laporan ini, evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian dan kelengkapan dokumen keperluan sidang sengketa yang disiapkan oleh PT SHM sebagai pihak Pemohon Banding. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik keamanan data klien yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak ABC sebagai kuasa hukum PT SHM. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktik persiapan dokumen sidang sengketa PPN PT SGM oleh oleh Kantor Konsultan Pajak ABC sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan efektif sesuai dengan pedoman pengamanan data klien. Selaian evaluasi kesesuaian praktik persiapan dokumen, laporan magang ini juga berisi evaluasi diri penulis selama menjalani program magang di Kantor Konsultan Pajak ABC. Evaluasi diri ini bertujuan untuk pembelajaran dan pengembangan diri penulis di masa mendatang.

---

This internship report contains an evaluation of the preparation of documents for the Value Added Tax (VAT) dispute hearing of PT SHM by ABC Tax Consulting Firm. In this report, the evaluation is conducted to test the compliance and completeness of the hearing documents prepared by PT SHM as the Appellant. Additionally, the evaluation assesses the appropriateness of client data security practices implemented by ABC Tax Consulting Firm as the legal representative of PT SHM. Based on the evaluation conducted, the practice of preparing VAT dispute hearing documents for PT SHM by ABC Tax Consulting Firm is in accordance with applicable tax regulations and is effective according to client data security guidelines. Besides evaluating the compliance of document preparation practices, this internship report also includes a self-evaluation of the author during the internship program at ABC Tax Consulting Firm. This self- evaluation aims for the author's learning and development in the future."

"Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ketentuannya mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan sebagai bukti dari pemungutan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PKP. Pada tahun 2014, berdasarkan permasalahan terkait penyalahgunaan faktur pajak diterbitkan kebijakan faktur pajak elektronik oleh DJP yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi PKP dan fiskus dalam proses pemeriksaan. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC menerapkan e-Faktur sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi PPN perusahaannya. Setelah diimplementasikan lebih kurang lima tahun, masih terdapat beberapa kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e- Faktur. Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan electronic tax invoice system pada PT PP – EPC dalam upaya antisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam sistem administrasi PPN pada PT PP – EPC dan mengetahui upaya yang PT PP - EPC lakukan untuk mengantisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama penerapan sistem administrasi PPN menggunakan e-Faktur di PT PP – EPC masih timbul beberapa kasus faktur pajak fiktif karena terdapat penyesuaian dan penyempurnaan sistem e-Faktur. Namun, seiring berkembangnya teknologi permasalahan tersebut menjadi berkurang karena dilakukan pengembangan sistem administrasi internal sebagai bentuk perencanaan pajak PT PP – EPC. Pembaharuan sistem administrasi PPN dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh DJP sehingga dapat mengurangi peluang kecurangan tersebut.

---

The Value Added Tax (PPN) administration system in its provisions requires Taxable Entrepreneurs to collect VAT. The Tax Invoice serves as an instrument used as evidence of the collection and crediting of VAT. In 2014, based on problems related to misuse of tax invoices, the DGT issued an electronic tax invoice policy with the aim of facilitating tax administration for PKP and tax authorities in the audit process. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC implemented e-Faktur as a form of modernizing the company's VAT administration system. After being implemented for approximately five years, there are still several cases of fictitious tax invoices in the e-Faktur system. This study discusses the application of the electronic tax invoice system policy at PT PP - EPC in an effort to anticipate fictitious tax invoices. This study aims to analyze the application of e-Faktur in the VAT administration system at PT PP - EPC and find out the efforts that PT PP - EPC did to anticipate fictitious tax invoices. This research is a descriptive study, with a qualitative approach and qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that during the implementation of the VAT administration system using e-Faktur at PT PP - EPC, several cases of fictitious tax invoices still arise because there are adjustments and improvements to the e-Invoice system. However, along with the development of technology, these problems have been reduced due to the development of an internal administration system as a form of PT PP - EPC tax planning. The DGT has updated the VAT administration system in a comprehensive and integrated manner so as to reduce the opportunities for fraud."